DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; sistematika; pengendalian dan evaluasi; perubahan;

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu.nan Nasional (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 Nomor 33, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 2- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggalti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2OL4 tenlang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor l94l;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 3-
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah fBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1312);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1O Tahun 2023 tentarrg Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

Pendahuluan | I-2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 4-

l.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
1. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. 3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 4.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. 5.Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. 6.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
6. 7.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanal publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. 8.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. 9.Pengendalian dan Eevaluasi Ppembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penlrusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif
9. 10.Rencana Pembangu.nan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun
10. 11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencErnaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tallun.
11. 12.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencarraan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifrkan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
12. 13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. 5-
13. 14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. 15.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tduan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
15. 16.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. 17.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaral sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. 18.Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Pasal 2

RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 merupakan:

a.penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten;
b.dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagr seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangun€rn daerah yang berkesinambungan.

BAB II

Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.1. Luas wilayah, jumlah desa/kelurahan per kecamatan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 No Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Desa Kelurahan 1 Ciemas 304,48 9 0 2 Ciracap 148,53 8 0 3 Waluran 98,82 6 0 4 Surade 119,34 11 1 5 Cibitung 88,84 6 0 6 Jampangkulon 62,59 10 1 7 Cimanggu 62,58 6 0 8 Kalibunder 86,08 7 0 9 Tegalbuleud 255,54 8 0 10 Cidolog 95,73 5 0 11 Sagaranten 113,02 12 0 12 Cidadap 85,81 6 0 13 Curugkembar 55,87 7 0 14 Pabuaran 115,70 7 0 15 Lengkong 146,51 5 0 16 Palabuhanratu 91,77 9 1 17 Simpenan 167,93 7 0 18 Warungkiara 94,97 12 0 19 Bantargadung 76,01 7 0 20 Jampangtengah 198,49 11 0 21 Purabaya 116,02 7 0 22 Cikembar 89,84 10 0 23 Nyalindung 104,38 10 0 24 Gegerbitung 67,65 7 0 25 Sukaraja 42,00 9 0 26 Kebonpedes 10,83 5 0 27 Cireunghas 30,72 5 0 28 Sukalarang 30,90 6 0 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 No Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Desa Kelurahan 29 Sukabumi 29,91 6 0 30 Kadudampit 69,99 9 0 31 Cisaat 21,49 13 0 32 Gunungguruh 26,31 7 0 33 Cibadak 63,06 9 1 34 Cicantayan 34,90 8 0 35 Caringin 36,54 9 0 36 Nagrak 71,19 10 0 37 Ciambar 53,46 6 0 38 Cicurug 52,16 12 1 39 Cidahu 35,30 8 0 40 Parakansalak 36,88 6 0 41 Parungkuda 24,01 8 0 42 Bojonggenteng 20,37 5 0 43 Kalapanunggal 49,37 7 0 44 Cikidang 155,01 12 0 45 Cisolok 173,47 13 0 46 Cikakak 113,14 9 0 47 Kabandungan 136,67 6 0 Kabupaten Sukabumi 4.164,15 381 5 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 B. Topografi Topografi adalah keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah yang dapat digunakan untuk mengetahui bentuk permukaan hingga ketinggian wilayah di atas permukaan laut. Secara umum, bentuk topografi Kabupaten Sukabumi terdiri dari permukaan yang bergunung di wilayah utara, permukaan yang berbukit di wilayah tengah, dan permukaan yang bergelombang di wilayah selatan, dengan ketinggian yang berada di kisaran 0-2.960 mdpl. Peta sebaran Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 ketinggian setiap wilayah di Kabupaten Sukabumi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Pasal 3

Maksud penetapan RPJPD adalah untuk memberikan gambaran tentang arah sekaligus menjadi acuan pembalgunan Daerah 20 (dua) puluh tahun ke depan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 4

Tujuan penetapan RPJPD adalah :

a.terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan Pembangunal Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;
b.tersusunnya gambaran umum daerah dan Kinerja pembangunan periode 2025-2045;
c.terumuskannya masalah dan Isu Strategis daerah; 6-
d.tersusunnya Visi dan Misi daerah; dan
e.tersusunnya Arah Kebdakan dan Sasaran pokok pembangunan daerah.

BAB III

Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a.BABI : PENDAHULUAN Pada bab ini dijelaskan terkait latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan keterkaitan RPJPD dengan dokumen rencana daerah lainnya.

b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini diuraikan tentang gambaran umum yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Pada BAB ini juga dijabarkan terkait evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2OO5-2O25, tren demograli dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik per lima tahun hingga Tahun 2045 serta menjelaskan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah sesuai regulasi. c.BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB ini berisi tentang perrnasalalran yang disimpulkan dari Bab II. Selanjutnya akan diuraikan Isu Strategis daerah yang disimpulkan dari Isu Strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional), permasalahan dominan, dan potensi daerah.
d.BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH Pada bab ini akan dijelaskan terkait Visi yang merupakan kondisi daerah yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045 dan Misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi daerah. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK BAB ini akan dijelaskan terkait dengan Arah Kebijakan yang merupakan tahapan capaian pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian Visi daerah. Selain itu, akan ddelaskan Sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan Kinerja yang
e.BABV
f.BAB VI menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwlrjudan Visi daerah.

Pasal 6

RPJPD Kabupaten sebagaimana dimalsud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

4.1. VISI .................................................................................................................... IV-I 4.1.1. Visi RPJPN Tahun 2025-2045 ................................................................. IV-1 4.1.2. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045............................... IV-2 4.1.3. Visi RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 ........................... IV-4 4.2. MISI ................................................................................................................... IV-7 4.2.1. Misi RPJPN Tahun 2025-2045................................................................. IV-7 4.2.2. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.............................. IV-8 4.2.3. Misi RPJPD Kabupaten Sukabumi 2025-2045 .................................... IV-12 4.2.4. Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changers) ...................... IV-15

Pasal 7

(l) Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap RPJPD.

(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perenczrna€rn RPJPD; dan
2. b.pelaksanaan RPJPD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJPD;
2. b.pelaksanaan RPJPD; dan
3. c.Hasil RPJPD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(5)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Berdasarkan Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dapat melakukan perubahan terhadap dokumen RPJPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 ❖ Tahap II AKSELERASI (Tahun 2030-2034) : Percepatan pembangunan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, konektivitas wilayah, dan pelayanan publik untuk menciptakan daya saing perekonomian yang inklusif berbasis sektor unggulan ❖ Tahap III PEMANTAPAN (Tahun 2034-2039) : Pemantapan daya saing perekonomian yang inklusif, tangguh, dan lestari melalui transformasi daya saing SDM, pemerataan infrastruktur berkualitas, serta pelayanan publik berkelas dunia ❖ Tahap IV PERWUJUDAN (Tahun 2040-2045) : Perwujudan perekonomian yang tangguh dan lestari, SDM berdaya saing global, layanan dasar yang inklusif, dan kualitas pelayanan publik berkelas dunia berbasis digital untuk pemantapan kesejahteraan masyarakat Gambar 5.1. Skenario Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Skenario 4 (empat) tahapan arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai visi tahun 2045, selanjutnya per tahapan dijabarkan lebih detil pada masing-masing misi sebagaimana tertera pada Tabel 5.1.

Pasal 8

(1)RPJPD dapat diubah dalam hal:
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penJrusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan; dan
3. c.te{adi perubahan yang mendasar.
(2)Dafam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun. 7- 8-
(3)Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosia!, ganggran keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebljakan nasional.
(4)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu Pada tanggal L rireorxr, bz4 UMI AB * el Diundangkan di Palabuhanratu Pada tanggal 8 olqobq U24 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, ADE SURYAMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2O,,t NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT NOMOR L / Qq IbZq V Daftar Isi | i-1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. PENDAHULUAN Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip‐prinsip sebagai berikut:

1.Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2.Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3.Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4.Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
5.Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6.Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
7.Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumber daya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART. Perencanaan pembangunan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 11 Ayat 2 meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 untuk pembangunan periode 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009. Dokumen RPJPD tersebut akan segera berakhir periodenya, sehingga perlu disusun RPJPD Tahun 2025-2045. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada pasal 16 ayat (1), disebutkan bahwa Pendahuluan | I-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 penyusunan RPJPD dilaksanakan dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan. Selanjutnya pada pasal 18 ayat (1), disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 7 dan Pasal 9 secara substansi menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dan secara proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan bersifat Tematik-Holistik diartikan sebagai menyeluruh dan saling terkait satu sama lain; Integratif diartikan sebagai terpadu dan fokus dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan spasial diartikan sebagai berbasis dimensi keruangan serta lebih mengedepankan agenda transformasi yang bersifat kolaboratif lintas bidang sehingga diharapkan ada percepatan pencapaian kinerja pembangunan. Penyusunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Rumusan visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 mengacu dan memperhatikan: (1) Hasil evaluasi kinerja RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025; (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Sukabumi 2025-2045; (4) RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025; (5) RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043; (6) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045; (7) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042; (8) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045; serta

(9)Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak Pendahuluan | I-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan. Secara substanstif, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 memuat analisis gambaran umum kondisi daerah; analisis permasalahan pembangunan daerah; penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya; analisis isu strategis pembangunan jangka panjang; perumusan visi dan misi daerah; perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan KLHS selama kurun waktu 20 tahun ke depan. Dengan demikian, agar muatan substansi tersebut dapat diakomodir dalam dokumen Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 sehingga menjadi dokumen yang berkualitas, maka penyusunan dokumen dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui serangkaian focus group discussion (FGD), rapat pembahasan teknis, konsultasi publik, dan musyawarah pembangunan serta konsultasi dan penyelarasan ke Provinsi Jawa Barat. 1.2 DASAR HUKUM Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 merujuk pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali Pendahuluan | I-5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866); Pendahuluan | I-6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114). Pendahuluan | I-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 ini sangat terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini dikarenakan RPJPD merupakan sebuah dokumen yang sifatnya memberikan panduan pembangunan jangka panjang dan akan dioperasionalkan kedalam dokumen RPJMD. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 mempedomani RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043. Penyusunan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 mempedomani substansi RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 terutama terkait dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana, serta kinerja atau indikator pembangunan. Adapun substansi RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 yang dipedomani yaitu arah pengembangan wilayah dan indikasi kinerja RTRW. Selain itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 memperhatikan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Sukabumi Periode 2005-2025. Adapun substansi RPPLH yang diperhatikan yaitu kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan serta isu-isu strategis. Sedangkan substansi Hasil Evaluasi RPJPD periode sebelumnya yang diperhatikan yaitu hasil capaian pembangunan periode RPJPD Tahun 2005-2025 dan rekomendasinya. Keterkaitan penyusunan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan dokumen lainnya sebagaimana telah dijelaskan di atas terlihat pada gambar 1.1. Pendahuluan | I-8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Inmendagri No 1/2024 Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jnagka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kabupaten Sukabumi 20 (dua puluh) tahun ke depan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional dan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 adalah:
1.Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten;
2.Tersusunnya gambaran umum daerah dan kinerja pembangunan periode 2005- 2023;
3.Terumuskannya permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
4.Tersusunnya visi dan misi daerah;
5.Tersusunnya arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Pendahuluan | I-9 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini dijelaskan terkait latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan keterkaitan RPJPD dengan dokumen rencana daerah lainnya.
b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini diuraikan tentang gambaran umum yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. Pada bab ini juga dijabarkan terkait evaluasi hasil RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2023, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik per lima tahun hingga Tahun 2045 serta menjelaskan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah sesuai regulasi.
c.BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB ini berisi tentang permasalahan yang disimpulkan dari Bab II. Selanjutnya akan diuraikan isu strategis daerah yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks (global, nasional, dan regional), permasalahan dominan, dan potensi daerah.
d.BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH Pada bab ini akan dijelaskan terkait visi yang merupakan kondisi daerah yang ingin diwujudkan hingga tahun 2045 dan misi yang merupakan upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.
e.BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK BAB ini akan dijelaskan terkait dengan arah kebijakan yang merupakan tahapan capaian pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Selain itu, akan dijelaskan sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah.
f.BAB VI : PENUTUP Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 2.1.1. Geografi A. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Sukabumi berada dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 416.415 (empat ratus enam belas ribu empat ratus lima belas) hektar (RTRW Kabupaten Sukabumi, 2023) yang terletak di antara 6º 57’ 00” dan 7º 25’ 00” Lintang Selatan dan antara 106º 49’ 00” dan 107º 00’ 00” Bujur Timur dengan batas administratif sebagai berikut: ● Kabupaten Bogor di sebelah Utara; ● Samudera Indonesia di sebelah Selatan; ● Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia di sebelah Barat; serta ● Kabupaten Cianjur di sebelah Timur. Wilayah administrasi Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan dan 386 desa/kelurahan (5 kelurahan dan 381 desa). Dari 386 desa/kelurahan yang ada, 120 desa/kelurahan masuk dalam kategori perkotaan dan 266 desa/kelurahan masuk dalam kategori pedesaan. Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Cisolok memiliki jumlah desa/kelurahan yang paling banyak yaitu 13 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Cidolog, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kebonpedes, Kecamatan Cireunghas, dan Kecamatan Bojonggenteng memiliki jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit yaitu hanya 5 desa/kelurahan. GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.1. Peta Topografi Kabupaten Sukabumi Topografi Kabupaten Sukabumi terdiri dari daerah pesisir hingga pegunungan. Terdapat 2 (dua) gunung api aktif di wilayah utara Kabupaten Sukabumi, yaitu Gunung Halimun dengan ketinggian 1.925 mdpl dan Gunung Gede dengan ketinggian 2.958 mdpl. Selain itu, beberapa puncak gunung lain yang terdapat di wilayah utara Kabupaten Sukabumi adalah Gunung Salak (2.211 mdpl) dan Gunung Pangrango (3.019 mdpl). Bentuk permukaan yang bergunung tersebut menyebabkan keadaan lereng di wilayah utara Kabupaten Sukabumi sangat miring, yaitu lebih dari 35o. Keadaan kemiringan wilayah Kabupaten Sukabumi secara lebih rinci adalah sebagai berikut: (1) 37 persen wilayah Kabupaten Sukabumi memiliki kemiringan antara 13o–35o; (2) 21 persen memiliki kemiringan antara 2o–13o; dan (3) sisanya merupakan daerah datar (13 persen). Peta sebaran kemiringan wilayah Kabupaten Sukabumi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.2. Peta tersebut menunjukkan bahwa sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi bagian utara memiliki kemiringan 15-40 persen, yang ditandai dengan wilayah berwarna merah dan jingga. Wilayah dengan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 kemiringan 15-40 persen tersebut dapat diklasifikasikan sebagai wilayah dengan kemiringan dari agak curam hingga curam. Sementara itu, wilayah dengan kemiringan kurang dari 15 persen dapat diklasifikasikan sebagai wilayah dengan kemiringan datar atau landai, seperti pada Kabupaten Sukabumi bagian selatan yang didominasi oleh kemiringan landai (wilayah berwarna biru, hijau, dan kuning). Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sukabumi Kontur permukaan Kabupaten Sukabumi yang bergelombang dengan derajat dan persentase kemiringan yang beragam serta terdapat pegunungan di wilayah utara dan pesisir di wilayah selatan menyebabkan adanya perbedaan dan ciri khas jenis tanah di setiap wilayah. Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut karena mengalami perubahan yang alami dikarenakan pengaruh air, udara, dan macam- macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati (Dokuchaev, 1870). Informasi mengenai jenis tanah dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan pada sektor pertanian untuk menentukan komoditas yang ditanam. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Peta sebaran jenis tanah di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.3. Berdasarkan peta tersebut, Kabupaten Sukabumi didominasi oleh jenis tanah latosol, aluvial, dan mediteran. Menurut Supriyo (2009), tanah aluvial berasal dari endapan yang berlapis-lapis, yang sifat dan kesuburannya dipengaruhi oleh sumber bahan asalnya. Tanah aluvial dapat terendap dari sungai atau aliran besar yang banyak mengandung unsur hara dan cocok untuk ditanami padi. Tanah aluvial juga dapat terendap dari gunung merapi yang dapat menyebabkan tanah menjadi subur. Sementara itu, tanah latosol merupakan jenis tanah mineral yang cukup cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman seperti tebu, kakao, tembakau, panili, dan pala. Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Sukabumi C. Geologi Geologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan mengenai kebumian yang mempelajari segala sesuatu mengenai planet bumi beserta isinya, membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, dan proses yang bekerja di dalam ataupun di atas permukaan bumi (Noor, 2014). Informasi mengenai geologi bagi rencana pembangunan memiliki peranan yang penting sebagai informasi penunjang dan pendukung bagi program rencana Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 pembangunan di suatu wilayah. Salah satu informasi geologi yang dapat dimanfaatkan yaitu jenis dan sebaran batuan wilayah yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan aspek fisik maupun non-fisik. Gambar 2.4 menunjukkan peta mengenai formasi batuan di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan batuan penyusunnya, formasi batuan di Kabupaten Sukabumi dapat dikelompokkan dalam batuan gunung api, batu gamping, batuan pra-tersier, batuan sedimen, dan sedimen paleogen. Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.4. Peta Formasi Batuan Kabupaten Sukabumi Batuan gunung api merupakan batuan yang terbentuk sebagai hasil dari aktivitas gunung api, baik langsung maupun tidak langsung. Aktivitas gunung api dapat berupa proses erupsi atau keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan dalam berbagai bentuk. Magma atau bahan erupsi yang keluar setelah mendingin kemudian akan mengendap dan membentuk batuan. Batuan gunung api banyak ditemui di wilayah utara Kabupaten Sukabumi. Menurut Gaffar

(2014), batuan gunung api di Kabupaten Sukabumi dapat berasal dari batuan produk gunung api tua Gunung Beser, Gunung Butak, Gunung Salak, Gunung Gede, dan Gunung Pangrango. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Batu gamping atau batu kapur merupakan batuan sedimen organik yang terbentuk dari akumulasi cangkang, karang, alga, dan pecahan-pecahan sisa organisme, atau endapan dari kalsium karbonat dari air danau ataupun air laut. Batu gamping juga dapat ditemukan di dalam gua berupa stalaktit atau stalakmit akibat dari penguapan. Oleh karena itu, batu gamping di Kabupaten Sukabumi banyak ditemukan di daerah gua, daerah yang sebelumnya merupakan lautan, atau daerah yang dekat dengan lautan. Batu gamping dapat digunakan sebagai bahan material konstruksi seperti landasan jalan dan kereta api, serta bahan pembuatan semen Portland. Batu gamping banyak ditemukan di Kabupaten Sukabumi bagian selatan yaitu di Kecamatan Surade, Jampangkulon, Kalibunder, Cidolog, Cidadap, Sagaranten, dan Curug Kembar. Struktur geologi wilayah di Kabupaten Sukabumi dan kabupaten/kota lain di Jawa Barat banyak dipengaruhi oleh peristiwa tumbukan lempeng atau peristiwa geologi tektonik, dengan batuan sedimen yang banyak membentuk pola lipatan. Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu merupakan salah satu kawasan geologi yang unik, terbentuk akibat peristiwa tumbukan antarlempeng. Jenis batuan sedimen yang terdapat banyak di kawasan Kabupaten Sukabumi merupakan batuan yang banyak mengandung mineral dan yang dapat dimanfaatkan untuk bahan konstruksi yang bernilai ekonomi tinggi dan berpotensi sebagai bahan galian tambang. Berdasarkan data ESDM Provinsi Jawa Barat, potensi bahan tambang yang ada di Kabupaten Sukabumi meliputi batu gamping/kapur, feldspar, pasir kwarsa, trass, pasir besi, dan batu ares. D. Hidrologi Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Jika diamati dari keberadaan sumber airnya, terdapat kuantitas sumber air yang cukup banyak di Kabupaten Sukabumi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya aliran sungai seperti DAS Cimandiri dan anak sungainya, DAS Cibareno, Cibuni, Cikaso, Ciletuh, Ciliwung, Cisadane, Citarum, dan Citepus yang dapat dilihat pada Gambar 2.5. Sumber air tersebut digunakan masyarakat untuk keperluan mengairi lahan pertanian dan keperluan kegiatan non pertanian lainnya. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-9 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 di mana air berasal dari air hujan yang jatuh dan terkumpul dalam kawasan tersebut. DAS berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai. DAS yang ada di Kabupaten Sukabumi yaitu DAS Cimandiri, DAS Ciletuh, DAS Cikarang, DAS Cikaso, DAS Cibuni, dan DAS Cibareno. Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.5. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Sukabumi Air hujan yang jatuh dan mengalir dapat pula menyerap ke bawah permukaan tanah hingga mencapai zona jenuh dan terbentuk air tanah. Daerah yang terbentuk karena memiliki cadangan air tanah atau groundwater disebut dengan daerah Cekungan Air Tanah (CAT). CAT merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Terdapat CAT Sukabumi di bagian utara, CAT Jampangkulon di bagian selatan, serta CAT dari perbatasan Bogor dan Cianjur. Peta sebaran CAT di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.6. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-10 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.6. Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Sukabumi E. Klimatologi Klimatologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan dinamika atau pola cuaca dan iklim di suatu daerah/kawasan. Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, Kabupaten Sukabumi memiliki kelembaban yang cukup tinggi, mencapai 100 persen pada malam hingga pagi hari. Dalam hal curah hujan, pada tahun 2023 tren suhu minimum dan maksimum per bulan di Kabupaten Sukabumi secara umum cenderung tidak stabil. Sementara itu, curah hujan bulanan Kabupaten Sukabumi menunjukkan tren yang fluktuatif, di mana curah hujan tertinggi terdapat pada bulan Januari 2023, sedangkan curah hujan terendah terdapat pada bulan September 2023. Data klimatologi bulanan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-11 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.2. Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Bulan Suhu(°C) Kelembaban (%) Month Minimum Rata- rata Maksimum Minimum Rata- Rata Maksimum Januari/January 20,3 26,1 31,8 78,2 85,6 93,4 Februari/February 22,5 25,0 32,6 78,8 83,2 94,6 Maret/March 21,5 26,5 32,0 74,4 84,0 93,3 April/April 21,4 25,6 33,2 74,2 82,7 94,4 Mei/May 29,6 27,0 25,8 69,3 83,3 92,2 Juni/June 26,0 26,5 24,8 69,7 81,3 93,3 Juli/July 27,4 26,3 24,7 66,4 79,9 89,1 Agustus/August 29,4 25,7 23,7 62,7 79,0 91,5 September/September 29,8 24,9 23,9 59,0 73,6 88,1 Oktober/October 30,4 27,5 25,0 68,9 80,9 88,1 November/November 29,5 26,8 26,4 75,2 81,7 89,1 Desember/December 29,0 26,9 25,5 76,1 85,5 90,2 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambar 2.7 Lebih lanjut menunjukkan peta sebaran curah hujan di Kabupaten Sukabumi. Gambar tersebut menunjukkan bahwa curah hujan di Kabupaten Sukabumi berada dalam kisaran 2.500-6.000 mm per tahun, dengan curah hujan bulanan berada dalam kisaran 22-878,5 mm per bulan. Curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Sukabumi salah satunya disebabkan oleh posisi Kabupaten Sukabumi yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan termasuk dalam daerah beriklim tropis basah sehingga memiliki iklim laut yang sifatnya lembab dan sering terjadi hujan. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-12 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.7. Peta Curah Hujan Kabupaten Sukabumi F. Penggunaan Lahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043, dari total luas wilayah 416.415 Ha, sebagian besar berupa Kawasan pertanian seluas 266.336 Ha (63,96%), Kawasan hutan produksi seluas 61.974 Ha (14,88%), kawasan konservasi seluas 47.573 Ha (11,42%), kawasan perkotaan seluas 15.240 Ha (3,66%), Kawasan pedesaan seluas 16.665 Ha atau 4,02%, Kawasan peruntukan industri seluas 2.085 Ha (0,50%), Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya seluas 1.965 Ha atau 0,47%, Kawasan lindung geologi seluas 1.211 Ha atau 0,29%, Kawasan pariwisata seluas 470 Ha atau 0,11%, Kawasan perikanan seluas 332 Ha atau 0,08% dan Kawasan pertambangan dan energi seluas 60 Ha atau 0,01%, Kawasan transportasi seluas 138 Ha atau 0,03% sisanya berupa badan air dan badan jalan. Data penggunaan lahan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.3. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-13 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.3. Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukabumi tahun 2023 No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Proporsi (%) A Kawasan Lindung 52.964 12,72 1 Badan Air 1.916 0,46 2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 1.965 0,47 3 Kawasan Perlindungan Setempat 299 0,07 4 Kawasan Konservasi 47.573 11,42
1. a.Suaka Alam 8.602 2,06
2. b.Pelestarian Alam 38.971 9,36 5 Kawasan Lindung Geologi (Kawasan Keunikan Bentang Alam) 1.211 0,29 B Kawasan Budi Daya 363.451 87,28 1 Badan Jalan 151 0,03 2 Kawasan Hutan Produksi 61.974 14,88
3. a.Kawasan Hutan Produksi Terbatas 39.528 9,49
4. b.Kawasan Hutan Produksi Tetap 22.146 5,32
5. c.Zona Tunda (Holding Zone) 300 0,07 3 Kawasan Pertanian 266.336 63,96
6. a.Kawasan Tanaman Pangan 64.119 15,39
7. b.Kawasan Holtikultura 146.540 35,19
8. c.Kawasan Perkebunan 55.301 13,28
9. d.Kawasan Peternakan 377 0,09 4 Kawasan Perikanan 332 0,08 5 Kawasan Pertambangan dan Energi 60 0,01 6 Kawasan Peruntukan Industri 2.085 0,50 7 Kawasan Pariwisata 470 0,11 8 Kawasan Permukiman Perkotaan 15.240 3,66 9 Kawasan Permukiman Pedesaan 16.665 4,002 10 Kawasan Transportasi 138 0,03 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-14 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 11 Kawasan Pertahanan Dan Keamanan Total Keseluruhan 416.415 100,00 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 G. Wilayah Rawan Bencana Tingkat risiko bencana di Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu yang cukup tinggi di Indonesia. Tabel 2.4 menunjukkan tingkat risiko bencana di Kabupaten Sukabumi tahun 2021 dan 2022, yang dihitung dengan memperhatikan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas untuk seluruh jenis bencana. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis, jenis bencana yang termasuk dalam kategori tingkat risiko tinggi adalah banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, serta tsunami. Sedangkan jenis bencana dengan tingkat risiko sedang adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, serta tanah longsor. Jika dilihat dari jumlah penduduk yang terpapar, jenis bencana dengan jumlah penduduk terpapar paling banyak adalah gempa bumi, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Hal ini dikarenakan ketiga jenis bencana tersebut rentan terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, jenis bencana yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan paling tinggi adalah kekeringan dan tanah longsor. Lebih lanjut, dari segi keuangan, jenis bencana yang paling tinggi dampaknya terhadap kerugian rupiah adalah gempa bumi, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kekeringan. Tabel 2.4. Tingkat Risiko di Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 dan 2022 N o Jenis Bencana 2021 2022 Tingkat Risiko Penduduk Terpapar Lahan Terpapar Kerugian Tingkat Risiko Penduduk Terpapar Lahan Terpapar Kerugian (Jiwa) (Ha) (Juta Rupiah) (Jiwa) (Ha) (Juta Rupiah) 1 Banjir Tinggi 715.313 495 651.951 Tinggi 715.313 495 651.951 2 Banjir Bandang Tinggi 132.887 590 459.511 Tinggi 132.887 590 459.511 3 Cuaca Ekstrim Sedang 2.078.557 - 4.791.231 Sedang 2.078.557 - 4.791.23 1 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-15 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 N o Jenis Bencana 2021 2022 Tingkat Risiko Penduduk Terpapar Lahan Terpapar Kerugian Tingkat Risiko Penduduk Terpapar Lahan Terpapar Kerugian (Jiwa) (Ha) (Juta Rupiah) (Jiwa) (Ha) (Juta Rupiah) 4 Gelomba ng Ekstrim Dan Abrasi Tinggi 20.253 178 83.057 Tinggi 20.253 178 83.057 5 Gempa bumi Timggi 2.541.965 - 11.129.823 Timggi 2.541.965 - 11.129.8 23 6 Kebakara n Hutan Dan Lahan Sedang - 3.121 435.865 Sedang - 3.121 435.865 7 Kekering an Tinggi 2.541.965 25.684 3.044.627 Tinggi 2.541.965 25.684 3.044.62 7 8 Letusan Gunung Api Rendah 36.027 658 23.374 Rendah 36.027 658 23.374 9 Tanah Longsor Tinggi 496.431 22.109 3.288.172 Tinggi 496.431 22.109 3.288.17 2 10 Tsunami Tinggi 44.491 115 279.823 Tinggi 44.491 115 279.823 Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2022-2023 Hasil analisis tingkat risiko setiap jenis bencana dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait penanggulangan bencana. Gambar 2.8–2.17 secara rinci menunjukkan peta kawasan rawan bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, serta tsunami. Peta ini disusun agar dapat digunakan sebagai petunjuk zona tingkat risiko setiap jenis bencana di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-16 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.8. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Sukabumi Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.9. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-17 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.10. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Sukabumi Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.11. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-18 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.12. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-19 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Sukabumi Tahun 2022-2023 Gambar 2.13. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-20 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Sukabumi Tahun 2022-2023 Gambar 2.14. Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-21 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.15. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Sukabumi Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.16. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-22 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 Gambar 2.17. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Sukabumi 2.1.2. Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 mencapai 2.802.404 jiwa, turun sebesar 0,15 persen dari tahun 2022. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi diharapkan tetap seimbang dan terkendali, sehingga dapat menjadi kekuatan positif bagi pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dan mulai turun dari tahun 2023. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi sebanyak 2.761.476 jiwa. Jumlah ini meningkat menjadi 2.806.664 jiwa pada tahun 2022 dan menjadi turun 2.802.404 pada tahun 2023. Fluktuasi jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.18. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-23 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.18 Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2023 Pertumbuhan penduduk yang ideal dan seimbang dapat dicapai dengan penguatan program keluarga berencana secara masif terutama pada generasi muda sebagai calon ayah dan ibu dimasa yang akan datang. Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2015 telah menggulirkan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang diharapkan dapat mendorong Pendewasan Usia Perkawinan (PUP) sehingga tingkat usia kawin pertama dapat bergeser ke usia ideal yang akan berimbas pada pertumbuhan penduduk yang seimbang. Laju pertumbuhan penduduk yang ideal dan seimbang menjadi perhatian utama dalam pengendalian penduduk karena bila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali akan berimbas pada semua sektor kehidupan. Oleh karena itu upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk ini merupakan prioritas utama dalam rangka pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi. Laju pertumbuhan penduduk yang ideal berada pada angka 0,5%, sehingga untuk mencapai angka ideal ini diperlukan upaya yang terukur, sistematis, holistik dan integratif agar Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) yang diharapkan dapat terwujud. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk di Kabupaten Sukabumi tahun 2023 didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 1.421.474 jiwa (atau sebesar 50,72 persen dari total penduduk). Sementara itu, penduduk perempuan sebanyak 1.380.930 jiwa (atau sebesar 49,28 persen dari total penduduk). Jika dilihat dari kelompok usia, penduduk di Kabupaten Sukabumi tahun 2023 didominasi oleh 2.761.476 2.806.664 2.802.404 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 JUMLAH PENDUDUK Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-24 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 1.942.980 jiwa (atau sebesar 69,33 persen dari total penduduk). Jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur pada 2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.19. Tabel 2.5. Komposisi Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Usia Laki-laki Perempuan Jumlah 0-4 113.203 108.620 221.823 5-9 111.871 107.648 219.519 10-14 114.887 109.808 224.695 15-19 120.649 113.601 234.250 20-24 123.709 115.231 238.940 25-29 120.637 112.573 233.210 30-34 113.632 110.293 223.925 35-39 105.878 106.174 212.052 40-44 95.537 96.567 192.104 45-49 89.316 91.209 180.525 50-54 81.757 83.741 165.498 55-59 72.076 72.214 144.290 60-64 60.464 57.722 118.186 65-69 44.471 41.428 85.899 70-74 28.881 27.359 56.240 >75 24.506 26.742 51.248 Jumlah 1.421.474 1.380.930 2.802.404 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-25 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 (diolah) Gambar 2.19 Piramida Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Berdasarkan kondisi tersebut, pengetahuan dan informasi mengenai indikator yang mendukung pembangunan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi penting untuk dikaji. Bagian ini akan membahas aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi melalui analisis kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi secara umum yang mencakup indikator-indikator makroekonomi Kabupaten Sukabumi. Indikator-indikator makroekonomi utama yang digunakan dalam analisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, laju pertumbuhan ekonomi, hingga angka kemiskinan. Hasil analisis indikator- indikator tersebut dapat menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan daerah, terutama pada tahap monitoring dan evaluasi berbagai 150000 100000 50000 0 50000 100000 150000 0-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 70-74 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-26 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 kebijakan pembangunan daerah dalam upaya menyukseskan program-program prioritas pembangunan daerah dan mendukung program pembangunan provinsi hingga nasional. A. Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah bruto (kotor) atas keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kategori kegiatan ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi (2023), PDRB ADHK Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19, yaitu menjadi Rp46.199,32 miliar dari 2019 sebesar Rp46.628,34 miliar. Meskipun begitu, angka tersebut masih berada di atas target PDRB Kabupaten Sukabumi tahun 2020, yaitu sebesar Rp45.224,56 miliar. Selanjutnya, PDRB ADHK mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi Rp47.933,52 miliar, kemudian terus melonjak naik pada tahun 2022 menjadi Rp50.388,72 miliar. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional yang mulai terjadi pada tahun 2021. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menurut lapangan usaha selama periode 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.6. Kenaikan PDRB ADHK setiap tahunnya disebabkan oleh meningkatnya produksi pada setiap lapangan usaha tanpa dipengaruhi oleh perubahan inflasi. Lapangan usaha tersebut mencakup segala bentuk usaha yang didapatkan dari alam baik berupa benda atau barang yang hidup sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk kegiatan penjualan. Berdasarkan Tabel 2.6, lapangan usaha dengan nilai PDRB tertinggi pada tahun 2023 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp9.944,90), yang selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (Rp9.429,12) dan sektor industri pengolahan (Rp9.366,99). Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-27 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukabumi (Miliar Rupiah), 2019-2023 Kategor i Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 8.704,39 8.861,25 9.051,57 9.540,18 9.944,90 B Pertambangan dan Penggalian 2.668,54 2.743,47 2.833,44 2.945,96 2.972,00 C Industri Pengolahan 8.019,89 7.934,94 8.367,91 8.880,06 9.366,99 D Pengadaan Listrik dan Gas 46,17 44,66 49,06 51,56 54,45 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 13,40 16,14 17,68 18,83 19,80 F Konstruksi 5.964,08 5.707,79 6.095,36 6.192,19 6.489,78 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9.009,45 8.330,45 8.604,06 9.010,53 9.429,12 H Transportasi dan Pergudangan 3.151,64 3.115,39 3.122,83 3.341,05 3.672,15 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.225,69 1.175,65 1.175,65 1.294,36 1.370,02 J Informasi dan Komunikasi 1.615,37 2.035,05 2.204,95 2.356,98 2.526,68 K Jasa Keuangan dan Asuransi 330,61 336,85 359,01 358,80 371,95 L Real Estate 976,14 989,05 1.087,28 1.177,33 1.285,65 M,N Jasa Perusahaan 157,09 141,11 152,54 167,05 178,20 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-28 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Kategor i Lapangan Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.243,02 1.180,19 1.162,24 1.155,80 1.165,96 P Jasa Pendidikan 2.186,55 2.297,82 2.316,42 2.465,60 2.600,80 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 469,19 460,17 493,65 522,63 566,65 R,S,T,U Jasa Lainnya 847,12 835,42 841,98 909,80 978,87 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 46.628,34 46.205,28 47.935,63 50.388,72 52.993,98 Target PDRB Kabupaten Sukabumi 43.562,16 45.224,56 45.224,56 - - Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 berdampak pada kondisi perekonomian pusat hingga daerah. Kabupaten Sukabumi juga turut terdampak, di mana PDRB ADHK Kabupaten Sukabumi secara umum mengalami penurunan pada tahun 2020. Meskipun begitu, lapangan usaha dengan nilai PDRB paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun masih sama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga memiliki tren yang terus meningkat selama periode 2020-2023. Lapangan usaha ini mencakup seluruh kegiatan ekonomi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air, serta jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. Lapangan usaha dengan nilai PDRB ADHK tertinggi kedua pada tahun 2023 adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Lapangan usaha ini mencakup seluruh kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang dan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut serta di bidang reparasi mobil dan sepeda motor. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-29 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Di sisi lain, lapangan usaha dengan nilai PDRB ADHK paling rendah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Lapangan usaha ini mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pengadaan air serta pengelolaan berbagai bentuk limbah dan sampah, seperti limbah dan sampah padat atau bukan yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang dapat mencemari lingkungan. B. Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADHK selanjutnya dapat digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan/atau setiap sektor lapangan usaha dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan PDRB ADHK dapat menjadi dasar penentuan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi kinerja perekonomian daerah secara riil. Laju pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan indikator yang menunjukkan berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu daerah yang berimplikasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.7 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kabupaten Sukabumi selama periode 2019-2023. Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Sukabumi tumbuh sebesar 5,64 persen pada tahun 2019. Pertumbuhan ini didukung oleh hampir seluruh lapangan usaha kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 dan kembali mulai naik pada tahun 2021-2023. Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukabumi (persen), 2019-2023 Kategori Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan (%) 2019 2020 2021 2022 2023 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,13 1,80 2,15 5,40 4,24 B Pertambangan dan Penggalian -5,84 2,81 3,28 3,97 0,88 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-30 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Kategori Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan (%) 2019 2020 2021 2022 2023 C Industri Pengolahan 8,88 -1,06 5,46 6,12 5,48 D Pengadaan Listrik dan Gas 1,63 -3,28 9,86 5,09 5,60 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8,54 20,44 9,53 6,48 5,20 F Konstruksi 6,88 -4,30 6,79 1,59 4,81 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,33 -7,54 3,28 4,72 4,65 H Transportasi dan Pergudangan 5,66 -1,15 0,24 6,99 9,91 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,25 -4,09 ~0 10,10 5,85 J Informasi dan Komunikasi 9,12 25,98 8,35 6,89 7,20 K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,41 1,89 6,58 -0,06 3,66 L Real Estate 12,63 1,32 9,93 8,28 9,20 M,N Jasa Perusahaan 8,19 -10,17 8,11 9,51 6,68 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,17 -5,06 -1,52 -0,55 0,88 P Jasa Pendidikan 9,82 5,09 0,81 6,44 5,48 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,75 -1,92 7,27 5,87 8,42 R,S,T,U Jasa Lainnya 6,24 -1,38 0,78 8,06 7,59 Kabupaten Sukabumi 5,64 -0,91 3,74 5,12 5,17 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan mengalami kontraksi sebesar -0,91 persen sebagai dampak dari pandemi COVID- 19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Pandemi COVID-19 juga sangat berdampak Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-31 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 pada penurunan aktivitas produksi di hampir semua lapangan usaha. Hal tersebut dapat dilihat dari perlambatan pertumbuhan hingga kontraksi ekonomi yang dialami oleh hampir semua lapangan usaha. Kontraksi tertinggi terjadi pada sektor jasa perusahaan sebesar 10,17 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 7,54 persen. Dari keseluruhan jenis lapangan usaha, hanya terdapat tujuh lapangan usaha yang mampu tumbuh positif dimasa pandemi COVID-19, sedangkan sepuluh lapangan usaha lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan dan kontraksi ekonomi. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling signifikan dan tinggi pada tahun 2020, yaitu informasi dan komunikasi sebesar (25,98 persen), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (20,44 persen), dan sektor jasa pendidikan (5,09 persen). Tingginya kontraksi sektor informasi dan komunikasi dikarenakan sektor ini sangat dibutuhkan pada saat pandemi COVID-19, terutama ketika pemberlakuan pembatasan sosial secara masif di mana sebagian besar aktivitas pekerja dan pelajar harus dilaksanakan melalui metode daring (work from home dan school from home). Gambar 2.20 lebih lanjut menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dan perbandingannya dengan target indikator makro ekonomi Kabupaten Sukabumi selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Sukabumi mengalami kontraksi hingga - 0,91 persen, sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di Indonesia pada triwulan I tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 cenderung mengalami kenaikan yaitu di angka 3,74 menjadi 5,17. 2019 2020 2021 2022 2023 Sukabumi 5,64 -0,91 3,74 5,12 5,17 Jawa Barat 5,02 -2,52 3,74 5,45 5,00 Target Sukabumi 5,73 5,78 5,83 5,88 5,93 5,64 -0,91 3,74 5,12 5,17 5,02 -2,52 3,74 5,45 5,00 5,73 5,78 5,83 5,88 5,93 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 LPE Sukabumi Jawa Barat Target Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-32 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.20. Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2019-2023 C. Struktur Ekonomi Wilayah Struktur ekonomi wilayah memberikan suatu gambaran mengenai kategori perekonomian melalui sektor-sektor pembentuk perekonomian wilayah. Struktur ekonomi wilayah dapat diidentifikasi melalui besaran peran atau kontribusi berbagai lapangan usaha dalam memproduksi barang/jasa. Dalam hal ini, struktur ekonomi wilayah yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menunjukkan kondisi ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha tersebut. Tabel 2.8 menunjukkan kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Sukabumi selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2023, tiga lapangan usaha yang berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Sukabumi adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (22,69 persen); sektor industri pengolahan (16,66 persen); sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (16,57 persen). Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan. Meskipun memiliki kontribusi paling tinggi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung memiliki tren kontribusi yang menurun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Penurunan kontribusi tersebut disebabkan oleh berkurangnya luas lahan pertanian, lambatnya kenaikan harga produk hasil pertanian, dan meningkatnya peranan lapangan usaha lainnya. Di sisi lain, lapangan usaha yang memiliki nilai tambah dan kontribusi yang cenderung meningkat setiap tahunnya adalah sektor industri pengolahan. Tabel 2.8. Kontribusi Setiap Lapangan Usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Sukabumi (persen), 2019-2023 Kategori Lapangan Usaha Kontribusi (%) 2019 2020 2021 2022 2023 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 22,50 22,96 22,30 22,61 22,69 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-33 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Kategori Lapangan Usaha Kontribusi (%) 2019 2020 2021 2022 2023 B Pertambangan dan Penggalian 5,25 4,92 5,12 4,80 4,37 C Industri Pengolahan 16,06 16,25 16,66 16,78 16,57 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 F Konstruksi 12,21 11,74 12,22 11,92 11,89 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17,95 16,91 16,89 16,89 16,88 H Transportasi dan Pergudangan 7,24 7,33 7,02 7,23 7,84 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,45 2,47 2,40 2,56 2,61 J Informasi dan Komunikasi 2,36 2,98 3,07 2,99 2,97 K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,70 0,72 0,76 0,75 0,73 L Real Estate 1,60 1,63 1,72 1,74 1,81 M,N Jasa Perusahaan 0,31 0,29 0,30 0,31 0,32 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,17 3,14 2,96 2,73 2,57 P Jasa Pendidikan 5,18 5,65 5,59 5,65 5,62 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,09 1,09 1,13 1,12 1,14 R,S,T,U Jasa Lainnya 1,79 1,79 1,72 1,78 1,83 Kabupaten Sukabumi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-34 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 D. Inflasi Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang/jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Kenaikan harga barang/jasa di dalam negeri menunjukkan kenaikan inflasi, yang selanjutnya menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga didefinisikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi dapat disebabkan oleh mekanisme pasar antara penawaran dan permintaan barang/jasa. Gambar 2.21 menunjukkan laju inflasi di Kabupaten Sukabumi yang diproksikan oleh laju inflasi Kota Sukabumi dan perbandingannya dengan Jawa Barat. Inflasi Kabupaten Sukabumi diproksikan dengan inflasi Kota Sukabumi karena Kabupaten Sukabumi tidak menjadi daerah sampel Badan Pusat Statistik. Inflasi Kota Sukabumi didapatkan dari Indeks Harga Konsumen (IHK) atau perubahan harga barang dan jasa yang umum dikonsumsi oleh masyarakat dari tahun ke tahun di Kota Sukabumi. Secara agregat, laju inflasi di Kota Sukabumi mengalami perubahan yang fluktuatif selama periode tahun 2013-2023. Pada tahun 2014, Kota Sukabumi mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 8,38 persen. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2021 diangka 1,37 persen dan naik kembali pada tahun 2022 di angka 5,45 persen dan kembali turun pada tahun 2023 sebesar 2,48 persen. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) 8,03 8,38 2,20 2,57 4,10 2,95 2,33 1,84 1,37 5,45 2,72 9,15 7,60 2,73 2,75 3,63 3,54 3,21 2,18 1,69 6,04 2,48 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Inflasi Kota Sukabumi Jawa Barat Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-35 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Gambar 2.21. Laju Inflasi di Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat (persen) Tahun 2013-2023 E. PDRB Per Kapita PDRB per kapita dapat menjadi ukuran kesejahteraan dan kemakmuran penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita didapatkan dengan membandingkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi terhadap jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk di Kabupaten Sukabumi. Gambar 2.22 menunjukkan PDRB per kapita Kabupaten Sukabumi selama periode tahun 2019-2023 dan perbandingannya dengan target Kabupaten Sukabumi serta capaian PDRB per kapita Jawa Barat. Berdasarkan data tersebut, PDRB per kapita mengalami peningkatan sejak setiap tahunnya kecuali tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan Kembali meningkat pada tahun 2023 yaitu 29,374 juta. Angka tersebut memiliki makna bahwa satu orang penduduk Kabupaten Sukabumi dapat memproduksi barang/jasa atau memiliki pendapatan senilai Rp29,374 juta selama tahun 2023. Jika ditinjau berdasarkan target indikator makro ekonomi Kabupaten Sukabumi, realisasi PDRB per kapita Kabupaten Sukabumi sepanjang tahun 2019-2023 telah melebihi target yang ditetapkan. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.22. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Per Kapita di Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat (Juta Rupiah), 2019-2023 2019 2020 2021 2022 2023 Sukabumi 26,968 24,836 25,747 27,472 29,374 Jawa Barat 43,309 43,237 45,234 49,137 52,651 Target Sukabumi 21,410 22,310 23,210 24,110 25,010 26,968 24,836 25,747 27,472 29,374 43,309 43,237 45,234 49,137 52,651 21,410 22,310 23,210 24,110 25,010 0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 PDRB per kapita Sukabumi Jawa Barat Target Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-36 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Meskipun begitu, tren capaian PDRB per kapita belum mencerminkan kondisi ekonomi Kabupaten Sukabumi secara nyata atau yang sebenarnya karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Oleh karena itu, PDRB ADHK juga digunakan untuk melihat perkembangan PDRB per kapita secara riil dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi mencatat PDRB ADHK per kapita hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, PDRB ADHK per kapita Kabupaten Sukabumi adalah Rp18,92 juta, meningkat sebanyak Rp6,79 juta dari tahun 2010 sebagai tahun dasar perhitungan. Namun, angka tersebut mengalami penurunan menjadi Rp14,04 juta pada tahun 2020 karena perekonomian yang terkontraksi sehingga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan penurunan pendapatan penduduk. F. Indeks Gini Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran antar masyarakat di suatu daerah secara menyeluruh. Gambar 2.23 menunjukkan perkembangan indeks gini Kabupaten Sukabumi selama periode tahun 2012-2022. Dalam rentang tahun 2012-2021, indeks gini Kabupaten Sukabumi mengalami ketimpangan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 0,360 dan terendah pada tahun 2013 sebesar 0,300. Selama rentang waktu tersebut, ketimpangan Kabupaten Sukabumi lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Barat, yaitu sebesar 0,410 pada tahun 2015 dan tahun 2013. Berdasarkan Todaro
(2006), jika indeks gini suatu daerah berada pada rentang 0,20-0,35 poin, maka daerah tersebut memiliki ketimpangan pendapatan yang cenderung merata. Berdasarkan hal tersebut, ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 termasuk merata, karena indeks gini pada tahun 2022 menyentuh angka 0,309 poin. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-37 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah) Gambar 2.23. Indeks Gini di Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat, 2012-2022 Gambar 2.24 menunjukkan perbandingan indeks gini Kabupaten Sukabumi dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 memiliki indeks gini terendah keempat dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, dimana tiga kabupaten/kota dengan indeks gini terendah adalah adalah Kota Pangandaran, Kota Garut, dan Kota Indramayu. Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah) Gambar 2.24. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2022 0,350 0,300 0,320 0,360 0,329 0,334 0,329 0,347 0,334 0,343 0,309 0,410 0,410 0,410 0,410 0,413 0,403 0,407 0,402 0,403 0,412 0,417 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Gini Ratio Sukabumi Provinsi Jawa Barat 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 Provinsi Jawa Barat Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-38 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 G. Kemiskinan Menurut definisi Badan Pusat Statistik, penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan. Dengan kata lain, penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika tidak mampu dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Gambar 2.25 menunjukkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat serta target persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi selama periode tahun 2019-2023. Gambar tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 mencapai 6,22 persen dan kemudian turun menjadi 7,70 persen pada tahun 2021 diakibatkan adanya pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun

