DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Fungsi, Karakteristik, Arah Dan Strategi Pelayanan Kepemudaan, Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Peran, Tanggung Jawab Dan Hak Pemuda, Penyadaran Kepemudaan, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, Koordinasi Dan Kemitraan Kepemudaan, Prasarana Dan Sarana Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa program Kepemudaan merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jatidiri Pemuda Indonesia yang berakhlaqul karimah dalam pencapaian pembangunan nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten … Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom+or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
9.Peraturan …
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemuda …
5.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita -cita Pemuda.
7.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda.
8.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
10.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan Pemuda.
11.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
12.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13.Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
15.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmateri.
16.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
17.Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan Kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
18.Tim …
18.Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

a.ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusian;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan;
j.kemandirian;dan
k.pengayoman.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan yang meliputi :

a.penyadaran Pemuda;
b.pemberdayaan Pemuda; dan
c.pengembangan Pemuda.

BAB II

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 5

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 6

Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab dan ksatria serta memiliki sifat ahlaqul karimah, kreatif, kritis, idealis, ilmiah, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk :

a.menumbuhkan nasionalisme, patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara, agar menjadi mandiri, cerdas dan modern;dan
c.penguatan mental spiritual Pemuda.

Pasal 8

(1)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi :
1. a.bela negara;
2. b.kompetisi dan apresiasi Pemuda;
3. c.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja serta menciptakan lapangan pekerjaan sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
4. d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelayanan …
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi :
1. a.peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
2. b.pendampingan Pemuda;
3. c.perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan, derajat kesehatan, keterampilan dan berwirausaha; dan
4. d.penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
(3)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui strategi:
1. a.diseminasi, sosialisasi tentang keagaman pemuda;
2. b.membentuk dan mengaktifkan forum silaturahmi Kepemudaan dalam rangka penguatan mental spiritual.

Pasal 9

Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…