DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Umum, Perencanaan Pengembangan Pesantren, Pelaksanaan Pengembangan Pesantren, Penyelengaraan Pesantren, Pengelolaan Pesantren, Pengelolaan Data Dan Informasi, Pendanaan, Kersa Sama, Partisipasi Masyarakat, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang APBD … Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dalam… APBD adalah Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
7.Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kantor adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.
8.Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.
9.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil‘alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
11.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
12.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
13.Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
14.Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
15.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
16.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
17.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
18.Kiai, Tuan Guru, Anre Gurruta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren
19.Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
20.Forum Pondok Pesantren Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat FPPKS adalah Forum yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Islamiah… dalam rangka memfasilitasi lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan :

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas; dan
i.kepastian hukum;

Pasal 3

Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

a.membentuk santri yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong- menolong, seimbang, dan moderat;
b.membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
c.meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;

Pasal 4

Ruang Lingkup fasilitasi penyelenggaraan pesantren :

a.perencanaan pengembangan pesantren;
b.pelaksanaan pengembangan pesantren;
c.penyelenggaraan pesantren;
d.pengelolaan pesantren;
e.pengelolaan data dan informasi;
f.pendanaan;
g.kerja sama;dan
h.partisipasi masyarakat;

BAB III

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 5

(1)Pesantren terdiri
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah untuk… Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum;
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala;
5. e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin;dan
6. f.memenuhi unsur-unsur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Penyenggaraan Pesntren wajib mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
(4)Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

BAB IV

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

(1)Bupati menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
(5)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah mendengar aspirasi pengelola Pesantren.

BAB V

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 7

(1)Bupati menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren di Daerah.
(2)Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh… untuk:
1. a.Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengelola penyelenggara Pesantren;
2. b.peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
3. c.peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
(3)Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.Peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
2. b.peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah;
(4)Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
(5)Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
(6)Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Pasal 8

(1)Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
1. a.upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
2. b.layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri;
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan;
2. b.pemeriksaan kesehatan;
3. c.konseling;
4. d.edukasi; dan
5. e.sosialisasi;
(3)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai kewenangannya.

Pasal 9

(1)Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan forum pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyelenggaraan workshop;
3. c.pemberian penghargaan bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, dan Santri; dan
4. d.fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian;
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bagian… oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai kewenangannya.

Pasal 10

(1)Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
2. b.pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
3. c.fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
4. d.fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pesantren;
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai kewenangannya.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…