2020.Sedangkan di tahun 2023, kemiskinan di Sukabumi turun menjadi 7,01 persen dari tahun 2022 sebesar 7,34 persen. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026, capaian persentase penduduk miskin selama periode tahun 2019-2020 masih berada pada level yang sangat baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan capaian persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat. Sumber : BPS Kabupaten Sukabum, 2024 (diolah) Gambar 2.25. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat serta Target Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 6,22 7,09 7,70 7,34 7,01 6,91 7,88 8,40 8,06 7,627,70 7,55 7,06 6,91 6,75 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Kemiskinan Sukabumi Provinsi Jawa Barat Target Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-39 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Indikator lain yang digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan di suatu daerah adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin, atau penyebaran pengeluaran penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Besaran indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.26, dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.27. Gambar 2.26 menunjukkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan gap atau kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin membesar yang diakibatkan pandemi COVID- 19 yang muncul sejak awal tahun 2020. Nilai indeks kedalaman kemiskinan tersebut lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat. Di tahun 2022, indeks kedalaman kemiskinan kembali turun di angka 0,93. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2022 cenderung menurun dan semakin menjauhi garis kemiskinan. Akan tetapi kembali naik pada tahun 2023 sebesar 1,01. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi., 2024 (diolah) Gambar 2.26. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat serta Target Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 0,66 0,80 1,04 0,93 1,01 1,09 1,13 1,47 1,32 1,17 0,40 0,90 1,40 1,90 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Sukabumi Provinsi Jawa Barat Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-40 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Gambar 2.27 selanjutnya menunjukkan adanya penurunan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Namun, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kondisi tersebut sejalan dengan tingkat kemiskinan dan tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Sukabumi yang mengalami peningkatan pada tahun 2020. Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi, nasional, bahkan global pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai akibat dari pandemi COVID-19, di mana laju ekonomi, PDRB, dan pendapatan per kapita Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan, yang menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat, baik dari aspek kedalaman maupun keparahan kemiskinan. Di tahun 2022 mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2023. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2024 Gambar 2.27. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat serta Target Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM merupakan indeks komposit yang menggabungkan tiga komponen dasar yaitu kesehatan melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta ekonomi melalui indikator Pengeluaran Per Kapita 0,11 0,12 0,23 0,19 0,23 0,24 0,23 0,38 0,33 0,27 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 2019 2020 2021 2022 2023 Tingkat Keparahan Kemiskinan Sukabumi Provinsi Jawa Barat Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-41 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Disesuaikan (PPP). IPM sering dijadikan sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dari sisi pembangunan sumber daya manusia. Menurut Todaro (2006), IPM digunakan untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi secara sistematis dan komprehensif, dengan tiga tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu masa hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), serta standar kehidupan (standard of living). Gambar 2.28 menunjukkan perbandingan capaian IPM Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat serta target IPM Kabupaten Sukabumi selama periode tahun 2019-2023. IPM Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan nilai indeks setiap tahunnya. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Sukabumi sebesar 66,87 poin, dan terus meningkat menjadi 68,49 poin pada tahun 2023. IPM Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki tren yang meningkat dan telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, IPM Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata IPM Jawa Barat. Selain itu, gap antara IPM Kabupaten Sukabumi dengan rata-rata IPM Jawa Barat cenderung bertambah besar setiap tahunnya. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.28. IPM Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat serta Target Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 Gambar 2.28 menunjukkan perbandingan capaian IPM Kabupaten Sukabumi dan IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada tahun 2023. IPM 66,87 66,88 67,07 67,64 68,49 72,03 72,09 72,45 73,12 73,74 65,96 66,08 66,89 67,60 67,99 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 2019 2020 2021 2022 2023 IPM Sukabumi Provinsi Jawa Barat Target Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-42 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Kabupaten Sukabumi berada di posisi keempat terbawah dari kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Berdasarkan kondisi yang terjadi pada tahun 2020 dengan menyebarnya pandemi COVID-19, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami pertumbuhan IPM yang negatif. Namun, Kabupaten Sukabumi termasuk ke dalam 13 kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengalami pertumbuhan IPM yang positif. UNDP dalam Todaro (2006) mengelompokkan tingkat pembangunan manusia menjadi tiga kelompok, yaitu tingkat pembangunan manusia yang rendah, menengah, dan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.31, IPM Kabupaten Sukabumi tergolong ke dalam tingkat pembangunan yang menengah berada dalam kisaran 50-79,99 poin. Di samping itu, BPS mengelompokkan tingkat pembangunan manusia menjadi empat kelompok, yaitu tingkat pembangunan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi sehingga Kabupaten Sukabumi termasuk ke dalam kelompok pembangunan manusia yang sedang dengan kisaran 60-70 poin. Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2024 (diolah) Gambar 2.28. IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2023 B. Pengeluaran Per Kapita (Purchasing Power Parity/PPP) Pengeluaran per kapita disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) merupakan indikator ekonomi yang dapat menggambarkan standar hidup layak penduduk. PPP merupakan besaran daya beli masyarakat di suatu daerah. Upaya pembangunan di sektor ekonomi, pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar kualitas kehidupan masyarakat lebih baik. Tren 50 55 60 65 70 75 80 85 Provinsi Jawa Barat Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-43 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 perkembangan PPP Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023, serta perbandingannya dengan rata-rata PPP Jawa Barat dan PPP Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.29 dan Gambar 2.30. PPP Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 telah melebihi target, tetapi kondisi daya beli pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Pada tahun 2020, PPP seluruh kabupaten/kota Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang negatif. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, PPP Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lainnya dan berada di posisi kelima terbawah. Selain itu, jarak antara PPP Kabupaten Sukabumi dengan Jawa Barat cenderung semakin besar setiap tahunnya. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi., 2024 (diolah) Gambar 2.29. Tren Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Target Sukabumi Tahun 2019– 2023 (Ribu Rp) 8.973 8.823 8.850 9.210 9.482 11.152 10.845 10.934 11.277 11.695 7.999 8.034 8.069 8.104 8.139 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 2019 2020 2021 2022 2023 PPP Sukabumi Provinsi Jawa Barat Target Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-44 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2024 (diolah) Gambar 2.30. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten/Kota se- Jawa Barat Tahun 2023 (Ribu Rupiah) C. Pendidikan 1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tren perkembangan RLS Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.31. Indikator Rata-rata Lama Sekolah menjadi acuan utama untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukabumi, dan upaya- upaya pembangunan pendidikan yang direpresentasikan dalam program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan. RLS Kabupaten Sukabumi mengalami tren yang meningkat dari 7,02 di tahun pada tahun 2019, menjadi 7,33 di tahun pada tahun 2023. Pada tahun 2023, RLS Kabupaten Sukabumi mencapai 7,33 tahun, artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Sukabumi usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 7,33 tahun, atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas 1 Sekolah Menengah Pertama. 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 JAWA BARAT Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar PPP Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-45 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.31. Tren Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat, 2019–2023 (Tahun) Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, RLS Kabupaten Sukabumi masih berada pada peringkat 5 terbawah. RLS Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata RLS kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Perbandingan RLS Kabupaten Sukabumi dengan RLS kabupaten/kota lain di Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 2.32. Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2024 (diolah) Gambar 2.32. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2023 (Tahun) 8,37 8,55 8,61 8,78 8,83 7,02 7,07 7,10 7,11 7,33 6,84 6,89 7,21 7,32 7,43 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 2019 2020 2021 2022 2023 RLS Provinsi Jawa Barat Sukabumi Target Sukabumi 0 2 4 6 8 10 12 14 Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar JAWA BARAT RLS Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-46 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya waktu sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu. HLS digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Angka HLS Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan target Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.33. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 angka HLS Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dan cenderung stagnan. Di samping itu, capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026, dan berada di bawah rata-rata HLS kabupaten/kota di Jawa Barat. Selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023, HLS Kabupaten Sukabumi meningkat rata-rata per tahun sebesar 0,01 persen da 0,13 persen dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2023, HLS Kabupaten Sukabumi mencapai 12,38 tahun, artinya anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Sukabumi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikannya hingga lulus SMA. Gap antara HLS Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan, peluang anak-anak usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Sukabumi untuk menamatkan pendidikan masih lebih rendah dibandingkan dengan peluang rata-rata anak usia 7 tahun di Jawa Barat. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.33. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 (Tahun) 12,48 12,50 12,61 12,62 12,68 12,22 12,23 12,24 12,25 12,38 13,12 13,32 12,33 12,38 12,42 12,00 12,20 12,40 12,60 12,80 13,00 13,20 13,40 2019 2020 2021 2022 2023 HLS Provinsi Jawa Barat Sukabumi Target Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-47 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator pembangunan manusia pada bidang pendidikan yang digunakan untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada tiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi capaian APK di Kabupaten Sukabumi, maka tingkat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan tertentu semakin tinggi. APK Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.34 dan Gambar 2.35. APK merupakan rasio jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu yang sedang bersekolah terhadap jumlah penduduk dengan kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK SD/SMP didapatkan dari perbandingan jumlah siswa pada jenjang SD/SMP yang dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun. APK dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mengukur daya tampung atau kapasitas sistem pendidikan di Kabupaten Sukabumi pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia penduduk yang bersekolah pada masing-masing jenjang pendidikan. Dari tahun 2019 sampai tahun 2023, capaian APK SD mengalami fluktuasi. Di tahun 2019 107,54 dan di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 108,09. Nilai APK dapat melebihi nilai 100 persen, karena populasi murid yang bersekolah dapat melebihi usia anak yang seharusnya bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK yang tinggi dapat pula menunjukkan bahwa lingkungan sekolah tertentu memiliki kapasitas yang besar untuk menerima anak di luar batas usia. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2024 Gambar 2.34. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 (Tahun) 107,54 107,41 107,84 107,79 108,09 107,06 106,56 106,06 106,56 107,06 105 106 107 108 109 2019 2020 2021 2022 2023 APK SD Target APK SD Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-48 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2024 Gambar 2.35. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 (Tahun) Berbeda dengan APK SD, APK SMP tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Walaupun peningkatan tersebut masih dibawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, APK SMP Kabupaten Sukabumi sebesar 95,15 persen. Kendala yang dihadapi guna pencapaian target pada indikator ini antara lain yaitu akses ke sarana pendidikan yang jauh dari tempat tinggal, adanya peserta didik yang melanjutkan jenjang pendidikan yang ada di luar Kabupaten Sukabumi, serta peserta didik yang melanjutkan ke jenjang informal (pondok pesantren). 4) Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.36 dan 2.37. APM merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat pada jenjang pendidikan yang seharusnya, atau penduduk dengan kelompok umur yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan tertentu. APM dapat digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan 87,89 88,03 88,19 94,21 95,15 96,59 97,09 97,59 98,09 98,59 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 2019 2020 2021 2022 2023 APK SMP Target APK SMP Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-49 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APM selalu akan lebih rendah dari APK yang mengikut sertakan jumlah penduduk di luar usia pada jenjang pendidikan tertentu. Dari tahun 2019 sampai tahun 2023, APM SD Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2019 nilai APM SD sebesar 99,30 persen sedangkan pada tahun 2023 menjadi 99,49 persen. Capaian APM SD pada tahun 2023 tersebut, menunjukkan bahwa sebesar 99,49 persen penduduk di Kabupaten Sukabumi yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu pada jenjang SD/sederajat. Apabila seluruh penduduk usia 7-12 tahun dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM dapat mencapai 100 persen. APM SMP didapatkan dari perbandingan jumlah murid SMP/sederajat yang berusia 13-15 tahun terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun. APM SMP digunakan juga untuk mengidentifikasi persentase siswa SMP yang bersekolah tepat waktu. Capaian APM SMP meningkat setiap tahunnya dan telah melebihi target dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 APM SMP sebesar 82,37 persen, artinya terdapat sebanyak 82,37 persen penduduk usia 13-15 tahun telah bersekolah pada jenjang SMP/sederajat dengan tepat waktu. Peningkatan APM SMP tersebut menunjukkan peningkatan minat penduduk Kabupaten Sukabumi maupun bukan penduduk Kabupaten Sukabumi untuk bersekolah pada jenjang SMP/sederajat di wilayah Kabupaten Sukabumi. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2024 Gambar 2.36. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 99,30 99,40 99,43 99,96 99,49 98,87 98,97 99,07 99,17 99,27 98,2 98,4 98,6 98,8 99 99,2 99,4 99,6 99,8 100 100,2 2019 2020 2021 2022 2023 APM SD Target APM SD Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-50 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2024 Gambar 2.37. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 D. Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian terpenting dari indikator pembangunan daerah. Pembangunan kesehatan yang baik, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan, kemampuan hidup sehat, sehingga dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan sangat penting dalam mendukung kualitas dan daya saing sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan capaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. Menurut WHO (World Health Organization), kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya terbebas dari penyakit dan kelemahan fisik. 1) Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Tren Perkembangan AHH Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dan perbandingannya dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.38 dan Gambar 2.39. AHH Kabupaten Sukabumi meningkat setiap tahunnya, selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 tercatat AHH Kabupaten 82,01 82,16 82,17 82,20 82,37 77,43 77,93 78,43 78,93 79,43 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 2019 2020 2021 2022 2023 APM SMP Target APM SMP Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-51 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sukabumi mencapai 71,83 tahun, meningkat dari tahun 2019 yaitu 70,73 tahun. AHH masyarakat Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata AHH Jawa Barat, namun jarak antara AHH Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat cenderung mengecil setiap tahunnya. AHH Kabupaten Sukabumi berada di posisi kelima terbawah pada tahun 2023, dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. UNDP menentukkan AHH terendah seseorang selama 25 tahun, dan AHH terlama seseorang selama 85 tahun. Penentuan tersebut merupakan pengukuran atau perkiraan AHH yang wajar, yang dapat dicapai oleh penduduk sebuah negara. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2024 Gambar 2.38. Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat, 2019-2023 Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2024 (diolah) Gambar 2.39. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2023 72,85 73,04 73,23 73,52 73,80 70,73 70,97 71,21 71,54 71,83 69,88 69,91 71,08 71,26 71,45 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 2019 2020 2021 2022 2023 AHH Provinsi Jawa Barat Sukabumi Target Sukabumi 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Provinsi Jawa Barat Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar AHH Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-52 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 2) Cakupan Desa Siaga Aktif Desa siaga aktif merupakan pengembangan dari desa siaga, yaitu desa dengan penduduk yang dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar melalui Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan sarana kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan tersebut berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan keadaan gawat darurat, pemantauan pertumbuhan gizi, dan pengendalian penyakit. Cakupan desa siaga aktif didapatkan dengan perbandingan dari jumlah desa siaga yang aktif terhadap jumlah desa siaga yang dibentuk dikalikan dengan 100 persen. Cakupan strata desa siaga aktif Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.40. Cakupan desa siaga aktif terus meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2022, tetapi turun nilainya di tahun 2023 sebesar 91,18. Seluruh desa siaga yang dibentuk telah berkembang menjadi desa siaga aktif yang penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar dengan mudah melalui berbagai fasilitas kesehatan yang disediakan. Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2024 (Diolah) Gambar 2.40. Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 3) Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pelayanan anak balita merupakan indikator yang menunjukkan tingkat layanan kesehatan terhadap anak balita. Cakupan pelayanan anak balita bertujuan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita yang berisiko 100,00 100,00 100,00 91,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90 95 100 105 110 115 120 2019 2020 2021 2022 2023 Cakupan DSA Target Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-53 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan keadaan gizinya, status gizi buruk dan gangguan pertumbuhan. Cakupan pelayanan anak balita dari tahun 2019 hingga tahun 2022 meningkat setiap tahunnya, tetapi turun nilainya di tahun 2023 sebesar 97,00. Pelayanan kesehatan anak balita harus memenuhi 4 kriteria pelayanan, yaitu: ditimbang minimal 8 kali dalam setahun; mendapatkan vitamin A dua kali setahun dilakukan SDIDTL minimal 2 kali setahun dan mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. Berdasarkan data, empat kriteria pelayanan telah sepenuhnya dilakukan dan dirasakan oleh total balita yang ada sehingga persentase data menunjukkan kondisi melebihi target pada tahun 2020. Dimana, pada tahun 2020 cakupan pelayanan anak balita yang mendapatkan pelayanan tersebut sudah mencapai 100 persen. Cakupan pelayanan anak balita Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.41. Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2024 (Diolah) Gambar 2.41. Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 E. Ketenagakerjaan 1) Rasio Penduduk yang Bekerja Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan dari jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Terdapat hubungan antara angkatan kerja dengan permintaan tenaga kerja (atau kemampuan penyerapan tenaga kerja di suatu daerah). Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja, ataupun belum bekerja namun aktif dalam bursa kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia di atas 15 tahun, tetapi tidak aktif dalam bursa kerja seperti memiliki 90,00 100,00 100,00 100,00 97,00 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00 85 90 95 100 105 110 2019 2020 2021 2022 2023 Cakupan PAB Target Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-54 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Penduduk yang tidak melakukan kegiatan dapat dimasukkan ke dalam kategori tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Tabel 2.9 menunjukkan rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Sukabumi sepanjang periode 2019-2023. Rasio penduduk di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan dari 92,01 persen pada tahun 2019 menjadi 92,68 persen pada tahun 2023. Tabel 2.9. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 Kegiatan Utama 2019 2020 2021 2022 2023 Angkatan Kerja (jiwa) 1.120.711 1.146.833 1.222.156 1.313.905 1.450.273 Bekerja 1.031.213 1.036.735 1.105.875 1.211.763 1.344.044 Pengangguran Terbuka 89.498 110.098 116.281 102.142 106.229 Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) 667.289 715.978 660.225 587.215 690.447 Sekolah 128.437 134.592 122.587 123.687 148.534 Mengurus RT 460.739 489.413 438.031 407.761 482.492 Lainnya 78.113 91.973 99.607 55.767 59.421 Rasio Penduduk Yang Bekerja (%) 92,01% 90,40% 90,49% 92,23% 92,68% Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran sendiri merupakan (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPAK dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK digunakan untuk mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-55 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sukabumi. Semakin tinggi nilai TPAK suatu daerah, semakin tinggi kesempatan kerja yang tersedia di daerah tersebut. Gambar 2.42 menunjukkan TPAK Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan target TPAK Kabupaten Sukabumi selama periode 2019-2023. Capaian TPAK Kabupaten Sukabumi sepanjang periode 2019-2020 mengalami penurunan, yaitu dari 62,65 persen pada tahun 2019 menjadi 61,56 persen pada tahun 2020. Walaupun demikian, angka tersebut masih berada dalam kisaran target TPAK Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar 55-70 persen. Penurunan TPAK dapat disebabkan oleh menurunnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sukabumi, yang disebabkan oleh PHK atau sulitnya mencari lapangan pekerjaan. TPAK yang menurun dapat pula disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat menampung seluruh penduduk usia produktif yang aktif bekerja. Pada tahun 2021-2022, mengalami kenaikan sebesar 64,93 persen dan 69,11 persen. Akan tetapi mengalami penurunan kembali di tahun 2023 sebesar 67,75 persen. Jika dibandingkan dengan capaian TPAK Provinsi Jawa Barat, TPAK Kabupaten Sukabumi cenderung menurun dan bergerak menjauh dari rata-rata TPAK Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi lebih rendah dan tertinggal dari kondisi rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2024 Gambar 2.42. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sukabumi, 2019- 2023 64,99 64,53 64,95 66,15 66,49 62,65 61,56 64,93 69,11 67,75 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 56 58 60 62 64 66 68 70 72 2019 2020 2021 2022 2023 Jawa Barat Sukabumi Target Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-56 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT dihitung dengan perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100 persen. TPT digunakan untuk mengidentifikasi besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam pasar kerja suatu daerah. Gambar 2.43 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan target Kabupaten Sukabumi selama periode 2019-2023. TPT Kabupaten Sukabumi setiap tahun mengalami peningkatan. Artinya, terdapat jumlah penduduk usia angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan di Kabupaten Sukabumi terus meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya TPT dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia atau rendahnya tingkat pendidikan sehingga tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan perkerjaan. TPT Kabupaten Sukabumi selama periode 2019, 2022 dan 2023 berada dalam kisaran target Kabupaten Sukabumi, yaitu sebesar 7-9 persen, Namun, TPT Kabupaten Sukabumi tercatat cenderung meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai tahun 2021, dan kembali turun di tahun 2022-2023. Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Sukabumi mengalami kenaikan TPT yang tinggi. TPT Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 mencapai angka 9,60 persen dan 10,46 persen, secara berurutan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021. Pandemi COVID -19 menyebabkan terganggunya aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran akibat pembatasan aktivitas dan terjadinya PHK dalam jumlah yang besar oleh banyak perusahaan. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-57 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2024 Gambar 2.43. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 F. Seni Budaya Kabupaten Sukabumi memiliki keragaman seni budaya yang tinggi. Potensi seni budaya di Kabupaten Sukabumi meliputi syukuran hari nelayan, tarian tradisi dan karawitan, serta upacara adat di kampung adat seperti Kasepuhan Ciptagelar, Ciptamulya, Sirnaresmi, dan Padepokan Girijaya. Tabel 2.10 menunjukkan jumlah festival seni dan budaya, serta pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah di Kabupaten Sukabumi selama periode 2019-
2023.Selama kurun waktu tersebut, jumlah festival dan seni budaya yang diselenggarakan di Kabupaten Sukabumi terus mengalami peningkatan, dengan total festival seni dan budaya yang telah diselenggarakan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 103 festival. Pengembangan nilai-nilai seni budaya di Kabupaten Sukabumi diarahkan kepada pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang diwujudkan melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya serta berbagai kegiatan/acara lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan dan kearifan lokal, pengembangan pelestarian peninggalan sejarah, museum, dan purbakala. Terdapat satu situs peninggalan sejarah di Kabupaten Sukabumi yang terus dilestarikan, yaitu Museum Palagan Bojongkokosan. Penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta pemeliharaan sejarah diharapkan dapat 8,04 10,46 9,82 8,31 7,44 8,05 9,60 9,51 7,77 7,327 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 2019 2020 2021 2022 2023 Target Jawa Barat Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-58 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 meningkatkan pelestarian dan apresiasi masyarakat Kabupaten Sukabumi terhadap budaya dan kearifan lokal. Tabel 2.10. Jumlah Festival Seni Budaya dan Pemeliharaan Sejarah Kabupaten Sukabumi, 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Festival seni dan budaya (Kejadian) 12 20 11 18 42 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air (Buah) 1 1 2 2 232 Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, 2024 G. Jumlah Atlet Berprestasi Jumlah atlet yang berprestasi merupakan jumlah atlet yang menjuarai event olahraga tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu tertentu. Gambar 2.44 menunjukkan jumlah atlet dari cabang olahraga yang berprestasi di Kabupaten Sukabumi selama periode 2019-2023. Jumlah atlet yang berprestasi naik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2021-2026. Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.44 Atlet Berprestasi Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 10 17 17 26 34 17 17 17 17 34 9 14 19 24 29 34 39 2019 2020 2021 2022 2023 Atlet Berprestasi Target Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-59 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing merupakan salah satu kunci keberhasilan daerah dalam membangkitkan atau menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Menurut Porter

(1990), pentingnya daya saing yaitu untuk: (1) mendorong produktivitas dan dan meningkatkan kemampuan masyarakat secara mandiri; (2) meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun pelaku ekonomi level mikro, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Aspek daya saing meliputi kemampuan ekonomi daerah dan penduduk, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia. 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah A. Ekonomi Inklusif Pembangunan Ekonomi Inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar-kelompok dan wilayah. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif pada dasarnya merupakan suatu ukuran yang komprehensif dalam melihat dan mengukur tingkat inklusivitas dari pembangunan Indonesia saat ini dan ke depannya. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

1.Pilar 1 Pertumbuhan Dan Pengembangan Ekonomi “Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif” A. Sub-Pilar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-60 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari- hari di masyarakat. Indikator: · Pertumbuhan PDRB riil per kapita. · Share manufaktur terhadap PDRB. · Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal. B. Sub-Pilar 1.2 Kesempatan Kerja Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi. Indikator: · Tingkat kesempatan kerja. · Persentase Penduduk Bekerja Penuh. · Persentase Tenaga Kerja dengan Tingkat Pendidikan Menengah ke Atas. C. SUB-PILAR 1.3 INFRASTRUKTUR EKONOMI Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi. Indikator: · Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN. · Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam. · Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang.
2.Pilar 2 Pemerataan Pendapatan Dan Pengurangan Kemiskinan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-61 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 “Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan” A. Sub-Pilar 2.1 Ketimpangan Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan. Indikator: · Rasio Pendapatan Gini. · Sumbangan Pendapatan Perempuan. · Rasio Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Desa dan Kota. B. Sub-Pilar 2.2 Kemiskinan Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan. Indikator: · Persentase Penduduk Miskin. · Rata-rata Konsumsi Protein per kapita per hari.
3.Pilar 3 Perluasan Akses Dan Kesempatan “Memastikan seluruh masyarakat mendapat kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan yang inklusif serta memberikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya masusia yang adil dan berkualitas” A. Sub-Pilar 3.1 Kapabilitas Manusia Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Indikator: · Angka Harapan Lama Sekolah. · Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap. · Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan. B. Sub-Pilar 3.2 Infastruktur Dasar Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-62 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan. Indikator: · Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak. · Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Sendiri. C. Sub-Pilar 3.3 Keuangan Inklusif Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka akses terhadap institusi keuangan yang lebih luas mampu memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Indikator: · Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Penduduk Usia Produktif. · Rasio Kredit Perbankan UMKM. Sumber : Bappenas.go.id Gambar 2. 45. Gambaran Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat B. Indeks Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Berdasarkan grafik IPEI Provinsi Jawa Barat tersebut diatas, menunjukan bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki nilai IPEI relative rendah dibawah (5 terbawah) IPEI Jawa Barat. Posisi ini merupakan agregat dari ketiga pila pernyusun indeks tersebut. Kondisi ini menggambarkan daya saing Kabupaten Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-63 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sukabumi yang perlu dikembangkan guna mencapai inklusivitas ekonomi bagi masyarakat. Lebih lanjut penjabaran setiap pilar dapat dilihat sebagai berikut.
1.Pilar 1 Pertumbuhan Dan Perkembangan Perekonomian Sumber : Bappenas Gambar 2.46. Capaian Pilar Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Dari grafik Indeks Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Kabupaten Sukabumi dengan nilai indeks dibawah 4,75 masih relatif rendah. Secara posisi Kabupaten Sukabumi berada pada urutan kelima dari bawah. Berbeda beberapa poin dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Pangandaran. Secara umum terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara Kabupaten dan Kota dari sisi indeks. Lebih lanjut terlihat perbedaan yang cukup jauh terlihat antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sukabumi. Kondisi ini menggambarkan masih cukup banyak tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk mendorong daya saing daerah.
2.Pilar 2 Pemerataan Pendapatan Dan Pengurangan Kemiskinan Dari grafik indeks diatas bahwa Provinsi Jawa Barat tergolong rendah, karena peluang seorang individu yang termasuk dalam angkatan kerja untuk belum bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-64 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Bappenas Gambar 2.47 Capaian Pilar Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Dari grafik indeks diatas bahwa Provinsi Jawa Barat tergolong Tinggi, karena peluang seorang individu yang termasuk dalam angkatan kerja untuk sudah bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.
3.Data: Pilar 3 Perluasan Akses Dan Kesempatan Institusi keuangan memiliki fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari indeks diatas Provinsi Jawa Barat masih relatif rendah, atau pertumbuhan dan pembangaunan ekonomi Provinsi Jawa Barat belum Inklusif Sumber: Bappenas Gambar 2.48 Capaian Pilar Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-65 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Dari grafik indeks Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi Masih tergolong rendah. Kabupaten Sukabumi masih kurang dalam Pilar 3 yaitu:
1.Minimnya Pendidikan/ kalah bersaing di lapangan kerja (Dilihat dari Indikator Kapabilitas Manusia)
2.Masih kurang merata pembangunan infrastruktur (dilihat dari indikator Infrastruktur Dasar dan Indikator keuangan inklusif). C. INDEKS EKONOMI HIJAU Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar Sustainable Development: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi. Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada prinsipnya terdapat tiga pilar namun, dengan menyesuaikan dengan kapasitas, kewenangan, akses data, dan rencana pelaporan kedepan di tingkat kab/kota maka GEI yang diturunkan ke kabupaten/kota adalah “Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pada Pilar Ekonomi” artinya untuk tingkatan kab/kota cukup diukur s.d pilar ekonomi dengan parameter yang ditentukan oleh provinsi. Terkait Pilar sosial dan pilar lingkungan tidak menjadi pilar yang dievaluasi di tingkat kab/kota sehubungan hampir seluruh parameter pada 2 pilar tersebut sudah tergambarkan pada indikator tersendiri/terpisah pada dokumen perencanaan kab/kota sebagai turunan indikator juga dr provinsi. Terkait “Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada pilar ekonomi” ini yang menjadi parameter perhitungan diantaranya : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-66 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
1.Produktivitas Akuakultur;
2.Produktivitas Padi;
3.Produktivitas Tenaga Kerja Industri;
4.Produktivitas Tenaga Kerja Jasa; dan
5.PDRB Perkapita. A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini, rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran bukan makanan. Pengeluaran dimaksudkan hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja dan tidak termasuk dalam pengeluaran untuk usaha. Pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita sebulan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.11 Tabel 2.11 Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut golongan pengeluaran dan kelompok barang di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Tahun Kelompok Barang Makanan Bukan Makanan Jumlah Nilai % Nilai % 2019 572.518 58,19 411.323 41,81 983.841 2020 550.412 59,91 368.345 40,09 918.757 2021 587.138 57,63 431.644 42,37 1.018.783 2022 629.476 60,85 404.936 39,15 1.034.412 2023 707.483 56,44 545.996 43,56 1.253.479 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pengeluaran rumah tangga per kapita di Kabupaten Sukabumi turun dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar Rp 983.841 menjadi Rp 918.757. Jumlah pengeluaran rumah tangga per kapita meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu dari Rp. 918.757 per kapita per bulan menjadi Rp 1.253.479 per kapita per bulan. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-67 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 B. Upah Minimum Regional Upah minimum Regional (UMR) merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usha kerjanya. Data upah minimum regional Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.49 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.49 Upah Minimum Regional Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2024 (Rupiah) Menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Upah Minumum Regional (UMR), UMR merupakan sebuah imbal jasa yang dapat dianggap sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang kepada pekerja dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan. UMR Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Peningkatan UMR tersebut merupakan hal yang positif bagi pekerja, dimana pendapatan pekerja Kabupaten Sukabumi meningkat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Meningkatnya UMR berdampak kepada meningkatnya konsumsi domestik, apabila pekerja memiliki pendapatan yang meningkat maka akan 2.791.016 3.028.531 3.125.444 3.125.444 3.351.883 3.384.491 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-68 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 meningkatkan tingkat konsumsi masyarakatnya, namun dengan asumsi harga barang dan jasa di wilayah tersebut tidak meningkat. Jika harga-harga barang dan jasa meningkat, maka tingkat konsumsi pekerja tidak akan berubah. Meningkatnya konsumsi masyarakat, maka akan meningkatkan pula roda perekonomian domestik, karena lebih banyak konsumsi, maka akan meningkatkan produksi barang dan jasa sektor-sektor terkait di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, peningkatan pendapatan dapat mendorong masyarakat untuk semakin banyak menabung atau bahkan berinvestasi. Dampak negatif yang dapat timbul akibat peningkatan UMR yaitu akan meningkatkan biaya pengeluaran perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam industri/perusahaan menengah ke bawah akan kesulitan untuk menutupi biaya tambahan karena kenaikan UMR.Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Di samping itu, dengan meningkatnya tingkat permintaan terhadap barang dan jasa, jika tidak dapat terpenuhi oleh produksi/stok yang ada maka harga-harga barang dan jasa akan meningkat, kemudian kondisi terburuknya yaitu terjadi inflasi barang dan jasa di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah selaku pembuat kebijakan mengenai UMR setiap wilayah harus dapat mempertimbangkan kondisi yang berpotensi timbul akibat penetapan tersebut. Kebijakan yang ditetapkan harus berpihak kepada setiap sasarannya, baik kepada pekerja, perusahaan, dan pelaku ekonomi lainnya. C. Nilai Tukar Petani Nilai tukar petani merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan petani, melalui perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani. Nilai Tukar Petani Jawa Barat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.12. Tabel 2.12 Nilai Tukar Petani Jawa Barat tahun 2019-2023 Bulan Nilai Tukar Petani 2019 2020 2021 2022 2023 Januari 111,52 104,46 100,06 99,50 104,96 Februari 111,42 104,48 99,85 99,52 106,70 Maret 109,91 104,13 99,08 99,15 105,17 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-69 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Bulan Nilai Tukar Petani 2019 2020 2021 2022 2023 April 109,69 102,04 97,35 97,17 104,26 Mei 109,67 100,44 96,98 96,90 104,43 Juni 109,52 100,00 96,53 99,07 104,99 Juli 109,27 100,08 96,45 99,97 104,94 Agustus 110,18 99,52 96,46 100,22 106,38 September 110,97 99,98 96,77 100,46 109,43 Oktober 111,36 100.94 97,93 100,83 111,74 November 112,24 100.73 97,80 101,01 116,73 Desember 112,36 100,19 98,80 103,00 113,86 Rata-rata 110,68 101,53 97,84 99,73 107,80 Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024 Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan atau daya beli petani, dan tingkat pengeluaran petani. NTP juga menunjukkan kemampuan tukar (term of trade) komoditas hasil pertanian dengan barang dan jasa konsumsi petani baik untuk keperluan rumah tangga petani maupun biaya keperluan proses produksi. Semakin tinggi angka NTP maka semakin tinggi kemampuan daya beli petani. Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga tahun 2021 nilai NTP Jawa Barat mengalami penurunan, kemudian mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. NTP memiliki nilai lebih dari 100, sehingga petani mengalami surplus atau pendapatan petani lebih besar dari pada pengeluarannya. Pada tahun 2020-2022, NTP Jawa Barat berada dibawah angka 100. Hal tersebut menunjukkan petani mengalami defisit, tingkat kesejahteraan petani di tahun 2020-2022 mengalami penurunan, pendapatan petani lebih kecil dibandingkan dengan pengeluarannya baik untuk keperluan rumah tangga petani maupun biaya keperluan proses produksi. Pada 2020-2022 terdapat tiga sub sektor yang mengalami penurunan NTP yaitu sub sektor tanaman hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan, sedangkan sub sektor lainnya mengalami peningkatan yaitu tanaman pangan dan perikanan. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-70 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 D. Jumlah UMKM Naik Kelas UMKM naik kelas mengacu pada proses di mana sebuah usaha berupaya meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, membangun branding yang kuat, dan meningkatkan pangsa pasar. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dan meningkatkan skala usaha sehingga dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Jumlah UMKM Naik Kelas di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Gambar 2.50. UMKM Naik Kelas Tahun 2019-2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-71 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan Gambar di atas, terjadi peningkatan UMKM Naik Kelas di Kabupaten Sukabumi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah UMKM Naik Kelas hanya berjumlah 5.346 UMKM, naik signifikan pada tahun 2023 mencapai 10.884 UMKM. Peningkatan UMKM Naik Kelas dilakukan melalui pendampingan legalitas usaha, pembinaan manajemen usaha, bimbingan teknis digitalisasi usaha dan pengembangan akses pemasaran. Terdapat 4 (empat) cluster UMKM sebagai dasar perhitungan UMKM Naik Kelas, yaitu: Cluster 1 : UMKM belum memiliki legalitas usaha Cluster 2 : UMKM memiliki legalitas usaha dan manajemen usaha Cluster 3 : UMKM memiliki legalitas usaha, manajemen usaha dan digitalisasi usaha Cluster 4 : UMKM memiliki legalitas usaha, manajemen usaha, digitalisasi usaha dan akses pemasaran ekspor E. Ekspor Ekspor termasuk ke dalam transaksi perdagangan dengan pihak luar dari wilayah Kabupaten Sukabumi, atau kegiatan menjual barang dan jasa ke luar wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurut Badan Pusat Statistik, ekspor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi melalui aktivitas penjualan, barter, pemberian atau hibah barang dan/ jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada diluar wilayah atau luar negeri. Aktivitas ekspor dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendistribusikan barang dan/ jasa dari sektor ekonomi, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan pemanfaatan faktor produksi. Pada jangka pendek ataupun panjang, hal tersebut dapat berpengaruh positif pada pertumbuhan dan pembangunan daerah. Menurut World Bank (1993), ekspansi ekspor dan melakukan promosi ekspor dapat memberikan manfaat bagi negara berkembang ataupun negara maju, melalui perbaikan dalam penggunaan kapasitas SDAL, pencapaian economies of scale, pertukaran dan alih teknologi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja, perbaikan alokasi sumber daya langka dan dapat menarik investasi asing. Jumlah nilai dan volume komoditi yang di ekspor dari Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-72 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13 Jumlah komoditi Ekspor Non Migas di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 No. Komoditi Nilai (US$) Persentase 1 Garment 348.325.537,44 58,191 2 Elektrik/ Lampu hias 17.154.448,08 2,866 3 Minuman (Susu) 787.188,60 0,132 4 Elektronik 2.219.384,67 0,371 5 Boneka 17.212.342,79 2,875 6 Ikan Beku 24.319.032,44 4,063 8 Tanaman Hias 687.347,42 0,115 9 Handycraft and Furniture 954.598,63 0,159 10 Batu Templek/ Batu Alam 2.706.302,13 0,452 11 Makanan 294.000,00 0,049 12 Sabut Kelapa 52.846,32 0,009 13 Rambut Palsu 266.472,70 0,045 14 Rempah-rempah 5.620,00 0,001 15 Teh 1.291.138,11 0,216 16 Alas Kaki/Persepatuan 179.386.803,94 29,968 17 Buah-buahan 388.079,32 0,065 18 Kapulaga 2.467.324,00 0,412 19 Gondorukem/Gum Rosin 71.365,00 0,012 Jumlah 598.589.831,59 100,000 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 F. Ketahanan pangan Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, diolah maupun tidak diolah, yang digunakan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang terpenting dan harus dipenuhi setiap hari. Pangan dikelompokkan menurut neraca bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kelompok pangan terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-73 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah. Konsumsi terhadap kelompok pangan tersebut setelah dihitung dengan formula tertentu akan didapatkan skor pola pangan harapan, yang menggambarkan ketahanan pangan suatu daerah. Menurut FAO (Food and Agriculture Organization), ketahanan pangan merupakan kondisi dimana seluruh rumah tangga memiliki akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan rumah tangga tersebut tidak memiliki resiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga dan seluruh penduduk di suatu wilayah dapat tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, merata, dan terjangkau bagi seluruh penduduk. Terpenuhinya energi dari berbagai kelompok pangan merupakan terwujudnya kebutuhan zat gizi, sehingga skor pola pangan harapan menunjukkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan penduduk. Skor pola pangan harapan dan penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.51 dan Gambar 2.52. Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.51 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 89,00 84,80 84,10 92,50 93,80 76,90 85,40 87,30 85,80 93,60 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 2019 2020 2021 2022 2023 Jawa Barat Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-74 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.52 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (Desa) Berdasarkan data di atas terlihat bahwa skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten Sukabumi mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023, sebesar 76,90 di tahun 2019 dan 93,60 di tahun 2023. Pada tahun 2019, 2022 dan 2023 rata-rata PPH Jawa Barat selalu lebih tinggi dari kabupaten Sukabumi. Namun, pada tahun 2020-2021 PPH Kabupaten Sukabumi mampu lebih unggul dari rata-rata Jawa Barat. Peningkatan skor PPH menunjukkan kualitas konsumsi pangan Kabupaten Sukabumi semakin baik, lebih beragam dan gizi seimbang. Data pada Gambar 52 menunjukkan, daerah rawan pangan di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan, hingga jumlahnya tersisa 13 desa pada tahun 2023. 2.3.2. Daya Saing SDM A. Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan berdasarkan jenis kelamin dan usia di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.14. Tabel 2.14 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 (%) Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Keterangan 0-14 27,08 24,68 24,32 23,99 23,77 Usia non produktif muda 32 16 16 13 13 16 16 16 14 13 16 16 16 16 11 0 5 10 15 20 25 30 35 2019 2020 2021 2022 2023 Desa Rawan Pangan Desa Tertangani Target Desa Tertangani Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-75 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Keterangan 15-64 66,74 69,29 69,32 69,31 69,33 Usia produktif 65+ 6,18 6,03 6,36 6,70 6,90 Usia non produktif tua Jumlah 100 100 100 100 100 Rasio ketergantungan 49,84 44,31 44,27 44,28 44,23 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah) Rasio ketergantungan menunjukkan produktivitas yang ditunjukkan oleh kelompok umur, dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan data di atas, terjadi penurunan nilai rasio ketergantungan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2029. Pada tahun 2018, rasio ketergantungan sebesar 49,84 persen dan mengalami penurunan menjadi 44,23 persen pada tahun 2023. Angka ketergantungan sebesar 44,23 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan antara 44 orang penduduk yang belum dan/ tidak produktif lagi di usia (0-14 tahun) dan (> 65 tahun). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik rasio ketergantungan Kabupaten Sukabumi terus menurun setiap tahunnya. Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, Indonesia telah mengalami fase transisi demografi dari tahun 2000 dengan rasio usia produktif sebesar 54 persen dan meningkat menjadi 66 persen pada tahun 2010. Indonesia akan mengalami puncak transisi demografi atau lazim dikenal sebagai bonus demografi pada tahun 2020-2030. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Sukabumi telah mengalami transisi demografi yang ditandai dengan kenaikan jumlah usia produktif bekerja, diiringi dengan penurunan pertumbuhan dan jumlah penduduk usia muda. Terjadinya fenomena transisi demografi atau bonus demografi disebabkan oleh menurunnya angka usia non produktif, salah satunya disebabkan oleh menurunnya angka kelahiran. Bonus demografi dari sudut pandang ekonomi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis karena semakin besarnya jumlah Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-76 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 tabungan, investasi, dan aktivitas ekonomi dari penduduk usia produktif. Oleh karena itu, suatu daerah dapat melakukan akselerasi ekonomi dengan meningkatkan aktivitas sektornya. Bonus demografi dapat dirasakan sebagai bonus, apabila terpenuhi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga perlu adanya pembangunan yang berpihak pada penguatan tata kelola penduduk, pemenuhan layanan dasar, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda untuk mempersiapkan bonus demografi. B. Indeks Pendidikan Kualitas sumberdaya manusia yang meningkatkan produktivitas dapat dilihat dari indeks pendidikan. Indeks pendidikan memiliki kedudukan strategis dalam proses pembangunan berkelanjutan. Indikator indeks pendidikan terdiri dari angka melek huruf dan rata rata lama sekolah. Keduanya menjadi point dalam penghitungan indeks pendidikan. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS jawa barat tahun 2023 angka melek huruf kabupaten sukabumi dalam rentang waktu tahun 2020 sampai tahun 2022 persentasenya lebih tinggi dari rata-rata jawa barat. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel. 2.15. Angka melek huruf kota dan Kabupaten di Jawa Barat tahun 2020 – 2022 N o Nama kota Angka melek huruf (persen) 2020 2021 2022 1 Bogor 98.72 98.81 98.38 2 Sukabumi 99.17 99.79 99.53 3 Cianjur 99.02 99.43 99.18 4 Bandung 99.68 99.88 99.47 5 Garut 98.74 99.14 99.60 6 Tasikmalaya 99.95 99.34 98.96 7 Ciamis 99.56 99.40 98.63 8 Kuningan 98.56 97.50 98.03 9 Cirebon 95.42 95.50 94.81 1 0 Majalengka 98.90 97.29 98.16 1 1 Sumedang 99.70 99.38 99.21 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-77 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 1 2 Indramayu 92.92 93.76 92.34 1 3 Subang 97.75 96.46 96.89 1 4 Purwakarta 98.10 98.68 97.98 1 5 Karawang 96.85 97.51 98.29 1 6 Bekasi 98.08 97.60 97.48 1 7 Bandung Barat 99.66 99.69 99.55 1 8 Pangandaran 98.59 99.39 98.74 1 9 Kota Bogor 99.63 99.68 99.78 2 0 Kota Sukabumi 99.46 99.59 99.58 2 1 Kota Bandung 99.92 99.87 99.88 2 2 Kota Cirebon 99.41 98.65 98.56 2 3 Kota Bekasi 99.61 99.55 99.79 2 4 Kota Depok 99.60 99.34 99.42 2 5 Kota Cimahi 99.53 99.78 99.84 2 6 Kota tasikmalaya 99.94 99.95 99.79 2 7 Kota Banjar 99.32 99.81 99.40 Rata rata Jawa Barat 98.63 98.62 98.49 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-78 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : BPS, Hasil olah susenas (2024) Tabel diatas memperlihatkan persentase angka melek huruf di Jawa Barat antara tahun 2020 sampai tahun 2022 terjadi penurunan angka meskipun sedikit. Wilayah dengan administratif kabupaten memiliki persentase yang beragam dalam angka melek huruf, sedangkan wilayah dengan administratif kota angka melek huruf cukup stabil diatas 99 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa sumberdaya manusia yang melek huruf di wilayah kota lebih baik dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Namun demikian Kabupaten Sukabumi memiliki angka melek huruf yang sama dengan wilayah kota di Jawa Barat, artinya dari sisi pendidikan untuk melek huruf lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Indikator kedua dalam indeks pendidikan adalah rata rata lama sekolah. Rata rata lama sekolah merupakan sejumlah waktu yang dihitung dalam tahun untuk menempuh pendidikan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Data indikator tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu laki laki dan perempuan. Pemisahan data tersebut dibuat mengingat masih belum meratanya pemahaman keluarga tentang pentingnya menempuh pendidikan bagi anak perempuan. Keluarga masih mengutamakan laki-laki lebih penting untuk menempuh pendidikan dibandingkan dengan anak perempuan. Data rata rata lama sekolah selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel. 2.16. Rata rata lama sekolah di provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin tahun 2021 - 2023 No Kota/Kabupaten Rata rata lama sekolah (tahun) Laki laki Perempuan 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Provinsi jabar 8.98 9.07 9.12 8.23 8.48 8.54 1 Bogor 8.94 8.96 8.97 7.79 8.00 8.03 2 Sukabumi 7.80 7.81 7.82 6.84 6.85 7.08 3 Cianjur 7.50 7.51 7.53 6.72 6.73 6.75 4 Bandung 9.30 9.31 9.32 8.82 8.83 8.93 5 Garut 7.90 8.13 8.14 7.10 7.41 7.49 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-79 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 6 Tasikmalaya 7.64 7.93 8.10 7.33 7.58 7.83 7 Ciamis 8.20 8.21 8.31 7.63 7.84 7.89 8 Kuningan 8.11 8.15 8.16 7.54 7.62 7.63 9 Cirebon 7.62 7.81 8.06 6.66 6.97 7.21 10 Majalengka 7.74 7.79 7.80 6.88 7.08 7.20 11 Sumedang 8.70 8.94 8.95 8.34 8.45 8.48 12 Indramayu 7.20 7.49 7.50 5.77 6.12 6.36 13 Subang 7.58 7.66 7.90 6.54 6.82 7.12 14 Purwakarta 8.77 8.78 8.80 7.66 7.68 7.69 15 Karawang 8.42 8.43 8.48 6.97 7.22 7.48 16 Bekasi 9.77 9.79 9.80 8.82 9.07 9.17 17 Bandung Barat 8.72 8.74 8.75 7.83 7.85 7.86 18 Pangandaran 8.27 8.39 8.40 7.55 7.73 7.77 19 Kota Bogor 10.96 11.03 11.04 10.12 10.23 10.24 20 Kota Sukabumi 10.36 10.62 10.70 9.44 9.79 10.09 21 Kota Bandung 11.30 11.31 11.42 10.65 10.66 10.71 22 Kota Cirebon 10.65 10.66 10.67 9.58 9.84 10.12 23 Kota Bekasi 11.98 12.06 12.15 11.11 11.43 11.66 24 Kota Depok 11.81 11.82 11.89 10.84 11.15 11.28 25 Kota Cimahi 11.21 11.40 11.65 10.71 10.83 10.98 26 Kota tasikmalaya 9.64 9.65 9.66 9.29 9.30 9.31 27 Kota Banjar 9.21 9.22 9.23 8.34 8.51 8.52 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-80 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Secara umum di Provinsi Jawa Barat terjadi kenaikan tahun dalam menempuh pendidikan, meskipun secara perbandingan jenis kelamin laki laki tetap lebih tinggi. Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan penduduknya baru menempuh pendidikan antara 7 sampai 8 tahun, artinya program wajib belajar pendidikan dasar yang sudah dilakukan pemerintah secara nasional masih belum tercapai maksimal. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang belum maksimal dapat mempengaruhi terhadap produktivitas penduduk untuk dapat berkembang dalam pembangunan di wilayah kabupaten sukabumi. Berdasarkan angka melek huruf dan rata rata lama sekolah tersebut dapat diperoleh indeks pendidikan di Jawa Barat. Hasil indeks pendidikan menggambarkan kualitas sumberdaya manusia Jawa Barat terutama di Kabupaten Sukabumi. Data indeks pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah yang menunjukkan indeks pendidikan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 ke tahun 2021 naik 0,09 %, dari tahun 2021 ke tahun 2022 naik 0,2 %. Kenaikan angka ini menyatakan bahwa program yang berupaya untuk menaikkan rata rata lama sekolah ataupun angka melek huruf memiliki dampak terhadap indeks pendidikan meskipun kenaikannya tidak terlalu besar. Tabel 2.17. Indeks pendidikan Kota/Kabupaten Jawa barat tahun 2020-2022 No Kota/kabupaten Indeks pendidikan 2020 2021 2022 1 Bogor 63.22 63.73 64.32 2 Sukabumi 62.33 62.39 62.52 3 Cianjur 57.54 57.67 57.73 4 Bandung 57.24 57.30 57.36 5 Garut 65.12 65.51 65.57 6 Tasikmalaya 58.15 58.52 59.85 7 Ciamis 59.31 59.77 60.74 8 Kuningan 64.72 65.78 66.33 9 Cirebon 59.18 59.97 60.27 10 Majalengka 57.09 57.75 58.78 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-81 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 11 Sumedang 58.18 58.34 58.97 12 Indramayu 64.39 64.46 65.15 13 Subang 55.03 55.79 56.85 14 Purwakarta 56.17 56.23 56.72 15 Karawang 60.61 60.67 60.73 16 Bekasi 59.48 59.54 60.39 17 Bandung Barat 66.76 67.39 68.18 18 Pangandaran 60.27 60.33 60.43 19 Kota Bogor 59.33 59.72 60.41 20 Kota Sukabumi 71.68 72.38 72.74 21 Kota Bandung 69.38 70.42 71.55 22 Kota Cirebon 75.28 76.11 76.19 23 Kota Bekasi 69.48 70.21 70.93 24 Kota Depok 76.09 76.87 77.33 25 Kota Cimahi 76.27 76.89 76.96 26 Kota tasikmalaya 74.87 75.29 75.76 27 Kota Banjar 68.46 69.12 69.18 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-82 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja diukur menggunakan persentase yang dihitung dari penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka akan semakin banyak kontribusi penduduk yang aktif bekerja ke dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Angka persentase tingkat partisipasi di Kabupaten sukabumi terjadi fluktuasi yang menunjukkan bahwa angkatan kerja dari penduduk kabupaten sukabumi juga mengalami jumlah naik turun. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sukabumi lebih tinggi dibandingkan rata rata partisipasi kerja di Jawa Barat. Hal tersebut menggambarkan kesempatan kerja yang tersedia di kabupaten sukabumi dapat terpenuhi oleh kemampuan angkatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Secara menyeluruh kemampuan penduduk di kota/kabupaten di jawa barat mendekati rata rata jawa barat, hanya kabupaten pangandaran yang menunjukkan angka partisipasi angkatan kerja paling tinggi diantara kota/kabupaten di jawa barat. Data terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja di jawa barat dapat di lihat pada tabel berikut. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-83 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota/Kabupaten Jawa Barat No Kota/kabupaten Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 2021 2022 2023 Jawa Barat 64.95 66.15 66.49 1 Bogor 62.55 63.75 64.22 2 Sukabumi 64.93 69.11 67.75 3 Cianjur 67.98 69.98 72.31 4 Bandung 65.12 63.64 67.10 5 Garut 62.76 68.84 70.10 6 Tasikmalaya 68.18 67.83 68.37 7 Ciamis 69.83 68.47 66.26 8 Kuningan 63.82 61.80 61.95 9 Cirebon 64.49 65.53 66.16 10 Majalengka 67.63 66.21 68.50 11 Sumedang 68.51 64.63 67.76 12 Indramayu 69.86 69.08 63.88 13 Subang 67.78 68.87 70.03 14 Purwakarta 61.13 65.21 66.37 15 Karawang 64.19 65.51 63.40 16 Bekasi 65.87 65.41 65.00 17 Bandung Barat 60.75 64.37 67.01 18 Pangandaran 74.75 79.92 80.15 19 Kota Bogor 61.77 64.21 64.81 20 Kota Sukabumi 56.86 62.48 62.57 21 Kota Bandung 65.31 69.42 66.97 22 Kota Cirebon 62.87 65.42 68.71 23 Kota Bekasi 64.76 65.33 64.65 24 Kota Depok 62.62 63.35 62.76 25 Kota Cimahi 61.79 67.22 68.43 26 Kota tasikmalaya 65.75 65.99 65.44 27 Kota Banjar 64.07 63.76 67.44 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-84 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 D. Indeks Reformasi Birokrasi Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Penilaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.19 Tabel 2.19 Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 IRB Bobot Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 2019 100,00 61,06 Indeks Reformasi Birokrasi 2020 100,00 61,11 Indeks Reformasi Birokrasi 2021 100,00 62,45 Indeks Reformasi Birokrasi 2022 100,00 63,00 Indeks Reformasi Birokrasi 2023 100,00 78,08 Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2024 Data pada tabel di atas menunjukkan nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan dengan kategori “BB”. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Sukabumi diantaranya yaitu: pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibangun di tingkat Pemerintah Daerah dan PD, namun kondisi pelaksanaan reformasi Birokrasi pada tingkat PD belum sepenuhnya berjalan optimal jika dibandingkan dengan tingkat Pemerintah Daerah; penerapan e-government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya optimal, karena belum adanya perencanaan yang komprehensif terkait pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan beberapa aplikasi yang Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-85 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 sudah ada belum terintegrasi secara menyeluruh; dan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada PD yang terkait dalam hal pelayanan masyarakat belum optimal, sistem kompensasi kepada penerima layanan dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh. 2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah A. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Pembangunan daerah yang pesat membuat kondisi wilayah menjadi dinamis. Masyarakat akan mengalami penyesuaian terhadap perubahan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan. Penyediaan infrastruktur sebagai salah satu wujud pembangunan di daerah yang merupakan tanggungjawab dari pemerintah dan menjadi salah satu bentuk layanan prioritas kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing daerah, dan terkait penyediaan infrastruktur perlu dievaluasi secara berkala. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebagai indikator tujuan ke 3 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat keberhasilan pembangunan di sektor infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 149 Tahun 2021 tentang Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Sukabumi, IKLI merupakan ukuran yag digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah. IKLI menjadi suatu alat yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara objektif, komprehensif, dan kredibel baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Dengan adanya IKLI dapat diketahui persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, demikian pula pemerintah memperoleh timbal balik dengan data yang obyektif, komprehensif Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-86 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dan kredibel sehingga perencanaan selanjutnya akan lebih baik untuk pelayanan kepada masyarakat dari sisi infrastruktur. Nilai IKLI dapat diukur dari 5 indikator, yaitu ketersediaan fisik, kesesuaian, kualitas fisik, pemanfaatan, kontribusi terhadap perekonomian. Nilai dari indikator ketersediaan fisik, kesesuaian, kualitas fisik, pemanfaatan, kontribusi terhadap perekonomian yang dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.20. Nilai rata - rata per indikator IKLI No. Indikator Nilai rata - rata per indikator 2022 2023
1.Ketersediaan fisik 2,272 2,732
2.Kesesuaian 3,002 2,932
3.Kualitas fisik 3,463 3,321
4.Pemanfaatan 3,093 3,045
5.Kontribusi terhadap perekonomian 3,606 3,469 Nilai IKLI 3,087 3,100 Keterangan: Sangat Baik (A) (3,5324 - 4,00), Baik (B) (3,0664 - 3,532), Kurang Baik (C) (2,6 - 3,064), Tidak Baik (D) (1,00 - 2,5996). Sumber: Laporan Hasil Survey Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Tahun 2022 & 2023 Data Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Sukabumi menunjukkan perkembangan dari tahun 2022 ke 2023. Pada indikator Ketersediaan Fisik, terjadi peningkatan dari nilai 2,272 di tahun 2022 menjadi 2,732 di tahun 2023, menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam ketersediaan infrastruktur fisik. Meskipun demikian, indikator ketersediaan fisik pada tahun 2023 masih berada di kategori Kurang Baik. Indikator Kesesuaian mengalami penurunan dari 3,002 di tahun 2022 menjadi 2,932 di tahun 2023. Kedua nilai tersebut berada di kategori Kurang Baik, menunjukkan adanya penurunan dalam kesesuaian infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat. Untuk Kualitas Fisik, terdapat sedikit penurunan dari 3,463 di tahun 2022 menjadi 3,321 di tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan, nilai ini tetap berada di kategori Baik. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-87 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Indikator Pemanfaatan menunjukkan sedikit penurunan dari 3,093 di tahun 2022 menjadi 3,045 di tahun 2023. Nilai ini berada di batas antara kategori Kurang Baik dan Baik, mengindikasikan bahwa pemanfaatan infrastruktur tetap stabil namun sedikit menurun. Kontribusi terhadap Perekonomian juga mengalami penurunan dari 3,606 di tahun 2022 menjadi 3,469 di tahun 2023, namun tetap berada di kategori Baik. Ini menunjukkan bahwa kontribusi infrastruktur terhadap perekonomian masih cukup signifikan meskipun sedikit menurun. Secara keseluruhan, Nilai IKLI menunjukkan peningkatan yang sangat kecil dari 3,087 di tahun 2022 menjadi 3,100 di tahun 2023. Nilai ini berada di kategori Baik, menunjukkan bahwa kualitas layanan infrastruktur secara umum masih memadai namun memerlukan perhatian untuk peningkatan lebih lanjut dikemudian hari. B. Jenis dan Jumlah Bank Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, bank telah menyediakan berbagai layanan seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan, sarana investasi, penukaran mata uang dan lain sebagainya. Data jumlah bank berdasarkan jenis kepemilikannya di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.21. Tabel 2.21 Jumlah Bank Berdasarkan Jenis Kepemilikannya di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 Jenis Bank Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bank Pemerintah 6 6 6 6 6 6 Bank Swasta Nasional 10 10 10 10 10 10 Bank Swasta Asing - - - - - - Bank Pemerintah Daerah 2 2 2 2 2 2 Total 18 18 18 18 18 18 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2022 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-88 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan data di atas, jumlah bank di Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 tetap yaitu sebanyak 18 jenis bank. Jumlah tersebut terbagi ke dalam bank milik pemerintah sebanyak 6 bank, bank milik swasta nasional sebanyak 10 bank, dan bank milik Pemerintah Daerah sebanyak 2 bank. Selain itu, tidak terdapat bank swasta asing di Kabupaten Sukabumi. Data jumlah bank berdasarkan jumlah kantornya termasuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas dan Kantor Unit di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.22. Tabel 2.22 Jumlah Bank Berdasarkan Jumlah Kantor di Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 Jenis Bank Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bank Pemerintah 90 91 91 91 91 91 Bank Swasta Nasional 43 43 43 43 43 43 Bank Swasta Asing - - - - - - Bank Pemerintah Daerah 46 46 46 46 46 46 Total 179 180 180 180 180 180 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2022 C. Jumlah Restoran Restoran atau rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Restoran juga memiliki peran dalam mendukung sektor pariwisata dengan membantu dalam penyediaan makan dan minum bagi para wisatawan. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Kabupaten Sukabumi, terjadi fluktuasi jumlah restoran yang ada disekitar area objek wisata di Kabupaten Sukabumi dari jumlah 56 restoran pada tahun 2019, menjadi 87 restoran pada tahun 2023. Data jumlah restoran di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.53 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-89 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambar 2.53 Jumlah Restoran di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 D. Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai macam jenis pariwisata yang menjadi potensi untuk terus dikembangkan. Pariwisata diharapkan menjadi lokomotif utama pembangunan perekonomian Kabupaten Sukabumi. Kegiatan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan atraksi atau objek wisata, tetapi juga berkaitan dengan faktor pendukung lainnya seperti ketersediaan tempat penginapan/hotel. Pertumbuhan hotel di Kabupaten Sukabumi cenderung stagnan. Jumlah hotel hanya tidak mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, yaitu 146 unit. Jumlah tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 273 Unit, akan tetapi kemudian turun kembali menjadi 144 unit pada tahun 2023. Data jumlah hotel, kamar, tempat tidur, dan tenaga kerja bidang pariwisata di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.23 Tabel 2.23 Jumlah Hotel, Kamar, Tempat Tidur, dan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2023 Tahun Jenis Hotel Jumlah Jumlah Tenaga Kerja Hotel Kamar Laki-laki Perempua n 2020 Hotel Bintang 3 281 314 54 Hotel Melati 143 2.500 1129 348 64 56 87 84 87 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2019 2020 2021 2022 2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-90 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Pondok Wisata n.a n.a n.a n.a Jumlah 146 2781 314 402 2021 Hotel Bintang 3 281 314 54 Hotel Melati 140 2.219 815 294 Pondok Wisata 3 22 5 n.a Jumlah 146 2.522 1.134 348 2022 Hotel Bintang 3 n.a n.a n.a Hotel Melati 140 n.a n.a n.a Pondok Wisata 130 n.a 120 20 Jumlah 273 0 120 20 2023 Hotel Bintang 4 n.a n.a n.a Hotel Melati 140 n.a n.a n.a Pondok Wisata 85 n.a 80 40 Jumlah 144 0 80 40 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi A. Indek Kerukunan Umat Beragama Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai indeks kerukunan umat beragama (IKUB) di Kabupaten Sukabumi dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari 84,3 poin ditahun 2021 menjadi 72,94 poin di tahun 2023. perbandingan nilai IKUB kabupaten sukabumi seperti tergambarkan pada gambar 2.54 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-91 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Gambar. 2.54. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama B. Pinjaman Posisi pinjaman Kabupaten Sukabumi dapat bersumber dari Bank umum dan/ Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pinjaman sendiri peruntukannya dibagi atas lapangan usaha dan bukan lapangan usaha. Detail posisi pinjaman dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.24. Tabel 2.24 Posisi pinjaman yang diberikan Bank Umum dan BPR Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2023 (Juta Rupiah) Sektor Ekonomi 2020 2021 2022 2023 Pertanian, Kehutanan & Perikanan 584.347 684.181 986.635 784.354 Pertambangan dan Penggalian 243.354 245.579 346.574 379.338 Industri Pengolahan 6.280.111 3.114.812 2.635.268 1.637.187 Pengadaan Listrik Dan Gas 42.820 12.445 8.303 5.449 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang 2.855 2.731 2.484 4.427 Konstruksi 357.705 538.450 505.698 497.065 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-92 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor 3.566.828 3.991.963 4.549.295 4.436.982 Transportasi Dan Pergudangan 69.839 72.759 70.745 92.289 Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum 142.716 193.731 197.566 200.419 Informasi Dan Komunikasi 5.720 4.647 7.224 6.267 Jasa Keuangan Dan Asuransi 16.140 12.077 15.854 21.332 Real Estate 74.368 50.524 157.867 165.507 Jasa Perusahaan 42.209 42.887 84.999 85.498 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib 1307 1.114 1.403 203 Jasa Pendidikan 34.084 35.887 44.507 55.951 Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya 136.039 214.013 195.396 301.569 Jasa Lainnya 286.868 315.661 324.137 333.599 Jumlah 11.887.310 9.533.460 10.133.957 9.007.436 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Jumlah posisi pinjaman dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, baik untuk lapangan usaha maupun untuk bukan lapangan usaha. Namun pada 2022 kembali mengalami kenaikan, yang kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2023. Posisi nilai pinjaman peruntukan lapangan usaha lebih besar dibandingkan dengan bukan lapangan usaha, dan pelaku sektor yang paling tinggi melakukan pinjaman yaitu sektor pedangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan motor serta sektor industri pengolahan. Berdasarkan besaran persentase pinjaman terhadap total pinjaman, Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-93 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 peruntukan lapangan usaha lebih besar dibandingkan dengan bukan lapangan usaha. Persentase pinjaman bukan untuk lapangan usaha mengalami peningkatan, dengan peruntukan pinjaman yang paling tinggi digunakan untuk rumah tinggal dan pinjaman lainnya. Pinjaman untuk rumah tinggal setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, keadaan tersebut berbanding lurus dengan dampak dari meningkatnya penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif merupakan penduduk dengan kelompok usia 15-64 tahun, dimana seiring meningkatnya penduduk kelompok usia tersebut akan meningkatkan permintaan terhadap lahan dan tempat tinggal. Berdasarkan hal tersebut, posisi pinjaman untuk rumah tinggal salah satunya dapat disebabkan oleh meningkatnya penduduk Kabupaten Sukabumi, sehingga meningkatkan pinjaman untuk kebutuhan rumah tinggal. Nilai pinjaman untuk lapangan usaha dengan kontribusi setiap sektor terhadap PDRB dalam lapangan usaha memiliki hubungan yang berbanding lurus. Berdasarkan nilai pinjaman dan kontribusinya terhadap PDRB, sektor perdagangan, dan sektor industri memiliki nilai yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan tingginya pinjaman pelaku usaha dapat meningkatkan kemampuan dalam peningkatan nilai tambah lapangan usaha sektor tersebut melalui kemampuan permodalan. Pinjaman untuk lapangan usaha dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya karena memiliki modal yang cukup, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah terhadap pelaku usaha dan sektor terkait secara keseluruhan. Pinjaman untuk lapangan usaha dapat mendorong sektor tersebut dalam permodalan, seperti menyediakan input produksi, meningkatkan kualitas dan kapasitas operasional, serta meningkatkan produksinya, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah terhadap sektor terkait. Berdasarkan PDRB lapangan usaha, sektor pertanian merupakan sektor dengan kontribusi yang paling tinggi terhadap PDRB, sedangkan pinjaman untuk lapangan usaha sektor pertanian bernilai rendah. Hal tersebut dapat disebabkan karena pelaku usaha sektor pertanian telah memiliki modal yang cukup, sehingga tidak diperlukan lagi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-94 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 meminjam modal untuk sektor pertanian. Namun, berdasarkan data PDRB nilai tambah sektor pertanian mengalami trend yang fluktuatif dan cenderung menurun, sehingga hal tersebut dapat menunjukkan bahwa nilai pinjaman sektor pertanian yang rendah salah satunya dapat disebabkan oleh pelaku usaha sektor pertanian tidak memiliki akses terhadap pinjaman modal pertanian dikarenakan tidak memiliki aset jaminan untuk pinjaman. C. Angka Kriminalitas Angka kriminalitas menunjukan seberapa kondusifnya suatu daerah, sehingga sangat erat kaitannya dengan investasi. Keamanan dan kondusifitas menjadi salah satu pertimbangan para investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Pertimbangan ini didasarkan atas keberlangsungan dan jangka waktu investasi hingga menghasilkan keuntungan (profit) bagi investor. Melihat kondisi ini, maka pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Kepolisian Resort (Polres) terus mengupayakan penurunan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Jumlah kejadian kriminalitas di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.55. Sumber : Polres Kota dan Kabupaten Sukabumi, 2023 Gambar 2.55 Angka Kriminalitas di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2022 Angka kriminalitas di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 sampai tahun 2022 cenderung fluktuatif, tapi memiliki pola trend yang menurun. Pada tahun 2019, angka kriminalitas menyentuh angka 638 kasus. Kemudian turun menjadi 638 362 356 445 0 100 200 300 400 500 600 700 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 ANGKA KRIMINALITAS DI KAB SUKABUMI Angka Kriminalitas di Kab Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-95 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 362 kasus pada tahun 2020, 356 kasus di tahun 2021 dan naik ke angka 445 kasus pada tahun 2022. Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama mengingat kondisi ini menjadi slaah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Polres Sukabumi perlu untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada titik- titik rawan kriminalitas, sehingga angka kriminalitas dapat semakin menurun. 2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM 2.4.1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1) Pendidikan Dalam memberikan pelayanan umum, pendidikan merupakan salah satu sektor yang perlu diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun indikator-indikator outcome dari sektor pendidikan perlu dijadikan salah satu acuan dalam intervensi kebijakan guna mendorong pembangunan ekonomi kedepannya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, Rasio Guru-Murid, Persentase Kondisi Ruang Kelas, serta Aksesibilitas Sarana Pendidikan.

