Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kenaggotan BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Hak Kewajiban Dan Wewenang BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain Lain.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa 1 Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemermtahan Daerah Kabupaten Dalam Lmgkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lmgkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851), 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 6 Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321, 7 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Nomor 89), 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 6) Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB I
Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan 1 Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi 2 Pemenntah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah yang memimpin memimpm pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3 Bupati adalah Bupati Sukabumi 4 Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten yang dipimpm oleh Camat 5 Camat adalah Pimpman Perangkat Daerah Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan Pimpinan dan koordmator penyelenggaraan pemenntahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dar Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggaraan tugas umum pemenntahan 6 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lam, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemenntahan, kepentmgan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemenntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 Pemenntah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan Desa 8 Pemenntahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan dan kepentmgan masyarakat setempat dalam sistem pemenntahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 9 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dismgkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemenntahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis 10 Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemenntah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis 11 Kepala Desa adalah Pejabat Pemenntah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dan Pemenntah dan Pemenntah Daerah 12 Pengawasan kmerja Kepala Desa adalah proses monitonng dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa 13 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD 14 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya dismgkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemenntah Desa, lkut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta menmgkatkan pelayanan masyarakat desa Lembaga 15 Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dan susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa 16 Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemenntahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan keterangan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran 17 Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa adalah laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam satu tahun anggaran 18 Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 19 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan 20 Dusun adalah bagian wilayah keija Pemenntahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpm oleh Kepala Dusun 21 Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 22 Perwakilan masyarakat adalah penduduk desa yang merupakan wakil dan wilayah Rukun Tetangga yang berhak menggunakan hak pilih dalam proses musyawarah perwakilan 23 Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Anggota BPD
Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah mi untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemenntahan Desa
Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah mi untuk a mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemenntahan Desa, b mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan c mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemenntahan yang baik di Desa
Ruang Lingkup Peraturan Daerah mi meliputi a keanggotaan BPD, b kelembagaan BPD, fungsi c fungsi dan tugas BPD, d hak, kewajiban dan wewenang BPD, e peraturan tata tertib BPD, dan f pendanaan
BAB II
Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui a Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah, dan b Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan
Membuka PDF…