a.Angka Partisipasi Murni (APM) Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambar 2.56 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sukabumi 2019-2023 SD SMP SMA 2019 107,54 87,89 69,16 2020 107,41 88,03 70,24 2021 107,84 88,19 71,28 2022 107,79 94,21 71,15 2023 108,09 95,15 72,55 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-96 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Angka Partisipasi Murni merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Secara umum, peningkatan APM menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APM yang terus mengalami peningkatan mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah yang seharusnya bersekolah semakin meningkat. Berdasarkan data Angka Partisipasi Murni di tahun 2019-2023, penduduk usia sekolah sekolah 7-12 tahun (SD) di Kabupaten Sukabumi memiliki nilai APM tertinggi dibandingkan dengan nilai APM pada usia sekolah 13-15 tahun (SMP) dan 16-18 tahun (SMA).
b.Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan dan Angka Melanjutkan Indikator lain yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah dengan menggunakan angka putus sekolah, angka kelulusan dan angka melanjutkan. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah sebelum dinyatakan lulus disuatu jenjang pendidikan. Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa pada tingkat tertinggi di suatu jenjang pendidikan, sedangkan angka melanjutkan menunjukkan jumlah siswa baru tingkat 1 pada suatu jenjang pendidikan. Tabel 2.25 Angka putus sekolah, angka kelulusan dan angka melanjutkan di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Jenjang Pendidikan Tahun Putus Sekolah (%) Angka Kelulusa n (%) Angka Melanjutkan (%) SD 2019 0,03 100 99,16 2020 0,04 100 99,43 2021 0,26 100 91,51 2022 0,14 100 96,78 2023 0,13 100 97,28 SMP 2019 0,12 100 82,20 2020 0,15 100 81,43 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-97 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 2021 1,93 100 78,75 2022 0,49 100 82,01 2023 0,47 100 83,17 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2024 Dalam kurun waktu 2019-2023, secara tren terdapat peningkatan angka putus sekolah, dimana peningkatan yang cukup tajam terjadi di tahun 2021, meskipun sebelumnya memiliki tren yang cenderung fluktuatif. Meskipun di jenjang SD dan SMP terdapat angka kelulusan sebesar 100 persen, namun, persentase angka melanjutkan mengalami tren penurunan baik di jenjang SD dan SMP. Kondisi ini memberikan isyarat bahwa terdapatnya tingkat putus sekolah yang tinggi dan diikuti oleh angka melanjutkan yang rendah di tahun 2021.
c.Rasio Guru-Murid Rasio guru-murid menggambarkan pemenuhan kuantitas atau jumlah tenaga kependidikan bagi masyarakat di suatu wilayah. Permasalahan mendasar pada pendidikan di Kabupaten Sukabumi adalah terkait kualitas dan distribusi/persebaran guru yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai program-program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat. Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambar 2.57. Perbandingan Murid terhadap Sekolah di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 (Jiwa) SD MI SMP MTs SMA MA SMK 2019 191 160 263 146 448 136 280 2020 193 160 244 155 441 142 298 2021 192 165 240 156 458 143 287 2022 193 168 233 151 469 143 260 2023 197 168 222 144 456 133 239 0 150 300 450 600 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-98 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambar 2.58. Perbandingan Murid terhadap Guru di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 (Jiwa) Berdasarkan gambar di atas, jenjang pendidikan sekolah dasar menempati urutan tertinggi dalam hal jumlah sekolah, guru, dan murid pada tahun 2022 yaitu sebanyak 1.216 unit sekolah, 10.060 guru, dan 234.797 murid. Di samping itu, berdasarkan rasio guru terhadap murid, rata-rata guru di Kabupaten Sukabumi mengajar 24 murid untuk jenjang SD, 19 murid untuk jenjang MI, 19 murid untuk jenjang SMP, 12 murid untuk jenjang MTs, 21 murid untuk jenjang SMA, 11 murid untuk jenjang MA, dan 18 murid untuk jenjang SMK.
d.Persentase Kondisi Ruang Kelas Ketersediaan ruang kelas merupakan salah satu pendukung dalam proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam mendukung proses belajar yang optimal, diperlukan ruang kelas dengan kondisi baik agar nyaman saat digunakan dalam proses pembelajaran. Sekolah Dasar MI SMP MTs SMA MA SMK 2019 26 18 22 12 26 12 24 2020 23 19 20 14 30 14 20 2021 25 19 19 13 23 12 20 2022 24 19 19 12 21 11 18 2023 25 18 19 11 21 11 16 0 5 10 15 20 25 30 35 2019 2020 2021 2022 2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-99 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.59 Persentase Kondisi Ruang Kelas Sekolah Dasar di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.60. Persentase Kondisi Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Pada tahun 2020 kodisi ruang kelas SD dengan kategori baik mencapai 13,03 persen, sementara kondisi ruang kelas SMP dengan kategori baik mencapai 22,69 persen. Pada tahun 2020 baik SD maupun SMP, banyak mengalami kerusakan. Hal tersebut disebabkan oleh diberlakukannya kebijakan belajar dari rumah sebagai dampak dari pandemi Covid-19, sehingga ruang kelas dan kondisi sekolah tidak terawat.
e.Aksesibilitas Sarana Pendidikan 2019 2020 2021 2022 2023 Baik 13,04 13,03 26,28 25,65 25,65 Rusak Ringan 55,81 55,42 73,72 32,63 32,63 Rusak Sedang 14,01 13,90 0,00 30,64 30,64 Rusak Berat 17,14 17,55 0,00 11,08 11,08 Rusak Total 17,55 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Persentase 2019 2020 2021 2022 2023 Baik 22,71 22,69 75,21 38,03 38,03 Rusak Ringan 52,16 51,37 6,31 29,62 29,62 Rusak Sedang 12,24 12,64 12,25 24,51 24,51 Rusak Berat 12,89 13,29 6,23 7,84 7,84 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 Persentase Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-100 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Aksesibilitas atau luas wilayah pelayanan sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa tinggi atau rendahnya akses pelayanan sekolah terhadap masyarakat. Semakin luas wilayah layanan, menunjukkan semakin besar upaya untuk mencapai sekolah, sehingga menjadi hambatan anak untuk bersekolah. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2019 (Diolah) Gambar 2.61 Aksesibilitas SD per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-101 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2019 (Diolah) Gambar 2.62 Aksesibilitas SMP per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2019 (Diolah) Gambar 2.63 Aksesibilitas SMA per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-102 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan data pada grafik di atas, rata-rata wilayah layanan SD sekitar 2,7 km2 atau bila ditempuh dengan berjalan kaki dapat dicapai dalam waktu sekitar 30 menit. Di samping itu, rata-rata wilayah layanan SMP dan SMA dibandingkan dengan rata-rata wilayah layanan SD, rata-rata wilayah layanan SMP sebesar 6,8 km2 dan rata-rata wilayah layanan SMA sebesar 12,4 km2. Semakin tinggi luas wilayah layanan, maka aksesibilitas semakin menurun. Beberapa kecamatan seperti Tegalbuleud, Ciemas, Cidadap, Cidolog, dan Lengkong, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses sarana pendidikan. 2) Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam pembangunan. Gambaran kondisi daerah terkait dengan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, aksesibilitas sarana kesehatan, rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas dan puskesmas pembantu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter umum per satuan penduduk, rasio tenaga medis (perawat dan bidan) per satuan penduduk, cakupan pelayanan puskesmas, serta cakupan pelayanan puskesmas pembantu.
a.Angka Kematian Bayi Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari 1 tahun (0-12 bulan) di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dibandingkan dengan jumlah per 1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun. Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.64 Angka Kematian Bayi Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 15,00 14,00 13,00 4,25 4,20 4,41 4,75 4,30 3,70 7,67 0 5 10 15 20 2019 2020 2021 2022 2023 Target RPJMD AKB per 1000 Kelahiran Hidup Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-103 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan gambar di atas, nilai AKB di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 sebesar 4,41 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan menjadi 7,67 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. AKB dengan kategori rendah ketika kurang dari 20 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. AKB di Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan termasuk ke dalam kategori rendah dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Target kinerja AKB termasuk indikator kinerja negatif, artinya semakin rendah AKB, maka kondisi tersebut semakin baik.
b.Angka Kematian Ibu Menurut WHO, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian selama kehamilan atau selama periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Menurut Kementrian Kesehatan, AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, bersalin dan nifas setiap 100.000 kelahiran hidup di suatu wilayah. Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.65 Angka Kematian Ibu Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Berdasarkan gambar di atas, AKI di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 sampai tahun 2021 cenderung menurun. Pada tahun 2019 capaian AKI sebesar 89,38 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, dan mengalami penurunan menjadi 62 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Sama halnya dengan AKB, target kinerja dan realisasi AKI termasuk indikator kinerja negatif, artinya semakin rendah AKI, maka kondisi tersebut semakin baik. 30,00 27,00 27,00 84,00 83,00 89,38 85,22 62,00 77,09 87,79 0 20 40 60 80 100 2019 2020 2021 2022 2023 Target RPJMD AKI per 100.000 Kelahiran Hidup Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-104 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
c.Aksesibilitas Sarana Kesehatan Aspek aksesibilitas atau luas wilayah pelayanan sarana kesehatan dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2023 (diolah) Gambar 2.66 Aksesibilitas Sarana Kesehatan per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan grafik di atas, rata-rata wilayah layanan sarana kesehatan sekitar 21,03 km2. Semakin luas wilayah layanan dan semakin rendahnya aksesibilitas sarana kesehatan, menunjukkan bahwa semakin besar upaya masyarakat untuk dapat mencapai sarana kesehatan. Beberapa kecamatan seperti Kecamatan Waluran, Pabuaran, Simpenan, Tegalbuleud, Cimanggu, dan Sagaranten memiliki kesulitan untuk mengakses sarana kesehatan yang ada.
d.Rasio Posyandu per Satuan Balita Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu biasanya dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan atau tempat lainnya di sekitar permukiman masyarakat yang 21,03 100,60 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 Rerata Kecamatan Caringin Kecamatan Cibitung Kecamatan Cidadap Kecamatan Ciemas Kecamatan Cikidang Kecamatan Cireunghas Kecamatan Curugkembar Kecamatan Jampangkulon Kecamatan Kadudampit Kecamatan Kebonpedes Kecamatan Nyalindung Kecamatan Parungkuda Kecamatan Sagaranten Kecamatan Sukaraja Kecamatan Waluran km²/sarana kesehatan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-105 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 bertujuan agar mampu menjangkau semua masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita dihitung dengan membandingkan jumlah posyandu per 1.000 balita. Tabel 2.26 Rasio posyandu Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2023 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 Jumlah Posyandu 2.180 3.164 3.514 3.514 Jumlah Balita (Proyeksi penduduk umur 0-4 tahun) 218.800 220.236 200.573 202.256 Rasio Posyandu per satuan balita 9,96 14,37 17,50 17,35 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita dari tahun 2020 sampai 2022 cenderung naik dan turun di tahun 2023. Pada tahun 2023, rasio posyandu per satuan balita adalah 17,35. Angka tersebut artinya terdapat 17,35 unit posyandu untuk melayani 1.000 balita di Kabupaten Sukabumi.
e.Stunting Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kongnitif yang optimal. Persentase balita penderita stunting di Kabupaten Sukabumi mengalami tren yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Penderita stunting tertinggi terjadi pada tahun 2019 hingga mencapai 8,34 persen, dengan jumlah penderita sebanyak 15.936 jiwa. Pada tahun 2023 persentase stunting mencapai 7,60 persen, dengan jumlah penderita sebanyak 14.671 jiwa dari 196.041 jumlah balita yang diukur. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-106 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.27 Persentase stunting di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Balita diukur (jiwa) 191.158 204.946 195.730 193.770 196.041 Jumlah penderita stunting (Jiwa) 15.936 14.154 14.347 10.331 14.671 Persentase stunting 8,34 6,91 7,33 5,30 7,60 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2024
f.Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal. Rasio Puskesmas per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah puskemas per 1.000 penduduk. Tabel 2.28 Rasio puskesmas dan puskesmas pembantu Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Puskesmas 58 61 60 58 58 Jumlah Puskesmas Pembantu 169 187 179 188 188 Jumlah Penduduk 2.571.890 2.725.450 2.761.476 2.806.664 2.802.404 Rasio Puskesmas per satuan penduduk 0,023 0,022 0,022 0,021 0,021 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-107 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Rasio Puskesmas Pembantu per satuan penduduk 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2024 Pada tahun 2023 rasio puskesmas per satuan penduduk adalah 0,021. Angka tersebut artinya terdapat 0,021 puskesmas untuk melayani 1.000 penduduk. Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk pada tahun 2023 adalah 0,07. Angka tersebut artinya terdapat 0,07 puskesmas pembantu untuk melayani 1.000 penduduk.
g.Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan kesehatan yang lengkap. Rumah sakit yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah sakit umum dan tidak termasuk rumah sakit bersalin. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa rumah sakit melalui tenaga medis serta peralatan kesehatan yang tersedia dapat memberikan pelayanan kesehatan serta pengobatan yang berkualitas bagi masyarakat. Rasio rumah sakit per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah rumah sakit per 1.000 penduduk. Idealnya rasio rumah sakit per satuan penduduk 1:1000. Pada tahun 2023, rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah 0,0032. Angka tersebut artinya terdapat 0,0032 rumah sakit untuk melayani 1.000 penduduk. Angka tersebut masih jauh dari jumlah ideal, sehingga masih sangat dibutuhkan penambahan jumlah rumah sakit di Kabupaten Sukabumi). Tabel 2.29 Rasio Rumah Sakit Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Rumah Sakit 7 7 9 9 9 Jumlah Penduduk 2.571.890 2.725.450 2.761.476 2.806.664 2.802.404 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,0027 0,0026 0,0033 0,0032 0,0032 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-108 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 (diolah)
h.Rasio Dokter Umum per Satuan Penduduk Ketersediaan tenaga kesehatan sangat diperlukan agar dapat melayani masyarakat dengan baik, sehingga berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan di Kabupaten Sukabumi terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan serta tenaga kesehatan lainnya. Rasio dokter umum per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah dokter umum per 1.000 penduduk. Rasio dokter umum per satuan penduduk menunjukkan jumlah penduduk yang dilayani oleh seorang dokter umum. Rasio dokter umum per satuan penduduk termasuk indikator kinerja negatif, artinya semakin rendah rasio dokter umum per satuan penduduk maka ketersediaan dokter umum semakin meningkat dan dapat melayani masyarakat secara optimal. Tabel 2.30 Rasio dokter umum per satuan penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Dokter Umum 2.084 2.086 2.087 2.087 294 Jumlah Penduduk 2.571.89 0 2.725.45 0 2.761.47 6 2.806.66 4 2.802.40 4 Rasio Dokter Umum per satuan penduduk 0,081 0,077 0,076 0,074 0,010 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Jumlah dokter umum di Kabupaten Sukabumi meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2022 yaitu dari 2.084 orang menjadi 2.087 orang. Akan tetapi menurun drastic pada tahun 2023 sebesar 294 orang. Pada tahun 2023 rasio dokter umum per satuan penduduk sebesar 0.010. Angka tersebut artinya terdapat 0,010 dokter umum untuk melayani 1.000 penduduk.
i.Rasio Tenaga Medis (Perawat dan Bidan) per Satuan Penduduk Disamping dokter umum, keberadaan tenaga medis seperti perawat dan bidang sangat diperlukan untuk melayani masyarakat dengan baik. Hal tersebut Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-109 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rasio tenaga medis (perawat dan bidan) per satuan penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah perawat dan bidang per 1.000 penduduk. Jumlah perawat dan bidan terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 1.733 orang menjadi 3.963 orang pada tahun 2023. Pada tahun 2023, rasio perawat dan bidan per satuan penduduk adalah 1,414. Angka tersebut artinya terdapat 1, perawat dan bidan untuk melayani 1.000 penduduk. Tabel 2.31 Rasio perawat dan bidan per satuan penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Perawat dan Bidan 1.733 1.785 1.863 3.655 3.963 Jumlah Penduduk 2.571.890 2.725.450 2.761.476 2.806.664 2.802.404 Rasio Perawat dan Bidan per satuan penduduk 0,673 0,655 0,675 1,302 1,414 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 (diolah)
j.Cakupan Pelayanan Puskesmas Cakupan pelayanan puskesmas menunjukkan cakupan wilayah yang terlayani oleh puskesmas. Berdasarkan SNI, satu kecamatan minimal memiliki 1 puskesmas untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Tabel 2.32 Cakupan pelayanan puskesmas Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Puskesmas 58 61 60 58 58 Jumlah Kecamatan 47 47 47 47 47 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-110 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Cakupan Pelayanan Puskesmas 1,23 1,30 1,28 1,23 1,23 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 (diolah) Berdasarkan data pada Tabel 2.30 cakupan pelayanan puskesmas tahun 2023 bernilai 1,23. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi telah memiliki setidaknya 1 puskesmas dan ada kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas sehingga nilai cakupan pelayanan puskesmasnya lebih dari 1.
k.Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu Puskesmas pembantu yang termasuk dalam perhitungan cakupan pelayanan puskesmas pembantu terdiri dari puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Berdasarkan SNI, satu desa/kelurahan minimal memiliki 1 puskesmas pembantu. Tabel 2.33 Cakupan pelayanan puskesmas pembantu Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Puskesmas Pembantu 169 187 179 188 188 Jumlah seluruh desa dan kelurahan 386 386 386 386 386 Cakupan Pelayanan Puskesmas Pembantu 0.34 0,48 0,46 0,49 0,49 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-111 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan data diatas, cakupan pelayanan puskesmas pembantu pada tahun 2023 di Kabupaten Sukabumi bernilai 0,49. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum semua atau hanya setengah dari jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Sukabumi yang memiliki puskesmas pembantu untuk melayani kebutuhan masyarakat. Satu unit puskesmas pembantu yang ada melayani lebih dari 1 desa/kelurahan di Kabupaten Sukabumi. 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gambaran kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator seperti persentase kondisi jalan kabupaten, rasio panjang jalan per satuan penduduk, persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik, kondisi trotoar, serta luasan ruang terbuka hijau. a) Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Tabel 2.34 Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Kondi si 2019 2020 2021 2022 2023 Panja ng Jalan (%) Panja ng Jalan (%) Panja ng Jalan (%) Panja ng Jalan (%) Panja ng Jalan (%) (km) (km) (km) (km) (km) Baik 388,46 7 31 621,98 4 49,1 443,51 35,01 289,72 22,87 444,35 31,46 Sedan g 413,04 8 33 282,73 6 22,3 478,92 37,81 650,57 51,36 510,88 36,17 Rusak ringan 144,00 8 11 66,85 5,3 76,45 6,04 72,03 5,69 231,82 16,41 Rusak berat 321,19 1 25 295,14 4 23,3 267,83 21,14 254,39 20,08 225,55 15,97 Total 1.266,7 1 100 1.266,7 1 100 1.266,7 1 100 1.266,7 1 100 1.412,6 0 100 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 (diolah) Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-112 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan data pada tabel di atas, persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 31,46 persen. Persentase tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, kondisi jalan kabupaten sudah didominasi oleh jalan dengan kondisi baik. Akan tetapi, masih terdapat jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat yaitu sebesar 15,97 persen. Aksesibilitas wilayah terkait perhubungan darat masih menjadi tugas yang cukup penting untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Jalan sebagai penghubung utama antar wilayah, khususnya daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat kota masih belum optimal, karena persentase kondisi jalan rusak berat masih cukup tinggi. Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 (diolah) Gambar 2.67 Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2023 b) Rasio Panjang Jalan per Satuan Penduduk Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 dengan per 1.000 penduduk. Data jumlah panjang jalan yang digunakan adalah data jumlah panjang jalan kabupaten. Tabel 2.35 Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah panjang jalan kabupaten (km) 1.266,71 1.266,71 1.266,71 1.266,71 1.412,60 Baik 31,46% Sedang 36,17% Rusak Ringan 16,41% Rusak Berat 15,97% Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-113 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 jumlah penduduk (jiwa) 2.571.890 2.725.450 2.761.476 2.806.664 2.802.404 Rasio panjang jalan per 1.000 jumlah penduduk (km/jiwa) 0,493 0,465 0,459 0,451 0,504 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 (diolah) Berdasarkan data pada Tabel 2.21 rasio panjang jalan per 1.000 penduduk di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 sebesar 0,504 km/1.000 penduduk. Rasio tersebut belum memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan yaitu 0,6 km/1.000 penduduk (Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001). c) Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Sukabumi memiliki saluran irigasi dengan panjang 562.648 m untuk mendukung pengairan lahan pertanian. Pada tahun 2019 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mencapai 58,75 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 61,06 persen pada tahun 2022. Akan tetapi kembali terjadi penurunan di tahun 2023 sebesar 53,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa irigasi kabupaten dalam kondisi baik hanya sekitar setengahnya dari seluruh luasan irigasi yang ada di Kabupaten Sukabumi. Irigasi dengan kondisi yang kurang baik tidak dapat mendukung pengairan lahan pertanian di Kabupaten Sukabumi secara optimal. Tabel 2.36 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha) 16.527 16.676 16.965,81 17.175,81 556,00 Luas irigasi kabupaten (Ha) 28.131 28.131 28.131 28.131 297,31 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%) 58,75 59,28 60,31 61,06 53,47 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-114 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 d) Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu area terbuka yang pemanfaatan lahannya diperuntukkan untuk penghijauan tanaman secara alamiah maupun buatan. Standar luasan RTH publik disuatu wilayah sebesar 20 persen dari total luasan wilayah tersebut. Tabel 2.37 Luasan RTH realisasi dan target berdasarkan RT RW Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Luas RTH realisasi 58,92 59,97 - 113.223,23 388.497,53 Rencana dalam RTRW 5.188,01 5.188,01 30,00 124.924,50 416.415,00 Capaian RTH (%) 1,14 1,16 - 90,63 93,30 Sumber : DPTR Kabupaten Sukabumi, 2024 Persentase capaian RTH pada tahun 2019 sebesar 1,13 persen dari rencana RTH dalam RTRW Kabupaten Sukabumi. Namun demikian, capaian tersebut mengalami kenaikan menjadi 93,30 persen pada tahun 2023. Capain RTH perlu mendapat perhatian lebih, mengingat RTH sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sebagai resapan air suatu wilayah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang serius untuk mencapai standar luasan RTH minimal 20 persen dari total seluruh luasan wilayah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2023 Kabupaten Sukabumi mencapai standar luasan RTH. 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-115 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 layak huni. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilihat berdasarkan indikator seperti rasio rumah layak huni, persentase kawasan kumuh, cakupan lingkungan yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas, serta sumber ari minum layak dan sanitasi layak. a) Rasio Rumah Layak Huni Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia. Rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal harus layak huni agar nyaman dan sehat serta harus didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum. Ketersediaan perumahan layak saat ini masih terkendala karena terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat, ketersediaan tanah dan pembiayaan, serta bantuan bahan bangunan yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu dukungan pemberian kredit mikro dari bank/lembaga keuangan serta dukungan penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum. Tabel 2.38 Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah rumah 679.125 679.125 649.015 651.208 665.464 Jumlah rumah layak huni 619.777 623.964 597.213 604.947 617.630 Jumlah rumah tidak layak huni 59.348 55.161 51.082 46.261 47.834 Rasio rumah layak huni terhadap total rumah (%) 90,05 91,88 92,01 92,89 92,81 Target RPJMD 85,08 86 86,02 92,76 93,48 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-116 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Rasio rumah tidak layak huni terhadap total rumah (%) 9,95 8,12 7,87 7,1 7,19 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, 2024 Rasio jumlah rumah layak huni di Kabupaten Sukabumi terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah total di Kabupaten Sukabumi sebesar 90,05 persen dan mengalami peningkatan menjadi 92,81 persen pada tahun 2023. Walaupun persentase jumlah rumah layak huni semakin meningkat dan nilainya cukup tinggi, namun masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Sukabumi. Persentase rumah tidak layak huni tersebut pada tahun 2019 sebesar 9,95 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 7,19 persen pada tahun 2023. Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.68 Persentase Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (%) b) Persentase Kawasan Kumuh Persentase luas kawasan kumuh mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, terdapat 77,65 Ha luas kawasan kumuh di Kabupaten Sukabumi. Luasan tersebut bertambah setiap tahunnya dikarenakan adanya penanganan kawasan kumuh, sehingga sisa luas kawasan kumuh yang 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 2019 2020 2021 2022 2023 RTLH RLH RLH berdasar target RPJMD Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-117 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 belum ditangani hingga tahun 2023 adalah sebesar 440,4 Ha atau 35,48 persen. Data luas kawasan kumuh di Kabupaten Sukabumi tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.37 Tabel 2.39 Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Luas kawasan kumuh (Ha) 77,65 77,65 682,57 682,57 682,57 Luas kawasan kumuh yang ditangani (Ha) 71,39 71,57 29,97 132,96 242,17 Sisa luas kawasan kumuh (Ha) 6,26 6,08 652,6 519,64 440,4 Persentase kawasan kumuh yang ditangani (%) 91,94 92,17 3,25 19,48 35,48 Persentase sisa kawasan kumuh (%) 8,06 7,83 96,75 76,13 64,52 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, 2024 c) Cakupan Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Lingkungan yang sehat dan aman adalah lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang baik. Kelengkapan PSU di suatu lingkungan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. PSU dalam hal ini terdiri dari fasilitas jalan, sanitasi, drainase, penampungan sampah, air minum dan pasokan listrik. Data lingkungan yang didukung PSU dapat dilihat pada Tabel 2.40. Tabel 2.40 Lingkungan yang didukung PSU di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019- 2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah desa 386 386 386 386 386 Jumlah desa PSU 254 259 31 93 267 Cakupan lingkungan yang didukung PSU (%) 65,8 67,1 8,03 24,09 69,17 Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-118 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa cakupan lingkungan yang didukung PSU dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami fluktuasi. Cakupan lingkungan yang didukung PSU pada tahun 2023 sebesar 69,17 persen. d) Sumber Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Sumber air minum layak dan sanitasi layak merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kualitas kesehatan penduduk. Persentase sumber air minum layak dan sanitasi layak di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.39. Tabel 2.41 Persentase sumber air minum layak dan sanitasi layak di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Cakupan akses air minum layak 81,50 82,73 86,25 86,68 86,93 Cakupan akses air limbah domestik 49,66 62,88 64,35 79,85 79,92 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, 2024 Persentase cakupan akses air minum layak dan akses sanitasi layak (air limbah domestik) di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Persentase cakupan akses air minum layak di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 sebesar 81,50 persen. Angka tersebut meningkat di tahun 2023 yaitu sebesar 86,93 persen. Sementara itu, cakupan akses air limbah domestik pada tahun 2019 sebesar 49,66 persen. Angka tersebut meningkat di tahun 2023 yaitu sebesar 79,92 persen. 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Gambaran umum kondisi daerah mengenai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator seperti rasio petugas perlindungan masyarakat, tingkat penyelesaian pelanggaran K3, cakupan pelayanan bencana kebakaran, serta persentase penegakan pertaruran daerah. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-119 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 a) Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah lingkungannya. Rasio petugas linmas di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 akan tetapi mengalami peningkatan di tahun 2023. Pada tahun 2019, rasio petugas linmas sebesar 58,46 petugas per 10.000 penduduk. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan rasio petugas linmas sebesar 45,43 per 10.000 penduduk. Semakin besar rasio petugas linmas, maka semakin banyak jumlah penduduk yang terlayani oleh petugas linmas. Data jumlah petugas linmas dan cakupannya pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.42. Tabel 2.42 Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah petugas linmas 15.034 15.034 12.930 12.730 12.730 Jumlah penduduk 2.571.890 2.725.450 2.761.476 2.806.664 2.802.404 Rasio petugas linmas per 10.000 penduduk 58,46 55,16 46,82 45,36 45,43 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) b) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 menunjukkan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran K3. Data pelanggaran K3 di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.43. Tabel 2.43 Data K3 di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Jenis Kejadian / Gangguan Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Tindakan Kriminalitas 207 197 170 119 247 Kecelakaan 469 96 85 127 279 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-120 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Bencana Alam 337 247 810 926 599 Lain-Lain 46 45 31 67 62 Jumlah 1.059 585 1.096 1.239 1.187 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa jumlah pelanggaran K3 dari tahun 2019 hingga tahun 2023 bersifat fluktuatif. Pelanggaran K3 terbesar terjadi yaitu sebanyak 1239 kejadian, sedangkan pelanggaran K3 terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 585 kejadian. Jika dilihat dari jenisnya, kecelakaan menjadi jenis pelanggaran K3 yang sering terjadi dibandingkan jenis pelanggaran yang lain. c) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran menunjukkan persentase luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi. Data cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.44. Tabel 2.44 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah kejadian Kebakaran 194 126 137 163 579 luas WMK (Km2) 1.413 1.589,63 1.942,88 1.942,9 2.119,5 Luas wilayah kabupaten (Km2) 4.162 4.162 4.162 4.162 4.162 Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) 40,65 45,74 55,9 55,9 60,98 Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data pada Tabel 2.42, jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Sukabumi tahun 2019 sampai tahun 2023 meningkat, namun persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran tetap. Jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2019 sebanyak 194 kejadian dan meningkat menjadi 579 kejadian pada tahun 2023, sedangkan cakupan pelayanan bancana kebakaran naik menjadi sebesar 60,98 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa cakupan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-121 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 pelayanan bencana kebakaran belum menyeluruh di Kabupaten Sukabumi dan perlu diperluas mengingat jumlah kejadian kebakaran yang terus bertambah setiap tahunnya. d) Persentase Penegakan PERDA Penegakan PERDA merupakan salah satu aktivitas yang penting karena memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan tertib. Setiap PERDA perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat dan optimal dalam mengatur suatu subjek yang telah dituangkan dalam PERDA sejak waktu berlakunya PERDA tersebut. Data persentase penegakan PERDA di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.45. Tabel 2.45 Persentase penegakan PERDA d i Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah pelanggaran PERDA 44 33 40 13 31 Jumlah penyelesaian penegakan PERDA 44 33 40 13 31 Persentase penegakan PERDA (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 0 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, persentase penegakan PERDA di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019-2023 dapat memenuhi target mencapai angka 100 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua kasus pelanggaran PERDA yang terjadi dapat terselesaikan secara keseluruhan dengan jumlah pelanggaran Perda mencapai 31 kasus pada tahun 2023. e). Sosial Kesejahteraan sosial adalah upaya terencana meliputi berbagai bentuk pelayanan sosial untuk mengatasi dan pencegahan masalah sosial, serta memenuhi kebutuhan manusia. Aspek sosial dalam pembangunan menjadi penting karena terkait dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-122 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 menjalankan kehidupan baik secara fisik maupun psikologis. Gambaran umum kondisi daerah mengenai sosial dilihat berdasarkan beberapa indikator seperti jumlah PPKS, jumlah panti sosial, jumlah kejadian bencana alam dan jumlah korban bencana alam, serta permasalahan sosial masyarakat. a) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi keutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan- permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana sosial. Jumlah PPKS di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.46. Tabel 2.46 Jumlah PPKS Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 (Jiwa) Jenis PPKS Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Anak Balita Terlantar 752 5.791 1.545 1.545 1.625 Anak dengan Kedisabilitasan 900 900 900 900 945 Anak Jalanan 108 45 45 45 47 Anak Terlantar 47.494 5.281 14.090 2.635 14.795 Anak Berhadapan dengan Hukum 185 72 72 72 42 Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus - 44 44 44 46 Anak Yang Jadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlaku kan Salah 51 45 45 45 42 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-123 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan 35 30 30 30 32 Fakir Miskin 1.502.130 / 441.059 Ruta 1.469.898 / 433.125 Ruta 1.424.651 / 433.125 Ruta 1,909,412 Jiwa / 759,855 Ruta 1.854.397 JIWA / 747.994 KK Gelandangan 17 25 25 127 75 Kelompok Minoritas 320 370 370 370 389 Keluarga Bermasalah Sosial Phsikologis 50 45 45 45 25 Komunitas Adat Terpencil 17.507 13.344 13.344 13.344 14.011 Korban Bencana Alam 2.432 2.415 2.415 2.653 2.480 Korban Penyalahgunaan Napza 301 74 74 74 78 Korban Tindak Kekerasan 54 10 10 10 11 Korban Trafficking 87 6 6 26 6 Korban Bencana Sosial - - - - - Lanjut Usia Terlantar 14.999 4.631 15.035 2.750 2.750 Orang dengan HIV AIDs 103 118 118 118 298 Pekerja Migran Bermasalah 614 485 485 485 22 Pemulung 166 20 20 20 25 Pengemis 28 12 12 128 75 Penyandang Disabilitas 9.899 9.899 9.899 9.899 10.394 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 7.731 585 585 585 614 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-124 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tuna Susila (TS) - - 115 115 121 Total 1.612.835 1.558.220 1.483.980 1.945.477 1.903.345 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data pada tabel diatas, di Kabupaten Sukabumi terdapat 26 jenis PPKS. Jenis PPKS dengan jumlah terbanyak setiap tahunnya adalah fakir miskin. Berdasarkan jumlah total PPKS di Kabupaten Sukabumi, pada tahun 2019 sebanyak 1.612.835 jiwa. Jumlah tersebut meningkat menjadi 1.903.345 jiwa pada tahun 2023. b) Jumlah Panti Sosial Penyediaan panti sosial bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Data jumlah panti sosial dan penghuninya di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.47. Tabel 2.47 Jumlah panti dan penghuninya di Kabupaten Sukabumi 2020-2023 Jenis Panti 2020 2021 2022 2023 Jumlah Panti Jumlah Penghu ni Jumlah Panti Jumlah Penghu ni Jumlah Panti Jumlah Penghu ni Jumlah Panti Jumlah Penghu ni Panti Sosial Asuhan Anak 13 951 13 951 21 2207 22 1286 Panti Sosial Tresna Wirda 1 60 1 60 - - - - Panti Sosial Bina Netra 1 18 1 18 2 39 - - Panti Sosial Bina Laras 3 339 3 339 - - 1 60 Panti Sosial Karya Wanita 1 30 1 30 1 90 1 30 Panti Sosial Korban Napza 1 90 1 90 7 53 2 45 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-125 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Loka Rehabilitas i Sosial Orang dengan HIV AIDS - 70 - 70 2 88 - - Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020 di Kabupaten Sukabumi terdapat panti asuhan anak sebanyak 13 panti. Kemudian, jumlah panti asuhan anak bertahan sampai dengan tahun 2021 dan kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 sebanyak 22 panti. Jumlah panti asuhan anak yang fluktuatif menyebabkan jumlah penghuni panti pun cenderung fluktuatif menyesuaikan dengan jumlah panti. Jumlah penghuni panti asuhan anak pada tahun 2020 sebanyak 951 orang, sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi menjadi 1286 orang. Jenis panti lainnya yang terdapat di Kabupaten Sukabumi yaitu Panti Sosial Tresna Wirda, Bina Netra, Bina Laras, Karya Wanita, dan Panti Sosial Bina Napza, dan loka rehabilitasi HIV AIDS sebanyak 135 orang pada tahun 2023. c) Jumlah Kejadian Bencana Alam dan Jumlah Korban Bencana Alam Jumlah kejadian bencana alam di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan, yaitu dari 727 kejadian menjadi 926 kejadian. Akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2023 sebanyak 601 jumlah kejadian bencana. Namun demikian, jumlah korban bencana alam mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2020, yaitu sebanyak 4.270 jiwa pada tahun 2019 menjadi 7.503 jiwa pada tahun 2020. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2023 menjadi 2.624. Hal tersebut mengindikasikan penurunan rata- rata korban setiap bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sukabumi pada tahun
1. 2023.Korban bencana tersebut mencakup korban yang menderita, meninggal dunia, luka, dan mengungsi. Data kejadian bencana alam dan jumlah korban yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut dari tahun 2019 hingga tahun 2023 di Kabupaten Sukabumi dapat dilhat pada Tabel 2.48 dan 2.49. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-126 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.48 Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Jenis Bencana Jumlah Kejadian 2019 2020 2021 2022 2023 Longsor 312 248 460 495 - Banjir 30 27 59 90 - Angin Kencang 105 104 148 164 - Gempa Bumi 3 2 26 54 - Pergerakan Tanah 24 16 15 50 - Kebakaran 141 63 82 73 - Tenggelam 0 0 - - - Kekeringan 81 0 - - - Lain-lain 2 10 - - - Total 698 470 790 926 601 Sumber : BPBD Kabupaten Sukabumi, 2024 Tabel 2.49 Jumlah Korban Bencana Alam Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Tahun Jumlah 2019 4.270 2020 7.503 2021 1.540 2022 3.398 2023 2.624 Sumber: BPBD Kabupaten Sukabumi, 2024 d) Permasalahan Sosial Masyarakat Berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat menimbulkan gangguan dan kerugian nyata maupun kerugian sosial yang dapat menurunkan kualitas hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan sosial di masyarakat penting dan patut menjadi perhatian pemerintah daerah. Data permasalahan sosial di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.50 dan 2.51. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-127 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.50 Permasalahan sosial masyarakat Kabupaten Sukabumi tahun 2022 Jenis Permasalahan Sosial Kab. Sukabumi Jawa Barat Rerata Kab/Kota di Jawa Barat Penyandang cacat 375 5.824 216 Lokasi Anak Jalanan 10 250 9 Bunuh Diri 26 366 14 Lokasi Gelandangan 3 123 5 Lokasi PSK 2 130 5 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2023 (diolah) Tabel 2.51 Permasalahan sosial masyarakat berdasarkan jumlah desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Kejahatan Paling Sering Kab. Sukabumi Jawa Barat Jumlah Desa Kejadian (%) Jumlah Desa Kejadia n (%) Pencurian 315 81,6 4194 70,4 Pencurian dengan kekerasan 3 0,8 23 0,4 Penipuan/penggelap an 6 1,6 76 1,3 Penganiayaan 37 0,6 Pembakaran 1 0,3 7 0,1 Kejahatan kesusilaan 1 0,3 16 0,3 Narkoba 1 0,3 99 1,7 Perjudian 3 0,8 93 1,6 Pembunuhan 1 0,3 10 0,2 Perdagangan orang 0,0 Korupsi 4 0,1 Total 386 100,0 4559 76,5 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2023 (diolah) Berdasarkan data pada tabel diatas, secara umum permasalahan sosial masyarakat di Kabupaten Sukabumi lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Jawa Barat. Permasalahan sosial masyarakat di Kabupaten Sukabumi diantaranya Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-128 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 jumlah penyandang cacat sebanyak 375 orang, lokasi anak jalanan terdapat 10 titik, jumlah bunuh diri sebanyak 26 kasus, lokasi gelangan 3 titik dan lokasi PSK 2 titik. Dari lima jenis permasalahan sosial tersebut, yang termasuk intensitas tinggi atau yang melebihi rata-rata kab/kota lain di Jawa Barat, yaitu jumlah penyandang cacat, lokasi anak jalanan dan jumlah bunuh diri. Pada kejadian di tingkat desa/kelurahan, di Kabupaten Sukabumi ada 315 desa dari 386 desa yang pernah terjadi pencurian pada tahun 2018. Kejadian berikutnya yaitu pencurian/penggelapan, pencurian dengan kekerasan, perjudian. Bila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, maka dapat diketahui intensitas kejadian di Kabupaten Sukabumi yang tergolong tinggi, yaitu masalah pembakaran, pencurian dengan kekerasan, bunuh diri, penyandang cacat, pembunuhan, penipuan/penggelapan, pencurian, dan lokasi anak jalanan. Upaya mengatasi permasalahan sosial masyarakat sangat penting diantaranya dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban serta mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat. Intensitas Permasalahan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.67. Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2019 (diolah) Gambar 2.69 Intensitas Permasalahan Sosial (Standar <1) Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-129 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 2.4.2. Urusan pemerintaan wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar 1) Tenaga Kerja Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia diatas 15 tahun, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selain itu, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja atau mencari kerja. Gambaran umum kondisi daerah terkait tenaga kerja dapat dilihat dari berbagai indikator seperti besaran pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan, jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan, serta jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan. a) Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan yang Ditempatkan Pada tahun 2019 besaran pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan di Kabupaten Sukabumi sebesar 52,22 persen. Besaran tersebut semakin mengalami penurunan hingga pada tahun 2023, besaran pencari kerja terdaftar yang telah ditempatkan menjadi 17,86 persen. Data pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.52. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-130 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.52 Besaran pencari kerja yang terdaftar dan yang ditempatkan Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri 10.124 4.464 3.484 3.450 - Pencari kerja yang ditempatkan di luar negeri 1.145 244 161 1.004 - Total pencari kerja yang ditempatkan 11.269 4.708 3.645 4.454 2.690 Total pencari kerja yang terdaftar 21.579 17.547 27.163 20.337 15.062 Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%) 52,22 26,83 13,42 21,91 17,86 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 b) Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan UPTD di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan didanai melalui APBD maupun APBN. Data jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan melalui BLK di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.53. Tabel 2.53 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Pelatihan berbasis masyarakat/ kompetensi 2.316 475 352 352 320 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-131 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Pelatihan berbasis kewirausahaan 80 120 80 20 220 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data pada tabel di atas, jenis pelatihan yang diberikan di Kabupaten Sukabumi terdiri dari pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan berbasis kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pelatihan berbasis kewirausahaan. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat pada tahun 2023 sebanyak 320 orang. c) Jumlah Pencari Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan salah faktor yang memengaruhi kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA pada tahun 2019 sebanyak 19.686 orang dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 11.290 orang. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMP memiliki jumlah kedua terbanyak setelah SMA. Namun, untuk tenaga kerja dengan tingkat pendidikan sarjana muda, S1 dan S2 jumlahnya relatif masih sedikit, sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk ke depannya agar tingkat pendidikan para tenaga kerja semakin tinggi dan semakin berkualitas. Data jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.54 dan Gambar 2.70. Tabel 2.54 Jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Pendidikan Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 SD 846 344 511 641 967 SLTP 5.083 1.102 4.361 2.510 1.866 SLTA 19.686 15.023 20.785 15.723 11.290 Sarjana Muda 860 530 473 505 292 S1 1.384 508 1.028 950 624 S2 8 42 5 8 23 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-132 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Total 27.867 17.549 27.163 20.337 15.062 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 (diolah) Gambar 2.70 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, sedangkan perlindungan anak diarahkan untuk melindungi hak-hak anak. Gambaran umum mengenai pemberdayaan perempuan dapat dilihat berdasarkan beberapa indikator seperti persentase perempuan yang menjadi PNS, persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD, persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, indeks pembangunan gender, serta indeks pemberdayaan gender. a) Persentase Perempuan yang Menjadi PNS Perempuan dapat bekerja di berbagai sektor pekerjaan salah satunya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sukabumi. Data persentase pekerja perempuan yang menjadi PNS di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.55. 0 5000 10000 15000 20000 25000 2019 2020 2021 2022 2023 SD SLTP SLTA Sarjana Muda S1 S2 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-133 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.55 Persentase pekerja perempuan yang menjadi PNS di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah pekerja perempuan yang menjadi PNS 5.062 4.748 4.578 4.367 4.383 Jumlah total PNS 11.825 10.918 10.389 9.712 9.745 Persentase pekerja perempuan yang menjadi PNS (%) 42,81 43,49 44,07 44,97 44,98 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Berdasarkan data pada tabel di atas, komposisi Pegawai Negri Sipil (PNS) perempuan pada tahun 2019 sampai tahun 2023 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, persentase pekerja perempuan dilembaga pemerintahan sebesar 42,81 persen dan semakin meningkat menjadi 44,98 persen pada tahun 2023. Peningkatan persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintahan yang semakin meningkat tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam kesetaraan gender di lingkungan PNS. b) Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD mengindikasikan eksistensi perempuan dalam kancah politik daerah. Oleh karena itu, perlu upaya bersama baik dari partai politik, pemerintah maupun masyarakat untuk mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman perempuan terhadap politik, sehingga kuota perempuan di parlemen sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Data persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.56. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-134 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.56 Persentase Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah kursi yang diduduki perempuan di DPRD 8 8 8 8 8 Jumlah total kursi keanggotaan DPRD 50 50 50 50 50 Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%) 16 16 16 16 16 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2019 anggota DPRD di Kabupaten Sukabumi berjumlah 50 orang dengan komposisi perempuan hanya 16 persen. Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD tetap dari tahun 2019 hingga 2023 yaitu 16 persen. Meskipun mengalami peningkatan, namun tetap saja jumlah tersebut terbilang sangat rendah. Oleh karena itu, eksistensi perempuan di dalam kancah perpolitikan perlu didorong agar terjadi peningkatan daya saing perempuan dalam segala bidang. c) Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Data persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.57. Tabel 2.57 Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah korban perempuan dan anak yang dilaporkan 149 180 207 158 258 Jumlah korban perempuan dan anak yang ditangani 149 180 207 158 258 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-135 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Persentase penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) 100 100 100 100 100 Sumber : DP3A Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2019 sampai tahun 2023 jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan cenderung mengalami fluktuasi. Namun demikian, penanganan terhadap korban kekerasan tersebut telah berhasil ditangani seluruhnya, sehingga selalu mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. d) Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan komponen penyusun IPM. Namun demikian, IPG lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat pula dikatakan sebagai rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki. Data IPG Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat serta perbandingannya dengan IPM Kabupaten Sukabumi dari tahun 2013 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.71. Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah) Gambar 2.71. IPG, IPM Kabupaten Sukabumi, dan IPG Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2023 88,21 88,35 89,11 89,18 89,19 89,26 89,20 89,36 89,80 90,23 85,46 86,17 86,68 86,90 86,95 87,43 87,37 87,44 87,64 88,30 63,63 64,07 64,44 65,49 66,05 66,87 66,88 67,07 67,64 68,49 60 65 70 75 80 85 90 95 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 IPG Jawa Barat IPG Sukabumi IPM Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-136 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tingkat kesetaraan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki dapat tergambar dengan menganalisis perbandingan antara IPM dan IPG. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi gap antara IPM dan IPG. Jika nilai IPM sama dengan nilai IPG maka tidak terjadi ketimpangan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, semakin besar gap antara IPG dan IPM maka menunjukkan semakin besar pula ketimpangan gender di suatu wilayah. Interpretasi tersebut berlaku untuk data yang dianalisis sebelum tahun 2014, sedangkan, data IPG dari tahun 2014 dianalisis menggunakan hasil indeks yang paling mendekati angka 100. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempan. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan metodologi perhitungan dalam penyusunan IPM dan IPG pada tahun 2014. Gambar 2.70 menunjukkan IPG Kabupaten Sukabumi dari tahun 2013 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 IPG berada pada angka 85,46 poin, dan meningkat menjadi 88,30 poin hingga tahun 2023. Kondisi IPG Kabupaten Sukabumi dari tahun 2013 hingga tahun 2023 berada di bawah rata-rata Kabupaten/kota di Jawa Barat. Adapun perbandingan IPG berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.72. Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2024 Gambar 2.72. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2023 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Provinsi Jawa Barat Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-137 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Pada tahun 2023 kabupaten/kota dengan nilai IPG tertinggi yaitu Kota Cirebon dengan nilai IPG sebesar 95,55; sedangkan kabupaten/kota dengan nilai IPG terendah yaitu Kabupaten Bandung Barat sebesar 80,37. Capaian pembangunan gender menjadi tolak ukur dalam memastikan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian. e) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pemberdayaan Gender dimanfaatkan untuk mengukur partisipasi dan peranan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan proses pengambilan keputusan. IDG dapat digunakan pula sebagai salah satu alat monitoring hasil pembangunan gender. IDG Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2012 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.73. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2024 Gambar 2.73 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2022 IDG terdiri dari tiga komponen penyusun yaitu keterwakilan perempuan di parlemen; pengambilan keputusan dengan perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan distribusi pendapatan dari sumbangan pendapatan. IDG menunjukkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG yang mendekati angka seratus mengindikasikan semakin kecil kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan. 68,62 65,57 68,87 69,02 70,04 70,20 69,48 70,24 70,62 71,22 56,88 60,69 57,71 55,51 58,33 53,07 60,70 55,86 57,45 61,52 45 50 55 60 65 70 75 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jawa Barat Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-138 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Gambar 2.73 menunjukkan bahwa IDG Kabupaten Sukabumi mengalami tren yang fluktuatif dari tahun 2012 hingga tahun 2022, dan pertumbuhannya cenderung menurun pada rentang tahun tersebut. Kondisi IDG Kabupaten Sukabumi dari tahun 2012 hingga tahun 2022 berada di bawah rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada tahun 2022, IDG di Kabupaten Sukabumi mencapai 61,52 poin. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi, sedangkan, pada tahun 2018 menunjukkan angka IDG terendah sebesar 53,07 poin. Salah satu komponen IDG yaitu keterlibatan perempuan di parlemen. Komponen tersebut dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang meningkat, meskipun relatif lambat. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi ketimpangan aksesibilitas antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ditunjukkan dengan masih rendahnya persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2023 komponen keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 16 persen. Indikator lainnya yang digunakan dalam IDG yaitu persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, kepemimpinan, dan teknisi. Pada tahun 2018 capaian indikator tersebut sebesar 27,84 persen, menurun dari tahun 2015 yang mencapai 33,43 persen. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam mengambil keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, keputusan ekonomi, dan sosial. Keterlibatan perempuan di posisi tersebut memberikan gambaran terhadap kemajuan peranan perempuan, karena perempuan memiliki potensi yang sama baiknya dengan laki-laki. Namun, keterlibatan perempuan relatif rendah karena masih terbatasnya kuantitas dan kualitas perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan/managerial, administrasi, serta teknisi. Komponen terakhir yaitu sumbangan pendapatan. Indikator ini mencerminkan kontribusi perempuan di bidang ketenagakerjaan untuk sektor non pertanian. Secara umum, perkembangan sumbangan pendapatan perempuan dari tahun 2012 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, sumbangan pendapatan perempuan mencapai 25,83 persen dan meningkat menjadi 27,12 persen pada tahun 2018. Dalam kurun waktu enam tahun sumbangan pendapatan perempuan hanya meningkat sekitar 1,29 persen. Faktor yang memengaruhi indikator ini yaitu angkatan kerja dan upah yang diterima oleh perempuan dan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-139 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 laki-laki. Artinya, penduduk laki-laki masih mendominasi angkatan kerja di Kabupaten Sukabumi, sehingga berpengaruh pada sumbangan pendapatan perempuan yang relatif kecil. Data IDG berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.74. Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2023 Gambar 2.74 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tahun 2022 Pada tahun 2022 IDG Kabupaten Sukabumi berada di posisi kelima terbawah dari kabupaten/kota lainnya di Jawa barat. UNDP menyusun dua indeks turunan dari IPM yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengadopsi persoalan mengenai gender. IPM Kabupaten Sukabumi berada di posisi rentang lima terbawah dari kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, dan IDG cenderung menurun. Maka, diperlukan usaha yang lebih keras dari pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas peran perempuan di berbagai bidang. Selain harus meningkatkan pembangunan manusia secara umum, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan peranan perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. f) Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kesetaraan gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang setara untuk dapat mengakses haknya secara penuh sebagai manusia. Adanya ketimpangan pembangunan antara penduduk 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Provinsi Jawa Barat Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka SumedangIndramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Pangandaran Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota BekasiKota DepokKota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-140 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 perempuan dan laki-laki menyebabkan proses pembangunan daerah tidak dapat mencapai potensi yang optimal. Kondisi yang diharapkan dalam pembangunan manusia yaitu dimana penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan Gender Inequality Index (GII) sebagai ukuran ketimpangan gender. Kemudian, BPS mengadopsi pengukuran tersebut, dengan melakukan perhitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang menggambarkan ketidakoptimalan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan pencapaian pembangunan antara penduduk laki-laki dan perempuan. Adapun IKG Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.75. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi. Diolah Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Tahun 2023 Gambar 2.75 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 Pengukuran IKG mencakup aspek kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi, menggunakan lima indikator yang tersedia. Indikator tersebut diantaranya faktor risiko kematian ibu menggunakan proporsi persalinan tidak pada fasilitas kesehatan, fertilisasi remaja menggunakan proporsi perempuan umur kurang dari 20 tahun saat melahirkan hidup pertama, proporsi penduduk 25 tahun keatas berpendidikan minimal SMA, persentase laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen, dan persentase angkatan kerja terhadap usia 0,508 0,504 0,489 0,493 0,490 0,627 0,579 0,558 0,559 0,535 0,400 0,450 0,500 0,550 0,600 0,650 2018 2019 2020 2021 2022 Jawa Barat Sukabumi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-141 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 kerja. Nilai IKG berkisar antara 0 sampai 1. Nilai sebesar nol mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna, sedangkan angka satu mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna. Dari tahun 2019, IKG Kabupaten Sukabumi capaiannya lebih dari 0,495 poin. Walaupun mengalami tren yang fluktuatif, IKG Kabupaten Sukabumi masih berada pada level yang tinggi. Semakin kecil nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan peran pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Perbandingan kondisi IKG Kabupaten Sukabumi dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 2.58 dan Gambar 2.76. Tabel 2.58 Indeks ketimpangan gender kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2022 Kabupaten/ Kota Faskes ULP Keterwakila n di parlemen Pendidikan Min SMA TPAK Kategori Ketimpangan (%) (%) (%) (%) (%) L P L P L P Provinsi Jawa Barat 0,151 0,29 8 79,1 7 20,8 3 41,6 4 34,3 2 81,6 8 47,8 8 Menengah Bawah Bogor 0,255 0,32 8 90,9 1 9,09 39,9 4 30,6 2 80,8 5 43,3 1 Tinggi Sukabumi 0,193 0,39 6 86,0 0 14,0 0 23,8 4 15,7 4 84,2 6 45,1 4 Tinggi Cianjur 0,397 0,42 6 82,0 0 18,0 0 18,3 3 11,3 4 85,0 1 49,8 6 Tinggi Bandung 0,097 0,30 8 85,1 9 14,8 1 41,8 0 35,7 4 83,0 8 46,7 3 Menengah Bawah Garut 0,398 0,40 0 88,0 0 12,0 0 26,4 7 18,7 4 81,1 5 44,2 8 Tinggi Tasikmala ya 0,196 0,34 7 84,0 0 16,0 0 19,0 6 16,6 2 85,5 4 51,4 7 Menengah Atas Ciamis 0,078 0,29 8 90,0 0 10,0 0 24,8 1 19,7 4 86,5 0 53,9 2 Menengah Bawah Kuningan 0,068 0,22 8 76,0 0 24,0 0 29,4 6 22,8 8 82,3 9 45,4 1 Rendah Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-142 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Cirebon 0,107 0,25 6 72,0 0 28,0 0 33,5 3 25,7 1 79,8 2 48,4 8 Rendah Majalengk a 0,107 0,32 6 88,0 0 12,0 0 25,5 0 18,0 3 81,3 1 54,2 2 Menengah Bawah Sumedang 0,018 0,33 8 82,0 0 18,0 0 32,1 8 23,9 2 82,2 2 55,1 0 Rendah Indramayu 0,018 0,33 7 66,0 0 34,0 0 29,9 7 26,0 5 85,1 3 53,7 0 Rendah Subang 0,177 0,33 4 79,5 9 20,4 1 29,8 5 25,4 5 85,6 4 49,7 7 Menengah Atas Purwakart a 0,368 0,37 1 68,8 9 31,1 1 35,6 8 27,3 2 79,1 2 42,5 5 Tinggi Karawang 0,173 0,33 0 72,0 0 28,0 0 35,9 9 26,5 9 82,9 5 44,4 7 Menengah Bawah Bekasi 0,106 0,26 4 80,0 0 20,0 0 56,6 6 47,6 2 80,7 1 50,4 9 Rendah Bandung Barat 0,115 0,40 8 88,0 0 12,0 0 31,4 1 22,4 8 80,7 6 40,2 0 Menengah Atas Pangandar an 0,148 0,30 0 75,0 0 25,0 0 25,2 4 19,0 8 87,6 5 62,1 8 Menengah Bawah Kota Bogor 0,035 0,19 7 78,0 0 22,0 0 65,2 6 54,2 3 77,9 1 45,2 6 Rendah Kota Sukabumi 0,025 0,22 8 82,8 6 17,1 4 54,4 1 47,2 5 71,8 3 41,6 2 Rendah Kota Bandung 0,034 0,20 2 84,0 0 16,0 0 67,1 3 61,6 4 80,4 4 50,0 0 Rendah Kota Cirebon 0,010 0,20 3 71,4 3 28,5 7 64,8 1 56,7 8 76,1 8 49,7 6 Rendah Kota Bekasi 0,011 0,15 2 84,0 0 16,0 0 74,3 0 66,3 5 80,2 6 49,1 1 Rendah Kota Depok 0,006 0,14 0 74,0 0 26,0 0 72,6 1 65,5 3 77,2 4 47,9 2 Rendah Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-143 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Kota Cimahi 0,026 0,17 4 75,5 6 24,4 4 63,1 0 56,8 4 77,4 3 46,0 5 Rendah Kota Tasikmala ya 0,070 0,18 7 93,3 3 6,67 43,5 5 40,0 0 79,8 4 51,6 5 Menengah Bawah Kota Banjar 0,075 0,26 1 93,3 3 6,67 41,8 3 31,8 2 76,3 1 52,3 6 Menengah Bawah Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Publikasi Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender), 2023 Keterangan : Faskes : Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan ULP : Proporsi perempuan umur <20 tahun saat melahirkan hidup pertama Sumber : Badan Pusat Statistik (Publikasi Kajian Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender), 2023 Gambar 2.76 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota se Jawa Barat Tahun 2022 Data pada Tabel 2.57 menunjukkan perbandingan komponen penyusun IKG Kabupaten Sukabumi dengan beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat. Nilai IKG Kabupaten Sukabumi masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, dan posisi IKG Kabupaten Sukabumi berada pada posisi keduaa teratas dari kabupaten/kota lainnya. Hubungan antara IKG dengan IDG, IPG, dan IPM memiliki hubungan terbalik. Angka IKG yang rendah selayaknya didukung 0 0 0 0 0 1 1 1 JAWA BARAT BOGOR SUKABUMI CIANJUR BANDUNG GARUT TASIKMALAYA CIAMIS KUNINGAN CIREBON MAJALENGKA SUMEDANGINDRAMAYU SUBANG PURWAKARTA KARAWANG BEKASI BANDUNG BARAT PANGANDARAN KOTA BOGOR KOTA SUKABUMIKOTA BANDUNG KOTA CIREBON KOTA BEKASIKOTA DEPOKKOTA CIMAHI KOTA TASIKMALAYA KOTA BANJAR Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-144 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan angka IPM, IPG, dan IDG yang tinggi. Dimensi kesehatan terdiri dari indikator faskes dan ULP, dimensi kesehatan hanya dihitung dari penduduk perempuan karena dalam perhitungannya melibatkan risiko kematian ibu dan fertilitas remaja. Komponen faskes Kabupaten Sukabumi menunjukkan persentase persalinan penduduk yang tidak pada fasilitas kesehatan masih tinggi, dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya, dimana terdapat sebanyak 20,59 persen perempuan dibawah umur 20 tahun yang melakukan persalinan tanpa fasilitas kesehatan yang layak, dan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kematian ibu. Komponen ke dua dari dimensi kesehatan yaitu fertilitas remaja menggunakan indikator ULP, dan menunjukkan Kabupaten Sukabumi berada pada angka 41,70 persen. Artinya, sebanyak 41,70 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang memiliki umur saat kelahiran hidup pertama kurang dari 20 tahun. Dimensi kedua yaitu pemberdayaan yang terdiri dari persentase antara penduduk laki-laki dan perempuan pada keterwakilan di parlemen dan pendidikan minimal SMA. Persentase keterwakilan gender di parlemen didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 88,00 persen. Aspek pendidikan menunjukkan sebanyak 13,48 persen penduduk perempuan dengan pendidikan minimal SMA, sedangkan penduduk laki-laki yang bersekolah minimal hingga jenjang SMA sebanyak 22,20 persen. Dimensi terakhir yaitu pasar tenaga kerja. Dimensi ini menggunakan indikator persentase TPAK laki-laki dan perempuan. TPAK penduduk laki-laki dan perempuan memiliki gap yang cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan partisipasi penduduk laki-laki pada lapangan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk Perempuan. 3) Pangan Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). Gambaran umum kondisi pangan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-145 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 ketersediaan pangan utama, ketersediaan energi dan protein, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. a) Ketersediaan Pangan Utama Ketersediaan pangan utama adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Data ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.59. Tabel 2.59 Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) 542.983.318 555.719.255 550.196.478 473.525.138 339.891.79 0 Jumlah penduduk 2.571.890 2.725.450 2.761.476 2.762.500 2.851.890 Ketersediaan Pangan Utama Per Kapita (kg/jiwa) 211,12 203,9 199,24 171,41 119,18 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Berdasarkan data pada tabel di atas, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sukabumi mengalami perubahan yang fluktuatif, dan cenderung menurun dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2019, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sukabumi sebesar 211,12 kg/jiwa. Pada 2023 ketersediaan pangan utama mengalami penurunan menjadi 119,18 kg/jiwa. b) Ketersediaan Energi dan Protein Ketersediaan energi dan protein merupakan salah satu indikator dalam ketahanan pangan. Data ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Sukabumi tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.75 dan 2.76. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-146 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.77 Ketersediaan Energi Per Kapita Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.78 Ketersediaan Protein Per Kapita Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Berdasarkan data pada gambar di atas, ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 sebesar 2.548 kkal/kap/hari dan mengalami penurunan menjadi 2.327 kkal/kap/hari sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2019, ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Sukabumi sebesar 96,5 gram/kap/hari dan menurun pada tahun 2023 menjadi 59,8 gram/kap/hari. c) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Ketersediaan pangan, selain harus terjamin dari sisi jumlah, namun perlu dipastikan pula keamanannya. Hal tersebut dilakukan agar panganyang tersedia Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-147 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 sesuai standar dan layak dikonsumsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengawasi dan juga membina produsen/penyedia pangan untuk menjamin keamanan pangan. Data persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.60. Tabel 2.60 Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2023 Indikator 2021 2022 2023 Jumlah sertifikasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (%) 0,00 9,00 50,00 Jumlah Registrasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (%) 100,00 100,00 100,00 Jumlah Rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (%) 100,00 100,00 75,00 Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Berdasarkan data pada Tabel 2.60 persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan terhadap sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2021 sebesar 100 persen. Angka tersebut bertahan hingga tahun 2023 dan sekaligus menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Sukabumi semakin baik. 4) Lingkungan Hidup Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kualitas lingkungan hidup di suatu daerah dapat dilihat dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2019, IKLH Kabupaten Sukabumi sebesar 57,93 dari nilai skala indeks 1-100. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan, yaitu 56,45. Namun demikian, IKLH terus mengalami fluktuasi nilai hingga pada tahun 2023 IKLH Kabupaten Sukabumi adalah 64,68; tetapi di tahun 2022 dan 2023 masih dibawah target yang ditetapkan. Data target dan capaian IKLH Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.79, dan capaian komponen IKLH Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-148 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.79. Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.79 Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.80 Capaian komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 IKA menunjukkan nilai yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023, ini berarti kualitas air di Kabupaten Sukabumi belum menunjukkan perubahan yang stabil. Begitu pula dengan nilai IKU dan IKTL menunjukkan nilai 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 2019 2020 2021 2022 2023 IKLH Kab Sukabumi Target Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan 2019 52,00 86,81 40,72 2020 60,67 80,94 53,56 2021 50,00 85,47 55,94 2022 50,48 89,68 46,42 2023 50,00 89,39 44,20 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 2019 2020 2021 2022 2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-149 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023, ini berarti kualitas udara dan tutupan lahan di Kabupaten Sukabumi belum menunjukkan perubahan yang stabil. Dalam pengelolaan persampahan, pemerintah Kabupaten Sukabumi telah membagi wilayahnya menjadi 6 koordinator wilayah. Masing-masing koordinator wilayah memiliki cakupan pelayanan yang berbeda-beda. Dari tahun 2019 hingga tahun 2020, kualitas penanganan sampah di Kabupaten Sukabumi semakin membaik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase penanganan sampah yang capaiannya terus meningkat dan melebihi target. Akan tetapi, persentase penanganan sampah di Kabupaten Sukabumi selalu dibawah target dimulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2023 persentase penanganan sampah di Kabupaten Sukabumi sebesar 50,94 persen, sementara target penanganan sampah pada tahun 2023 sendiri adalah 58,40 persen. Tren peningkatan persentase penanganan sampah di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.81. Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.81 Target dan Capaian Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Sementara itu, jika dilihat dari timbulan sampah, terjadi peningkatan timbulan sampah dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Pada tahun 2019 jumlah total timbulan sampah sebanyak 2.091,42 m3/hari. Wilayah yang paling banyak menghasilkan timbulan sampah pada tahun 2019 yaitu koordinator wilayah Cisaat, sedangkan wilayah yang paling sedikit menghasilkan timbulan sampah 32,40 36,40 50,40 54,40 58,40 48,29 52,43 46,02 40,91 50,94 0 10 20 30 40 50 60 70 2019 2020 2021 2022 2023 Target Realisasi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-150 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 yaitu koordinator wilayah Jampang Kulon. Pada tahun 2023, jumlah total timbulan sampah turun sebanyak 2.593,01 m3/hari dari tahun 2022. Wilayah yang paling banyak menghasilkan timbulan sampah yaitu koordinator wilayah Cisaat, sedangkan wilayah yang paling sedikit menghasilkan timbulan sampah paling sedikit yaitu koordinator wilayah Palabuhanratu. Data jumlah timbulan sampah setiap koordinator wilayah di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.61. Tabel 2.61 Timbulan Sampah (m3) Menurut Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Wilayah Timbulan Sampah (m³/hari) 2019 2021 2022 2023 Korwil Cisaat 425,45 492,61 653,74 497,41 Korwil Cibadak 380,87 364,00 524,93 400,40 Korwil Cicurug 315,47 402,21 589,98 470,49 Korwil PL Ratu 354,21 327,16 438,55 334,36 Korwil Jampang Kulon 250,69 367,28 500,56 381,50 Korwil Sukaraja 364,73 490,75 665,84 508,85 Total 2.091,42 2.444,01 3.373,60 2.593,01 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data pada tahun 2023 yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di wilayah Kabupaten Sukabumi hanya ada 2, yaitu TPA Cimenteng dan TPA Kadaleman. Jumlah angkutan pengangkut sampah yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi sebanyak 73 unit, yang terdiri dari 35 unit Dump Truk, 13 unit Arm Roll, 2 unit compactor truck, 8 unit Pick Up, dan 15 unit Motor roda tiga. Di samping itu, terdapat pula, excavator 20 ton 2 unit, excavator 13 ton 1 unit, buldozer 1 unit, bechoe loader 1 unit, dan mesin gilas pemadat sampah 1 unit. Permasalahan yang dihadapi adalah banyaknya timbunan sampah yang terkumpul pada tempat yang salah, serta belum optimalnya penanganan (diangkut/ditanam) sampah. Penyebab dari permasalahan banyaknya timbulan sampah tersebut karena masih kurangnya penyediaan tempat sampah yang memadai, masih kurangnya kesadaran masyarakat dengan banyaknya Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-151 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya seperti ke sungai, pada beberapa daerah yang padat penduduknya hanya memiliki TPS yang sangat kecil dan tidak cukup untuk menampung sampah yang ditimbulkan, masih terbatasnya jumlah truk yang dijadikan sebagai pengangkut sampah, serta luas TPA yang digunakan semakin kecil. Di samping itu, masih terdapat 11 kecamatan yang belum terlayani armada pengangkut sampah, yaitu Kecamatan Kabandungan, Kecamatan Kalapanunggal, Kecamatan Parakansalak, Kecamatan Ciambar, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Curugkembar, Kecamatan CIdadap, Kecamatan Cidolog, Kecamatan Tegalbuleud, dan Kecamatan Cireunghas. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai akan mengurangi masalah terkait sampah. Guna mengoptimalkan pengelolaan sampah, diperlukan penanganan secara terintegrasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta agar bisa dicapai pelayanan secara optimal. 5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gambaran umum kondisi daerah terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator seperti kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran, dan kepemilikan akta pernikahan. a) Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu tanda penduduk (KTP) merupakan identitas seseorang untuk menyatakan status identitas jati diri kependudukan dalam sebuah negara atau wilayah bagi penduduk yang sudah menginjak usia 17 tahun. Setiap masyarakat sangat penting untuk memiliki KTP. Data persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.62. Tabel 2.62 Persentase kepemilikan KTP Kabupaten Sukabumi tahun 2019- 2023 Indikator Tahun 2019 2021 2022 2023 Jumlah penduduk wajib KTP 1.850.428 1.877.435 1.990.350 2.019.713 Cetak KTP 1.801.462 1.792.165 1.940.650 1.983.545 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-152 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Persentase kepemilikan KTP-elektronik (%) 97,35 96,16 99,65 98,21 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, jumlah persentase kepemilikan KTP pada tahun 2019 sebesar 97,35 persen kemudian naik pada tahun 2023 menjadi 98,21 persen. b) Kepemilikan Akta Kelahiran Akta kelahiran menunjukkan status hukum seorang anak yang lahir dan sebagai bukti bahwa seorang anak yang lahir dari orang tua yang berkebangsaan Indonesia serta untuk kepentingan administrasi lainnya. Data persentase anak berakte kelahiran di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.63. Tabel 2.63 Persentase Anak Berakta Kelahiran Kabupaten Sukabumi Tahun 2019- 2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah anak 0-18 tahun (Jiwa) 764.524 - 796.703 824.356 809.797 Anak memiliki akta (Jiwa) 719.464 - 1.352.634 775.263 793.100 Anak belum memiliki akta (jiwa) 45.060 - 1.274.128 49.093 16.697 Persentase anak berakta kelahiran (%) 94,11 99,08 51,49 94,04 98 Persentase anak belum berakta kelahiran (%) 5,89 0,92 48,51 5,96 2 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, persentase anak berakta kelahiran pada tahun 2019 sebanyak 94,11 persen. Persentase tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh anak di Kabupaten Sukabumi memiliki akta kelahiran karena hanya 5,89 persen atau sebanyak 45.060 anak yang belum memiliki akta kelahiran. Sementara itu, pada tahun 2023 persentase anak berakta kelahiran menurun menjadi 98 persen. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-153 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Persentase tersebut menunjukkan bahwa belum seluruh anak memiliki akta kelahiran yaitu sebanyak 2 persen. c) Kepemilikan Akta Pernikahan Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akta pernikahan merupakan suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Data persentase pasangan yang berakta nikah di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.64. Tabel 2.64 Jumlah Pernikahan dan Jumlah Kepemilikan Akta Pernikahan Menurut Kepemelukan Agama Kabupaten Sukabumi Tahun 2018- 2021 Agama 2018 2019 2020 2021 Jumlah Pernikah an Jumlah Akta Jumlah Pernikah an Jumla h Akta Jumlah Pernikah an Juml ah Akta Jumlah Pernikah an Juml ah Akta Islam 82.268 82.268 83.657 83.657 386.407 386.4 07 390.356 390.3 56 Katholik 138 138 149 149 284 284 327 327 Protestan 424 424 447 447 880 880 895 895 Hindu 1 1 3 3 13 13 13 13 Budha 55 55 60 60 115 115 124 124 Konghucu 4 4 4 4 4 4 4 4 Kepercaya an - - - - - - - - Pengadila n - - - - - - Lain-Lain - - - - - - - - Total 82.890 82.890 84.320 84.320 387.703 387.7 03 391.719 391.7 19 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-154 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Pasangan Berakta Nikah (%) 100 100 100 100 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, 2022 Berdasarkan data di atas, persentase pasangan berakta nikah pada tahun 2018 hingga tahun 2021 sebesar 100 persen. Angka tersebut didapat dari jumlah pernikahan dan jumlah akta pernikahan memiliki nilai yang sama. Persentase tersebut menunjukkan bahwa seluruh perkawinan di Kabupaten Sukabumi, yang memeluk agama apapun, sudah tercatat dan memiliki akta pernikahan yang sah sebagai alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah. 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum kondisi daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu Indeks Desa Membangun (IDM). IDM adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga komponen yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Klasifikasi status desa berdasarkan IDM terdiri dari lima yaitu desa sangat tertinggal, Desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Desa sangat tertinggal atau desa pratama adalah desa yang memiliki IDM ≤ 0,4907 dan merupakan desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk. Desa tertinggal atau desa pra-madya adalah desa yang memiliki IDM ≤ 0,5989 dan > 0,4907 dan merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi namun belum dan kurang dalam pengelolaannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk. Desa berkembang atau desa madya adalah desa yang memiliki IDM ≤ 0,7072 dan > 0,5989 dan merupakan desa potensial menjadi desa maju karena memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi namun belum memiliki kemampuan untuk mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa maju atau desa pra-sembada adalah desa yang memiliki Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-155 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 IDM ≤ 0,8155 dan ≥ 0,7072 dan merupakan desa potensial yang menjadi desa maju karena memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta memiliki kemampuan untuk mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa mandiri atau desa sembada adalah desa yang memiliki IDM > 0,8155 dan merupakan desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Data status desa berdasarkan IDM di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.82. Sumber : Indeks Desa Membangun, 2024 Gambar 2.82 Status Desa Berdasarkan IDM Kabupaten Sukabumi tahun 2019- 2023 Berdasarkan data di atas, secara umum setiap tahunnya desa di Kabupaten Sukabumi masih didominasi oleh desa dengan status berkembang. Pada tahun 2019, didominasi oleh desa berkembang sebanyak 258 desa dan desa tertinggal sebanyak 39 desa dan tanpa adanya desa sangat tertinggal. Pada tahun 2023 tidak terdapat desa dengan status sangat tertinggal. Pada tahun 2023 juga didominasi oleh desa berkembang sebanyak 174 desa tanpa ada desa tertinggal. Sedangkan, desa dengan status mandiri memiliki jumlah paling sedikit hanya 35 desa. Sejak tahun 2019 sudah tidak ada desa dengan status sangat tertinggal di Kabupaten Sukabumi. 2019 2020 2021 2022 2023 Sangat Tertinggal 0 0 0 0 0 Tertinggal 39 8 0 0 0 Berkembang 258 239 206 174 174 Maju 78 121 156 166 171 Mandiri 6 13 19 35 35 0 50 100 150 200 250 300 Sangat Tertinggal Tertinggal Berkembang Maju Mandiri Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-156 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Pada tahun 2020, desa dengan status tertinggal dan berkembang mengalami penurunan yang signifikan, sehingga banyak desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa maju maupun desa mandiri. Adapun desa yang masih berstatus tertinggal yaitu Desa Sukajadi, Desa Nangela, Desa Mekarasih, Desa Palasarai Hilir, Desa Gunung Kramat, Desa Walangsari, Desa Makarsari, dan Desa Gunung Endut. Adapun peta status Desa Kabupaten Sukabumi tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.83. Sumber: Indeks Desa Membangun, 2024 Gambar 2.83 Peta Status Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 7) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana (KB) merupakan program nasional yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera baik dari segi kualitas kehidupan sosial maupun ekonomi. Program nasional ini sudah dilaksanakan sejak Orde Baru, namun hingga saat ini masih ditemui keluarga yang belum sadar akan arti pentingnya keluarga berencana. Gambaran umum kondisi daerah terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rasio akseptor keluarga Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-157 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 berencana, angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun), cakupan pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun, cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need), cakupan anggota bina keluarga balita ber-KB, cakupan anggota bina keluarga remaja ber-KB, cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB, pusat pelayanan keluarga sejahtera di setiap kecamatan, cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja, cakupan penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana, jumlah usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, rasio petugas pembantu pembina keluarga berencana desa di setiap desa, persentase faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS, cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa, persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual, jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, serta cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. a) Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Akseptor Keluarga Berencana (KB) merupakan anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Data rasio akseptor KB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.65 dan Gambar 2.84. Tabel 2.65 Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Tahun Peserta KB PUS Rasio Akseptor KB (%)(Jiwa) (Jiwa) 2019 393.797 554.268 71,05 2020 412.204 580.867 70,96 2021 407.072 580.513 70,12 2022 302.472 434.599 69,60 2023 397.801 552.859 71,95 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-158 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambar 2.84 Rasio Akseptor Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (%) Berdasarkan data di atas, jumlah peserta KB, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan rasio akseptor KB cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, persentase akseptor KB sebesar 71,05 persen, namun menurun menjadi 69,60 persen pada tahun 2022, tetapi kembali naik di tahun 2023 sebesar 71,95 persen. Akseptor KB yang aktif menggunakan alat kontrasepsi beragam, mulai dari Pil KB, KB suntik, hingga metode operasi terhadap pria maupun wanita. Beberapa metode KB lainnya yaitu IUD, MOP, MOW, IMPL dan kondom. Data peserta KB menurut jenis alat KB Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 dilihat pada Gambar 2.85. Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambar 2.85 Peserta KB Menurut Jenis Alat KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 (%) 71,05 70,96 70,12 69,60 71,95 68,00 68,50 69,00 69,50 70,00 70,50 71,00 71,50 72,00 72,50 2019 2020 2021 2022 2023 Rasio Akseptor KB (%) 181.254 120.837 10.400 27.015 1.421 6.926 49.948 0 50.000 100.000 150.000 200.000 Peserta KB menurut Jenis Alat KB Suntik Pil Kondom IUD MOP MOW IMPL Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-159 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan data di atas, sebagian besar akseptor KB pada tahun 2023 menggunakan alat kontrasepsi suntik KB yang mencapai 181.254 pengguna, dan diikuti oleh pil KB sebanyak 120.837 peserta. Jenis alat kontrasepsi yang paling sedikit digunakan adalah Metode Operasi Pria (MOP) sebanyak 1.421 peserta dan MOW sebanyak 6.926 peserta. b) Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) Angka kelahiran remaja menunjukkan jumlah kelahiran remaja per 1000 remaja atau perempuan berusia 15-19 tahun. Data angka kelahiran remaja di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.66. Tabel 2.66 Angka Kelahiran Remaja di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah kelahiran remaja 5.583 n.a 4.275 4.155 3.161 Jumlah total remaja 139.459 n.a 108.393 111.654 116.306 Angka kelahiran remaja per 1.000 remaja 40 n.a 39 37 27 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, angka kelahiran remaja di Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, angka kelahiran remaja sebesar 40 kelahiran remaja setiap 1.000 remaja perempuan. Angka kelahiran tersebut cenderung menurun setiap tahunnya sampai 2023 menjadi 27 kelahiran remaja setiap 1.000 remaja perempuan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan upaya terus menerus untuk menekan agar angka kelahiran remaja terus bisa berkurang. Hal ini dikarenakan kelahiran pada usia remaja sangat beresiko. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-160 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 c) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya kurang dari 20 tahun Cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam pendewasaan usia perkawinan. Data cakupan PUS istri < 20 tahun di Kabupaten Sukabumi dilihat pada Tabel 2.67. Tabel 2.67 Cakupan PUS yang Istrinya < 20 Tahun Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah PUS istri <20 tahun 13.406 n.a 6.978 10.795 116.306 Jumlah PUS 554.268 n.a 580.513 434.599 552.859 Cakupan PUS istri <20 tahun (%) 2,42 n.a 1,17 2,48 21,04 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data diatas, cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya berusia < 20 tahun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, cakupan PUS istri < 20 tahun sebesar 2,42 persen dan naik menjadi 21,04 persen pada tahun 2023. Persentase cakupan PUS yang istrinya < 20 tahun jika semakin menurun maka akan semakin baik karena dapat mengurangi resiko kehamilan ataupun kelahiran istri yang berusia < 20 tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menekan kehamilan ataupun kelahiran istri yang berusia < 20 tahun agar tidak terjadinya resiko kehamilan ataupun kelahiran istri yang berusia < 20 tahun. d) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) menunjukkan adanya pasangan usia subur yang belum terpenuhi keinginannya untuk ber-KB. Data cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.68 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-161 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.68 Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani 66.807 n.a 61.759 57.271 55.157 Jumlah PUS 554.268 n.a 580.513 434.599 552.859 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi 12,05 n.a 10,64 13,18 9,98 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, cakupan PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi mengalami penurunan setiap tahunnya. Cakupan PUS yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi pada tahun 2019 sebesar 12,05 persen dan menurun menjadi 9,98 persen pada tahun 2023. Angka persentase tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak PUS yang ingin ber-KB dan telah terpenuhi. e) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Bina keluarga Balita (BKB) adalah program penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. Data cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.69. Tabel 2.69 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah anggota BKB ber-KB 52.348 n.a 62.211 69.314 65.093 Jumlah anggota BKB 61.077 n.a 71.075 78.153 92.231 Cakupan anggota BKB ber-KB (%) 85,71 86,86 87,53 88,69 70,58 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-162 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, tetapi turun di tahun 2023. Pada tahun 2019, cakupan anggota BKB ber-KB sebesar 85,71 persen dan menurun menjadi 70,58 persen pada tahun 2023. Persentase cakupan tersebut menunjukkan bahwa semakin sedikit anggota BKB yang telah terlayani KB. f) Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah program untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orangtua dan anggoa keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orangtua dan anak. Data cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.70. Tabel 2.70 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah anggota BKR ber-KB 28.501 n.a 32.892 43.965 43.665 Jumlah anggota BKR 34.072 n.a 38.340 50.449 51.958 Cakupan anggota BKR ber-KB (%) 83,65 n.a 85,79 87,15 84,04 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber- KB cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, cakupan anggota BKR ber- KB sebesar 83,65 persen dan meningkat menjadi 84,04 persen pada tahun 2023. Persentase cakupan tersebut menunjukkan bahwa cakupan anggota BKR ber-KB sebagian besar telah mendapat pelayanan KB meskipun belum secara menyeluruh. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-163 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 g) Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Data cakupan anggota BKL ber-KB di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.71 Tabel 2.71 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah anggota BKL ber-KB 13.329 n.a 20.070 25.071 24.553 Jumlah anggota BKL 16.039 n.a 23.523 28.837 28.856 Cakupan anggota BKL ber-KB (%) 83,1 n.a 85,32 86,94 85,09 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, cakupan anggota BKL ber-KB cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun tahun 2019 cakupan anggota BKL ber-KB sebesar 83,1 persen menjadi 85,09 persen pada tahun 2023. Persentase cakupan tersebut menunjukkan bahwa cakupan anggota BKL ber-KB sebagian besar telah mendapat pelayanan KB meskipun belum secara menyeluruh. h) Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling, bimbingan, dan fasilitasi pembentukan wadah KIE dan konseling langsung pada keluarga yang berbasis untuk menuju keluarga berkualitas. Data PPKS di setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.72. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-164 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.72 PPKS setiap kecamatan di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah PPKS 402 n.a 1 1 402 Jumlah kecamatan 47 n.a 47 47 47 PPKS di setiap kecamatan 8,55 n.a 1 1 8,55 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data diatas, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kabupaten Sukabumi cenderung meningkat. Jumlah PPKS di setiap kecamatan pada tahun 2019 sebanyak 8% PPKS dan terdapat beberapa kecamatan dengan jumlah PPKS lebih dari 8 karena nilai perbandingannya selalu lebih dari 8,0 persen. Namun pada tahun 2021 jumlah PPKS di setiap kecamatan menurun menjadi 1% dan kembali naik di tahun 2023 sebesar 8%. Semakin banyak jumlah PPKS disetiap kecamatan maka semakin banyak masyarakat yang terlayani oleh PPKS. i) Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) adalah wadah kegiatan yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Data cakupan remaja dalam PIK R di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.73 Tabel 2.73. Cakupan remaja dalam PIK R Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah remaja dalam PIK R 19.397 n.a 1 90.692 19.853 Jumlah kecamatan 47 n.a 47 47 47 Cakupan remaja dalam PIK R 412,7 n.a 2,47 1929,62 422,40 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-165 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 (rasio orang/kecamatan ) Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 cakupan remaja dalam PIK R sebesar 412,7 dan meningkat menjadi 422,40 pada tahun 2023. Angka cakupan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebanyak 422 orang remaja di setiap kecamatan telah tercakup dalam PIK R. Di samping itu, data tersebut mengindikasikan pula bahwa setiap tahunnya semakin banyak remaja di setiap kecamatan yang telah tercakup PIK R. j) Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan PKB adalah petugas penyuluh KB sedangkan PLKB adalah petugas lapangan KB. Cakupan PKB maupun PLKB non PNS yang didayagunakan di Kabupaten Sukabumi selalu tetap setiap tahunnya. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, cakupan PKB maupun PLKB non PNS yang didayagunakan mencapai 100 persen. Data PKB dan PLKB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.74. Tabel 2.74 Cakupan PKB dan PLKB yang didayagunakan Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah PKB yang didayagunakan 84 83 73 97 67 Jumlah PKB 84 83 73 97 67 Cakupan PKB yang didayagunakan (%) 100 100 100 100 100 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-166 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Jumlah PLKB Non PNS yang didayagunakan 308 393 359 330 317 Jumlah PLKB Non PNS 308 393 359 330 317 Cakupan PLKB Non PNS yang didayagunakan (%) 100 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 k) Jumlah UPPKS ber-KB Mandiri Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah program pemberdayaan ekonomi keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khususnya keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I. Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga tahun 2023, jumlah UPPKS ber-KB mandiri cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah UPPKS ber-KB mandiri sebanyak 3.474 keluarga. Jumlah tersebut menurun menjadi 1.075 keluarga pada tahun 2021. Namun kembali naik pada tahun 2023 menjadi 3.830. Data jumlah UPPKS yang ber-KB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.75. Tabel 2.75 Jumlah UPPKS yang ber-KB mandiri Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah UPPKS yang ber-KB mandiri 3.474 3.651 1.075 3.878 3.830 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-167 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 l) Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) di setiap Desa Petugas PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan dan kompetensi aktif melaksanakan atau mengelola program KB di tingkat desa/kelurahan. Data rasio petugas PPKBD di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.76. Tabel 2.76 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB di setiap Desa Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2021 2022 2023 Jumlah petugas pembantu pembina KB desa 386 386 386 386 Jumlah desa 386 386 386 386 Rasio petugas pembantu pembina KB setiap desa (%) 100 100 100 100 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, rasio petugas pembantu pembina KB setiap desa dari tahun 2019 sampai tahun 2023 bernilai 100 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa setiap desa memiliki satu orang petugas pembantu pembina desa. Petugas tersebut dapat melayani masyarakat di setiap desa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Semakin banyak petugas pembina di KB di setiap desa, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani terkait dengan pembinaan KB. m) Persentase Faskes dan Jejaring yang Bekerjasama dengan BPJS BPJS merupakan bentuk implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Implementasi program ini tentu tidak lepas dari peran fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerjasama dengan BPJS untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan data pada tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-168 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 BPJS mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 mengalami kenaikanmenjadi 100 persen. Persentase tersebut menunjukkan bahwa semua faskes dan jejaring bekerjasama dengan BPJS. Data jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.77. Tabel 2.77 Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS 76 74 67 177 250 Jumlah faskes dan jejaring 151 151 202 752 250 Persentase Faskes dan Jejaring yang Bekerjasama dengan BPJS (%) 50,33 49,01 33,17 23,54 100 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 n) Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Informasi data mikro keluarga merupakan salah satu hal yang penting untuk membantu dalam pelaksanaan program maupun penyusunan kebijakan terkait dengan kependudukan, pembangunan keluarga, KB, dan lainnya. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa mencapai 100 persen sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Persentase cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa tersebut tetap dan diharapkan semakin banyak jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia untuk tahun- tahun selanjutnya. Data cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-169 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 setiap desa di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.78. Tabel 2.78 Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Setiap Desa di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia 40 40 386 386 386 Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga 40 40 386 386 386 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa (%) 100 100 100 100 100 Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 o) Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Infeksi Menular Seksual (IMS) atau penyakit kelamin adalah infeksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual. Berdasarkan data sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, persentase remaja yang terkena IMS sebesar 0 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada remaja yang terjangkit atau terinfeksi penyakit kelamin. Kondisi ini tentunya sangat baik dan perlu untuk dipertahankan agar remaja di Kabupaten Sukabumi dapat terbebas dari IMS. Data persentase remaja yang terkena IMS di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.79. Tabel 2.79 Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah remaja yang terkena IMS 0 0 0 0 0 Jumlah total remaja 139.459 68.910 480.492 481.833 116.306 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-170 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Persentase remaja yang terkena IMS (%) 0 0 0 0 0 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 p) Jumlah Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Data jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga di Kabupaten Sukabumi dilihat pada Tabel 2.80. Tabel 2.80 Jumlah Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga 61.106 64.682 187 1.648 84.086 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Menurut BKKBN, 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, sosial budaya, cita dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi pelestarian lingkungan. Kedelapan fungsi keluarga tersebut diharapkan keluarga Indonesia dapat menjadi keluarga sejahtera secara ekonomi dan menjadi keluarga yang berkualitas, sehingga terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan menjadikan Indonesia lebih maju. Selain itu, implementasi 8 fungsi keluarga bertujuan untuk menghindari pernikahan usia dini, pencegahan HIV/AIDS, menghindari kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan lainnya. Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga sebanyak 61.106 kelompok. Jumlah tersebut meningkat menjadi 84.086 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-171 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 kelompok pada tahun 2023. Diharapkan jumlahnya akan terus meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. q) Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Data cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.81. Tabel 2.81 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami, melaksanakan pengasuhan, dan pembinaan tumbuh kembang anak di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang 75.193 77.296 72.378 94.933 84.086 Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak 101.771 93.435 83.050 109.510 92.231 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang (%) 73,88 82,73 87,15 86,69 91,17 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukabumi, 2024 Anak merupakan calon generasi penerus suatu bangsa, maka dibutuhkan anak dengan kualitas yang baik agar tercapai masa depan bangsa yang baik. Untuk membentuk anak dengan kualitas yang baik dibutuhkan pengasuhan dan pembinaan yang baik khususnya dari keluarga. Berdasarkan data pada Tabel 2.67, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-172 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak cenderung meningkat mendekati akhir tahun analisis. Pada tahun 2019, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebesar 73,88 persen dan meningkat menjadi 91,17 persen pada tahun 2023. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga yang mempunyai balita dan anak telah memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 8) Perhubungan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah kendaraan bermotor, jumlah terminal, jumlah kendaraan umum, trayek angkutan umum, jumlah uji KIR angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu. a) Jumlah Kendaraan Bermotor Pada tahun 2023, jenis kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi didominasi oleh sepeda motor/scooter sebanyak 470.842 unit. Jenis kendaraan bermotor yang paling sedikit yaitu bus sebanyak 468 unit. Data Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.82, sedangkan jumlah kecelakaan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan jenis kendaraan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.86. Tabel 2.83 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (unit) Jenis Kendaraan 2021 2022 2023 Mobil Penumpang 37.934 40.188 42.610 Bus 466 454 468 Truk 19.915 19.983 20.506 Sepeda Motor 472.247 467.256 470.842 Jumlah Total 530.562 527.881 534.426 Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-173 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 (diolah) Gambar 2.86 Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2023 Berdasarkan data di atas, angka kecelakaan tertinggi dialami oleh pengguna sepeda motor dikarenakan pengguna kendaraan sepeda motor/scooter paling banyak dibandingkan dengan kendaraan lainnya, sehingga peluang terjadinya kecelakaan pengguna sepeda motor lebih besar. Jumlah kecelakaan setiap jenis kendaraan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah kecelakaan pengguna sepeda motor sebanyak 369 kejadian, dan menurun hingga tahun 2023 sebanyak 168 kejadian. Jumlah kecelakaan paling sedikit yaitu bus. Pada tahun 2021 jumlah kecelakaan bus sebanyak 3 kejadian, dan menurun hingga tahun 2023 tidak ada kecelakaan bus. b) Jumlah Terminal, Jumlah Kendaraan Umum dan Trayek Angkutan Umum Di Kabupaten Sukabumi terdapat 18 terminal bus, namun 5 terminal bus memiliki status tidak aktif sehingga terminal bus yang aktif hanya 13 terminal. Kendaraan umum yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi terdapat 3 jenis yaitu angkot, L300/minibus dan bus ¾ masing-masing sebanyak 3.221, 321 dan 12 kendaraan. Jumlah trayek angkot sebanyak 35 trayek, L300/minibus sebanyak 42 trayek dan bus ¾ sebanyak 3 trayek. Data jumlah terminal, jumlah kendaraan dan trayek angkutan umum di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.83. 215 42 2667 22 173 3 0 369 203 168 0 17 22 2021 2022 2023 Mobil Penumpang Mobil Barang Bus Sepeda Motor Kendaraan Khusus Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-174 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.83 Jumlah Terminal, Jumlah Kendaraan dan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 No. Status Terminal Jumlah 1 Jumlah terminal aktif 13 2 Jumlah terminal tidak aktif 5 3 Total 18 Jenis Kendaraan Umum Jumlah Kendaraan Jumlah Trayek 1 Angkot 3.221 35 2 L300/minibus 321 42 3 Bus ¾ 12 3 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, 2024 c) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian- bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Angkutan umum di Kabupaten Sukabumi yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Tujuan dari pengujian tersebut adalah untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Data jumlah kendaraan umum yang diuji KIR dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.84. Tabel 2.84 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2019- 2023 Tahun Jumlah Kendaraan yang diuji KIR 2019 21.414 2020 n.a 2021 5.867 2022 15.883 2023 15.910 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-175 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan data pada Tabel di atas, jumlah kendaraan umum yang diuji KIR cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah kendaraan umum yang diuji KIR sebanyak 21.414 kendaraan dan mengalami penurunan menjadi 5.867 kendaraan pada tahun 2021. Sementara itu, pada tahun 2022, terjadi peningkatan sehingga jumlah kendaraan umum yang di uji KIR sebanyak 15.883 kendaraan. Kemudian naik kembali menjadi 15.910 kendaraan di tahun 2023. d) Pembangunan Perlengkapan Jalan Perlengkapan jalan berupa pemasangan rambu-rambu berfungsi sebagai petunjuk dan pemberi informasi kepada para pengendara dan pemakai jalan agar terjaga keselamatannya saat berkendara. Jenis perlengkapan jalan yang telah dipasang di Kabupaten Sukabumi berupa rambu lalu lintas, rambu petunjuk batas, rambu lalu lintas tiang F, rambu papan nama jalan, dan rambu pendahulu petunjuk jurusan. Rambu lalu lintas dan rambu pendahulu petunjuk jurusan setiap tahun dilakukan pemasangan di titik-titik tertentu. Sementara itu, rambu lainnya dipasang sesuai kebutuhan termasuk pembangunan alat penerang jalan/penerangan jalan umum. Data pemasangan perlengkapan jalan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.85 Tabel 2.85 Pemasangan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Sukabumi tahun 2019- 2023 Jenis Perlengkapan Jalan Pembangunan (titik) 2019 2020 2021 2022 2023 Rambu Lalu Lintas Uk. 60 x 60 cm (Unit) 83 92 101 100 - Rambu Petunjuk Batas Wilayah Uk. 40 x 100 cm (Unit) 53 60 70 21 - Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-176 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Rambu Petunjuk Jurusan uk. 40 x 130 cm (Unit) 15 24 30 12 12 Rambu Lalu Lintas Tiang F (Unit) - 4 - - - Rambu Papan Nama Jalan - 20 - - - Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan - 34 12 12 5 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, 2024 9) Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan informatika merupakan hal yang penting dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat dan sangat membantu dalam menjalankan sistem pemerintahan. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan umum kondisi daerah terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah cakupan layanan komunikasi. Cakupan layanan telekomunikasi menunjukkan area di Kabupaten Sukabumi yang sudah terlayani jaringan telekomunikasi. Sebaran data cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.87. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-177 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Aplikasi Open Signal, Diakses pada 5 April 2024 Gambar 2.87 Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Gambar 2.87, cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sukabumi belum mencakup seluruh wilayah. Wilayah yang tercakup dalam layanan telekomunikasi secara umum telah dilayani oleh semua operator dalam jaringan 2G, 3G maupun 4G. Kualitas cakupan layanan telekomunikasi tersebut beragam disetiap wilayahnya. Mulai dari wilayah dengan kualitas layanan baik yaitu ditandai dengan warna hijau dan wilayah dengan kualitas layanan yang rendah ditandai dengan warna merah. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-178 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 10) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah koperasi serta jumlah UMKM per kecamatan. a) Jumlah Koperasi Koperasi adalah salah satu wadah perekonomian yang menunjang pengembangan ekonomi masyarakat. Koperasi dapat menjadi wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Data jumlah, anggota dan simpanan pada koperasi di Kabupaten Sukabumi dapat dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.86. Tabel 2.86 Jumlah Unit Koperasi, Anggota, dan Simpanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Tahun Unit Anggota Simpanan (Rp) 2019 1.937 123.544 511.252.813.574 2020 2.147 124.496 523.659.454.117 2021 2.205 126.367 411.992.813.574 2022 2.223 126.652 127.741.906.306 2023 2.185 37.931 n.a Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024 Berdasarkan data di atas, perkembangan koperasi di Kabupaten Sukabumi cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya kenaikan jumlah unit koperasi setiap tahunnya. Jumlah anggota dan besaran simpangan koperasi secara umum mengalami peningkatan sampai tahun 2020 namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2019, jumlah anggota koperasi sebanyak 123.544 anggota dan simpanan sebesar Rp.511.252.813.574. Jumlah tersebut meningkat secara signifikan menjadi 124.496 anggota dan simpanan sebesar Rp523.659.454.117 pada tahun 2020. Namun jumlah tersebut turun pada tahun 2023 menjadi jumlah anggota koperasi sebanyak 37.931. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-179 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 b) Jumlah UMKM per Kecamatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki peran dan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Data jumlah UMKM per kecamatan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.87. Tabel 2.87 Jumlah UMKM per Kecamatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Kecamatan Jumlah Persentas e (%) Kecamatan Jumlah Persentas e (%) Bantargadun g 2905 1,39% Jampang Kulon 3215 1,53% Bojong Genteng 3801 1,81% Jampang Tengah 1276 0,61% Caringin 3680 1,76% Kabandungan 3937 1,88% Ciambar 3433 1,64% Kadudampit 4202 2,01% Cibadak 13347 6,37% Kalapanunggal 7013 3,35% Cibitung 3458 1,65% Kalibunder 1594 0,76% Cicantayan 6194 2,96% Kebonpedes 2914 1,39% Cicurug 9973 4,76% Lengkong 854 0,41% Cidadap 1316 0,63% Nagrak 7856 3,75% Cidahu 6380 3,04% Nyalindung 2451 1,17% Cidolog 1142 0,55% Pabuaran 1166 0,56% Ciemas 5399 2,58% Palabuhanratu 11217 5,35% Cikakak 3667 1,75% Parakansalak 3216 1,53% Cikembar 4836 2,31% Parungkuda 7881 3,76% Cikidang 5600 2,67% Purabaya 1579 0,75% Cimanggu 1998 0,95% Sagaranten 3298 1,57% Ciracap 8092 3,86% Simpenan 5268 2,51% Cireunghas 2196 1,05% Sukabumi 3702 1,77% Cisaat 10208 4,87% Sukalarang 3219 1,54% Cisolok 6766 3,23% Sukaraja 9229 4,40% Curugkembar 1621 0,77% Surade 6883 3,29% Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-180 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Gegerbitung 1853 0,88% Tegalbuleud 2362 1,13% Gunung Guruh 3437 1,64% Waluran 1858 0,89% Warungkiara 2034 0,97% Jumlah Total 209.526 Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, jumlah UMKM di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022 sebanyak 209.526 UMKM. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, maka diketahui bahwa Kecamatan Cibadak merupakan kecamatan di Kabupaten Sukabumi dengan jumlah UMKM terbanyak yaitu sekitar 6,37% atau sebanyak 13.347 UMKM. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan seiring dengan beroperasinya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). PLUT diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Sukabumi untuk membina UMKM di Kabupaten Sukabumi. 11) Penanaman Modal Penanaman modal merupakan salah satu sumber pembiayaan yang potensial di suatu wilayah. Adanya penanaman modal berskala nasional yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, diharapkan mampu memaksimalkan potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor- sektor lainnya. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan penanaman modal dapat dilihat beberapa indikator seperti jumlah investor berkala nasional, jumlah nilai investasi, serta realisasi investasi PMD yang dibagi berdasarkan sektor. a) Jumlah Investor Berskala Nasional Investor berskala nasional di Kabupaten Sukabumi banyak diarahkan pada sektor primer, sekunder, maupun tersier. Sektor primer seperti tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor sekunder seperti berbagai macam industri dan sektor tersier seperti listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan dan refarasi, hotel dan restoran, transportasi, gudang Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-181 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dan komunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta jasa lainnya. Data jumlah investor berskala nasional pada tahun 2019 hingga tahun 2023 di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.88. Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambar 2.88 Jumlah Investor Berskala Nasional Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Berdasarkan data di atas, jumlah perusahaan PMA dan PMDN di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 sebanyak 1.553 perusahaan yang terbagi menjadi 216 perusahaan asing dan 1.337 lainnya adalah perusahaan dalam negeri. Jumlah perusahaan baik PMA atau PMDN mengalami penurunan sejak 2020 hingga pada tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 naik kembali sebanyak 1.839 perusahaan yang terbagi menjadi 403 perusahaan asing dan 1.436 lainnya adalah perusahaan dalam negeri. b) Jumlah Nilai Investasi Jumlah nilai investasi di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami fluktuasi. Investasi ini berasal dari investasi PMA dan PMDN. Pada tahun 2019, jumlah nilai investasi mencapai Rp1.386.193.177.613,00 dan meningkat hingga mencapai Rp5.862.943.640.590,00 pada tahun 2023. Data jumlah nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.88. 2019 2020 2021 2022 2023 PMDN 1337 498 247 381 1436 PMA 216 244 288 224 403 Total 1553 742 535 605 1839 0 500 1000 1500 2000 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-182 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.88 Jumlah nilai investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (Rp) Indika tor 2019 2020 2021 2022 2023 Nilai investa si PMDN 1.019.171.634.413, 00 1.523.064.188.157, 00 2.100.688.696.000, 00 6.995.185.900.00 0,00 2.481.737.600.000, 00 Nilai investa si PMA 367.021.543.200,00 211.651.296.672,80 48.552.300.106,26 1.117.445.781.76 6,00 3.381.206.040.590, 00 Total 1.386.193.177.613, 00 1.734.715.484.829, 80 2.149.240.996.106, 26 8.112.631.681.76 6,00 5.862.943.640.590, 00 Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, 2024 c) Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor pertumbuhan sektor- sektor di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga tahun 2023 bidang tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan masih menjadi pilihan utama investasi di Kabupaten Sukabumi untuk sektor primer. Jumlah proyek terus meningkat dari tahun 2020-2023. Potensi wilayah pesisir Sukabumi masih perlu diperhatikan agar menarik investor untuk berinvestasi di bidang perikanan. Semakin berkembangnya teknologi, banyaknya jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Sukabumi, Investasi di bidang transportasi, gudang dan telekomunikasi menjadi yang paling besar di sektor tersier. Data realisasi nilai investasi PMDN berdasarkan sektor di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.89 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-183 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.89 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Kabupaten Sukabumi tahun 2020-2023 PMDN 2020 2021 2022 2023 Proye k Investa si (Rp. Juta) Proye k Investasi (Rp. Juta) Proye k Investasi (Rp. Juta) Proye k Investa si (Rp. Juta) Sektor Primer Tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan 9 n.a 76 47.048,20 76 329.922,61 168 n.a Perikanan 1 n.a 8 16.284,00 8 19.624,20 16 n.a Pertambanga n 1 n.a 5 0,00 14 9.859,10 37 n.a Kehutanan - n.a 3 0,00 4 0,00 9 n.a Total sektor 11 n.a 92 63.332,20 102 359.405,91 230 n.a Sektor Sekund er Industri makanan 6 n.a 68 1.474.148, 84 61 1.201.791, 67 137 n.a Industri tekstil 1 n.a 75 2.684,94 44 60.272,64 1 n.a Industri barang dari kulit & alas kaki - n.a 13 3.210,54 6 520.900,48 2 n.a Industri kayu - n.a 9 0,00 6 0,00 15 n.a Industri kertas dan percetakan 1 n.a 5 2.800,00 2 0,00 6 n.a Industri kimia dan farmasi 4 n.a 24 73.349,10 44 547.026,00 88 n.a Industri karet dan plastik 1 n.a 12 0,00 20 114.635,26 8 n.a Industri mineral non logam 1 n.a 9 0,00 3 53.089,29 21 n.a Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya - n.a 19 4.975,00 28 835,17 62 n.a Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-184 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam - n.a 37 4.298,14 31 3.941,95 133 n.a Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lainnya - n.a 0 0,00 0 0,00 6 n.a Industri lainnya 3 n.a 26 3.228,92 19 22.307,46 34 n.a Total sektor 17 n.a 297 1.568.695, 48 264 2.524.799, 91 513 n.a Sektor Tersier Listrik, gas dan air 1 n.a 12 2.494,80 9 4.677,11 41 n.a Konstruksi 6 n.a 17 162,20 19 10.061,70 145 n.a Perdagangan dan reparasi 20 n.a 90 24.471,92 106 25.541,04 285 n.a Hotel dan restoran 2 n.a 29 5.717,60 26 239,00 51 n.a Transportasi, gudang dan telekomunika si - n.a 16 81.989,60 16 5.115.323, 18 47 n.a Perumahan, kawasan industri & perkantoran - n.a 23 203.472,80 25 36.659,51 55 n.a Jasa lainnya - n.a 38 198.904,20 38 35.924,31 69 n.a Total sektor 29 n.a 225 517.213,12 239 5.228.425, 86 693 n.a Total 57 n.a 614 2.149.240, 80 605 8.112.631, 68 1.436 n.a Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-185 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 12) Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi secara kontinyu mempublikasikan buku publikasi “Kabupaten Sukabumi Dalam Angka” dan “Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi” sebagai bagian dari partisipasi pelaksanaan pembangunan daerah. Publikasi statistik tersebut digunakan sebagai landasan bagi perencanaan, monitoring, maupun evaluasi pembangunan Kabupaten Sukabumi oleh stakeholders terkait. Berdasarkan publikasi tersebut, BPS sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 konsisten selalu menerbitkan setiap tahunnya. Adapun data publikasi buku statistik di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.90. Tabel 2.90 Publikasi Buku Statistik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 201 9 2020 2021 2022 2023 Buku Kabupaten Sukabumi Dalam Angka ada ada Ada ada ada Buku PDRB Kabupaten Sukabumi ada ada Ada ada ada Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2024 13) Perpustakaan Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan referensi pendidikan baik formal maupun informal. Oleh karena itu, keberadaan perpustakaan di suatu daerah sangatlah penting. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan jumlah koleksi buku. a) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Status pengunjung perpustakaan di Kabupaten Sukabumi terdiri dari RK/Paud, SD. SMP, SMA, Mahasiswa, dan Umum. Data jumlah pengunjung perpustaakan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.91 dan Gambar 2.86. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-186 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.90 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Tahu n Status Pengunjung Total Pengunju ng TK/PAU D SD SM P SM A Mahasis wa Umu m Karyaw an Perpustaka an Keliling 2019 3.128 13.27 4 7.55 4 7.77 1 7.310 8.497 - 47.534 2020 773 2.352 1.67 8 1.83 8 2.225 2.238 - 11.104 2021 24 982 284 504 841 892 - 3.527 2022 2.291 6.250 1.77 3 2.83 7 3.503 4.136 1.368 22.158 2023 3.211 3.303 1.55 5 1.39 9 2.332 4.322 - 11.260 27.382 Rata-rata per tahun 22.341 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambar 2.89 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Berdasarkan data di atas, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Sukabumi cenderung fluktuatif. Total pengunjung tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 47.534 pengunjung. Sementara itu, total pengunjung terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 3.527 pengunjung. Rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun yaitu sebesar 22.341 pengunjung. Jumlah pengunjung terbanyak dari tahun 2019 sampai tahun 2023 merupakan siswa SD. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan perpustakaan tercatat hingga bulan maret oleh BPS, karena dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi jumlah kunjungan - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 TK/PAUD SD SMP SMA Mahasiswa Umum Karyawan Perpustakaan Keliling 2019 2020 2021 2022 2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-187 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 perpustakaan karena pengurangan aktivitas dan diberlakukannya belajar dari rumah. b) Jumlah Koleksi Buku Tersedianya berbagai jenis buku di perpustakaan dapat meningkatkan minat baca masyarakat. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Sukabumi terdiri dari berbagai macam jenis buku, seperti buku pengetahuan umum, komputer, filsafat, psikologi, agama, ilmu sosial, bahasa, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), teknologi, kesenian, arsitektur, olahraga, kesusastraan, sejarah biografi, referensi, serta majalah, dll. Jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.92 dan Gambar 2.90. Tabel 2.92 Jumlah Koleksi Buku di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Jenis Buku 2019 2020 2021 2022 2023 Umum, Komputer 5.955 2.455 2.237 2.235 2.282 Filsafat, Psikologi 5.550 2.613 2.616 2.663 2.666 Agama 5.517 8.733 8.642 8.812 8.595 Ilmu Sosial 5.679 10.396 10.274 10.504 10.299 Bahasa 4.947 2.042 1.988 2.038 2.004 IPA 5.073 3.522 3.452 3.454 3.508 Teknologi 5.703 9.858 9.677 9.745 9.732 Kesenian, Arsitektur, Olahraga 5.514 4.527 4.163 4.210 4.268 Kesusastraan 6.474 7.394 7.097 7.488 7.291 Sejarah Biografi 5.398 3.380 3.348 3.742 3.371 Majalah dll 0 0 1.725 1.790 1.110 Total 55.810 54.920 55.219 56.681 55.126 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-188 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 (diolah) Gambar 2.90 Jumlah Koleksi Buku Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Berdasarkan data di atas, pada tahun 2019 jenis buku dengan koleksi terbanyak adalah buku kesusastraan dengan jumlah masing-masing pertahun adalah 6.474 buku. Pada tahun 2023 jumlah buku terbanyak yaitu buku sosial dengan jumlah 10.299 eksemplar dan buku dengan jumlah paling sedikit yaitu majalah dll yaitu hanya sebanyak 1.110 eksemplar. 14) Keagamaan Agama yang dianut oleh penduduk kabupaten sukabumi yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Penduduk Kabupaten Sukabumi sebagian besar menganut agama islam, dimana pada tahun 2023 penduduk yang beragama islam sebanyak 2.764.772 jiwa, penduduk yang beragama kristen protestan sebanyak 6.094 jiwa, penduduk yang beragama katolik sebanyak 1.870 jiwa, penduduk yang beragama budha sebanyak 737 jiwa dan penduduk yang beragama hindu sebanyak 60 jiwa. Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan memberikan andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pengembangan kehidupan beragama maka pembangunan yang akan datang perlu kebijakan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Jumlah penganut agama di Kabupaten Sukabumi tahun dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.93. 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2019 2020 2021 2022 2023 Umum, Komputer Filsafat, Psikologi Agama Ilmu Sosial Bahasa IPA Teknologi Kesenian, Arsitektur, Olah raga Kesusastraan Sejarah Biografi Majalah dll Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-189 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.93 Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 (jiwa) Agama 2019 2020 2021 2022 2023 Islam 2.563. 583 2.388. 237 2.618. 381 2.724. 721 2.764. 772 Kristen Protestan 5.649 40.608 5.742 6.007 6.094 Katolik 1.855 6.806 1.842 1.875 1.870 Hindu 53 15 49 49 60 Budha 722 8,192 724 730 737 Konghucu - - - 11 12 Lainnya 28 24 24 9 9 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2024 2.4.3. Urusan Pilihan Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Besarnya potensi kewilayahan yang dimiliki Kabupaten Sukabumi menjadikan setiap fokus layanan pilihan memiliki integrasi yang cukup signifikan pada pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut fokus layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang. 1) Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor perekonomian yang memiliki potensi sangat tinggi di Kabupaten Sukabumi. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istirahat, budaya, dan petualangan. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat dari Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-190 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 perkembangan wistawan yang berkunjung, perkembangan jumlah hotel/penginapan dan perkembangan fasilitas akomodasi lainnya. a) Kunjungan Wisata Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai jenis objek wisata seperti wisata alam, buatan, maupun minat khusus. Data jumlah objek wisata berdasarkan jenisnya yang terdapat di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.94. Tabel 2.94 Jumlah Obyek Wisata Menurut Jenisnya di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Jenis Wisata 2019 2020 2021 2022 2023 Alam 47 47 83 96 115 Buatan 7 7 6 5 5 Minat Khusus 6 6 12 7 10 Total 60 60 101 108 130 Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, jenis wisata dengan jumlah terbanyak setiap tahunnya adalah jenis wisata alam. Jenis wisata alam ini didominasi oleh objek wisata pantai karena Kabupaten Sukabumi berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Objek wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi mampu mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara. Jumlah total kunjungan wisatawan di Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah total kunjungan wisatawan sebesar 3.962.028 pengunjung. Pada tahun 2021 kunjungan wisata ke Kabupaten Sukabumi menurun menjadi 604.142 pengunjung. Hal tersebut merupakan dampak dari penurunan aktivitas pariwisata akibat penyebaran Covid-19. Namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023. Data jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.95 dan Gambar 2.91 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-191 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.95 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Wisatawan 2019 2020 2021 2022 2023 Mancanegar a 130,960 2,226 277 536 - Menginap 99,055 1,640 277 536 556 Tidak Menginap 31,905 586 - - 3,432 Domestik 3,831,06 8 1,419,724 603,865 6,624,640 - Menginap 2,614,24 0 680,942 290,070 1,082,335 942,172 Tidak Menginap 1,216,82 8 738,782 313,796 5,542,305 3,421,847 Total 3,962,02 8 1,421,950 604,142 6,625,176 4,350,007 Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2024 Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.91 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Sukabumi tahun 2019- 2023 3.962.028 1.421.950 604.142 6.625.176 4.350.007 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 Pengunjung Pengunjung Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-192 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 b) PAD Sektor Pariwisata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 dan mengalami kenaikan di tahun 2023. Pada tahun 2019, PAD sektor pariwisata mencapai Rp643.903.000 dan menurun menjadi Rp816.670.000 pada tahun 2023. Capain PAD sektor pariwisata terbesar terjadi pada tahun 2023. Data capaian PAD sektor pariwisata di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.92. Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.92 Capaian PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 2) Pertanian Pertanian merupakan sektor yang menjadi unggulan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Potensi pertanian di Kabupaten Sukabumi sebagian besar pada komoditas tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pertanian dapat dilihat beberapa indikator seperti kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, produktivitas padi per hektar, produktivitas bahan pangan lainnya per hektar, serta rumah tangga usaha pertanian. 634.903.000 350.622.500 557.795.000 639.421.000 816.670.000 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000 900.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-193 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 a) Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Sukabumi, sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi. Data persentase kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.93. Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.93 Persentase Kontribusi Bidang Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Berdasarkan data di atas, kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi selama lima tahun terakhir cenderung memiliki tren yang fluktuatif, namun masih menjadi sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi yaitu di atas 22 persen. Pada tahun 2019, persentase kontribusi bidang pertanian sebesar 22,50 persen. Walaupun persentase kontribusi terhadap PDRB mengalami penurunan, nilai PDRB sektor pertanian mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Pertanian pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan dikarenakan dampak pandemi covid-19 dengan angka mencapai 22,30 persen, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 22,61 dan 22,69 persen. Tren perkembangan PDRB Sub Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.94. 22,50 22,96 22,30 22,61 22,69 21,80 22,00 22,20 22,40 22,60 22,80 23,00 23,20 2019 2020 2021 2022 2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-194 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.94 PDRB Sub Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 b) Produktivitas Padi per Hektar Analisis produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya di suatu wilayah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Data produktivitas padi sawah dan padi gogo per hektar di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.96. Tabel 2.96 Produktivitas Padi Sawah dan Padi Gogo per Hektar Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Produksi padi (ton) 802.369,00 817.787,00 758.114,00 727.159,76 647.302,74 Luas panen padi bersih (Ha) 136.500 141.814 135.331 124.092 113.191 Produktivitas padi (ton/Ha) 5,878 5,767 5,849 5,860 5,719 Produksi padi gogo (ton) 104.257 113.547 99.669 85.141,70 58.733,20 8.704,39 8.861,25 9.051,57 9.540,18 9.944,90 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 2019 2020 2021 2022 2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-195 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Luas panen padi gogo bersih (Ha) 28.670 31.208 27.153 22.495 15.487 Produktivitas padi gogo (ton/Ha) 3,636 3,702 3,671 3,785 3,792 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Berdasarkan data pada Tabel 2.96 produktivitas padi di Kabupaten Sukabumi cenderung fluktuatif hingga tahun 2023. Nilai produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai produktivitas sebesar 5,878 ton/Ha. Sementara itu, nilai produktivitas terendah terjadi pada tahun 2023 dengan nilai produktivitas sebesar 5,719 ton/ha. Selain padi sawah, terdapat padi yang ditanam pada area lahan kering yang disebut dengan padi gogo. Produktivitas padi gogo di Kabupaten Sukabumi cenderung fluktuatif setiap tahunnya namun penurunan maupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Nilai produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai produktivitas sebesar 3,792 ton/Ha. Sementara itu, nilai produktivitas terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai produktivitas sebesar 3,636 ton/ha. Nilai produktivitas tidak berbanding lurus dengan luasan panen padi gogo bersih. Data produktivitas padi dan padi gogo per hektar serta luas lahan sawah Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Gambar 2.95 dan Gambar 2.96. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-196 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambar 2.95 Produktivitas Padi dan Padi Gogo per Hektar Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, 2023 Gambar 2.96 Luas Lahan Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2022 c) Produktivitas Bahan Pangan Lainnya per Hektar Di samping komoditas padi dan ubi kayu, bahan pangan lain di Kabupaten Sukabumi yang potensial adalah jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi jalar, ubi kayu dan kacang hijau. Di antara bahan pangan tersebut, yang memiliki produktivitas terbesar adalah ubi kayu dan ubi jalar. Produktivitas kedelai dan 5,878 5,767 5,849 5,860 5,719 3,636 3,702 3,671 3,785 3,792 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 2019 2020 2021 2022 2023 Padi Padi Gogo 64.078,0 56.781,0 56.782,7 56.782,7 52.000,0 54.000,0 56.000,0 58.000,0 60.000,0 62.000,0 64.000,0 66.000,0 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-197 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 kacang hijau cenderung turun setiap tahunnya dengan besaran produktivitas kedelai berada pada kisaran 1,3 – 5,9 ton/Ha dan kacang hijau berada pada kisaran 0,5 – 1,3 ton/Ha. Kecamatan yang menjadi lokasi produksi kedelai diantaranya Kecamatan Tegalbuleud, Surade, Jampangtengah, Cibitung, Ciracap dan Ciemas. Produktivitas ubi jalar cenderung naik setiap tahunnya dengan produktivitas berada pada kisaran 15,5 – 17,5 ton/ha. Produktivitas jagung, kacang tanah dan ubi kayu yang cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Produktivitas kacang tanah berada pada kisaran 1,5 – 3 ton/ha. Produktivitas jagung berada pada kisaran 5,5 – 6 ton/ha dan produktivitas ubi kayu berada pada kisaran 23,5 - 24,5 ton/ha. Hal ini berbeda dengan komoditas kacang hijau yang memiliki produktivitas menurun yaitu berkisar antara 0,5 – 1,5 ton/ha. Data produktivitas bahan pangan lainnya per hektar di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.97. Tabel 2.97 Produktivitas Bahan Pangan Lainnya per Hektar Kabupaten Sukabumi sahun 2020-2023 Jenis Bahan Pangan Indikator 2020 2021 2022 2023 Jagung Produksi (ton) 175.864,00 109.542,00 43.804,75 40.842,04 Luas panen (Ha) 31.943,00 19.452,00 7.396,00 6.929,00 Produktivitas (ton/Ha) 5,55 5,64 5,92 5,89 Kedelai Produksi (ton) n.a 4.588,00 5.632,31 11.228,75 Luas panen (Ha) n.a 3.797,00 4.157,00 8.407,00 Produktivitas (ton/Ha) n.a 5,85 1,36 1,34 Ubi jalar Produksi (ton) 14.140,00 13.448,00 15.307,47 11.437,95 Luas panen (Ha) 911,00 852,00 955,00 658,00 Produktivitas (ton/Ha) 15,80 15,87 16,03 17,38 Kacang tanah Produksi (ton) 6.514,00 4.247,00 6.949,23 7.350,54 Luas panen (Ha) 2.471,00 2.591,00 4.785,00 2.559,00 Produktivitas (ton/Ha) 1,65 1,65 1,45 2,87 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-198 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Ubi kayu Produksi (ton) 119.117,00 172.721,00 199.417,88 122.020,39 Luas panen (Ha) 4.923,00 7.123,00 8.169,00 5.159,00 Produktivitas (ton/Ha) 24,20 24,25 24,41 23,65 Kacang hijau Produksi (ton) 833,00 138,00 38,60 n.a Luas panen (Ha) 428,00 109,00 73,00 n.a Produktivitas (ton/Ha) 1,23 1,28 0,53 n.a Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 d) Rumah Tangga Usaha Pertanian Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Sukabumi dalam 10 tahun terakhir terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 terdapat 291.754 rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Sukabumi. Jumlah tersebut menurun menjadi 280.570 rumah tangga pada tahun 2018, walaupun meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 645.817 rumah tangga. Fluktuasi jumlah rumah tangga pertanian tersebut menunjukkan masih banyak rumah tangga yang mata pencaharian dari sektor lain ke sektor pertanian. Ada beberapa hal yang menjadi faktor naiknya jumlah rumah tangga usaha pertanian diantara faktor utamanya adalah nilai tukar petani. Tren jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2013 – 2023 secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.97. Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2023 (diolah) 291.754 280.570 283.968 645.817 - 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2 0 1 3 2 0 1 8 2 0 2 0 2 0 2 3 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-199 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Gambar 2.97. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2023 3) Kehutanan Kawasan hutan merupakan kawasan penting dalam menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kehutanan dapat dilihat beberapa indikator seperti rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan dan luas lahan hutan rakyat. a) Rasio Luas Kawasan Lindung Terhadap Total Luas Kawasan Hutan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi ekologisnya, terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah dapat tetap berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Keberadaan hutan lindung ini harus dijaga agar luasannya tidak berkurang, sehingga tidak mengganggu fungsi ekologisnya. Data luas kawasan hutan KPH di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.98. Tabel 2.98 Luas Kawasan Hutan KPH di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2023 (Ha) Jenis Hutan 2020 2021 2022 2023 Lindung (Ha) 667,43 1.609,97 2.111,84 2.111,84 Produksi (Ha) 57.828,1 0 57.889,0 9 59.623,91 59.623,9 1 Jumlah total kawasan hutan 58.495,5 3 59.499,0 6 61.735,75 61.735,7 5 Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan (%) 1,14% 2,71% 3,42% 3,42% Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan nilainya cenderung naik tiap tahunnya. Pada tahun 2020, rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan sebesar 1,14% dan menjadi pada tahun 2023 sebesar 3,42%. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-200 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 b) Luas Lahan Hutan Rakyat Kehutanan memiliki peran secara ekonomi, sosial ekonomi, dan lingkungan. Hutan rakyat apabila dikelola secara benar dan dalam skala besar dapat menjadi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan kayu. Luas lahan hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan drastis dari tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu sebesar 69.406,83 ha menjadi seluas 22.270,09 ha dan meningkat kembali pada tahun 2015 sebesar 40.257,81. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, luas hutan rakyat meningkat kembali menjadi seluas 58.495,53 ha. Luasan hutan rakyat tersebut cenderung tetap dan tidak bertambah ataupun berkurang. Di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, luas hutan rakyat cenderung naik. Data luas hutan rakyat di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2013 hingga tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.99dan Gambar 2.98. Tabel 2.99 Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Sukabumi Tahun 2013-2023 (Ha) Tahun Luas Hutan Rakyat (Ha) 2013 69.406,83 2014 22.270,09 2015 40.257,81 2016 58.495,53 2017 58.495,53 2018 58.495,53 2019 58.495,53 2020 58.495,53 2021 59.499,06 2022 61.735,75 2023 61.735,75 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-201 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.98 Luas Kawasan Hutan KPH di Kabupaten Sukabumi tahun 2013-2023 (Ha) Kabupaten Sukabumi memiliki potensi pekebunan yang sangat besar dan beragam, yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah ini. Dengan luas wilayah yang mencakup berbagai jenis tanah subur dan kondisi iklim yang mendukung, Kabupaten Sukabumi dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas perkebunan utama di Provinsi Jawa Barat. Komoditas-komoditas unggulan seperti teh, kopi, cengkih, kelapa, dan karet telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Pekebunan teh, misalnya, telah lama menjadi salah satu andalan Kabupaten Sukabumi, dengan beberapa perkebunan bersejarah yang masih aktif hingga saat ini. Produk teh dari Sukabumi tidak hanya dikenal di pasar domestik, tetapi juga diekspor ke berbagai negara, menjadikannya salah satu komoditas perkebunan dengan nilai tambah yang tinggi. Demikian pula, perkebunan kopi di daerah ini juga menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, mengingat permintaan global terhadap kopi berkualitas tinggi terus meningkat. Selain itu, komoditas seperti cengkih dan kelapa, yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat setempat, menawarkan peluang untuk meningkatkan 69.406,83 22.270,09 40.257,81 58.495,53 58.495,53 58.495,53 58.495,53 58.495,53 59.499,06 61.735,75 61.735,75 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Luas Kawasan Hutan KPH Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-202 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 kesejahteraan petani melalui pengolahan produk yang lebih lanjut dan pengembangan pasar. Perkebunan karet, meskipun saat ini mungkin belum sepenuhnya optimal, memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas produksi. Memperhatikan potensi ini, pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Sukabumi perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, diversifikasi produk, serta penguatan rantai nilai dari hulu ke hilir. Hal ini akan memastikan bahwa potensi perkebunan dapat dioptimalkan, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani sangat penting dalam mewujudkan pengembangan perkebunan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di Kabupaten Sukabumi. Luas Area Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sukabumi (ha), disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.100 Luas Area Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Sukabumi (Ha), 2019–2022 Jenis Tanama n Indikat or 2019 2020 2021 2022 2023 Karet Luas 3 471.89 3 471.89 2 231.35 2 355.65 3 472.05 Produ ksi 1 209.29 1 272.76 1 450. 38 1 531.17 1 650.18 Kelapa Luas 4 261.51 4 261.51 9 920.11 9 892.00 12 025.70 Produ ksi 3 539.89 1 154.50 84 955.72 65 214.75 65 214.75 Kopi Luas 1 066.00 1 094.5 921.80 1 004.50 1 230.30 Produ ksi 124.50 185.29 320.53 327.78 365.30 Kakao Luas 380.30 380.30 380.30 380.30 380.30 Produ ksi 60.27 63.56 48.16 42.75 15.68 Teh Luas 8 326.38 8 326.38 3 047.59 3 025.60 8 329.43 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-203 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Produ ksi 9 195.52 2 822.29 2 910.45 2 889.45 2 902.82 Pala Luas - 2.277.4 1 315.55 1 345.75 2 468.20 Produ ksi - 387.02 394.66 403.73 412.59 Lada Luas - 89.5 84.50 82.50 88.50 Produ ksi 33.40 33.80 33.00 33.00 Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi, 2024 4) Energi dan Sumber Daya Mineral Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan energi dan sumber daya mineral dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rumah tangga pengguna listrik, rasio ketersediaan daya listrik, serta pertambangan tanpa izin. a) Jumlah Pelanggan Listrik Listrik merupakan energi yang dibutuhkan mendukung berbagai kegiatan manusia. Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga tahun 2023, jumlah rumah pelanggan listrik di Kabupaten Sukabumi cenderung naik. Data pelanggan listrik di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.101. Tabel 2.101 Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Rumah tangga pengguna listrik 864.621 894.676 931.562 959.908 986.203 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 b) Rasio Ketersediaan Daya Listrik Rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 adalah sebesar 0,96. Rasio tersebut menurun menjadi 0,91 di tahun 2021 dengan asumsi daya listrik yang terpasang tidak bertambah. Data rasio tersebut menunjukkan bahwa daya listrik yang terpasang saat ini belum mampu Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-204 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 memenuhi proyeksi jumlah kebutuhan listrik sehingga perlu dilakukan upaya agar kebutuhan daya listrik tercukupi. Data rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 dan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.102. Tabel 2.102 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kabupaten Sukabumi tahun 2020- 2023 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 Daya listrik terpasang (MVA) 1.057,21 1.057,21 1.205,50 1.248,93 Proyeksi jumlah kebutuhan (MVA) 1.100,50 1.162,80 n.a n.a Rasio ketersediaan daya listrik 0,96 0,91 n.a n.a Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2024 5) Perdagangan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah sarana perdagangan, serta luas lahan dan luas bangunan pasar. a) Jumlah Sarana Perdagangan Jenis sarana perdagangan di Kabupaten Sukabumi terdiri dari pasar, toko, kios, minimarket, mall, warung dan lainnya. Pada tahun 2020 hingga tahun 2023 jumlah sarana perdagangan mengalami fluktuasi. Sarana perdagangan tersebut didominasi oleh kios dengan jumlah 4.574 buah. Data jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.103 Tabel 2.103 Jenis Sarana Perdagangan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2023 Jenis Sarana Pedagangan 2020 2021 2022 2023 Pasar 12 12 12 n.a Toko n.a n.a 470 n.a Kios 4574 4574 5189 n.a Minimarket 63 403 408 430 Mall 3 3 3 n.a Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-205 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Warung dan lainnya n.a n.a n.a n.a Total 4652 4992 6082 430 Sumber: Kaputan Sukabumi Dalam Angka, 2024 b) Luas Lahan dan Luas Bangunan Pasar Kabupaten Sukabumi memiliki dua jenis pasar, yaitu pasar desa dan pasar kabupaten. Pasar desa memiliki luas lahan 86.624 m2 dan luas bangunan sebesar 15.126 m2, sedangkan pasar kabupaten memiliki luas lahan 132.968 m2 dan luas bangunan sebesar 22.940,5 m2. Di pasar kabupaten terdapat 3.433 outlet yang terdata di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Di Kabupaten Sukabumi tidak memiliki pasar induk, sehingga berbagai hasil pertanian yang dihasilkan di Kabupaten Sukabumi dipasarkan di pasar induk sekitar wilayah Kabupaten Sukabumi, seperti Pasar Induk TU di Kota Bogor dan Pasar Induk Caringin Bandung. Hal tersebut menyebabkan panjangnya rantai pasok produk pertanian di Kabupaten Sukabumi. Data luas lahan dan luas bangunan pasar di Kabupaten Sukabumi tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.104. Tabel 2.104 Luas Lahan dan Luas Bangunan Pasar di Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Jenis Pasar Luas (m2) Pasar Desa Luas Lahan 86.624 Luas Bangunan 15.126 Pasar Kabupaten Luas Lahan 132.968 Luas Bangunan 22.940,5 Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, 2023 6) Perindustrian Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan perindustrian dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah industri kecil menengah dan jumlah pelaku usaha mikro kecil. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-206 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 a) Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) Di Kabupaten Sukabumi, bidang-bidang IKM dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu sektor primer (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan), sektor sekunder (industri makanan, logam, kerajinan, elektronik, tekstil, klit, batu, kayu, kendaraan, genteng/bata), dan sektor tersier (perdagangan dan reparasi, jasa, dan lainnya). Jumlah IKM di Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 selalu mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 19.148 IKM menjadi 22.220 IKM. Sedangkan di tahun 2023 menurun menjadi 21.526 IKM. Data jumlah IKM berdasarkan bidang usaha di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.105. Tabel 2.105 Jumlah IKM Berdasarkan Bidang Usaha di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Bidang Usaha 2019 2020 2021 2022 2023 Agro 9.873 10.822 10.678 10.979 10.678 Non-Agro 9.275 10.259 10.848 11.241 10.848 Total 19.148 21.081 21.526 22.220 21.526 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 b) Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) Persentase jumlah pelaku usaha mikro kecil (PUMK) di Kabupaten Sukabumi meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 209.526 PUMK. Jumlah tersebut merupakan jumlah PUMK tertinggi dalam rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2023. Sektor tersier memiliki persentase jumlah PUMK sebesar 41 persen, sedangkan sektor sekunder memiliki persentase jumlah PUMK sebesar 45 persen. Sektor primer memiliki persentase jumlah PUMK sebesar 14 persen dan merupakan sektor dengan persentase jumlah PUMK terkecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Data jumlah PUMK dan Persentase Jumlah PUMK Berdasarkan Sektor di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.106 dan Gambar 2.99. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-207 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.106 Jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Tahun Jumlah 2019 25.904 2020 105.520 2021 201.462 2022 207.862 2023 209.526 Sumber : Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukabumi, 2024 Sumber : Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sukabumi, 2024 (diolah) Gambar 2.99 Persentase Jumlah PUMK Berdasarkan Sektor di Kabupaten Sukabumi tahun 2023 7) Transmigrasi Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan transmigrasi dapat dari beberapa indikator seperti jumlah transmigran yang ditempatkan di UPT lokal kabupaten sukabumi dan jumlah transmigran yang ditempatkan di UPT luar pulau jawa. a) Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Lokal Kabupaten Sukabumi Sektor Primer 14% Sektor Sekunder 45% Sektor Tersier 41% Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-208 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Jumlah transmigran yang ditempatkan di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Lokal pada tahun 2019 adalah sebanyak 4.849 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 3.611 jiwa Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dan 1.238 jiwa transmigran eksodan. Jumlah transmigran mengalami penurunan menjadi 3.254 jiwa pada tahun 2023, yang terdiri dari 3.195 jiwa TPS dan 59 jiwa eksodan. Data jumlah transmigran asal Kabupaten Sukabumi yang ditempatkan di UPT lokal di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.107. Tabel 2.107 Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Lokal Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 (jiwa) Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 TPS 3.611 3.842 3.484 3.450 3.195 Eksodan 1.238 n.a n.a n.a 59 Total transmigran 4.849 3.842 3.484 3.450 3.254 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 b) Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Luar Pulau Jawa Selain ditempatkan di UPT lokal di Kabupaten Sukabumi, transmigran asal Kabupaten Sukabumi ada yang ditempatkan di UPT diluar Pulau Jawa. Data jumlah transmigran asal Kabupaten Sukabumi yang ditempatkan di UPT diluar Pulau Jawa pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.108 Tabel 2.108 Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di UPT Luar Pulau Jawa Tahun 2023 Indikator UPT Tanjung Cina, Pasangkayu, Sulawesi Barat KK Jiwa Realisasi 2 8 Target 5 - Persentase realisasi terhadap target (%) 40,00% - Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, jumlah total transmigran asal Kabupaten Sukabumi yang ditempatkan di UPT diluar Pulau Jawa pada tahun 2023 sebanyak 2 KK atau 8 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-209 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 jiwa. Jumlah realisasi transmigran yang ditempatkan di UPT di luar Pulau Jawa tersebut belum sesuai dengan jumlah yang telah ditargetkan, sehingga persentasenya hanya 40 persen 8) Kelautan dan Perikanan Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi gambaran umum kondisi daerah terkait dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu jumlah produksi dan nilai produksi ikan. Kabupaten Sukabumi memiliki satu pelabuhan perikanan tipe B yaitu PPN Pelabuhanratu. Data jumlah produksi dan nilai produksi ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi dari tahun 2013 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.109. Tabel 2.100 Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhanratu tahun 2013-2023 Tahun Produksi (Kg) Nilai Produksi (Rp) 2013 7.929.076 213.439.504.947 2014 10.357.023 288.233.337.400 2015 9.122.320 225.823.087.000 2016 3.839.057 106.224.971.000 2017 3.471.290 79.824.295.000 2018 3.968.197 75.083.594.000 2019 5.414.240 111.363.857.750 2020 5.003.950 110.449.972.184 2021 5.111.000 97.771.691.000 2022 4.179.149 75.733.440.500 2023 7.131.573 143.010.092.500 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Berdasarkan data di atas, jumlah produksi perikanan di Kabupaten Sukabumi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2013, produksi ikan mencapai 7.929.076 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 213.439.504.947. Pada tahun 2023 jumlah produksi sebanyak 7.131.573 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 143.010.092.500. Jumlah produksi dan nilai produksi tertinggi pada tahun 2014 yang mencapai 10.357.023 kg dengan nilai produksi sebesar Rp.288.233.337.400. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-210 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Fluktuasi produksi ikan yang di daratkan di PPN Palabuhanratu dari tahun 2013 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.100. Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 (diolah) Gambar 2.100 Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di PPN Pelabuhanratu tahun 2013-2023 9) Peternakan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan peternakan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti produksi daging menurut jenis ternak, dan produksi telur unggas dan susu sapi. a) Produksi Daging Menurut Jenis Ternak Produksi daging di Kabupaten Sukabumi berasal dari 11 jenis ternak, yaitu kerbau, domba, kambing, kelinci, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, puyuh, itik, manila, dan ayam ras bibit. Jumlah produksi daging yang dihasilkan dari masing-masing jenis ternak setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Dari tahun 2021 hingga tahun 2023, produksi daging terbesar dari jenis ternak ayam ras pedaging yang produksi setiap tahunnya mencapai hampir 50 juta kg. Data produksi daging menurut jenis ternak di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.110. Tabel 2.110 Produksi Daging Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sukabumi tahun 2021-2023 (kg) Jenis Ternak Tahun 7.929.076 10.357.023 9.122.320 3.839.057 3.471.290 3.968.197 5.414.240 5.003.950 5.111.000 4.179.149 7.131.573 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-211 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 2021 2022 2023 Kerbau 94.095 3.445 80.635 Sapi potong 1.881.543 1.987.454 1.995.780 Domba 1.844.333 1.616.400 1.589.591 Kambing 27.828 321.599 366.449 Ayam buras 970.526 1.009.176 1.189.138 Ayam ras pedaging 42.257.490 49.228.663 49.210.500 Ayam ras petelur 1.766.564 1.844.380 1.862.824 Puyuh 7.896 16.963 17.609 Itik 64.510 18.183 18.365 Manila 72.882 14.698 14.846 Ayam Ras Bibit 1.624.604 1.630.518 1.597.908 Total 50.614.292 57.693.501 57.945.668 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 b) Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga tahun 2023 produksi telur di Kabupaten Sukabumi cenderung menurun. Produksi telur terbesar bersumber dari ayam ras petelur yang mencapai 40.906.561 kg pada tahun 2021. Sementara itu, produksi susu cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Produksi susu di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 mencapai 7.224.000 liter. Data produksi telur unggas dan susu di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.111. Tabel 2.111 Jumlah, Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Produksi Telur Unggas (kg) Jenis ternak Tahun 2021 2022 2023 Ayam ras petelur 40.906.561 36.168.752 35.445.282 Ayam Buras 740.209 3.458.216 4.080.844 Itik 225.717 167.571 159.878 Manila - 113.014 111.911 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-212 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Puyuh 440.377 144.986 149.425 Produksi Susu Sapi (liter) Jenis ternak Tahun 2021 2022 2023 Sapi perah 7.329.398 7.066.701 7.224.000 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta sektor industri dan jasa di Kabupaten Sukabumi merupakan langkah strategis yang mendesak untuk mencapai transformasi menyeluruh dalam aspek sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan menuju tahun 2045. Optimalisasi potensi yang ada dalam sektor- sektor tersebut akan menghasilkan dampak signifikan, baik dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, maupun peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks sosial, peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, sinergi antara sektor-sektor tersebut dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga tercipta kohesi sosial yang kuat. Secara ekonomi, diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, peternakan, dan perikanan, serta penguatan sektor industri dan jasa, akan membentuk struktur ekonomi yang lebih tangguh, adaptif, dan kompetitif. Ini akan menjadi pendorong utama bagi Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mampu bersaing di tingkat regional dan nasional. Dalam aspek tata kelola, implementasi kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada prinsip-prinsip good governance akan memastikan keberhasilan program-program pengembangan sektor-sektor tersebut. Pendekatan yang responsif dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial, sambil memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkah pembangunan. Selain itu, dari perspektif lingkungan, pengembangan sektor-sektor ini harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan, dengan penerapan teknologi ramah Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-213 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 lingkungan dan praktik pengelolaan yang bertanggung jawab. Hal ini akan memastikan bahwa Kabupaten Sukabumi dapat melindungi dan melestarikan sumber daya alamnya, sambil memanfaatkan potensinya secara optimal untuk kesejahteraan jangka panjang. Dengan demikian berdasarkan identifikasi, pengembangan sektor-sektor ini pada tahun 2045 harus diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang mandiri, berdaya saing tinggi, inklusif, dan berkelanjutan sehingga upaya ini menjadi fondasi penting bagi transformasi daerah. 2.4.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 1) Perencanaan Pembangunan Tahapan pembangunan diawali dengan adanya proses penyusunan dokumen perencanan pembangunan. Salah satu indikator yang dapat mengetahui gambaran umum kondisi daerah terkait dengan perencanaan pembangunan yaitu tersedianya dokumen perencanaan yang baik dan lengkap. Dokumen rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pembangunan secara periodik. Data ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.112 Tabel 2.112 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Indikator 2018 2019 2020 2021 2023 Dokumen RTRW Ada Ada Ada Ada Ada Dokumen RPJPD Ada Ada Ada Ada Ada Dokumen RPJMD Ada Ada Ada Ada Ada Dokumen RKPD Ada Ada Ada Ada Ada Dokumen Renstra Ada Ada Ada Ada Ada Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-214 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi, 2024 Berdasarkan data di atas, dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi :
2. 1.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menekankan tentang pentingnya arahan kebijakan dan strategi dalam pemanfatan ruang wilayah yang dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan jangka panjang daerah. RTRW tersebut berlaku selama 20 tahun. RTRW periode 2023-2043 ditetapkan melalui peraturan daerah Kabupaten Sukabumi nomor 22 tahun 2012.
3. 2.Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) menekankan tentang pentingnya penggunaan perencanaan strategis berbasis skenario (scenario planning), keterlibatan stakeholders yang relevan dan kompeten, terutama lembaga penelitian untuk merumuskan skenario perkembangan faktor-faktor eksternal pendorong pembangunan daerah (sosial, politik, ekonomi, teknologi, lingkungan hidup) dan implikasinya pada pembangunan daerah selama 20 tahun.
4. 3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menekankan tentang pentingnya menerjemahkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilengkapi dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun.
5. 4.Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) menekankan tentang pentingnya setiap PD memiliki tolak ukur kinerja pelayanan yang jelas berdasarkan tupoksi dan dapat memberikan gambaran secara cepat kepada masyarakat tentang status kinerja pelayanan PD dan rencana pencapaian program PD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6. 5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menekankan tentang pentingnya penyusunan perencanaan berdasarkan kerangka penyelenggaraan fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan daerah; perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang realistis dan konsisten dengan visi, misi Kepala Daerah, dan RPJMD; memastikan bahwa sumber daya dan dana Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-215 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 daerah diarahkan untuk menangani isu pembangunan daerah yang prioritas dan mendesak selama satu tahun. 2) Keuangan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti opini BPK terhadap laporan keuangan dan perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. a) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 selalu mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). Opini WTP tersebut adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Hasil opini BPK tersebut menunjukkan bahwa auditor meyakini bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan jika ada kesalahan, kesalahan tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan. Data opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2015 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.113. Tabel 2.113 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Sukabumi tahun 2015-2022 Tahun Hasil Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan 2015 Wajar Tanpa Pengecualian 2016 Wajar Tanpa Pengecualian 2017 Wajar Tanpa Pengecualian 2018 Wajar Tanpa Pengecualian 2019 Wajar Tanpa Pengecualian 2020 Wajar Tanpa Pengecualian 2021 Wajar Tanpa Pengecualian Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-216 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tahun Hasil Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan 2022 Wajar Tanpa Pengecualian Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan, 2023 b) Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan untuk membentuk modal dengan cara membeli, mengadakan, atau membangun aset yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contoh belanja modal adalah pembelian tanah, peralatan mesin, pembangunan gedung, bangunan, jalan, irigasi, pembelian aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja transfer adalah bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Data perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja daerah. Perbandingan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.114. Tabel 2.114 Perbandingan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Indikator Satuan 2023*) Total Belanja Operasi Rp 3.284.710 Total Belanja Modal Rp 505.693 Total Belanja Tidak Terduga Rp 17.766 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-217 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Total Belanja Transfer Rp 686.433 Total belanja daerah Rp 4.494.602 Persentase total belanja operasi terhadap total belanja % 73,08% Persentase total belanja modal terhadap total belanja % 11,25% Persentase total belanja tidak terduga terhadap total belanja % 0,40% Persentase total belanja transfer terhadap total belanja % 15,27% *) APBD Perubahan Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2024 c) Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Tingkat kemandirian fiskal daerah merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan, atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Proporsi PAD Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.115, dan tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilhat pada Gambar 2.101 Tabel 2.115 Proporsi komponen pendapatan daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Jenis Penerimaan Proporsi Terhadap Pendapatan Daerah (%) 2019 2020 2021 2022 2023*) Proporsi Pendapatan Asli Daerah 15,25 16,83 16,17 16,12 15,75 Proporsi Dana Perimbangan 60,69 54,43 76,53 82,43 83,18 Penerimaan Lainnya yang Sah 24,06 28,74 7,30 1,45 1,07 Total 100 100 100 100 100 Sumber : Laporan keuangan daerah Kabupaten Sukabumi/BPKAD, 2024 (diolah) Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-218 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 termasuk kedalam kategori tingkat kemandirian sangat rendah. Hal ini tentu tidak lepas dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Hal tersebut menujukkan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk menopang pendanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi masih kurang. Gambar 2.101 Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Sumber: PMK Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (DJPb) 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti rata-rata lama pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, serta jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan. a) Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pegawai yang lebih terampil, produktif dan bertanggung jawab dalam bekerja. Data rata-rata lama pegawai mendapatkan 0,150 0,168 0,162 1,746 1,582 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2019 2020 2021 2022 2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-219 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.102. Sumber : BKPSDM Kab.Sukabumi, 2024 Gambar 2.102 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 Berdasarkan data di atas, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 981 jam. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan terendah yaitu pada tahun 2020 sampai 2021 sebesar 0 jam. Semakin tinggi rata- rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai. b) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase ASN yang mengikuti diklat formal cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Persentase tertinggi ASN yang mengikuti diklat formal yaitu sebesar 17,60 persen pada tahun 2022. Persentase terendah ASN yang mengikuti diklat formal terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,20 persen. Semakin tinggi persentase ASN yang mengikuti diklat formal maka semakin baik untuk peningkatan kinerja ASN tersebut. Data persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.116. 284,27 0 0 981 45 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2019 2020 2021 2022 2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-220 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.116 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal 260 0 0 1.709 2.477 Jumlah total ASN 11.825 10.918 10.389 9.712 11.976 Persentase ASN yang mengikuti diklat formal (%) 2,20% 0,00% 0,00% 17,597% 4,83% Sumber : BKPSDM Kab.Sukabumi, 2024 c) Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural cenderung fluktuatif. Persentase tertinggi pejabat ASN mengikuti diklat struktural yaitu pada tahun 2022 sebesar 5,531 persen. Persentase terendah pejabat ASN mengikuti diklat struktural yaitu pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 0 persen. Semakin banyak pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural maka semakin baik untuk peningkatan kinerja pejabat ASN sesuai jabatan yang dimilikinya. Data persentase pejabat asn yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.117 dan Gambar 2.102. Tabel 2.117 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural 51 0 0 51 93 Jumlah total jabatan 1.403 1.349 1.244 922 1.199 Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural 3,64 0 0 5,531 12,89 Sumber : BKPSDM Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-221 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: BKPSDM Kabupaten Sukabumi, 2024 Gambar 2.103 Persentase ASN Diklat Formal dan Pejabat ASN Diklat Struktural di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 d) Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintahan Jumlah jabatan pimpinan tinggi di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah jabatan pimpinan tinggi sebanyak 41 jabatan. Disamping itu, jumlah jabatan administrasi juga mengalami fluktuasi. Pemangku jabatan fungsional tertentu, jumlahya lebih banyak dibandingkan jabatan lainnya. Jumlah tertinggi pemangku jabatan fungsional tertentu yaitu pada tahun 2022 sebanyak 10.106 jabatan sedangkan jumlah terendah yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebanyak 7.035 jabatan. Data jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.118 dan Gambar 2.104. 260 0 0 1.709 2.477 51 0 0 51 93 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 2019 2020 2021 2022 2023 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-222 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.118 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah jabatan pimpinan tinggi 41 41 1.203 31 39 Jumlah jabatan administrasi 263 264 2.680 252 214 Jumlah pemangku jabatan fungsional 7.597 7.035 7.035 10.106 9.492 Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Sumber : Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, 2024 Gambar 2.103 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Sukabumi tahun 2019-2023 41 41 1.203 31 39 7.597 7.035 7.035 10.106 9.492 263 264 2.680 252 214 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2019 2020 2021 2022 2023 Jabatan Pimpinan Tinggi Pemangku Jabatan Fungsional Jabatan Administrasi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-223 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 2.5. EVALUASI HASIL RPJPD 2005-2025 Agar penyajian seluruh tabel, realisasi dimutakhirkan sampai dengan tahun 2023 dan menggunakan time series yang sama serta tabel yang masih kosong agar diisi sebagai informasi capaian kinerja Kabupaten Sukabumi Dalam dokumen RPJPD ini harus terlihat aspek transformasi baik sosial, ekonomi, maupun aspek tata kelola, dan juga aspek lingkungan serta perlu di identifikasi wujudnya pada tahun 2045. Terkait evaluasi terhadap capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi pada RPJPD agar dilengkapi dengan narasi/kesimpulan yang pada akhirnya evaluasi tersebut memberikan rekomendasi dalam penyusunan bab selanjutnya terkait dengan isu strategis, visi, dan lain-lai 2.5.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan Indikator Makro dalam RPJPD Kabupaten Sukabumi menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Indikator makro pembangunan yang dimaksud meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Ketimpangan Pendapatan. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (Impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Tabel 2.119. Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 N o. Indikator Kinerja Makro Capaian Kinerja Awal Periode Perencana an (2005) Capaian pada Tahun berjalan Pertumbuh an/ Penurunan (%) 1 Indeks Pembangunan Manusia (poin)* 68,70 69,71 1,47 2 Angka Kemiskinan (%) 16,57 7,01 -57,69 3 Angka Pengangguran (%) 10,85 7,32 -32,53 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-224 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 4 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,35 5,17 18,85 5 Ketimpangan Pendapatan 0,31 0,355 14,52 6 PDRB per kapita (dalam ribuan rupiah) 4.963,13 29.373,86 491,84 Sumber:
7. 1.BPS Kabupaten Sukabumi
8. 2.BPS Jawa Barat Keterangan : * Tahun 2010 ada perubahan perhitungan IPM Capaian indikator makro Kabupaten Sukabumi dari tahun 2005 sd 2023 rata- rata mengalami peningkatan kecuali untuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun penjelasan masing-masing indikator makro tersebut diuraikan sebagai berikut: 2.2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia IPM merupakan indeks komposit yang menggabungkan tiga komponen essensial kualitas hidup yaitu kesehatan melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH), pengetahuan melalui gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan ekonomi melalui indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan (PPP). Oleh karena itu, IPM sering dijadikan sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Pada Tahun 2023, IPM Kabupaten Sukabumi mencapai 69,71 persen. Angka ini meningkat 1,47 poin dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 68,70 poin. Dan capaian IPM tahun 2023 telah melampaui target RPJMD dan RKPD Tahun 2023 sebesar 69,71 poin. secara umum IPM Kabupaten Sukabumi senantiasa berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama jangka waktu 2005 sampai dengan 2022 (Gambar 2.101). Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-225 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Badan Pusat Statistsik Jawa Barat, 2024 Gambar 2.105. Perbandingan IPM Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan Target Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2023 (poin) IPM Kabupaten Sukabumi didukung oleh semua dimensi penyusunnya yaitu Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH) dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Purchasing Power Parity)
a.Harapan Lama Sekolah Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya waktu sekolah yang dirasakan oleh anak pada umur tertentu, digunakan untuk mengidentifkasi kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang pendidikan. Pada tahun 2022 angka harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Sukabumi sebesar 12,25 tahun. Angka ini meningkat sebesar 2,17 tahun dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 10,08 tahun. Pada tahun 2022 HLS Kabupaten Sukabumi belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2022 yaitu 12,38 tahun. secara umum HLS Kabupaten Sukabumi senantiasa berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama jangka waktu 2010 sampai dengan 2022 (Gambar 2.102). Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-226 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2022 Gambar 2.106. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2022
b.Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini menjadi acuan utama untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Upaya-upaya pembangunan pendidikan yang direpresentasikan dalam program dan kegiatan pada Urusan Pendidikan. Pada Tahun 2022 RLS Kabupaten Sukabumi mencapai 7,11 tahun, meningkat 0,89 tahun dari tahun 2005 yang sebesar 6,22 tahun. Pada tahun 2022 RLS Kabupaten Sukabumi belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2022 yaitu 7,32 tahun. Secara umum RLS Kabupaten Sukabumi senantiasa berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama jangka waktu 2005 sampai dengan 2022 (Gambar 2.103). 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jawa Barat 10,69 10,91 11,24 11,81 12,08 12,15 12,30 12,42 12,45 12,48 12,50 12,61 12,62 Kab. Sukabumi 10,08 10,10 10,73 11,80 12,12 10,08 10,10 10,73 11,80 12,12 12,13 12,18 12,19 12,20 12,22 12,23 12,24 12,25 Nasional 11,29 11,44 11,68 12,1 12,39 12,55 12,72 12,85 12,91 12,95 12,98 13,08 13,1 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 Jawa Barat Kab. Sukabumi Nasional Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-227 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2022 Gambar 2.107. Trend Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2016 – 2022
c.Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Pada Tahun 2022 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sukabumi mencapai 7,54 tahun, meningkat 5,84 tahun dari tahun 2005 yang sebesar 65,70 tahun. Pada tahun 2022 AHH Kabupaten Sukabumi telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2022 yaitu 71,26 tahun. Secara umum AHH Kabupaten Sukabumi senantiasa berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama jangka waktu 2005 sampai dengan 2022 (Gambar 2.104). 7,35 7,50 7,50 7,50 7,72 7,40 7,46 7,52 7,58 7,71 7,86 7,95 8,14 8,15 8,37 8,55 8,61 8,78 6,22 6,30 6,39 6,39 6,54 5,82 6,07 6,32 6,32 6,36 6,51 6,74 6,79 6,80 7,02 7,07 7,10 7,11 7,30 7,40 7,47 7,52 7,72 7,46 7,52 7,59 7,61 7,73 7,84 7,95 8,1 8,17 8,34 8,48 8,54 8,69 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jawa Barat Kab. Sukabumi Nasional Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-228 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023 Gambar 2.184. Trend Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukabumi dan Jawa Barat Tahun 2016 – 2022
d.Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Purchasing Power Parity) Pengeluaran per kapita disesuaikan atau Purchasing Power Parity (PPP) merupakan indikator ekonomi yang dapat menggambarkan standar hidup layak penduduk. PPP dijadikan sebagai besaran daya beli masyarakat di suatu daerah, upaya pembangunan di sektor ekonomi, pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar kualitas kehidupan masyarakat lebih baik. Pada tahun 2022 daya beli masyarakat Kabupaten Sukabumi sebesar Rp9,21 juta per kapita per tahun, meningkat 8,59 juta per kapita per tahun dari tahun 2005 yang sebesar 0,62 juta per kapita per tahun. Secara umum daya beli masyarakat Kabupaten Sukabumi senantiasa berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama jangka waktu 2010 sampai dengan 2022 (Gambar 2.105). 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jawa Barat 67,23 67,40 67,60 67,80 68,00 71,29 71,56 71,82 72,09 72,23 72,41 72,44 72,47 72,66 72,85 73,04 73,23 73,52 Kab. Sukabumi 65,70 65,80 66,12 66,43 66,74 69,47 69,55 69,63 69,70 69,73 70,03 70,14 70,26 70,49 70,73 70,97 71,21 71,54 Nasional 68,08 68,47 68,7 69 69,21 69,81 70,01 70,2 70,4 70,59 70,78 70,9 71,06 71,2 71,34 71,47 71,57 71,85 64,00 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 71,00 72,00 73,00 74,00 Jawa Barat Kab. Sukabumi Nasional Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-229 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023 Gambar 2.109. Trend Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Dan Target Sukabumi Tahun 2016-2022 (Ribu Rupiah) Daya beli Kabupaten Sukabumi masih berada di bawah rata-rata daya beli Jawa Barat, dimana pada tahun 2016 daya beli masyarakat Jawa Barat berada pada level Rp10,04 juta per kapita per tahun dan meningkat menjadi Rp10,93 juta per kapita per tahun pada tahun 2022. PPP Kabupaten Sukabumi berada di atas target yang diharapkan dari RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 2.2.1.2. Angka Kemiskinan Menurut BPS penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan yang ditetapkan, atau ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 sebesar 7,34 persen atau sebanyak 186,3 ribu jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2005, maka angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 turun signifikan dari 16,57 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 364,9 ribu jiwa. Capaian angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 belum mencapai target di RPJMD dan RKPD Tahun 2022 sebesar 6,91 persen. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jawa Barat 620 621 624 627 629 9.17 9.24 9.32 9.42 9.44 9.77 10.0 10.2 10.7 11.1 10.8 10.9 11.2 Kab. Sukabumi 620 621 622 626 626 7.65 7.68 7.70 7.80 7.82 7.84 8.07 8.26 8.61 8.97 8.82 8.85 9.21 Nasional 620 621 624 628 631 9.43 9.64 9.81 9.85 9.90 10.1 10.4 10.6 11.0 11.2 11.0 11.1 11.4 - 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Jawa Barat Kab. Sukabumi Nasional Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-230 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Trend angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 berada di bawah rata-rata angka kemiskinan Nasional dan di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat. Namun pada range tahun 2010 sampai dengan 2022 angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi berada di bawah rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2022 Gambar 2.110. Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Sukabumi Dengan Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2005-2022 (%) 2.2.1.3. Angka Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, TPT didapatkan dari perbandingan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dikalikan dengan 100 persen. Tingkat pengangguran terbuka digunakan untuk mengidentifikasi besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap kedalam pasar kerja suatu daerah. Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukabumi turun menjadi 7,77 persen pada Agustus 2022 dari 10,85 persen pada tahun 2007. Angka ini berada pada target TPT pada dokumen RPJMD maupun RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 yang berkisar 9-11 persen. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jawa Barat 13,06 14,49 13,55 12,74 11,58 11,27 10,57 9,89 9,61 9,18 9,53 8,95 8,71 7,45 6,91 7,88 8,40 8,06 Kab. Sukabumi 16,57 17,66 15,98 13,26 11,78 10,65 10,28 9,78 9,24 8,81 8,96 8,13 8,04 6,76 6,22 7,09 7,70 7,34 Nasional 15,97 17,75 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,66 11,47 11,25 11,22 10,86 10,64 9,82 9,41 9,78 10,14 9,54 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 Jawa Barat Kab. Sukabumi Nasional Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-231 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, TPT Kabupaten Sukabumi berada di atas rata-rata Jawa Barat, namun masih dibawah rata-rata Nasional. Dan pada tahun 2011 sampai dengan 2015 kondisi TPT Kabupaten Sukabumi mengalami fluktuatif, dan secara umum berada diatas rata-rata Jawa Barat dan Nasional. Dan di tahun 2016 sampai dengan 2022, TPT Kabupaten Sukabumi berada di atas rata-rata Jawa Barat, namun masih dibawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2020 baik TPT Nasional, Jawa Barat maupun Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dan pada tahun 2021 dan 2022 baik TPT Nasioanl, Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi menurun. Hal tersebut menunjukkan lapangan kerja mulai membaik meskipun belum sepenuhnya pulih (Gambar 2.107). Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023 Gambar 2.111. Perbandingan TPT Kabupaten Sukabumi Dengan Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2005-2022 (%) 2.2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Salah satu titik tolak pembangunan suatu daerah yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan sebuah pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-232 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sukabumi Tahun 2022 mencapai 5,12 persen, mengalami percepatan dibanding tahun 2005 sebesar 4,35 persen. Namun pada Tahun 2022 terdapat perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diginifikan baik di level nasional, provinsi maupun Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Sukabumi mengalami kontraksi hingga minus 0,91 persen, Jawa Barat minus 2,52 persen dan Nasional berada di minus 2,07 persen. Hal tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang mulai menyebar secara nasional dan di daerah pada triwulan I tahun 2020. Dan Perekonomian Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,66 persen (yoy) dari tahun sebelumnya, atau tercapai 3,74 persen. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sebesar 3,74 persen (yoy) dan nasional sebesar 3,69 persen (yoy). Dan pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 persen (yoy) dari tahun sebelumnya, atau tercapai 5,12 persen. Hal ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik terus bergerak cepat di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang berlangsung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi juga hampir terjadi di seluruh sektor lapangan usaha selama Tahun 2022. di Kabupaten Sukabumi tercatat tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tertinggi, yaitu Penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pertumbuhan sebesar 10,10 persen. Capaian tersebut lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,01 persen. Hal ini didorong oleh berlanjutnya peningkatan mobilitas masyarakat dan naiknya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Diikuti jasa perusahaan dengan pertumbuhan 9,51 persen, kemudian real estate dengan laju pertumbuhan sebesar 8,28 persen. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-233 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2022 Gambar 2.112. Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional tahun 2005-2022 2.2.1.5. Ketimpangan Pendapatan (Indek Gini) Ketimpangan pendapatan antar penduduk Kabupaten Sukabumi diukur menggunakan rasio gini. Pada tahun 2022, rasio gini Kabupaten Sukabumi berada di 0,309 poin. Angka tersebut turun 0,001 poin dibandingkan pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,310 poin. Penurunan rasio gini tersebut disebabkan oleh penurunan angka penduduk miskin di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022. Angka ini melebihi target RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026, ditargetkan berada pada rentang 0,358-0,338 poin. Ketimpangan pendapatan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2008 sd tahun 2022 mengalami trend fluktuatif. Namun kondisi tersebut berada di atas rata-rata ketercapaian provinsi Jawa Barat maupun Nasional (Gambar 2.109). 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* ) 2022* *) Jawa Barat 5,60 6,02 6,48 6,21 4,19 6,20 6,50 6,50 6,33 5,09 5,05 5,66 5,33 5,65 5,02 -2,52 3,74 5,45 Kab Sukabumi 4,35 4,12 3,98 3,90 3,65 4,02 4,42 6,38 5,51 5,98 4,91 5,85 5,75 5,81 5,64 -0,91 3,74 5,12 Nasional 5,37 5,19 5,67 5,74 4,77 6,14 6,16 6,16 5,74 5,21 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07 3,7 5,31 (3,00) (2,00) (1,00) - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Jawa Barat Kab Sukabumi Nasional Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-234 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2023 Gambar 2.113. Trend Perbandingan Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2008 sd 2022. 2.2.1.6. PDRB Per Kapita PDRB per kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2022, berdasarkan harga berlaku, PDRB per-kapita Kabupaten Sukabumi mencapai 27,17 juta rupiah dalam setahun, mengalami peningkatan sebesar Rp22,20 juta dari tahun 2005 yang tercatat sebesar Rp4,96 juta. Secara umum PDRB per kapita Kabupaten Sukabumi pada rentang tahun 2005 sd 2022 berada di bawah rata-rata PDRB per kapita Jawa Barat dan Nasional (Gambar 2.110). 0,350 0,360 0,360 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410 0,413 0,403 0,407 0,402 0,403 0,412 0,417 0,310 0,260 0,250 0,300 0,350 0,300 0,320 0,360 0,329 0,334 0,329 0,347 0,334 0,343 0,309 0,368 0,367 0,378 0,410 0,410 0,413 0,406 0,408 0,397 0,393 0,389 0,382 0,381 0,384 0,384 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Jawa Barat Sukabumi Nasional Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-235 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Gambar 2.1114. Trend Perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2005 sd 2022 (Rp. Juta). 2.2.2. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Pelaksanaan RPJPD Pada Akhir Periode RPJPD Visi pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah: “Dengan Iman dan Taqwa, Kabupaten Sukabumi Maju, Adil dan Sejahtera Tahun 2025” Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut dicapai melalui 4 (empat) misi yaitu: Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, sehat, cerdas dan produktif Misi Kedua : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Tangguh berorientasi Perekonomian Perdesaan dan Berwawasan Lingkungan Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Misi Keempat : Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi pada periode RPJPD Tahun 2005-2025, diharapkan agar: (1) Masyarakat Kabupaten Sukabumi sehat, cerdas dan produktif; (2) Meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 10,97 23,25 25,27 27,77 30,11 32,65 34,89 37,22 40,27 43,31 43,24 45,19 49,04 4,96 5,66 6,15 6,67 7,02 12,13 13,19 14,18 15,97 17,55 19,28 21,04 22,83 25,04 26,97 24,84 25,62 27,17 12,62 14,90 17,37 21,37 23,86 28,78 32,34 35,34 38,63 42,43 45,12 47,94 51,89 55,99 59,32 57,29 62,26 71,03 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Jawa Barat Kab Sukabumi Nasional Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-236 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 berorientasi perekonomian perdesaan dan berwawasan lingkungan; dan (3) Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan.
1. 1.Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi Sehat, Cerdas dan Produktif Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi pada periode RPJPD Tahun 2005-2025, diharapkan agar Masyarakat Kabupaten Sukabumi sehat, cerdas dan produktif berdasarkan keimanan dan ketaqwaan, hal ini ditunjukkan dengan:

(1)meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan pendidikan keagamaan melalui: (1) peningkatan akses layanan dan kualitas pendidikan; (2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan akses layanan kesehatan yang mudah; (3) tertanggulanginya kemiskinan berbasis wilayah; dan (4) menurunnya tingkat pengangguran. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukabumi sehat, cerdas dan produktif berdasarkan keimanan dan ketaqwaan, yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada akhir periode 2022 menurun 1,06 poin dibandingkan pada awal tahun perencanaan tahun 2005 menjadi 67,64 poin. hal tersebut disebabkan pada tahun 2010 adanya perkembangan metodologi perhitungan IPM dengan metode baru, dan tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempuranaan metodologi (IPM Metode Baru). Berikut realisasi dimensi dasar IPM pada awal tahun tahun dan diakhir tahun RPJPD: 1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dari 6,22 tahun pada 2005 menjadi 7,11 tahun pada 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 0,89 tahun. 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) dari 10,08 tahun pada 2005 menjadi 12,25 tahun pada 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 2,17 tahun. 3) Angka Harapan Hidup (AHH) dari 65,70 tahun pada 2005 menjadi 71,54 tahun pada 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 5,84 tahun. 4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) dari Rp7,66 juta pada 2010 menjadi Rp9,21 juta pada 2022 atau mengalami peningkatan sebesar Rp1,55 juta. Pencapaian peningkatan akses dan kualitas pendidikan ditunjukkan melalui angka partisipasi kasar SD/MI dan angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs. APK SD/MI menurun sebesar 8,75 Poin, dimana pada tahun 2006 APK Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-237 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 SD/MI sebesar 107,76 poin menjadi 99,01 poin pada tahun 2022. sedangkan APK SMP/MTs mengalami peningkatan sebesar 7,54 poin, dimana pada tahun 2006 sebesar 88,11 poin menjadi 95,73 poin pada tahun 2022. Pencapaian meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi yang ditunjukkan melalui: (1) Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan 5,84 persen dari 65,70 tahun pada 2005 menjadi 71,54 tahun pada 2022; (2) Angka Kematian Ibu (AKI) menurun 44,51 per 100.000 KH dari 121,6 per 100.000 KH pada 2015 menjadi 77,09 per 100.000 KH pada 2022; dan (3) Angka Kematian Bayi (AKB) menurun 20,53 per 1000 KH dari 23,98 per 1000 KH pada tahun 2015 menjadi 3,45 per 1000 KH pada tahun 2022. Pencapaian tertanggulanginya kemiskinan di Kabupaten Sukabumi yang ditunjukkan melalui Angka Kemiskinan menurun sebesar 9,23 persen dari 16,57 persen pada tahun 2005 menjadi 7,34 persen pada tahun 2022. Hal ini didukung dari menurunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,08 persen dari 10,85 persen pada tahun 2007 menjadi 7,77 persen pada tahun 2022.

2.Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berorientasi Perekonomian Perdesaan Dan Berwawasan Lingkungan Meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh berorientasi perekonomian perdesaan dan berwawasan lingkungan. Hal ini ditunjukkan melalui menumbuhkembangkan perekonomian daerah yang bertumpu pada sektor unggulan (agrobisnis, pariwisata dan industri) berkelanjutan dan perekonomian rakyat. Indikasi meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh ditunjukkan melalui Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mengalami peningkatan 0,77 persen dari 4,35 persen pada tahun 2005 menjadi 5,12 persen di tahun 2022.
3.Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah dengan membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli dan profesional, terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-238 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Hal tersebut ditunjukkan melalui: (1) Indeks Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan sebesar 1,89 poin, dari 61,11 poin pada tahun 2021, menjadi 63 poin pada tahun 2022; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat yang mengalami peningkatan sebesar 9,64 poin, dari 77 poin pada tahun 2015, menjadi 86,64 poin pada Tahun 2022; (3) Indeks Profesionalitas ASN yang mengalami peningkatan sebesar 15,12 poin, dari 51,01 poin pada tahun 2021, menjadi 66,13 poin pada tahun 2022; (4) Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, selama tahun 2007-2013 mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada Tahun 2014-2022 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); dan (5) Nilai akuntabilitas kinerja daerah, yang mengalami peningkatan sebesar 5,67 poin, dari 60,28 poin pada tahun 2017, menjadi 65,95 poin pada Tahun 2022.
4.Mewujudkan Pembangunan Wilayah Yang Berkeadilan Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan ditunjukan dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah dan konektivitas dalam rangka menunjang akselerasi pertumbuhan wilayah. Dalam rangka menunjang akselerasi pertumbuhan wilayah ditunjukkan melalui: (1) tingkat kemantapan jalan kabupaten yang mengalami peningkatan sebesar 45,4 persen, dari 28,83 persen pada tahun 2006, menjadi 74,23 persen di tahun 2022; (2) tingkat kondisi jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten mengalami peningkatan sebesar 37,82 persen dari 23,23 persen di tahun 2006 menjadi 61,05 persen di tahun 2022: serta (3) cakupan pelayanan air minum mengalami peningkatan sebesar 51,68 persen, dari 35 persen pada tahun 2006 menjadi 86,68 persen di tahun 2022. Evaluasi Pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.220 berikut: Tabel 2.220. Evaluasi Pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Sukabumi Periode Perencanaan RPJPD Tahun 2005 sd 2025 Arah Kebijakan Pada periode ini diharapkan masyarakat Kabupaten Sukabumi sehat, cerdas dan produktif berdasarkan keimanan dan ketaqwaan, hal ini ditunjukkan dengan:

(1)meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-239 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 pendidikan dan pendidikan keagamaan melalui peningkatan akses layanan dan kualitas pendidikan; (2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan akses layanan kesehatan yang mudah; (3) tertanggulanginya kemiskinan berbasis wilayah; dan (4) menurunnya tingkat pengangguran. Dari aspek ekonomi, diharapkan meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh berorientasi perekonomian perdesaan dan berwawasan lingkungan, hal ini ditunjukkan dengan menumbuhkembangkan perekonomian daerah yang bertumpu pada sektor unggulan (agrobisnis, pariwisata dan industri) berkelanjutan dan perekonomian rakyat Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah dengan membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli dan profesional, terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani. Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan ditunjukan dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah dan konektivitas dalam rangka menunjang akselerasi pertumbuhan wilayah. Uraian Pencapaian Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sukabumi sehat, cerdas dan produktif berdasarkan keimanan dan ketaqwaan, yang ditunjukkan dengana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada akhir periode 2022 menurun 1,06 poin dibandingkan pada awal tahun perencanaan tahun 2005 menjadi 67,64 poin. hal tersebut disebabkan pada tahun 2010 adanya perkembangan metodologi perhitungan IPM dengan metode baru, dan tahun 2011 dan 2014 dilakukan penyempuranaan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-240 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 metodologi (IPM Metode Baru). Berikut realisasi dimensi dasar IPM: 1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dari 6,22 tahun pada 2005 menjadi 7,11 tahun pada 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 0,89 tahun. 2) Harapan Lama Sekolah (HLS) dari 10,08 tahun pada 2005 menjadi 12,25 tahun pada 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 2,17 tahun. 3) Angka Harapan Hidup (AHH) dari 65,70 tahun pada 2005 menjadi 71,54 tahun pada 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 5,84 tahun. 4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (PPP) dari Rp7,66 juta pada 2010 menjadi Rp9,21 juta pada 2022 atau mengalami peningkatan sebesar Rp1,55 juta. Pencapaian peningkatan akses dan kualitas pendidikan ditunjukkan melalui angka partisipasi kasar SD/MI dan angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs. APK SD/MI menurun sebesar 8,75 Poin, dimana pada tahun 2006 APK SD/MI sebesar 107,76 poin menjadi 99,01 poin pada tahun 2022. sedangkan APK SMP/MTs mengalami peningkatan sebesar 7,54 poin, dimana pada tahun 2006 sebesar 88,11 poin menjadi 95,73 poin pada tahun 2022. Pencapaian meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sukabumi yang ditunjukkan melalui Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan 5,84 persen dari 65,70 tahun pada 2005 menjadi 71,54 tahun pada 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 5,84 tahun. Pencapaian tertanggulanginya kemiskinan di Kabupaten Sukabumi yang ditunjukkan melalui Angka Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-241 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Kemiskinan menurun sebesar 9,23 persen dari 16,57 persen pada tahun 2005 menjadi 7,34 persen pada tahun

2022.Hal ini didukung dari menurunnya tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,08 persen dari 10,85 persen pada tahun 2007 menjadi 7,77 persen pada tahun 2022. Meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh berorientasi perekonomian perdesaan dan berwawasan lingkungan, hal ini ditunjukkan melalui menumbuhkembangkan perekonomian daerah yang bertumpu pada sektor unggulan (agrobisnis, pariwisata dan industri) berkelanjutan dan perekonomian rakyat. Indikasi meningkatnya perekonomian daerah yang tangguh ditunjukkan melalui Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang mengalami peningkatan 0,77 persen dari 4,35 persen pada tahun 2005 menjadi 5,12 persen di tahun 2022. Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik ditunjukkan melalui: (1) Indeks Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan sebesar 1,89 poin, dari 61,11 poin pada tahun 2021, menjadi 63 poin pada tahun 2022; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat yang mengalami peningkatan sebesar 9,64 poin, dari 77 poin pada tahun 2015, menjadi 86,64 poin pada Tahun 2022; (3) Indeks Profesionalitas ASN yang mengalami peningkatan sebesar 15,12 poin, dari 51,01 poin pada tahun 2021, menjadi 66,13 poin pada tahun 2022; (4) Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, selama tahun 2007-2013 mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada Tahun 2014-2022 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-242 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 (WTP); dan (5) Nilai akuntabilitas kinerja daerah, yang mengalami peningkatan sebesar 5,67 poin, dari 60,28 poin pada tahun 2017, menjadi 65,95 poin pada Tahun 2022.. Optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah dan konektivitas dalam rangka menunjang akselerasi pertumbuhan wilayah ditunjukkan melalui: (1) tingkat kemantapan jalan kabupaten yang mengalami peningkatan sebesar 45,4 persen, dari 28,83 persen pada tahun 2006, menjadi 74,23 persen di tahun 2022; (2) tingkat kondisi jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten mengalami peningkatan sebesar 37,82 persen dari 23,23 persen di tahun 2006 menjadi 61,05 persen di tahun 2022: serta (3) cakupan pelayanan air minum mengalami peningkatan sebesar 51,68 persen, dari 35 persen pada tahun 2006 menjadi 86,68 persen di tahun 2022. 2.5.2. TREN DEMOGRAFI 2.5.2.1. Proyeksi Penduduk 2025-2045 Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya. Proyeksi penduduk merupakan penghitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu dari komponen-komponen laju pertumbuhan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-243 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Pembentukan asumsi untuk ketiga komponen tersebut dilakukan menggunakan data-data yang menggambarkan tren di masa lampau, faktor-faktor yang memengaruhi, dan hubungannya satu sama lain. Penerapan asumsi yang digunakan akan menentukan hasil proyeksi jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Sejauh ini, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menghasilkan proyeksi penduduk Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Selain itu, proyeksi penduduk juga telah disusun berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 1985, 1995, 2005, dan 2015. Data SP atau SUPAS terbaru digunakan untuk memutakhirkan proyeksi penduduk sebelumnya. Proyeksi penduduk yang terakhir dibuat adalah proyeksi penduduk berdasarkan hasil SUPAS 2015 yang mencakup periode 2015–2025. Dengan tersedianya data hasil SP2020, maka penyusunan proyeksi penduduk terbaru dapat dilakukan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025– 2029, termasuk kebutuhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Provinsi Jawa Barat diperlukan data proyeksi penduduk terbaru. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan proyeksi penduduk hingga tahun 2035 dengan memanfaatkan data terbaru. Hasil SP2020 digunakan sebagai data dasar penghitungan proyeksi penduduk 2020-2035. Untuk keperluan proyeksi, dilakukan pergeseran penduduk dasar hasil SP2020 (September) ke pertengahan tahun 2020. Publikasi ini menampilkan hasil proyeksi penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk periode tahun 2020-2035. Proyeksi penduduk dilakukan menggunakan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik. Proyeksi penduduk dengan pendekatan deterministik disajikan menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan kabupaten/kota. Selain itu, disajikan pula informasi pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil proyeksi. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kementerian Kesehatan, serta para pakar kependudukan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-244 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 bekerja sama menyusun asumsi dalam perhitungan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk dibuat dengan metode komponen kohort berdasarkan asumsi kecenderungan fertilitas, mortalitas, serta migrasi (migrasi internasional, migrasi internal antarprovinsi dan migrasi internal antarkabupaten/kota) yang paling mungkin terjadi selama periode 30 (tiga puluh) tahun yang akan datang. Proyeksi penduduk Kabupaten Sukabumi merujuk pada perhitungan proyeksi penduduk Provinsi Jawa Barat. Proyeksi penduduk Jawa Barat dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahap pertama, dilakukan penghitungan proyeksi penduduk nasional. Selanjutnya, dihitung proyeksi penduduk per provinsi. Adapun hasil proyeksi penduduk nasional digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi proyeksi pada level provinsi. Dengan demikian, total penduduk seluruh provinsi akan konsisten dengan proyeksi penduduk nasional yang digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi. Setelah itu, dihitung proyeksi penduduk per kabupaten/kota. Hasil proyeksi penduduk provinsi digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi proyeksi pada level kabupaten/kota. Sehingga, total penduduk seluruh kabupaten/kota dalam suatu provinsi akan konsisten dengan proyeksi penduduk provinsi yang digunakan sebagai acuan dalam tahapan iterasi. Penduduk dasar yang digunakan dalam proyeksi penduduk 2020–2045 adalah penduduk pertengahan tahun hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Mengingat pentingnya akurasi data penduduk dasar, dilakukan assessment terhadap komposisi penduduk dasar menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Dengan mempertimbangkan struktur piramida penduduk hasil SP2020 yang mengindikasikan terjadinya age heaping, maka dilakukan perapihan umur dengan teknik Arriaga agar kesalahan pelaporan umur tidak berlanjut sepanjang periode proyeksi. Hasil proyeksi sangat ditentukan oleh asumsi yang digunakan. Oleh karena itu, penetapan asumsi merupakan kunci penghitungan proyeksi penduduk. Secara umum, asumsi mengenai kecenderungan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu. Namun, informasi ini belum dapat ditentukan sebagai dasar proyeksi, masih diperlukan pandangan pakar demografi dan pemangku kebijakan sehubungan dengan kebijakan di masa datang. Masukan dari Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-245 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 pertemuan tersebut menjadi pedoman tim teknis BPS dalam menentukan asumsi yang dipakai dalam penghitungan proyeksi. Selanjutnya, tim teknis BPS melakukan penghitungan proyeksi penduduk dengan menggunakan program Rural Urban Projection (RUP). Angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi di masa mendatang tidak dapat diprediksi, maka diperlukan beberapa kemungkinan perubahan yang akan terjadi pada setiap asumsi. Dalam melakukan proyeksi penduduk, digunakan asumsi fertilitas, asumsi mortalitas dan migrasi. Data yang diperlukan untuk memproyeksikan angka fertilitas adalah data tahun dasar proyeksi, nilai batas TFR, perkiraan tahun dasar tingkat provinsi dan proyeksi TFR untuk tahun dasar berikutnya dari ekstrapolasi TFR. Proyeksi TFR dalam kaitannya dengan proyeksi angka TFR untuk semua kabupaten/kota mengikuti proyeksi angka TFR di level provinsi. Untuk setiap tahun yang diproyeksikan, perubahan relatif dalam komplemen TFR pada setiap kabupaten/kota sama dengan provinsi. Data yang diperlukan untuk memperkirakan angka mortalitas adalah data tahun dasar proyeksi, limit untuk setiap jenis kelamin, estimasi tahun dasar tingkat provinsi dan estimasi atau proyeksi menurut jenis kelamin dari ekstrapolasi e(0). Untuk setiap jenis kelamin, proyeksi e(0) terkait dengan proyeksi angka e(0) untuk semua wilayah kabupaten/kota mengikuti proyeksi angka e(0) provinsi. Untuk setiap tahun yang diproyeksikan, perubahan relatif pada jenis kelamin tertentu sebagai komplemen e(0) untuk setiap kabupaten/kota sama dengan untuk provinsi. Tabel 1.221. Parameter Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-246 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.222. Proyeksi Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Gambar 2.115. Struktur Proyeksi Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2025- 2045 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-247 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 2.5.2.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Publik 1) Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Sukabumi Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukabumi, jumlah rumah tahun 2021 sebanyak 787.138 unit dengan jumlah penduduk sebesar 2.761.476 jiwa, sedangkan jumlah Kepala Keluarga (KK) tahun 2021 sebesar 926.670 KK. Berdasarkan data tersebut, rasio kebutuhan rumah terhadap jumlah KK di Kabupaten Sukabumi sebesar 0,85%. Selanjutnya berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah rumah di Kabupaten Sukabumi sebanyak 802.241 unit dengan jumlah KK sebesar 940.404 KK dan rasio jumlah rumah terhadap jumlah KK berada pada 0,85%. Berdasarkan analisa tersebut, pada tahun 2025-2029 proyeksi kebutuhan rumah menjadi 846.328 unit rumah dengan rasio sebesar 0,86%. Berdasarkan kondisi tersebut, dengan asumsi business as usual masih terdapat backlog rumah sebesar 137.336 unit rumah pada periodisasi pertama RPJPD Kabupaten Sukabumi. Begitupun hal ini akan terjadi pada periodisasi selanjutnya. Maka diperlukan upaya luar biasa dari pemerintah maupun swasta ataupun pihak lainnya dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan berkelanjutan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program yang terukur dan tepat sasaran. 2.6. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH 2.6.1. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Perspektif Nasional Pusat-pusat pertúmbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang pembangunan Indonesia sebagai negara Nusantara dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. Kawasan pusat pertumbuhan yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan nilai tambah, serta perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau dan biru_ Pengembangan pusatpusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi: (i) sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi; (ii) kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; (iii) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata; (iv) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-248 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar. Dalam tahap pernbangunan, diarahkan pada: (i) pembangunan sentra produsi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan Kawasan dengan hinterland, serta manajemen rantai—nilai dan rantai pasok; (ii) rcepatan pembangunan infrastruktur dalam dancluar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN an non-APBN; (iii) penyediaan SDM yang rkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia saha; dan (iv) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Jawa Barat bagian selatan diakselerasi melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, dimana didalamnya Kabupaten Sukabumi menjadi prioritas untuk pembangunan proyek di Jawa Barat Bagian Selatan. Disatu sisi, Kabupaten Sukabumi juga memiliki kawasan Geopark dengan status Unesco Global Geopark yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu Ciletuh Palabuhanratu Unesco Global Geopark sebagai salah satu kawasan berbasis konservasi dengan keragaman warisan geologi, biodiverdity dan cultural diversity sebagai salah satu kawasan dengan status internasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan wilayah terutama dari sisi sektor pariwisata berkelas dunia di Indonesia. 2.6.2. Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Perspektif Provinsi Jawa Barat Pusat pertumbuhan wilayah merujuk pada daerah atau lokasi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pusat pertumbuhan wilayah biasanya memiliki berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan, seperti investasi, infrastruktur, akses ke pasar, sumber daya manusia, dan sebagainya. Pusat pertumbuhan wilayah dapat berupa kota besar, kawasan perkotaan, ibu kota kecamatan, maupun kawasan fungsional tertentu. Tujuan dari pengembangan pusat pertumbuhan wilayah adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-249 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Wilayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi atas 27 kabupaten/kota memiliki berbagai pusat pertumbuhan, baik yang tumbuh secara organik maupun didorong untuk tumbuh melalui intervensi kebijakan. Dalam hal ini pusat pertumbuhan dapat dipandang sebagai suatu simpul (node) wilayah yang menjadi pusat kegiatan, maupun kawasan aglomerasi yang memiliki keterkaitan fungsi. Berikut ini akan diuraikan beberapa kebijakan pengembangan kewilayahan Provinsi Jawa Barat baik dalam perspektif pusat maupun dalam perspektif provinsi. 2.6.3. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Perspektif Nasional Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif nasional merepresentasikan upaya pemerintah pusat untuk memajukan dan mengembangkan wilayah-wilayah di Indonesia secara merata dan berkelanjutan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang seimbang di seluruh wilayah NKRI, sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil. Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif nasional dalam hal ini direpresentasikan melalui arahan Draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Adapun terkait pusat-pusat permukiman yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat melalui RTRWN yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) telah diuraikan pada subbab sebelumnya karena telah diakomodasi dalam RTRWP. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-250 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 2.223. Arah Kebijakan Prioritas RPJPN 2025-2045 Sumber : Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 Kabupaten Sukabumi termasuk dalam kebijakan prioritas nasional pada pengembangan Kawasan REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan. Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (REBANA) dan Jawa Barat bagian Selatan dinaungi oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam Perpres ini dinyatakan bahwa Percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Adapun percepatan pembangunan di Kawasan Jawa Barat bagian Selatan meliputi: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan. Arah pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan langkah-langkah strategis, terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdayasaing tinggi secara terarah, fokus, terukur, dan tepat melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Rencana pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-251 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 berlokasi di 6 (enam) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Isu - isu strategis di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan antara lain infrastruktur, agribisnis dan agroindustri, industri kelautan, dan pariwisata terpadu. Ketimpangan wilayah dan pemerataan pembangunan dengan wilayah lainnya juga menjadi isu strategis di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Keenam kabupaten di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan merupakan titik pengembangan yang akan dikembangkan di Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dengan penjelasan sebagai berikut:
1.Kabupaten Pangandaran diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan;
2.Kabupaten Ciamis diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis;
3.Kabupaten Tasikmalaya diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan perikanan;
4.Kabupaten Garut diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan;
5.Kabupaten Cianjur diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis kegiatan agribisnis dan perikanan; dan
6.Kabupaten Sukabumi diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kegiatan perikanan. Kawasan pengembangan pada kabupaten-kabupaten tersebut didukung dengan pembangunan serta pengembangan infrastruktur yang mendukung masing-masing program di setiap wilayah, baik dari pengembangan infrastruktur dasar, perhubungan, jalan, sumber daya air, serta infrastruktur lainnya. 2.6.4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Prespektif Provinsi Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif provinsi adalah strategi dan rencana yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya di wilayah provinsi. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah provinsi. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-252 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif provinsi dalam hal ini merujuk pada Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-
2042.Dalam hal ini kebijakan pengembangan kewilayahan dalam RTRWP diterjemahkan melalui rencana struktur ruang pusat-pusat permukiman, arah kebijakan dan strategi pengembangan Wilayah Pengembangan (WP), serta rencana Kawasan Staregis Provinsi. 2.7.4.1. Pusat-Pusat Permukiman Provinsi Dalam rencana struktur ruang RTRWP, direncanakan pusat-pusat permukiman yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai strategis mulai dari skala nasional, wilayah, dan lokal. Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui penatapan:

a.Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang memiliki peran sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
b.Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang memiliki peran pusat koleksi dan distribusi skala nasional; dan
c.Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang memiliki wilayah pelayanan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa kecamatan Kabupaten Sukabumi dalam hal ini Palabuhanratu termasuk Pusat Kegiatan wilayah (PKW) dan Daerah Kabupaten Sukabumi meliputi Cibadak, Cicurug, Sagaranten, dan Jampangkulon termasuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-253 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Gambar 2.112. Peta Rencana Pusat Permukiman Provinsi Jawa Barat 2.6.4.2. Wilayah Pengembangan (WP) Provinsi Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045 yaitu pembangunan berbasis kewilayahan, dimana dalam hal ini mengacu pada terminologi Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042. Mengacu pada RTRWP, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi habis ke dalam 6 (enam) WP yang terdiri dari WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakunig, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya. WP Sukabumi dan sekitarnya mencakup lingkup wilayah penjabaran dari kawasan andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur. Tema pengembangannya adalah Mendorong perkembangan koridor Sukabumi Cianjur dan PKW Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-254 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Sumber: : Perda Jawa Barat No.9 Tahun 2022 Gambar 2.117. Tema Pengembangan WP di Provinsi Jawa Barat 2.6.4.3. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi. Sesuai dengan Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021, KSP merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Hasil evaluasi KSP di Provinsi Jawa Barat ditetapkan 5 (lima) KSP dari 24 KSP sebelumnya, maka rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jawa Barat dalam revisi RTRWP Jawa Barat Tahun 2022-2042 terdiri dari beberapa sudut kepentingan. Adapun susut kepentingan dimaksud adalah Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bandung Utara; dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kawasan Strategis Provinsi Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-255 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 (KSP) Sukabumi bagian Selatan dan sekitarnya, KSP Aerocity-Kertajati, KSP Patimban, KSP Mundu-Losari. Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sukabumi bagian Selatan dan sekitarnya adalah mengembangkan pusat kegiatan ekonomi baru berbasis perikanan dan pariwisata dengan tetap mempertahankan Kawasan lindung geologi. Arah Pengembangan terdiri dari : o Pengembangan pusat kegiatan ekonomi yang berbasis perikanan tangkap berupa pengembangan minapolitan, peningkatan teknologi sarana perikanan tangkap dan pengembangan pelabuhan perikanan; o Pengembangan Kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam; o Penataan dan pengembangan Kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp); o Mempertahankan keberadaan Kawasan Lindung geologi; o Pengembangan infrastruktur penghubung ke Kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang; o Menjaga kelestarian lingkungan pantai berupa pengendalian sempadan pantai, penanganan rawan tsunami, pengendalian Pemanfaatan Ruang di pesisir; dan o Menerapkan mitigasi bencana 2.7.5. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah RTRW Kabupaten Sukabumi tahun 2023-2043 Arah kebijakan pembangunan wilayah mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi yang dirumuskan secara komprehensif memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, potensi sektoral, potensi investasi, dan struktur permukiman yang sudah terbentuk secara eksisting maupun proyeksi dalam jangka waktu 20 tahun. Amanat keterkaitan rencana pembangunan daerah dengan rencana tata ruang menekankan perlunya integrasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara khusus disebutkan bahwa rencana pembangunan mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-256 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. RTRW mengarahkan lokasi dan menjadi dasar menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sukabumi. Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Sukabumi dilaksanakan dengan koordinasi yang mantap dan sistematis serta memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan, maka dari itu perlu ditetapkan prioritas penataan ruang Kabupaten Sukabumi untuk pencapaian tujuan dan sasaran penataan ruang Kabupaten Sukabumi. Secara substantif, prioritas penataan ruang tersebut diharapkan selain dapat menjawab sasaran penataan ruang Kabupaten Sukabumi, juga mampu menjawab isu utama penataan ruang yang meliputi aspek sosial- ekonomi, lingkungan, kewilayahan, dan kelembagaan. 2.7.5.1 Kebijakan Penataan Ruang Tujuan penataan ruang Kabupaten Sukabumi yaitu mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata dan industri berwawasan lingkungan menuju kabupaten yang religious, maju dan sejahtera. Penjabaran kebijakan dan strategi, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang adalah sebagai berikut. Aman • Kebijakan dan Strategi
1. 1.Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkaun pelayanannya. Dilakukan dengan strategi mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip- prinsip pengelolaan DAS dan mitigasi bencana.
2. 2.Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Dilakukan dengan strategi mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan. • Arahan Pemanfaatan Ruang
3. 1.Pengembangan sistem mitigasi bencana dan pengelolaan Kawasan Rawan Bencana (KRB)
4. 2.Program inventarisasi data spasial dan penetapan jaringan evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-257 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
5. 3.Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan yang ada • Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. 1.Pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi kawasan pertahanan dan keamanan
7. 2.Kegiatan budi daya dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana Nyaman • Kebijakan dan Strategi
8. 1.Kebijakan peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan. Dilakukan dengan strategi mengembangkan infrastruktur dasar kawasan perdesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi.
9. 2.Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industry bertumpu pada potensi sumber daya local. Dilakukan dengan strategi menata kawasan peruntukan industry, membangun dan mengembangkan kawasan industri, dan membatasi pertumbuhan industry besar di luar kawasan industry. • Arahan Pemanfaatan Ruang
10. 1.Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di PPL
11. 2.Pengendalian perkembangan industri besar di luar kawasan peruntukan industri
12. 3.Pengembangan kawasan peruntukkan industry
13. 4.Program perencanaan dan pembangunan industri • Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
14. 1.Pelarangan kegiatan pembangunan industri baru di luar Kawasan Peruntukan Industri (KPI) untuk skala menengah dan besar di sepanjang jalur arteri primer
15. 2.Penyediaan fasilitas dan infrastruktur peningkaan kegiatan perdesaan Efisien • Kebijakan dan Strategi
16. 1.Kebijakan peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan. Dilakukan dengan strategi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-258 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
17. 2.Kebijakan pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan. Dilakukan dengan strategi meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran • Arahan Pemanfaatan Ruang
18. 1.Pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan seperti pelabuhan perikanan, sentra kegiatan perikanan tangkap, dan sentra kegiatan perikanan budidaya
19. 2.Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif • Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
20. 1.Menstabilkan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
21. 2.Pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tidak melebihi potensi lestari Produktif • Kebijakan dan Strategi
22. 1.Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya. Dilakukan dengan strategi mengembangkan PKW, PKL, PPL, dan PPL sesuai dengan fungsi dan perannya
23. 2.Kebijakan pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan. Dilakukan dengan strategi mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan • Arahan Pemanfaatan Ruang
24. 1.Pengembangan fasilitas bisnis pariwisata berskala internasional
25. 2.Program pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan
26. 3.Pengembangan kawasan agrobisnis purabaya • Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada PKW diperbolehkan kegiatan perkotaan berskala provinsi, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar daerah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta Berkelanjutan • Kebijakan dan Strategi
27. 1.Kebijakan pengendalian dan pelestarian kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-259 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 buatan, dan pengurangan risiko bencana. Dilakukan dengan strategi menjaga kawasan lindung dari kegiatan budi daya serta mempertahankan luasannya
28. 2.Kebijakan pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan. Dilakukan dengan strategi melakukan percepatan penetapan kawasan LP2B pada kawasan tanaman pangan • Arahan Pemanfaatan Ruang
29. 1.Perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya
30. 2.Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) • Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
31. 1.Tidak diperbolehkan memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan dan satwa dalam dan dari kawasan lindung
32. 2.Tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah dan merusak fungsi KP2B yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan Berdaya saing • Kebijakan dan Strategi
33. 1.Kebijakan pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Dilakukan dengan strategi mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara pelestarian lingkungan dan penelitian
34. 2.Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industry bertumpu pada potensi sumber daya local. Dilakukan dengan strategi meningkatkan kemitraan antar-industri • Arahan Pemanfaatan Ruang
35. 1.Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten
36. 2.Pengembangan kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark
37. 3.Program pengelolaan sistem informasi industri nasional • Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
38. 1.Wajib menggunakan tata busana adat daerah pada petugas jasa pariwisata sesuai dengan jenis jasa yang disediakan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-260 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
39. 2.Pemanfaatan ruang kegiatan industry harus sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitarnya Kebijakan pengembangan wilayah memberi acuan fokus pengembangan dan arahan pengembangan secara kewilayahan sesuai karakteristik, potensi pengembangan (kebijakan nasional dan infrastruktur strategis eksisting), serta daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan. Kebijakan pengembangan wilayah ditujukan untuk meminimalisasi ketimpangan, meningkatkan konektivitas wilayah, dan pengembangan potensi serta komoditas unggulan daerah. Ketimpangan wilayah di Kabupaten Sukabumi cenderung terjadi antara kecamatan-kecamatan di wilayah utara, dengan kecamatan- kecamatan di bagian selatan. Kondisi ini secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh perbedaan ketersediaan infrastruktur di kedua wilayah. Ketersediaan infrastuktur Kabupaten Sukabumi wilayah selatan masih rendah, yang menyebabkan rendahnya tingkat konektivitas kawasan selatan Kabupaten Sukabumi baik antar kecamatan, maupun askes antar kabupaten. Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan akses konektivitas wilayah selatan Kabupaten Sukabumi menyebabkan kurang optimalnya pengembangan potensi dan komoditas unggulan daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Hal tersebut menyebabkan pengembangan dan pertumbuhan wilayah bagian selatan tidak berjalan secara optimal, sehingga terjadi ketimpangan wilayah selatan dan utara Kabupaten Sukabumi. Dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan wilayah, pemerintah pusat mengeluaran kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang percepatan pengembangan kawasan rebana dan kawasan jawa barat bagian selatan, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat merumuskan rencana induk pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, yang terdiri dari rencana induk pengembangan infrastruktur, rencana induk pengembangan sektor agribisnis, rencana induk pengembangan sektor kelautan, dan rencana induk pengembangan sektor pariwisata. Rencana pengembangan wilayah yang dituangkan dalam RKPD tahun 2025 ini memiliki konsep yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 dan rancangan rencana induk kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yaitu menggunakan konsep pengembangan wilayah Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-261 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 terpadu berbasis sumber daya alam. Pengembangan Jabar Selatan di Kabupaten Sukabumi diarahkan sebagai kawasan pengembangan dengan basis pariwisata serta kelautan dan perikanan. Kawasan pengembangan tersebut akan didukung dengan pembangunan infrastruktur pada masing-masing program di setiap wilayah, berupa pengembangan infrastruktur dasar, perhubungan, jalan, sumber daya air, serta infrastruktur lainnya. Konsep tersebut diharapkan dapat menghasilkan positif spillover (spread effect) dari pengembangan pusat pertumbuhan (growth center) kepada kawasan hinterland-nya. Oleh karena itu, untuk mendorong terbentuknya keterkaitan antar dan intra pusat pertumbuhan (spacial lag dependent) dengan kawasan hinterland-nya, perlu dikembangkan komoditas unggulan (pertanian, kelautan dan perikanan, serta pariwisata) sebagai prime mover bagi pusat pertumbuhan tersebut. Dengan mengusung konsep pembangunan kolaboratif yang mengintegrasikan proyek pembangunan startegis nasional dan pembangunan Jawa Barat Bagian Selatan termasuk di dalamnya pengembangan Ciletuh-Palabuhanratu Unesco Global Geopark (CPUGGp) dengan proyek strategis Kabupaten sukabumi dan proyek pendukung lainnya di wilayah Sukabumi selatan diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi meningkat yang berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan dan terwujudnya masyarakat kabupaten sukabumi sejahtera lahir batin. 2.6.5.2 Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Berkaitan dengan pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Sukabumi, selain merujuk kepada penetapan sistem perkotaan dalam RTRWN Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2024, juga didasarkan atas tipologi kecamatan. Tipologi Kecamatan adalah pengklasifikasian kecamatan berdasarkan karakteristik dan potensi masing-masing kecamatan. Tipologi kecamatan yang dimaksud adalah berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik serta kapasitas tumbuh-kembang wilayah kecamatan tersebut. Secara normatif, kecamatan dengan sarana dan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-262 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 prasarana lebih lengkap ditempatkan pada hirarki lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan dengan sarana dan prasarananya yang kurang lengkap. Begitu pula dengan kapasitas tumbuh-kembang wilayah tersebut. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas: - Pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanannya; - Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan - Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung sistem pusat permukiman, pertanian, pariwisata dan industri yang terpadu dan merata di wilayah kabupaten. Berikut ini merupakan peta struktur ruang di Kabupaten Sukabumi Gambar 2.118. Peta Struktur Ruang Rencana pengembangan sistem pusat kegiatan di Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai berikut:
40. 1.Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW Kabupaten Sukabumi berupa Perkotaan Palabuhanratu yang berada di Kecamatan Palabuhanratu. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-263 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
41. 2.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di Kabupaten Sukabumi terdiri atas:
a.PKL Cibadak;
b.PKL Cicurug;
c.PKL Jampangkulon; dan
d.PKL Sagaranten.
1. 3.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. PPK di Kabupaten Sukabumi terdiri atas:
a.Perkotaan Ciemas;
b.Perkotaan Cikakak;
c.Perkotaan Cikembar;
d.Perkotaan Cisaat;
e.Perkotaan Cisolok;
f.Perkotaan Gunungguruh;
g.Perkotaan Jampangtengah;
h.Perkotaan Kebonpedes;
i.Perkotaan Nyalindung;
j.Perkotaan Parungkuda;
k.Perkotaan Simpenan;
l.Perkotaan Sukabumi;
m.Perkotaan Sukaraja; dan
n.Perkotaan Surade.
1. 4.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. PPL di Kabupaten Sukabumi terdiri atas:
a.Perdesaan Bantargadung;
b.Perdesaan Bojonggenteng;
c.Perdesaan Caringin;
d.Perdesaan Ciambar;
e.Perdesaan Cibitung;
f.Perdesaan Cicantayan; Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-264 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
g.Perdesaan Cidadap;
h.Perdesaan Cidahu;
i.Perdesaan Cidolog;
j.Perdesaan Cikidang;
k.Perdesaan Cimanggu;
l.Perdesaan Ciracap;
m.Perdesaan Cireunghas;
n.Perdesaan Curugkembar;
o.Perdesaan Gegerbitung;
p.Perdesaan Kabandungan;
q.Perdesaan Kadudampit;
r.Perdesaan Kalapanunggal;
s.Perdesaan Kalibunder;
t.Perdesaan Lengkong;
u.Perdesaan Nagrak;
v.Perdesaan Pabuaran;
w.Perdesaan Parakansalak;
x.Perdesaan Purabaya;
y.Perdesaan Sukalarang;
z.Perdesaan Tegalbuleud; aa. Perdesaan Waluran; dan bb. Perdesaan Warungkiara. 2.6.5.3 Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Pola ruang adalah distribusi peruntukkan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi wilayah kabupaten diatur dengan pedoman tersendiri dan harus mengikuti peraturan perundang - undangan terkait. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas: - Kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan - Kebijakan pengembangan kawasan budi daya. Berikut ini merupakan peta pola ruang Kabupaten Sukabumi. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-265 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Gambar 2.119. Peta Pola Ruang
1. 1.Kawasan Lindung Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri atas: - Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan; - Pengendalian pemanfaatan dan pelestarian kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan pengurangan risiko bencana; dan - Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Kawasan lindung terdiri atas: ▪ badan air; ▪ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan hutan lindung; ▪ kawasan perlindungan setempat; ▪ kawasan konservasi, terdiri atas kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (taman nasional dan taman wisata alam); ▪ kawasan lindung geologi, berupa cagar alam geologi (kawasan keunikan bentang alam). Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-266 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
2. 2.Kawasan Budi Daya Kebijakan pengembangan kawasan budi daya terdiri atas: - Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan; - Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya; - Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi sumber daya lokal; dan - Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Kawasan budi daya terdiri atas: ▪ Badan jalan; ▪ Kawasan hutan produksi, terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap; ▪ Kawasan pertanian, terdiri atas kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan; ▪ Kawasan perikanan, berupa kawasan perikanan budi daya; ▪ Kawasan pertambangan dan energi, berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik; ▪ Kawasan peruntukan industri; ▪ Kawasan pariwisata; ▪ Kawasan permukiman, terdiri atas kawasa permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan; ▪ Kawasan transportasi; dan ▪ Kawasan pertahanan dan keamanan. 2.6.5.4 Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kawasan strategis yang berada di Kabupaten Sukabumi terdiri dari kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten. Kebijakan pengembangan KSK yaitu pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-267 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 provinsi terhadap ekonomi, social, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, social, budaya, dan/atau lingkungan. Beriku ini merupaka peta penetapan kawasan strategis kabupaten. Gambar 2.220. Peta Kawasan Strategis Kawasan strategis provinsi berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu KSP Sukabumi Bagian Selatan berada di:
3. 1.Kecamatan Ciemas;
4. 2.Kecamatan Ciracap;
5. 3.Kecamatan Simpenan;
6. 4.Kecamatan Palabuhanratu;
7. 5.Kecamatan Cikakak;
8. 6.Kecamatan Cisolok;
9. 7.Kecamatan Waluran; dan
10. 8.Kecamatan Surade. Kawasan strategis kabupaten berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas: Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-268 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
11. 1.KSK Palabuhanratu, dengan tujuan untuk mengembangkan pusat pemerintahan kabupaten sekaligus sebagai pusat kegiatan wilayah yang diprioritaskan dapat mendorong perekonomian Jawa Barat Bagian Selatan;
12. 2.Kawasan agrobisnis purabaya berada di Kecamatan Sagaranten, dengan tujuan untuk mengembangkan kawasan yang mampu memberikan pelayanan handal dan pendorong pertumbuhan dibagian selatan Kabupaten Sukabumi;
13. 3.KSK Koridor Cicurug-Sukabumi-Sukalarang, dengan tujuan pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh dan mengembangkan koridor yang mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan peningkatan layanan sosial budaya dan lingkungan Kabupaten Sukabumi Utara khususnya dan WP Sukabumi dan sekitarnya ; dan
14. 4.KSK Ujunggenteng, dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata dan pertanian yang menjadi bagian pengembangan Sukabumi bagian selatan. 2.6.5.5 Arahan Pemanfaatan Ruang Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
15. 1.Ketentuan KKPR, terdiri dari: • KKPR untuk kegiatan berusaha; • KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan • KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
16. 2.Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, terdiri dari: • Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2028; • Indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2029-2033; • Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2033-2038; dan • Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2039- 2043;
17. 3.Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasiprogram dengan program sectoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-269 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 2.6.5.6 Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah ketentuan- ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas: A. Ketentuan Umum Zonasi Ketentuan umum peraturan zonasi digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan zonasi. Ketentuan umum peraturan zonasi tersebut juga digunakan sebagai pedoman bagi Kabupaten dalam menerbitkan perizinan.Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:
a.ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
b.ketentuan umum zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten;
c.ketentuan umum zonasi rencana kawasan strategis; dan
d.ketentuan khusus. B. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk memastikan: • kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan • pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan pada periode: • selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan kesesuain kegiatan pemanfaatan ruang; dan • pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. C. Ketentuan Insentif dan Disinsentif Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk: • meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten; • memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-270 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 • meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sejalan dengan RTRW Kabupaten. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten. Insentif dan disinsentif diberikan dalam bentuk fiscal maupun non fiscal. Insentif dan disinsentif diberikan dalam bentuk fiscal dapat berupa keringanan pajak atau pengenaan pajak (retribusi yang tinggi). Insentif dan disinsentif diberikan dalam bentuk non fiscal dapat berupa pemberian kompensasi atau kewajiban memberi kompensasi maupun dalam bentuk lainnya. D. Arahan Sanksi. Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten. Sanksi yang diberikan berupa sanksi adminitratif. Sanksi dikenakan setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten meliputi: • pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; • pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; • pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR dan/atau dokumen pemanfaatan ruang yang diterbitkan instansi berwenang; dan • menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Arahan sanksi administratif dapat berupa:
a.peringatan tertulis;
b.penghentian sementara kegiatan;
c.penghentian sementara pelayanan umum;
d.penutupan lokasi;
e.pencabutan KKPR atau dokumen pemanfaatan ruang yang diterbitkan instansi berwenang;
f.pembatalan KKPR; Gambaran Umum dan Kondisi Daerah | II-271 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
g.pembongkaran bangunan;
h.pemulihan fungsi ruang;
i.denda administratif. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 3.1. PERMASALAHAN Di tengah dinamika global saat ini, permasalahan pembangunan telah menjadi sorotan utama di banyak negara di seluruh dunia. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa bidang, tantangan yang kompleks dan multidimensi terus menghambat upaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan perbedaan/ kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Sebagai salah satu wilayah penting di Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi memiliki potensi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, seperti halnya banyak daerah lain di Indonesia, Kabupaten Sukabumi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Perumusan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan hasil analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan yang telah tertuang pada Bab II, Laporan KLHS RPJPD 2025- 2045, dan hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sukabumi PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
1. 1.Tingkat risiko bencana yang tinggi. Kabupaten Sukabumi memiliki skor tingkat risiko bencana sebesar 186,61 dengan kategori tinggi dan berada pada peringkat No 28 tertinggi se-Indonesia
2. 2.Minimnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Persampahan
3. 3.Sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan (sektoral) belum optimal
4. 4.Penanganan permasalahan pertanahan belum optimal
5. 5.Kualitas lingkungan relatif rendah yang dicerminkan dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 sebesar 64,68 3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
6. 1.Pertumbuhan dan pengembangan ekonomi belum optimal, dimana capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 sebesar 5,17%. Kondisi ini masih lebih rendah dari capaian LPE Nasional dan Jawa Barat;
7. 2.Kesempatan kerja bagi usia produktif belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbukan (TPT) Kabupaten Sukabumi pada tahun 2023 sebesar 7,32%;
8. 3.Distribusi pendapatan belum merata. Hal ini dapat dilihat pada capaian Gini Ratio pada tahun 2023 sebesar 0,355;
9. 4.Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi, yaitu Tingkat Kemiskinan pada tahun 2023 sesesar 7,01%;
10. 5.Pemanfaatan Pangan yang belum optimal. Apabila dilihat dari skor PPH Konsumsi relatif tinggi sebesar 95,06; namun dari sisi Pemanfaatan Pangan masih rendah sebesar 63,67. 3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah
11. 1.Daya saing SDM relatif rendah dengan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 sebesar 69,71 poin dengan kategori sedang;
12. 2.Tingkat pendidikan relatif rendah. Hal ini dicerminkan dengan capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 sebesar 7,33 tahun; Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
13. 3.Tingkat kesehatan masyarakat masih relatif rendah yang dicerminkan dengan capaian Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 81,77; dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 3,97;
14. 4.Tingkat pengarustamaan gender belum optimal, dimana capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2023 sebesar 87,78;
15. 5.Pelestarian dan pengembangan budaya lokal belum optimal dengan capaian persentase pemajuan kebudayaan sebesar 24,14%
16. 6.Infrastruktur pengolahan air minum layak baru mencapai 86,68% dan pelayanan sanitasi layak belum merata dengan capaian kinerja sebesar 79,85%
17. 7.Masih terdapat Kawasan kumuh, dimana baru tertata sekitar 35,48% dan masih terdapat rumah tidak layak huni
18. 8.Tingkat kemantapan jalan di bawah rata – rata jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebesar 67,73%, dan Rasio Konektivitas Kabupaten sebesar 51%;
19. 9.Infrastruktur jalan dalam menunjang sektor Pertanian dan Pariwisata belum optimal dan Jaringan Irigasi dengan Tingkat Kondisi Baik jaringan Irigasi sebesar 54,43%;
20. 10.Kemacetan lalu lintas
21. 11.Kinerja layanan moda transportasi umum massal belum optimal, baru mencapai 46%;
22. 12.Infrastruktur TIK belum optimal dan merata dengan Cakupan layanan komunikasi dan informatika sebesar 82,12%
23. 13.Ekosistem inovasi daerah belum optimal dengan capaian indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2023 sebesar 44,76 dengan kategori Inovatif;
24. 14.Indeks Daya Saing Daerah masih rendah 3.1.4. Aspek Pelayanan Umum
25. 1.Tata kelola pemerintahan belum adaptif. Hal ini dicerminkan dengan capaian Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP) pada tahun 2023 sebesar 66,21 dengan kategori B, dan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) pada tahun 2023 sebesar 66,13 dengan kategori rendah; Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
26. 2.Kinerja pelayanan publik belum optimal, dengan capaian IKM/ Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 87,36%; dan pemenuhan mutu SPM belum sesuai standar <100%. Berdasarkan analisis dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, selanjutnya diidentifikasi permasalahan pokok di Kabupaten Sukabumi yang dikategorikan berdasarkan aspek pembangunan berkelanjutan. Adapun identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Gambar 3.1. Tabel 3.1. Matriks Hubungan Antara Gambaran Umum dengan Permasalahan Pembangunan Daerah PERMASALAHAN Aspek Pembangunan Berkelanjutan Gambaran Umum Masalah Masalah Pokok Aspek Daya Saing Daerah
27. 1.Daya saing SDM relatif rendah (IPM 2023: 69,71 poin- sedang)
28. 2.Tingkat pendidikan relatif rendah (RLS 2023: 7,33 tahun) Daya Saing Sumber Daya Manusia belum optimal Aspek Sumberdaya Manusia Dan Sosial
29. 1.Tingkat kesehatan masyarakat masih relatif rendah (AKI: 81,77; AKB: 3,97)
30. 2.Tingkat pengarustamaan gender belum optimal (Indeks Pembangunan Gender: 87,78)
31. 3.Pelestarian dan pengembangan budaya lokal belum optimal (% pemajuan kebudayaan: 24,14%) Penguatan Lingkungan Sosial Budaya Masyarakat Yang Sehat belum optimal Aspek Kesejahteraan Masyarakat
32. 1.Pertumbuhan dan pengembangan ekonomi belum optimal (LPE 2023: 5,17%)
33. 2.Kesempatan kerja bagi usia produktif belum optimal (TPT 2023: 7,32%)
34. 3.Distribusi pendapatan belum merata (Gini Ratio 2022: 0,355)
35. 4.Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi (Tingkat Kemiskinan 2023: 7,01%) Pembangunan Ekonomi Daerah Belum Inklusif Aspek Ekonomi Pemanfaatan Pangan yang belum optimal (PPH Konsumsi: 95,06; Pemanfaatan Pangan 63,67) Ketahanan Pangan Belum Optimal Aspek Daya Saing Daerah
36. 1.Infrastruktur pengolahan air minum layak (86,68%) dan pelayanan sanitasi layak belum merata (79,85%)
37. 2.Masih terdapat Kawasan kumuh (baru tertata: 35,48%) dan rumah tidak layak huni Infrastruktur Layanan Dasar belum merata Aspek Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup
38. 1.Tingkat kemantapan jalan di bawah rata – rata jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (67,73%), Rasio Konektivitas Kabupaten (51%)
39. 2.Infrastruktur jalan dalam menunjang sektor Pertanian dan Pariwisata belum optimal dan Jaringan Irigasi (% Tingkat Kondisi Baik jaringan Irigasi : 54,43%)
40. 3.Kemacetan lalu lintas Konektivitas dan aksesibilitas wilayah belum berkelanjutan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 PERMASALAHAN Aspek Pembangunan Berkelanjutan Gambaran Umum Masalah Masalah Pokok
41. 4.Kinerja layanan moda transportasi umum massal belum optimal (46%)
42. 5.Infrastruktur TIK belum optimal dan merata (Cakupan layanan komunikasi dan informatika 82,12%) Aspek Geografi dan Demografi
43. 6.Tingkat risiko bencana yang tinggi (186,61- peringkat No 28 tertinggi se-Indonesia)
44. 7.Minimnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Persampahan
45. 8.Sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan (sektoral) belum optimal
46. 9.Penanganan permasalahan pertanahan belum optimal
47. 10.Kualitas lingkungan relatif rendah (IKLH : 64,68) Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah Aspek Pelayanan
48. 1.Tata kelola pemerintahan belum adaptif dan Kinerja pelayanan publik belum optimal (IKM/ Indeks Kepuasan Masyarakat 2023: 87,36; pemenuhan mutu SPM belum sesuai standar <100%; AKIP 2023: 66,21 (B), IP ASN 2023: 66,13) Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal Aspek Tata Kelola Pemerintahan Aspek Daya Saing Daerah
49. 2.Ekosistem inovasi daerah belum optimal (IID 2023 : 44,76 Inovatif)
50. 3.Indeks Daya Saing Daerah Sumber : Analisis (2023-2024) Gambar 3.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sukabumi 2025-2045 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 3.2. ISU SESUAI KONTEKS 3.2.1. Isu Global
51. 1.Perubahan iklim. Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari World Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.
52. 2.Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi windows of opportunity sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
53. 3.Demografi global. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masingmasing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.
54. 4.Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.
55. 5.Perdagangan internasional. Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
56. 6.Urbanisasi dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakanakan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. 3.2.2. Isu Nasional
57. 1.Perpindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat saat ini
58. 2.Bonus demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-9 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nila PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya
59. 3.Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung”nya. Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.
60. 4.Konektivitas dan Infrastruktur Dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-10 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Ke depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.
61. 5.Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.
62. 6.Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-11 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah. 3.2.3. Isu Regional Jawa Bali
63. 1.Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif.
64. 2.Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya.
65. 3.Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Namun demikian, daya saing SDM secara umum masih perlu ditingkatkan terlebih di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar dan dunia usaha perlu menjadi perhatian ke depannya.
66. 4.Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap perubahan tatanan sosial budaya yang ada. Didorong dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan pertukaran informasi berlangsung makin cepat sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat.
67. 5.Ketimpangan wilayah utara-selatan memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi ke depannya. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-12 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 terlihat dari angka kemiskinan dan penggangguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan.
68. 6.Perubahan iklim dan bencana alam menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk ke depannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana.
69. 7.Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi ke depannya. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak menjadi suatu keharusan. 3.2.4. Isu Provinsi Jawa Barat
70. 1.Green dan blue economy serta pembangunan inklusif. Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektorsektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan green economy. Perekonomian yang bersih atau "clean economy" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "blue economy" mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pemanfaatan laut, samudera, dan sumber daya alam didalamnya dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan pembangunan inklusif adalah pembangunan yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mengedepankan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik, antarindividu, antarkelompok dan antarwilayah.
71. 2.Kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-13 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dan sosial budaya. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, derajat kesehatan, karakter sosial budaya dan produktivitas. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Daya saing sumber daya manusia mengacu pada kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global serta kontribusi pada pembangunan.
72. 3.Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar. Kesenjangan pembangunan merujuk pada perbedaan atau disparitas dalam tingkat kemajuan, atau perkembangan antara daerah, kelompok masyarakat, atau individu yang berbeda, dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur pelayanan dasar merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam ketersediaan, akses, dan kualitas layanan dasar. Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut.
73. 4.Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merujuk pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia dalam jangka waktu yang berkelanjutan tanpa mengalami penurunan kualitas lingkungan dan degradasi atau kerusakan yang tidak dapat pulih, untuk memastikan bahwa aktivitas manusia menggunakan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, tidak melebihi kapasitas alam dalam menggunakan sumber daya serta tidak menghasilkan limbah (economy circular). Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-14 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
74. 5.Keberlanjutan Penataan Ruang. Keberlanjutan penataan ruang merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan memelihara lingkungan yang seimbang antara kebutuhan manusia dengan keberlangsungan ekosistem alam, penggunaan teknologi dan inovasi dalam perencanaan, penggunaan lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengembangan transportasi yang ramah lingkungan seperti transportasi publik dan penggunaan kendaraan listrik. Keberlanjutan penataan ruang menjadi krusial karena pertumbuhan populasi dan perkotaan yang pesat mengakibatkan tekanan besar terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan seimbang dengan kebutuhan lingkungan dan keberlangsungan generasi mendatang, dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, energi dan pangan.
75. 6.Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, partisipasi publik, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan responsif. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 3.3. ISU STRATEGIS KABUPATEN SUKABUMI Perumusan isu strategis di Kabupaten Sukabumi mempertimbangka hasil analisis permasalahan pembangunan dan berbagai isu, baik global, nasional, regional maupun provinsi, Laporan KLHS RPJPD 2025- 2045, dan hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan 6 isu strategis di Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :
76. 1.Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Kualitas sumber daya manusia mencakup kualifikasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, derajat kesehatan, karakter sosial budaya dan produktivitas. Salah satu unsur Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-15 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 terpenting dalam menunjang keunggulan dan daya saing sumber daya manusia adalah melalui pembangunan dan pengembangan karakter sumber daya manusia. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkarakter, akan menjadi prasarat bagi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai serta mempunyai daya saing global. Daya saing sumber daya manusia mengacu pada kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam pasar kerja global serta kontribusi pada pembangunan.Dengan memiliki karakter yang kuat, maka menjadi sumber daya manusia yang kokoh, tidak gampang menyerah, selalu bekerja keras dan cerdas, disiplin serta memiliki semangat kegotongroyongan untuk mengerahkan segenap potensi diri dalam membawa kemajuan negara. Maka aspek pembangunan dan pengembangan karakter sumber daya manusia di Kabupaten Sukabumi menjadi sangat penting dan harus ditanamkan perhatian serius sejak dini.
77. 2.Lingkungan Sosial Budaya Masyarakat Yang Sehat dan maju. Lingkungan sosial budaya merupakan lingkungan antarmanusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan spasial (ruang); yang ruang lingkupnya ditentukan oleh keberlakuan pola-pola hubungan sosial tersebut (termasuk perilaku manusia di dalamnya); dan oleh tingkat rasa integrasi mereka yang berada di dalamnya. Secara umum, ada 3 faktor sosial-budaya yang dapat memengaruhi kualitas hidup manusia, yaitu: ilmu pengetahuan, tradisi, dan cara berpikir. Manusia dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dapat memilih langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Adanya lingkungan sosial budaya masyarakat yang kondusif diharapkan dapat membangun perilaku hidup yang sehat dan maju.
78. 3.Daya saing Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dilakukan untuk menguatkan perekonomian Kabupaten Sukabumi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah yang saat ini paling optimal memberikan dampak turunan positif dan mendongkrak daya saing pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian dengan penekanan pada Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-16 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 agroindustri lestari dan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pertumbuhan ini akan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.
79. 4.Pemerataan akses dan penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas. Pemerataan akses dan penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas di wilayah utara dan selatan Kabupaten Sukabumi serta antara perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut.
80. 5.Keberlanjutan Kualitas Lingkungan Hidup, dimana pengelolaan lingkungan hidup tidak diperkenankan melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan merujuk pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia dalam jangka waktu yang berkelanjutan tanpa mengalami penurunan kualitas lingkungan dan degradasi atau kerusakan yang tidak dapat pulih, untuk memastikan bahwa aktivitas manusia menggunakan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, tidak melebihi kapasitas alam dalam menggunakan sumber daya serta tidak menghasilkan limbah (economy circular).
81. 6.Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan Akuntabel dengan menerapkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government), yaitu : seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Profesionalisme birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk mewujudkan good governance, sedangkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan clean government. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital di semua sektor (e- government). Adapun perumusan isu strategis di Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Gambar 3.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-17 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 3.2. Matriks Hubungan Antara Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis ASPEK MASALAH POKOK MASALAH Isu Global Isu Nasional Isu Regional jawa-Bali Isu Jawa Barat Isu Strategis Kabupaten Aspek Sumberdaya Manusia Dan Sosial Daya Saing Sumber Daya Manusia belum optimal
82. 15.Daya saing SDM relatif rendah (IPM 2023: 69,71 poin- sedang)
83. 16.Tingkat pendidikan relatif rendah (RLS 2023: 7,33 tahun) ✓ Persaingan SDA ✓ Urbanisasi dunia ✓ Konflik sosial ✓ Bonus demografi ✓ Daya saing SDM ✓ Perubaha n tatanan sosial budaya Kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Penguatan Lingkungan Sosial Budaya Masyarakat Yang Sehat belum optimal
84. 4.Tingkat kesehatan masyarakat masih relatif rendah (AKI: 81,77; AKB: 3,97)
85. 5.Tingkat pengarustamaan gender belum optimal (Indeks Pembangunan Gender: 87,78)
86. 6.Pelestarian dan pengembangan budaya lokal belum optimal (% pemajuan kebudayaan: 24,14%) Lingkungan Sosial Budaya Masyarakat Yang Sehat dan maju Aspek Ekonomi Pembangunan Ekonomi Daerah Belum Inklusif
87. 6.Pertumbuhan dan pengembangan ekonomi belum optimal (LPE 2023: 5,17%)
88. 7.Kesempatan kerja bagi usia produktif belum optimal (TPT 2023: 7,32%)
89. 8.Distribusi pendapatan belum merata (Gini Ratio 2022: 0,355)
90. 9.Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi (Tingkat Kemiskinan 2023: 7,01%) ✓ Geopolitik dan geoekonomi ✓ Disrupsi teknologi. ✓ Perpindahan IKN ✓ Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. ✓ Pusat pertumbu han industri, wisata dan ekraf ✓ Perubaha n peran Jakarta Green dan blue economy serta pembangunan inklusif. Daya saing Pembanguna n Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjuta n Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-18 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 ASPEK MASALAH POKOK MASALAH Isu Global Isu Nasional Isu Regional jawa-Bali Isu Jawa Barat Isu Strategis Kabupaten Ketahanan Pangan Belum Optimal Pemanfaatan Pangan yang belum optimal (PPH Konsumsi: 95,06; Pemanfaatan Pangan 63,67) Aspek Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup Infrastruktur Layanan Dasar belum merata
91. 3.Infrastruktur pengolahan air minum layak (86,68%) dan pelayanan sanitasi layak belum merata (79,85%)
92. 4.Masih terdapat Kawasan kumuh (baru tertata: 35,48%) dan rumah tidak layak huni Perdagangan Internasional Konektivitas dan Infrastruktur dasar Ketimpangan wilayah utara- selatan Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar. Pemerataan akses dan penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas Konektivitas dan aksesibilitas wilayah belum berkelanjutan
93. 6.Tingkat kemantapan jalan di bawah rata – rata jalan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (67,73%), Rasio Konektivitas Kabupaten (51%)
94. 7.Infrastruktur jalan dalam menunjang sektor Pertanian dan Pariwisata belum optimal dan Jaringan Irigasi (% Tingkat Kondisi Baik jaringan Irigasi : 54,43%)
95. 8.Kemacetan lalu lintas
96. 9.Kinerja layanan moda transportasi umum massal belum optimal (46%)
97. 10.Infrastruktur TIK belum optimal dan merata (Cakupan layanan komunikasi dan informatika 82,12%) Kualitas Lingkungan
98. 11.Sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan (sektoral) belum optimal Perubahan iklim Ekspansi pembangunan Tekanan pembangunan Keberlanjutan Penataan Ruang. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-19 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 ASPEK MASALAH POKOK MASALAH Isu Global Isu Nasional Isu Regional jawa-Bali Isu Jawa Barat Isu Strategis Kabupaten Hidup Masih Rendah
99. 12.Penanganan permasalahan pertanahan belum optimal
100. 13.Alih fungsi lahan
101. 14.Tingkat risiko bencana yang tinggi (186,61- peringkat No 28 tertinggi se-Indonesia)
102. 15.Minimnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan Persampahan
103. 16.Kualitas lingkungan relatif rendah (IKLH : 64,68) Perubahan iklim ✓ Perubahan iklim dan ketahanan bencana ✓ Daya dukung dan daya tampung lingkungan Perubahan iklim dan bencana Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan. Keberlanjuta n Kualitas Lingkungan Hidup Aspek Tata Kelola Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal
104. 4.Tata kelola pemerintahan belum adaptif dan Kinerja pelayanan publik belum optimal (IKM/ Indeks Kepuasan Masyarakat 2023: 87,36; pemenuhan mutu SPM belum sesuai standar <100%; AKIP 2023: 66,21 (B), IP ASN 2023: 66,13)
105. 5.Ekosistem inovasi daerah belum optimal (IID 2023 : 44,76 Inovatif)
106. 6.Indeks Daya Saing Daerah perlu ditingkatkan Disrupsi teknologi. Desentralisasi dan otonomi daerah Tata kelola pemerintahan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Tata Kelola Pemerintaha n Yang profesional dan Akuntabel Sumber : Analisis (2023-2024) Permasalahan dan Isu Strategis Daerah| III-20 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Gambar 3.2. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Sukabumi 2025-2045 Visi dan Misi Daerah| IV-1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 4.1. VISI 4.1.1. Visi RPJPN Tahun 2025-2045 Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah membangun Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), 17 (tujuh belas) arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Melalui kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada peringatan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045. Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Visi abadi Indonesia diterjemahkan kedalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai Negara Nusantara, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan VISI DAN MISI DAERAHBAB IV Visi dan Misi Daerah| IV-2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatrend global; dan pencapaian Pembangunan periode sebelumnya. 4.1.2. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 Pada tahun 2045, Jawa Barat memiliki Visi : Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan. Visi Jawa Barat Tahun 2045 yaitu Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan memiliki makna sebagai berikut:
107. 1.Termaju merupakan kondisi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 berada pada tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Peran sebagai pusat cutting-edge industry, Jawa Barat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah lainnya, yang didukung dengan infrastruktur berkualitas dan modern serta kawasan sains dan teknologi, memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal untuk menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan keterkaitan UMKM dan industri besar, serta mengurangi ketergantungan impor dan energi fosil. Peran sebagai penumpu pangan nasional, mampu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, ketahanan air, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim, didukung dengan teknologi yang modern. Kemajuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 termanifestasi pada pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi, tingkat kemiskinan
108. 2.Berdaya Saing Dunia merupakan kondisi Jawa Barat pada Tahun 2045 yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi ditunjukkan dengan transaksi perdagangan luar negeri yang tinggi, kualitas dan harga produk bersaing, kerjasama luar negeri yang semakin meningkat. Keunggulan kompetitif bidang teknologi dan inovasi ditunjukkan dengan kemampuan untuk menciptakan, mengadopsi dan mengelola teknologi lebih efisien, efektif, dan inovatif, hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Visi dan Misi Daerah| IV-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Inovasi Daerah dan Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi yang tinggi. Keunggulan kompetitif bidang sumber daya manusia ditunjukkan dengan kualitas SDM yang unggul, kritis, kreatif, inovatif, percaya diri, kolaboratif, berbudaya, dan mampu bersaing di tingkat dunia, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia yang tinggi. Keunggulan kompetitif bidang infrastruktur ditunjukkan dengan prasarana transportasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, telekomunikasi yang modern dan terintegrasi, hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Infrastruktur yang tinggi.
109. 3.Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2045 telah mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yang dicirikan dengan adanya kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, termanifestasi dengan penerapan perilaku ramah lingkungan seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, pembangunan dan pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah dan daur ulang sebagai prioritas untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas polusi (udara, air, suara, dan sampah), menerapkan praktik pertanian organik, dan memanfaatkan energi baru terbarukan, serta menjaga keberlangsungan fungsi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya. Keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dimanifestasikan dengan pembangunan ekonomi hijau dan biru, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi hijau dan biru dilaksanakan dengan tetap menjaga kelenturan ekosistem (menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup), dan mewujudkan ekonomi yang inklusif secara produktif, ditunjukkan dengan Indeks Ekonomi Hijau dan Biru yang tinggi, serta menurunnya emisi gas rumah kaca. Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dimanifestasikan dengan kondisi masyarakat yang memiliki akses terhadap seluruh aspek layanan sosial ekonomi yang sangat baik serta Visi dan Misi Daerah| IV-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kualitas kehidupan yang tinggi. 4.1.3. Visi RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Rumusan mengenai keadaan atau kondisi Kabupaten Sukabumi yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan, dan isu strategis Kabupaten Sukabumi, visi Indonesia Emas 2045; Rancangan Akhir Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043. Proses Perumusan Rancangan Visi RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Gambar 4.1. Gambar 4.1. Proses Perumusan Rancangan Visi RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan uraian di atas, visi Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 adalah Kabupaten Sukabumi Maju, Mandiri dan Berkelanjutan. Adapun Visi dan Misi Daerah| IV-5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 keselarasan antara Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan penjabaran tiap kata dapat dilihat pada Gambar 4.2. Gambar 4.2. Penjelasan Rancangan Visi RPJPD 2025-2045 Tabel 4.1. Keselarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Visi RPJPN 2025-2045 Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 Visi RPJPD Kabupaten Sukabumi 2025-2045 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Maju, Mandiri dan Berkelanjutan Sumber : Rancangan Akhir RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Berdasarkan visi Kabupaten Sukabumi yang dirumuskan tersebut di atas, maka sesuai potensi Kabupaten Sukabumi untuk mencapai visi tersebut, dilakukan upaya/ strategi ”melalui Agroindustri Lestari, dan Pariwisata Berkelas Dunia Pada Tahun 2045”, dimana untuk mengukur capaian Visi tersebut dijabarkan dalam 5 sasaran, yaitu :
110. 1.Peningkatan pendapatan per kapita
111. 2.Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
112. 3.Peningkatan daya saing daerah
113. 4.Peningkatan daya saing sumber daya manusia
114. 5.Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju net zero emission Visi dan Misi Daerah| IV-6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 4.2. Keselarasan Sasaran Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 No RPJPN 2025-2045 RPJPD PROVINSI 2025-2045 RPJPD KABUPATEN SUKABUMI 2025-2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025 Target 2045 Sasaran Visi Indikator Baseline 2025** Target 2045** Sasaran Visi Indikator Baseline 2025*** Target 2045*** 1 Pendapatan per kapita setara negara maju
a.GNI Per Kapita (US$) 5.500 30.300 Peningkatan Pendapatan per kapita
a.PDRB per kapita (Rp Juta) 57,41 - 57,77 273,17 - 325,25 Peningkatan Pendapatan per kapita
a.PDRB per kapita (Rp Juta) 31,45- 31,81 61,72- 113,8
b.Kontribusi PDB Maritim (%) 7,6 15 b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 48,19 186,06 b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) 16,79 17,33
c.Kontribusi PDB Manufaktur (%) 20,8 28 c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) 41,87 – 42,00 46,43 – 47,60 2 Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
a.Tingkat Kemiskinan (%) 6,0 - 7,0 0,5 - 0,8 Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
a.Tingkat Kemiskinan (%) 5,85 - 6,46 0,09 - 0,59 Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
a.Tingkat Kemiskinan (%) 6,25- 6,84 0,1 - 0,64
b.Rasio Gini (indeks) 0,379 - 0,382 0,377 - 0,320
b.Rasio gini (Indeks) 0,383 - 0,390 0,357 – 0,380
b.Rasio gini (Indeks) 0,353 - 0,360 0,326 - 0,349
c.Kontribusi PDRB KTI (%) 21,5 (2022) 28,5 c. Kontribusi PDRB Provinsi (%) 12,72 10,77 c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%) 3,10 3,02
d.Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,96-5,37 5,07-6,27 d. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,08-5,63 5,25- 6,45 3 Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat Global Power Index (peringkat) 34 (2023) 15 besar Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)* 3,87 5 Peningkatan daya saing daerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)* 3,35 3,75 4 Daya saing sumber daya manusia meningkat Indeks Modal Manusia (indeks) 0,54 (2022) 0,73 Peningkatan daya saing sumber daya manusia Indeks Modal Manusia 0,55 0,72 Peningkatan daya saing sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* 70,6 83,66 5 Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 38,6 93,5 Penurunan emisi GRK menuju net zero emission Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 6,61 75,84 Penurunan emisi GRK menuju net zero emission Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 5,32 10,65 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 64,06 72,08 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 65,89 70,94 Sumber : Ranhir RPJPN, Ranhir RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan Ranhir RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 * Indikator Proxy; ** SEB No 600.2.1/3674/SJ dan No 2 tahun 2024; *** Pemutakhiran Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP Visi dan Misi Daerah| IV-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 4.2. MISI 4.2.1. Misi RPJPN Tahun 2025-2045 Berdasarkan dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: transformasi sosial; transformasi ekonomi; dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu: supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. 1.Mewujudkan transformasi sosial untuk membangunan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. 2.Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. 3.Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membanguna regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
4. 4.Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
5. 5.Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu Visi dan Misi Daerah| IV-8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
6. 6.Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tatakelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
7. 7.Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
8. 8.Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan. 4.2.2. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 Dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:
9. 1.Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing sangat penting bagi Provinsi Jawa Barat. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pengembangan ini untuk membentuk masyarakat Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter, moralitas, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai budaya, menghormati perbedaan, dan mampu berinteraksi secara efektif dalam konteks budaya, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan serta mutakhir. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut diantaranya melalui perbaikan kualitas kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, dan pelatihan tenaga kerja. Diharapkan, Visi dan Misi Daerah| IV-9 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 masyarakat Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif.
10. 2.Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif Transformasi ekonomi yang kokoh dan inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Transformasi ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi serta menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dapat dilakukan dengan penguatan produktivitas daerah melalui investasi infrastruktur dasar, adopsi teknologi baru dan mendorong inovasi, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini melibatkan dukungan bagi penelitian dan pengembangan serta integrasi teknologi dalam proses produksi. Penguatan produktivitas daerah dapat pula mencakup diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi, peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.
11. 3.Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel dan Inovatif Menguatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas, akuntabel, dan inovatif ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan hukum, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi pemerintahan, meningkatkan kolaborasi Visi dan Misi Daerah| IV-10 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 penyelenggaraan pelayanan publik, dan meningkatkan manajemen ASN yang unggul.
12. 4.Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah Mewujudkan provinsi yang aman dan tertib serta menjaga stabilitas ekonomi daerah ditujukkan untuk meningkatkan daya saing daerah terutama berkaitan dengan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Jawa Barat. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan dengan meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta meningkatkan kerja sama dengan dunia internasional.
13. 5.Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya memiliki kesejahteraan material, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keberagaman budaya, kemajuan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia agar masyarakat Jawa Barat tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif. Selain itu, kepedulian lingkungan ditunjukkan dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam; memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam; mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca serta dampak perubahan iklim; pengelolaan air yang efisien; pelestarian hutan, laut, pesisir, dan lahan basah; serta penggunaan energi baru terbarukan. Penerapan sirkular ekonomi dalam pengelolaan limbah perlu ditingkatkan untuk meminimalkan dampak sampah terhadap lingkungan. Penanaman pohon, restorasi habitat, dan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi fokus untuk memperkuat ekosistem alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Visi dan Misi Daerah| IV-11 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
14. 6.Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di beberapa wilayah saja, tetapi juga merata di seluruh wilayah dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur wilayah yang berkualitas juga menjadi investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang mencakup jalan, sumber daya air dan irigasi, transportasi.
15. 7.Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Pengembangan ini juga diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup perumahan, air minum, sanitasi, persampahan, energi, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi secara terpadu. Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat mendapatkan manfaat dari seluruh pembangunan secara adil tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau penduduk miskin. Karena itu, pengembangan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.
16. 8.Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen untuk menciptakan suatu sistem yang menggabungkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan alam, pembangunan rendah karbon Visi dan Misi Daerah| IV-12 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dan berketahanan iklim, serta tata ruang yang efisien. Hal ini melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga memperhatikan tata ruang yang efisien, yang berarti bahwa perencanaan penggunaan lahan dan infrastruktur dilakukan dengan cermat. Perencanaan pembangunan yang terarah dapat mengurai kepadatan populasi dan meminimalkan konversi lahan produktif menjadi lahan non-pertanian. Ini melibatkan identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, pemukiman, dan kawasan industri. Pengembangan perkotaan yang terencana dengan baik juga menjadi bagian dari tata ruang efisien, dengan fokus pada penciptaan Transit Oriented Development (TOD) berbasis transportasi massal, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan serta emisi karbon. 4.2.3. Misi RPJPD Kabupaten Sukabumi 2025-2045 Misi merupakan rumusan umum atas usaha-usaha yang akan ditempuh dalam mewujudkan pernyataan visi. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2045, yaitu:
17. 1.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak sangat penting bagi Kabupaten Sukabumi. Hal ini didukung dengan fakta bahwa daya saing sumber daya manusia masih belum optimal ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih di bawah rata-rata Jawa Barat dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih setara kelas 7 sekolah menengah pertama. Selain itu, akses dan tingkat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut diantaranya melalui perbaikan kualitas kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, dan pelatihan tenaga kerja. Diharapkan, masyarakat Kabupaten Sukabumi tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Visi dan Misi Daerah| IV-13 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045
18. 2.Meningkatkan Daya Saing Perekonomian yang Inklusif Peningkatan Daya Saing Perekonomian yang Inklusif dilakukan dalam rangka mendongkrak produktivitas dan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan seluruh potensi unggulan daerah khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, namun tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dilakukan melalui agroindustri lestari dan pariwisata berkelas dunia. Uapaya ini diharapkan membuka kesempatan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat. Selain itu, daya saing pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi.
19. 3.Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif dan Profesional Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dapat menghadirkan pelayanan publik yang profesional dalam rangka mewujudkan good governance, dimana lebih ditekankan pada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan perubahan dalam lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat terus berinovasi dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut.
20. 4.Mewujudkan Kabupaten yang Bersih dan Akuntabel Dalam mewujudkan kabupaten yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mewujudkan clean government. Dalam menjalankan kebijakannya dilakukan dengan transparan, akuntabel, jujur dan berintegritas, serta mematuhi standar etika tinggi dan bertindak sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku untuk terjaganya stabilitas sosial dan ekonomi.
21. 5.Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya dan Peduli Lingkungan Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan peduli lingkungan merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya Visi dan Misi Daerah| IV-14 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 memiliki kesejahteraan material, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keberagaman budaya, kemajuan, dan keberlanjutan lingkungan.
22. 6.Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun berkualitas dan merata di seluruh wilayah dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan masyarakat serta untuk semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur.
23. 7.Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang inklusif dalam rangka untuk memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi mendapatkan manfaat dari seluruh pembangunan secara adil tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau penduduk miskin, dimana masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.
24. 8.Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang semakin meningkat. Gambar 4.3. Keselarasan antara Misi RPJPD 2025-2045 Kabupaten Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat Visi dan Misi Daerah| IV-15 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 4.2.4. Upaya Transformasi Super Prioritas (Game Changers) RPJPD sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (Game Changer), yaitu: Transformasi Sosial
25. 1.Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan.
26. 2.Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
27. 3.Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
28. 4.Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).
29. 5.Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
30. 6.Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Tranformasi Ekonomi
31. 7.Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor unggulan produk pertanian dan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis data dan riset-inovasi
32. 8.Pembangunan sarana, prasarana, SDM termasuk di dalamnya pelaku industri kecil dan menengah, UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif, dan tata kelola pertanian dan pariwisata yang andal, efektif dan efisien
33. 9.Penyediaan teknologi tepat guna (TTG) usahatani ramah lingkungan untuk mendukung smart farming dan pemanfaatan komoditas pertanian untuk bahan baku produk unggulan industri (agroindustri) terutama industri kecil dan menengah
34. 10.Pembangunan destinasi wisata prioritas yang menarik dan berkelanjutan berbasis alam dan budaya melalui perlibatan masyarakat sekitar
35. 11.Pembangunan sarana dan prasarana UMKM dan pembangunan koperasi berorientasi pada upaya hilirisasi dan penguatan kepariwisataan daerah
36. 12.Penguatan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi mendukung upaya produksi sektor pertanian dan pariwisata Visi dan Misi Daerah| IV-16 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Transformasi Tata Kelola
37. 13.Penataan kelembagaan dan peningkatan peningkatan kualitas sumber daya ASN yang profesional, akuntabel dan adaptif sesuai dengan kebutuhan daerah
38. 14.Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Profesional
39. 15.Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah
40. 16.Tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan layanan prima
41. 17.Pengembangan wilayah yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan Landasan Transformasi
42. 18.Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
43. 19.Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah.
44. 20.Penguatan integritas partai politik.
45. 21.Peningkatan pemahaman nilai-nilai kehidupan antar umat beragama serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama
46. 22.Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, serta peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
47. 23.Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, serta integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
48. 24.Peningkatan upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem alami dalam rangka peningkatan ketahanan air di kawasan rawan rentan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
49. 25.Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 5.1. ARAH KEBIJAKAN Visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan pada BAB sebelumnya menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan daerah selama dua puluh tahun ke depan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Tiap tahapan memiliki fokus pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok yang menggambarkan terwujudnya visi daerah. Dengan mengikuti proses tahapan ini, kebijakan yang dirumuskan untuk melaksanakan misi akan menjadi lebih terarah dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah. Rumusan kerangka kerja dalam melaksanakan misi RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 ditempuh melalui 4 (empat) tahapan dengan tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sejalan dengan pentahapan pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dibuat skenario 4 tahapan, yaitu : ❖ Tahap I FONDASI (Tahun 2025-2029) : Peningkatan dan penguatan sosio- ekonomi dan tata kelola pemerintahan di sektor unggulan sebagai fondasi transformasi pembangunan daerah ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 5.1. Empat Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN Tahap I 2025-2029 (FONDASI) Tahap II 2030-2034 (AKSELERASI) Tahap III 2035-2029 (PEMANTAPAN) Tahap IV 2040-2045 (PERWUJUDAN) Kabupaten Sukabumi Maju, Mandiri dan Berkelanjutan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial adaptif Pembangunan sumber daya manusia berkualitas, berdaya saing dan berakhlak Penguatan daya saing sumber daya manusia berkualitas, berdaya saing dan berakhlak Perwujudan sumber daya manusia Kabupaten Sukabumi yang berdaya saing dan berakhlak Meningkatkan Daya Saing Perekonomian yang Inklusif Penguatan fondasi perekonomian melalui penguatan basis data dan tata kelola, peningkatan produktivitas sektor unggulan serta optimalisasi riset dan inovasi Peningkatan daya saing perekonomian dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui penguatan hiliriasi dan rantai pasok, perwujudan pariwisata sebagai sektor unggulan dan peningkatan akses investasi Pemantapan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi akses pasar, penguatan kewirausahaan (entrepreneur) dan pengembangan pelayanan pariwisata berkelas dunia Perwujudan perekonomian yang tangguh dan lestari yang inklusif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Mewujudkan Transformasi Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif dan Profesional Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan akuntabel Peningkatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi Penguatan tata kelola pemerintahan berkelas dunia yang inovatif, profesional dan akuntabel Perwujudan tata kelola pemerintahan berkelas dunia yang inovatif, profesional dan akuntabel Mewujudkan Kabupaten yang Bersih dan Akuntabel Penyelenggaraa n transformasi kelembagaan dan tata kelola ideologi, politik, hukum dan keamanan daerah Penguatan Implementasi Kebijakan Tegas dan Konkrit untuk Mewujudkan Kabupaten yang Profesional dan Akuntabel Penguatan kelembagaan dan pranata sosial yang profesional dan akuntabel dan akuntabel Perwujudkan stabilitas keamanan yang kondusif, bersih, dan akuntabel untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya dan Peduli Lingkungan Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat serta optimalisasi tata kelola Penguatan karakter, jati diri, serta toleransi untuk mewujudkan tata ruang berkelanjutan, pemulihan, dan Pemajuan karakter dan jati diri bangsa, pengarusutamaa n inklusifitas gender, serta penguatan upaya Perwujudan masyarakat madani yang berbudaya, maju, dan peduli lingkungan untuk meningkatkan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 VISI MISI ARAH KEBIJAKAN Tahap I 2025-2029 (FONDASI) Tahap II 2030-2034 (AKSELERASI) Tahap III 2035-2029 (PEMANTAPAN) Tahap IV 2040-2045 (PERWUJUDAN) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlindungan lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten ketahanan sosial budaya dan ekologi Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah Akselerasi pemerataan infrastruktur wilayah Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur wilayah yang berkualitas Perwujudan infrastruktur wilayah secara merata dan berkualitas Mengembangka n Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata Akselerasi penyediaan sarana dan prasarana dasar Optimalisasi pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan dasar Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang inklusif Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan Peningkatan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan Pemantapan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan Perwujudan ketahanan sosial, ekonomi lingkungan dan tata kelola pemerintahan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan Sumber : Analisis (2024) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Penguatan sistem sanitasi lingkungan. Perwujudan lingkungan yang sehat untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, keamanan dan ketahanan kesehatan termasuk pengembangan ekosistem halal Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Perluasan pemberdayaan masyarakat dan imunisasi Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Perwujudan Keluarga Sehat dan Tangguh Terhadap Penyakit. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi kader tenaga kesehatan yang berkualitas Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar). Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar). Pemantapan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar). Perwujudan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar). Pentiapan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal serta budaya daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal serta budaya daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Perwujudan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-6 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) Penyediaan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK Percepatan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK Perwujudan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar Penguatan akses pendidikan anak usia dini, dasar Perwujudan akses pendidikan anak usia dini, dasar Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Akselerasi peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Perwujudan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Penguatan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan Pemantapan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan Perwujudan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan Penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian yang Inklusif Pembangunan produktivitas sektor unggulan pertanian yang tinggi dan berkelanjutan berbasis data dan riset-inovasi Peningkatan produktivitas pertanian yang tinggi dan berkelanjutan untuk menunjang hilirisasi Pengembangan produktivitas pertanian yang tinggi, berdayasaing dan berkelanjutan yang mendukung hilirisasi Pengembangan produktivitas pertanian yang tinggi, berdayasaing dan berkelanjutan mendukung hilirisasi yang tangguh Pembangunan sarana, prasarana, SDM dan tata kelola pertanian serta infrastruktur sumber daya air yang andal, efektif dan efisien Peningkatan sarana, prasarana SDM dan tata kelola pertanian serta infrastruktur sumber daya air yang andal, efektif dan efisien untuk menunjang rantai pasok komoditas pertanian Pengembangan sarana, prasarana SDM dan tata kelola pertanian serta infrastruktur sumber daya air yang andal, efektif dan efisien untuk menunjang rantai pasok komoditas pertanian yang lestari Pengembangan sarana, prasarana SDM dan tata kelola pertanian serta infrastruktur sumber daya air yang andal, efektif dan efisien untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan lestari Penyediaan teknologi tepat guna (TTG) usahatani yang ramah lingkungan untuk mendukung smart farming Peningkatan teknologi tepat guna (TTG) usahatani yang ramah lingkungan untuk mendukung smart farming Pengembangan teknologi tepat guna (TTG) usahatani ramah lingkungan untuk mendukung smart farming Pengembangan teknologi tepat guna (TTG) usahatani yang unggul, inklusif dan ramah lingkungan untuk mendukung smart farming Pemanfaatan komoditas pertanian untuk bahan baku produk unggulan industri (agroindustri) terutama indutsri kecil dan menengah Peningkatan komoditas pertanian untuk bahan baku produk unggulan industri (agroindustri) terutama indutsri kecil dan menengah yang berorientasi pada aspek daya saing komoditas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru Pengembangan komoditas pertanian untuk bahan baku industri (agroindustri) terutama indutsri kecil dan menengah yang berorientasi berdayasaing Pemantapan komoditas pertanian untuk bahan baku industri (agroindustri) terutama indutsri kecil dan menengah yang berorientasi berdayasaing Pembangunan SDM pelaku industri kecil dan menengah yang tangguh, adaptif dan produktif Peningkatan SDM pelaku industri kecil dan menengah yang produktif dan berdayasaing mendukung upaya hilirisasi Pengembangan SDM pelaku hilirisasi industri kecil dan menengah yang agile, produktif, berdayasaing Pemantapan SDM pelaku hilirisasi industri kecil dan menengah yang tanguh dan berdayasaing Pembangunan sarana dan prasarana indutri kecil dan menengah berbasis produk unggulan mendukung hilirisasi yang didukung oleh data, riset dan inovasi Peningkatan sarana dan prasarana hilirisasi indutri kecil dan menengah berbasis produk unggulan Pengembangan sarana dan prasarana hilirisasi indutri kecil dan menengah berbasis produk unggulan Pemantapan sarana dan prasarana hilirisasi indutri kecil dan menengah berbasis produk unggulan Pembangunan destinasi wisata prioritas yang menarik dan berkelanjutan berbasis alam dan budaya melalui perlibatan masyarakat sekitar Peningkatan destinasi wisata unggulan yang menarik dan berkelanjutan berbasis alam dan budaya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar Pengembangan destinasi wisata unggulan yang berstandar global dan berkelanjutan berbasis alam dan budaya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar Pemantapan destinasi wisata unggulan yang berstandar global dan berkelanjutan berbasis alam dan budaya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar Penguatan promosi pemasaran wisata untuk menarik wisatawan lokal dan Peningkatan promosi pemasaran wisata untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara guna Pengembangan promosi pemasaran wisata yang lestari berkelas dunia untuk Pemantapan promosi pemasaran wisata yang lestari untuk menarik Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-8 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) mancanegara berbasis data dan inovasi mendukung wisata berkelas dunia menarik wisatawan lokal dan mancanegara wisatawan lokal dan mancanegara Pembangunan kapasitas SDM dan tata kelola pelaku wisata yang berkualitas Peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata yang berkualitas Pengembangan kapasitas SDM pelaku wisata yang berkualitas Pemantapan kapasitas SDM pelaku wisata yang berkualitas Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata berkelas dunia Pemantapan infrastruktur pendukung pariwisata berkelas dunia Penguatan kemampuan dan kreativitas para pelaku ekonomi kreatif Peningkatan kemampuan dan kreativitas para pelaku ekonomi kreatif Pengembangan kemampuan dan kreativitas para pelaku ekonomi kreatif Pemantapan kemampuan dan kreativitas para pelaku ekonomi kreatif Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi kreatif Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi kreatif berorientasi pada dayasaing dan rantai pasok komoditas lokal Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif mendukung pariwisata berkelas dunia Pemantapan sarana dan prasarana ekonomi kreatif mendukung pariwisata berkelas dunia Pemasaran produk ekonomi kreatif Peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif berorientasi pada penumbuhan sumber ekonomi kreatif baru perluasan pemasaran produk ekonomi kreatif mendukung pariwisata berkelas dunia pemantapan pemasaran produk ekonomi kreatif mendukung pariwisata berkelas dunia Penguatan peran ekonomi digital dan startup dalam ekosistem ekonomi daerah Peningkatan kontribusi ekonomi digital dan startup dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Pengembangan ekosistem ekonomi digital yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan Pemantapan ekonomi digital sebagai kekuatan utama dalam ekonomi daerah Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi serta UMKM sebagai basis ekonomi rakyat Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam rantai pasok ekonomi lokal dan nasional Pengembangan koperasi dan UMKM sebagai pelaku utama dalam ekonomi lokal yang mandiri Pemantapan koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh dan inklusif Penyediaan permodalan bagi pelaku UMKM berorientasi pada upaya hilirisasi dan penguatan kepariwisataan daerah Peningkatan permodalan bagi pelaku UMKM berorientasi peningkatan daya saing dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi Pengembangan permodalan bagi pelaku UMKM untuk penguatan kewirausahaan lokal yang berdayasaing Pemantapan permodalan bagi pelaku UMKM guna mewujudkan perekonomian yang tangguh Penyediaan akses pemasaran untuk produk UMKM berorientasi pada upaya hilirisasi dan penguatan kepariwisataan daerah Peningkatan akses pemasaran untuk produk UMKM berorientasi peningkatan daya saing dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi Pengembangan akses pemasaran untuk produk UMKM untuk penguatan kewirausahaan lokal yang berdayasaing Pemantapan akses pemasaran untuk produk UMKM guna mewujudkan perekonomian yang tangguh berkelas dunia Pembangunan sarana dan prasarana UMKM berorientasi pada upaya hilirisasi dan penguatan kepariwisataan daerah Peninngkatan sarana dan prasarana UMKM berorientasi peningkatan daya saing dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi Pengembangan sarana dan prasarana UMKM untuk mendukung kewirausahaan lokal yang berdayasaing Pemantapan sarana dan prasarana UMKM sebagai layanan dasar perekonomian yang tangguh dan lestari Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-9 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) Pembangunan SDM , kelembagaan dan tata kelola UMKM berbasis riset dan inovasi Peningkatan SDM , kelembagaan dan tata kelola UMKM yang berorientasi pada hilirisasi dan peningkatan daya saing Pengembangan SDM , kelembagaan dan tata kelola UMKM yang inklusif dan berdayasaing Pemantapan SDM, kelembagaan dan tata kelola UMKM untuk mendukung perekonomian yang tangguh dan lestari Pembangunan koperasi yang berkualitas mendukung upaya hilirisasi dan penguatan kepariwisataan daerah Peningkatan koperasi yang berkualitas mendukung upaya hilirisasi dan penguatan kepariwisataan daerah yang unggul dan berdayasaing Pengembangan koperasi yang berkualitas yang inklusif dan berdayasaing Pemantapan koperasi yang berkualitas mendukung perekonomian yang tangguh dan lestari Penyediaan SDM tenaga kerja yang kompetitif mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan upaya hilirisasi Peningkatan SDM tenaga kerja yang kompetitif berorientasi perluasan sumber pertumbuhan ekonomi Pengembangan SDM tenaga kerja yang kompetitif dan berdayasaing Pemantapan SDM tenaga kerja yang kompetitif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Penyediaan informasi ketenagakerjaan yang andal berorientasi pada lapangan kerja dalam daerah Peningkatan Penyediaan informasi ketenagakerjaan yang andal berorientasi perluasan sumber pertumbuhan ekonomi Pengembangan penyediaan informasi ketenagakerjaan yang andal berorientasi pada lapangan kerja dalam daerah pemantapan Penyediaan informasi ketenagakerjaan yang andal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Penguatan promosi peluang penanaman modal dalam daerah mendukung upaya hilirisasi Peningkatan promosi peluang penanaman modal dalam daerah yang menarik dan dapat diakses luas mendukung upaya hilirisasi dan perluasan kesempatan kerja Pengembangan promosi peluang penanaman modal yang menarik dan dapat diakses luas untuk meningkatkan daya saing dan optimalisasi akses pasar dan wisata berkelas dunia Pemantapan promosi peluang penanaman modal yang menarik dan dapat diakses luas untuk mewujudkan perekonomian tangguh dan lestari Penguatan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi mendukung upaya produksi sektor pertanian dan pariwisata dan upaya hilirisasi Peningkatan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi mendukung pengembangan sektor unggulan daerah dan penumbuhan sumber perekonomian baru Pengembangan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi yang mendukung pemantapan daya saing, optimalisasi akses pasar dan pengembangan pelayanan pariwisata daerah berkelas dunia Pemantapan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi yang tangguh dan lestari mendukung kesejahteraan masyarakat Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif dan Profesional Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah. Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi. Pemantapan kelembagaan regulasi dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi. Penerapan kelembagaan regulasi dan tata kelolanya berbasis teknologi informasi. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. Pemanfaatan riset dan inovasi daerah Penguatan riset dan inovasi daerah Pengembangan riset dan inovasi daerah Pemantapan riset dan inovasi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-10 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Penguatan fondasi reformasi birokrasi Akselerasi penerapan reformasi birokras Pemantapan reformasi birokrasi dari hulu ke hilir Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui pemantapan pemerintah berbasis digital Akselerasi berfungsinya pemerintahan berbasis digital Tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan layanan prima Tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan layanan prima yang berkelanjutan Perencanaan smart city (layanan publik yang terintegrasi) Pembangunan smart city (layanan publik yang terintegrasi) Pengembangan smart city (layanan publik yang terintegrasi) Pemerataan smart city (layanan publik yang terintegrasi) Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter (fokus pada pengembangan wilayah) guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengembangan wilayah yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan Pemantapan kualitas pelayanan publik, dan pengembangan wilayah yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan Perwujudan kualitas pelayanan publik, dan pengembangan wilayah yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan Mewujudkan Kabupaten yang Bersih dan Akuntabel Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Pemantapan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Perwujudan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Penguatan integritas partai politik Penguatan integritas partai politik Penguatan integritas partai politik Penguatan integritas partai politik Penguatan pengendalian inflasi daerah. Penguatan pengendalian inflasi daerah. Pemantapan pengendalian inflasi daerah. Perwujudan pengendalian inflasi daerah. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang inovatif Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN Pengembangan kapasitas dan produktivitas sumber daya ASN yang mampu berdaya saing Pemanfaatan inovasi daerah Peningkatan kualitas sumber daya ASN yang profesional, akuntabel dan adaptif Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kinerja ASN Pengembangan kapasitas dan produktivitas sumber daya ASN yang mampu berdaya saing Pemantapan reformasi birokrasi dari hulu ke hilir Penataan daerah Penataan daerah Penataan daerah Penataan daerah Peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam rangka Optimalisasi potensi PAD melalui intensifikasi pendapatan pajak Penataan dan penyempurnaan regulasi sesuai dengan perkembangan Akselerasi Pendapatan Asli Daerah Perwujudan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-11 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Perwujudan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Perwujudan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Pemantapan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Perwujudan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya dan Peduli Lingkungan Peningkatan pemahaman nilai- nilai kehidupan antar umat beragama serta komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama Penguatan interaksi antar umat beragama dalam bermasyarakat Pengembangan nilainilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama Pemantapan kerukunan umat beragama melalui kolaborasi, toleransi, kesetaraan, kondusifitas dan kebijakan Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Pemantapan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Perwujudan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-12 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Akselerasi 'Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Pemantapan Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Perwujudan 'Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Pemantapan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Peningkatan upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem alami. Peningkatan upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem alami. Pemantapan upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem alami. Perwujudan upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem alami. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Pemantapan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Perwujudan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non- struktural di daerah rawan bencana tinggi. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-13 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) Mengembangka n Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif peningkatan layanan sistem jaringan infrastruktur transportasi dan konektivitas pada pusat pertumbuhan serta antar pusat kegiatan/permukima n melalui pembangunan dan peningkatan jaringan jalan baru dan eksisting termasuk pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol pembangunan layanan sistem jaringan infrastruktur transportasi dan konektivitas pada pusat pertumbuhan serta antar pusat kegiatan/permukiman melalui pembangunan dan peningkatan jaringan jalan baru dan eksisting termasuk pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol pengembangan layanan sistem jaringan infrastruktur transportasi dan konektivitas pada pusat pertumbuhan serta antar pusat kegiatan/permukima n melalui pembangunan dan peningkatan jaringan jalan baru dan eksisting termasuk pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol pemantapan layanan sistem jaringan infrastruktur transportasi dan konektivitas pada pusat pertumbuhan serta antar pusat kegiatan/permukiman melalui pembangunan dan peningkatan jaringan jalan baru dan eksisting termasuk pembangunan dan pengembangan jaringan jalan tol Pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan- Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas Pemantapan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas Perwujudan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan- Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas Pembangunan dan perluasan coverage sarana- prasarana sistem transportasi dan logistik rendah emisi berbasis jalan yang saling terintegrasi di kawasan perkotaan salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi masal berbasis jalan dan rel Percepatan Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi dan logistik rendah emisi berbasis jalan yang saling terintegrasi di kawasan perkotaan salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi masal berbasis jalan dan rel Pemantapan Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi dan logistik rendah emisi berbasis jalan yang saling terintegrasi di kawasan perkotaan salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi masal berbasis jalan dan rel Perwujudan Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi dan logistik rendah emisi berbasis jalan yang saling terintegrasi di kawasan perkotaan salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi masal berbasis jalan dan rel Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-14 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusin ya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Pemantapan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusiny a; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Pewujudan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi dan logistik di kawasan perkotaan terutama layanan angkutan umum Percepatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi dan logistik di kawasan perkotaan terutama layanan angkutan umum Pemantapan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi dan logistik di kawasan perkotaan terutama layanan angkutan umum Perwujudan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi dan logistik di kawasan perkotaan terutama layanan angkutan umum Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Percepatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Pemantapan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Perwujudan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis Pengembangan multi- infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksika n antar kawasan strategis Pengembangan multi- infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis Pembangunan/pen ingkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengum pan di Palabuhanratu. Pembangunan/peningk atan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Palabuhanratu. Pembangunan/peni ngkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengum pan di Palabuhanratu. Pembangunan/peningkat an sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Palabuhanratu. Peningkatan sarana & prasarana yang dapat melayani aksesibilitas/konekti vitas Pembangunan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah pembangunan Pengembangan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah pembangunan Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah pembangunan Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi Pengembangan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi Perwujudan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur Percepatan Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (ii) Pemantapan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi Perwujudan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (ii) peningkatan utilisasi dan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-15 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. dan komunikasi (TIK) (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital. Peningkatan keselamatan Sistem Transportasi yang ramah lingkungan Pembangunan keselamatan Sistem Transportasi yang ramah lingkungan Pengembangan keselamatan Sistem Transportasi yang ramah lingkungan Pemantapan keselamatan Sistem Transportasi yang ramah lingkungan Peningkatan coverage, kecepatan serta pemerataan akses internet Peningkatan coverage, kecepatan serta pemerataan akses internet Pemantapan coverage, kecepatan serta pemerataan akses internet Perwujudan coverage, kecepatan serta pemerataan akses internet Mengembangka n Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif Peningkatan akses infrastruktur dasar permukiman Pembangunan akses infrastruktur dasar permukiman Pengembangan akses infrastruktur dasar permukiman Pemantapan akses infrastruktur dasar permukiman Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Akselerasi dan perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Perwujudan rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan. Perwujudan hunian layak di perkotaan. Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi aman Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi aman Pemantapan akses layanan air minum dan sanitasi aman Perwujudan akses layanan air minum dan sanitasi aman Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-16 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak dan pengelolaan persampahan) aman dan berkelanjutan Percepatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak dan pengelolaan persampahan) aman dan berkelanjutan Pemantapan dan optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak dan pengelolaan persampahan) aman dan berkelanjutan Perwujudan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas pembangunan dan perluasan coverage saranaprasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan Percepatan pembangunan dan perluasan coverage saranaprasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada Pemantapan pembangunan dan perluasan coverage saranaprasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan Perwujudan pembangunan dan perluasan coverage saranaprasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi dengan Intelligence Transport System, pada kawasan perkotaan Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.). Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.). Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis. Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah Pembangunan kuantitas dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah Pengembangan kuantitas dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah Pemantapan kuantitas dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah Peningkatan upaya pengendaliaan pemanfaatan ruang Pembangunan sistem pengendaliaan pemanfaatan ruang dan tata kelola pertanahan Pengembangan sistem pengendaliaan pemanfaatan ruang Pemantapan pengendaliaan pemanfaatan ruang dan tata kelola pertanahan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-17 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 MISI ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI KABUPATEN SUKABUMI I (FONDASI) II (AKSELERASI) III (PEMANTAPAN) IV (PERWUJUDAN) dan tata kelola pertanahan dan tata kelola pertanahan Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan pusat kegiatan dan kawasan strategis Pembangunan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan pusat kegiatan dan kawasan strategis Pengembangan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan pusat kegiatan dan kawasan strategis Pemantapan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan pusat kegiatan dan kawasan strategis Peningkatan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pembangunan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pengembangan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pemantapan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pembangunan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pengembangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Pemantapan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 5.2. SASARAN POKOK DAERAH Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Kabupaten Sukabumi Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Sasaran Pokok Kabupaten Sukabumi dirumuskan dari Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi serta Indikator Utama Pembangunan berupa indikator hasil penyelarasan. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-18 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 5.2.1. Arah Pembangunan Kabupaten Sukabumi Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dirumuskan melalui penyelarasan terhadap koridor Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, serta sesuai karakteristik dan potensi wilayah. Berdasarkan proses penyelarasan tersebut, Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dijabarkan ke dalam 17 Arah Pembangunan ( SE = KABUPATEN SUKABUMI EMAS) sebagaimana tertera pada Tabel 5.3, yaitu : 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua 2) Pendidikan Berkualitas yang Merata 3) Perlindungan Sosial yang Adaptif (Sesuai Standar Hidup Layak) 4) Peningkatan Produktivitas Perekonomian Daerah 5) Penerapan Ekonomi Hijau 6) Transformasi Digital 7) Peningkatan Pertumbuhan Investasi dan Perdagangan Daerah 8) Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 9) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Adaptif 10) Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi Yang Berkualitas 11) Pengendalian Stabilitas Ekonomi Makro Daerah 12) Peningkatan Kerjasama dan Investasi baik Regional maupun Internasional 13) Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal 14) Peningkatan Ketahanan Keluarga, Perlindungan Anak, Kualitas Pemuda, dan Kesetaraan Gender 15) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 16) Peningkatan Ketahanan Air dan Pangan Daerah 17) Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-19 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 5.3. Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 No RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045 RPJPD KABUPATEN SUKABUMI 2025-2045 Misi Arah Pembangunan Misi Arah Pembangunan 1 Mengembangka n Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing Pelayanan Kesehatan prima untuk semua Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan Berakhlak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Prima untuk semua SE1 Pendidikan berkualitas yang merata Pendidikan Berkualitas yang merata SE2 Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju Perlindungan Sosial yang Adaptif (sesuai standar hidup layak) SE3 2 Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif Peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian yang Inklusif Peningkatan Produktivitas Perekonomian Daerah SE4 Penerapan ekonomi hijau, biru dan digital. Penerapan Ekonomi Hijau SE5 Pembangunan SDM berdaya saing Transformasi Digital SE6 Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global Peningkatan pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah SE7 Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung klaster perekonomian di setiap wilayah pengembangan Pembentukan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi SE8 3 Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas dan Inovatif Peningkatan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif Mewujudkan Transformasi Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif dan Profesional Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Adaptif SE9 4 Mewujudkan Provinsi yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas Mewujudkan Kabupaten yang Bersih dan Akuntabel Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas SE10 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah SE11 Peningkatan kerjasama regional maupun internasional Peningkatan kerjasama dan investasi baik regional maupun internasional SE12 5 Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan Peningkatan kerukunan umat beragama Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya dan Peduli Lingkungan Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal SE13 Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender Peningkatan ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender SE14 Peningkatan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas lingkungan hidup SE15 Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi Peningkatan ketahanan air dan pangan daerah SE16 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-20 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 No RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045 RPJPD KABUPATEN SUKABUMI 2025-2045 Misi Arah Pembangunan Misi Arah Pembangunan Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim SE17 6 Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas Pembentukan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi SE8 7 Mengembangka n Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif Pembentukan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi SE8 8 Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Peningkatan kualitas lingkungan hidup SE15 Peningkatan ketahanan air dan pangan daerah SE16 Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim SE17 Sumber : Analisis (2024) 5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi Secara substansi, dokumen RPJPN dan RPJPD tidak lagi berorientasi pada per bidang pembangunan yang cenderung silo/ parsial, tetapi lebih berpikir sistem “system thinking” menggunakan pendekatan THIS (Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial). Perencanaan bersifat Tematik-Holistik diartikan sebagai menyeluruh dan saling terkait satu sama lain; Integratif diartikan sebagai terpadu dan fokus dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan Spasial diartikan sebagai berbasis dimensi keruangan serta lebih mengedepankan agenda transformasi yang bersifat kolaboratif lintas bidang sehingga diharapkan ada percepatan pencapaian kinerja pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan transformasi daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan transformasi pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat sebagaimana dilihat pada Tabel 5.4. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-21 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 5.4. Arah Kebijakan Transformasi Daerah RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Daerah *) Transformasi Sosial Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar). Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal serta budaya daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-22 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Daerah *) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan,bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Transformasi Ekonomi Peningkatan produktivitas pertanian yang tinggi dan berkelanjutan untuk menunjang hilirisasi Peningkatan sarana, prasarana SDM dan tata kelola pertanian dan infrastruktur sumber daya air yang andal, efektif dan efisien untuk menunjang rantai pasok komoditas pertanian Peningkatan teknologi tepat guna (TTG) usahatani yang ramah lingkungan untuk mendukung smart farming Peningkatan komoditas pertanian untuk bahan baku produk unggulan industri (agroindustri) terutama indutsri kecil dan menengah yang berorientasi pada aspek daya saing komoditas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru Peningkatan SDM pelaku industri kecil dan menengah yang produktif dan berdayasaing mendukung upaya hilirisasi Peningkatan sarana dan prasarana hilirisasi indutri kecil dan menengah berbasis produk unggulan Peningkatan destinasi wisata unggulan yang menarik dan berkelanjutan berbasis alam dan budaya melalui pemberdayaan masyarakat sekitar Peningkatan promosi pemasaran wisata untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara guna mendukung wisata berkelas dunia Peningkatan kapasitas SDM pelaku wisata yang berkualitas Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-23 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Daerah *) Peningkatan kemampuan dan kreativitas para pelaku ekonomi kreatif Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi kreatif berorientasi pada dayasaing dan rantai pasok komoditas lokal Peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif berorientasi pada penumbuhan sumber ekonomi kreatif baru Peningkatan permodalan bagi pelaku UMKM berorientasi peningkatan daya saing dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi Peningkatan akses pemasaran untuk produk UMKM berorientasi peningkatan daya saing dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi Peninngkatan sarana dan prasarana UMKM berorientasi peningkatan daya saing dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi Peningkatan SDM , kelembagaan dan tata kelola UMKM yang berorientasi pada hilirisasi dan peningkatan daya saing Peningkatan koperasi yang berkualitas mendukung upaya hilirisasi dan penguatan kepariwisataan daerah yang unggul dan berdayasaing Peningkatan SDM tenaga kerja yang kompetitif berorientasi perluasan sumber pertumbuhan ekonomi Peningkatan Penyediaan informasi ketenagakerjaan yang andal berorientasi perluasan sumber pertumbuhan ekonomi Peningkatan promosi peluang penanaman modal dalam daerah yang menarik dan dapat diakses luas mendukung upaya hilirisasi dan perluasan kesempatan kerja Peningkatan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menarik investasi mendukung pengembangan sektor unggulan daerah dan penumbuhan sumber perekonomian baru Transformasi Tata Kelola Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-24 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Transformasi Arah Kebijakan Transformasi Daerah *) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.). Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional. Implementasi Transformasi Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. Keterangan : *) hasil penyelarasan dengan Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-25 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 5.2.3. Sasaran Pokok Daerah Sasaran pokok adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Rumusan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sukabumi adalah
50. 1.Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata
51. 2.Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata
52. 3.Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif (sesuai dengan standar hidup yang layak)
53. 4.Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah
54. 5.Meningkatnya penerapan ekonomi hijau
55. 6.Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan melalui perkembangan teknologi dan komunikasi
56. 7.Meningkatnya pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah
57. 8.Terwujudnya pembentukan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah
58. 9.Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif
59. 10.Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas
60. 11.Meningkatnya stabilitas ekonomi makro daerah
61. 12.Meningkatnya kerjasama dan investasi baik regional maupun internasional
62. 13.Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal
63. 14.Meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender
64. 15.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
65. 16.Meningkatnya ketahanan air dan pangan daerah
66. 17.Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-26 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Tabel 5.5. Sasaran Pokok Daerah, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan SASARAN POKOK 17 ARAH PEMBANGUNAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN TARGET PADA TAHUN** PD PENGAMPUBaseline 2025 2045 Meningkatnya integrasi layanan kesehatan secara merata SP1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan prima untuk semua SE1 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) IUP1 75,15 80,37 Dinas Kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak IUP2 Jumlah Kasus Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 48 6 Dinas Kesehatan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 23,66 6,23 Dinas Kesehatan Penanganan Tuberkulosis: IUP3 Dinas Kesehatan
a.Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* 91 98 Dinas Kesehatan
b.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)* 91 98 Dinas Kesehatan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) IUP4 98,15% 100% Dinas Kesehatan Meningkatnya pendidikan berkualitas yang merata SP2 Pendidikan berkualitas yang merata SE2 Hasil pembelajaran IUP5 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,41 13,47 Dinas Pendidikan Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif (sesuai dengan standar hidup yang layak) SP3 Perlindungan sosial yang adaptif (sesuai standar hidup layak) SE3 Tingkat Kemiskinan (%) IUP6 6,25-6,84 0,1 – 0,64 Semua Perangkat Daerah Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah SP4 Peningkatan produktivitas perekonomian daerah SE4 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) IUP7 16,79 17,33 Disdagin Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) IUP8 2,66 2,83 Dinas Pariwisata Rasio PDRB Penyediaan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) IUP9 22,80 23,07 Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan Rasio Kewirausahaan Daerah (%) IUP10 2,46 6,70 DKUKM Tingkat Pengangguran Terbuka (%) IUP11 6,15 – 7,03 4,2 - 5,21 Seluruh PD/ Disnakertrans Meningkatnya penerapan ekonomi hijau SP5 Penerapan ekonomi hijau SE5 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau IUP12 Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Disdagin, DKUKM a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah 64,13 82,90 Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-27 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 SASARAN POKOK 17 ARAH PEMBANGUNAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN TARGET PADA TAHUN** PD PENGAMPUBaseline 2025 2045 Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan melalui perkembangan teknologi dan komunikasi SP6 Transformasi Digital SE6 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (Poin) IUP13 51,10 87,63 Diskominfo Meningkatnya pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah SP7 Peningkatan pertumbuhan investasi dan perdagangan daerah SE7 Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) IUP14 28,34 29,22 DPMPTSP Pertumbuhan Nilai Ekspor (% PDRB) IUP15 5 5 Disdagin Terwujudnya pembentukan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah SP8 Pembentukan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah SE8 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) IUP16 32,47 100,00 Disperkim Persentase Desa Mandiri (%) IUP17 13,65 50,39 DPMD Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif, profesional dan adaptif SP9 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Inovatif , Profesional dan adaptif SE9 Indeks Reformasi Hukum IUP18 B (60-70) BB (70- 80) Sektretariat Daerah Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik IUP19 3,10 - 3,29 3,70 - 3,80 Diskominfo Indeks Pelayanan Publik IUP20 4,30-4,40 4,55- 4,60 Sekretariat Daerah Indeks Korupsi Perangkat Daerah IUP21 71,9 78,0 - 80,0 Inspektorat Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas SP10 Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas SE10 Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) (%) IUP22 100 100 Satpol PP Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah SP11 Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah SE11 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) IUP23 4,72 4,99 Bapenda/ BPKAD Meningkatnya kerjasama dan investasi baik regional maupun internasional SP12 Peningkatan kerjasama dan investasi baik regional maupun internasional SE12 Jumlah Kerjasama Daerah IUP24 2 2 Sekretariat Daerah Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal SP13 Peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal SE13 Persentase Pemajuan Kebudayaan IUP25 24,14 49,34 Disbudpora Meningkatnya ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender SP14 Peningkatan ketahanan keluarga, perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender SE14 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) IUP26 0,52 0,12 DP3A Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup SP15 Peningkatan kualitas lingkungan hidup SE15 Kualitas Lingkungan Hidup IUP27
a.Indeks kualitas lingkungan hidup 65,89 70,94 DLH Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah| V-28 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 SASARAN POKOK 17 ARAH PEMBANGUNAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN TARGET PADA TAHUN** PD PENGAMPUBaseline 2025 2045
b.Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) 13,44 84,94 Disperkim
c.Pengelolaan Sampah DLH - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 3,80 83,59 DLH - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* 64,93 100,00 DLH Meningkatnya ketahanan air dan pangan daerah SP16 Peningkatan ketahanan air dan pangan daerah SE16 Ketahanan Air dan Pangan IUP28
a.Ketahanan Air ‐ Kapasitas Air Baku (m3/detik)*) 4,31 14,31 Disperkim/ PDAM ‐ Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 34,75 100,00 Disperkim/ PDAM
b.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) 4,76 0,33 DKP, Dinas Kesehatan, DPPKB Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim SP17 Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim SE17 Indeks Risiko Bencana (IRB) IUP29 167,04 - 171 109 - 113 BPBD Persentase Penurunan Emisi GRK (%) IUP30
a.Kumulatif (Ton Co2eq) 780.547,74 4.677. 066,65 DLH, Disperkim, Ditan, Disnak, Dishub, Bappelitbangda Keterangan : Indikator Utama Pembangunan hasil proses penyelarasan dengan RPJPN 2025-2045 dan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 Target yang diberi warna dasar hijau ditentukan berdasarkan Pemutakhiran Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 73/PR.03.01/BAPP Penutup | VI-1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 6.1. PELAKSANAAN Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 7 dan Pasal 9 secara substansi menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dan secara proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Rumusan visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 mengacu dan memperhatikan: (1) Hasil evaluasi kinerja RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025; (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Kabupaten Sukabumi 2025-2045; (4) RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043; (5) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045; (6) RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042; (7) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045; serta

(8)Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.
1. a.Prinsip perencanaan yang cerdas (SMART Planning), yaitu memiliki kekhususan (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Achievable), ketersediaan sumber daya (Resources Availability), dan terikat waktu (Time bound);
2. b.Prinsip administrasi perencanaan yang dikenal dengan Siklus PDCA, yaitu menggunakan Shewhart Cycle dengan tahapan: Rencanakan (Plan), Kerjakan apa yang telah direncanakan (Do), periksa atau monitor pelaksanaan (Check), dan aksi tindak lanjut (Action). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level perangkat, maka digunakan pembagian peran perangkat daerah kabupaten untuk melaksanakan RPJPD berdasarkan misi pembangunan, dengan membagi peran perangkat daerah kabupaten setiap bidang pada setiap misi pembangunan Kabupaten Sukabumi;
3. c.Prinsip akuntabilitas (accountability) yang meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu:
(1)Taat dan sesuai aturan (Compliance with Regulation); (2) Sesuai dengan norma profesionalisme (Adherence with Norm Professionalism); dan (3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (Quality Result Driven);
1. d.Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program prioritas (Money Follow Program);
2. e.Prinsip pengendalian melalui: (1) Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output; dan (2) Desk akuntabilitas untuk kepentingan pendampingan (counseling partner) dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran atau prinsip 3E dan 1K (efisien, ekonomis, efektif dan ketaatan terhadap ketentuan). Setiap perangkat daerah merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral mengacu pada RPJPD ini. Dokumen RPJPD ini juga dapat Penutup | VI-3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 menjadi acuan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk keselarasan perwujudan ruang yang sesuai dengan arah kebijakan RPJPD. Pada pelaksanaannya juga diperlukan monitoring yang dilakukan secara rutin dan berkala. Selain itu, evaluasi dan perubahan dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika yang terjadi. Pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJPD ini harus melibatkan multipihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sukabumi. 6.2. PEMBIAYAAN RPJPD Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan, antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBD Kabupaten Sukabumi. Selain itu, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan seperti sumber pembiayaan alternatif (KPBU, blended finance, penerbitan obligasi daerah dan/atau Surat Berharga Syariah/ sukuk daerah). 6.3. PROSES PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko Organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah. Penutup | VI-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setekah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi Impact atau probability atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Dalam implementasi setiap visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 ada beberapa hal yang dapat menghambat atau mencegah ketercapaian keberhasilan RPJPD. Keberlangsungan dan keberhasilan rencana pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adala setiap elemen dapat membangun framework manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan. Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Pada akhirnya pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 akan dapat terwujud secara optimal dan mencapai sasaran pembangunan apabila didukung penuh oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pelaku bisnis, masyarakat, dan media dalam mewujudkan mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2045: “Kabupaten Sukabumi Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan”. BUPATI SUKABUMI, MARWAN HAMAMI