Dalam Perda ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Hal yang diatur: 1. Maksud dan Tujuan 2. Sistematika 3. Pengendalian dan Evaluasi 4. Perubahan
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat:1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentang Sistem PerencanaanPembangunanNasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor104,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4421); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023 tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun 2022 tentangCipta KerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6865); 4.Undang-undang(UU)Nomor1Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang- Undang Nomor1Tahun2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,Dan Walikota MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republikindonesia Tahun2015Nomor 23,Tambahan Lembaran NegeraRepublik Indonesia Nomor5656)sebagaimanatelahbeberapakalidiubah, terakhirdengan Undang-undang Nomor6Tahun2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor2Tahun 2020 tentang Perubahan YA 10. 11. 12. 13. i Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194); Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 -2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13); Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114); Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 125); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI Menetapkan dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1z 2. 10. 11. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Sukabumi. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. R Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Keluaran (outpuf) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka Kkerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. v£ 25. 26. 27. 28. 29.
Maksud penetapan RPJMD adalah:
RPJMD Tahun 2025-2029 berkedudukan sebagai beikut:
BAB II
Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terdiri atas:
Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 1) )
BAB III
Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
BAB IV
Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
RPJMD Tahun 2025-2029 dapat diberlakukan sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan menjadi pedoman penyusunan RKPD 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 29 Agustus 200¢ k BuPATI sSURABUMILA" r /LASEP JAPAR pada tanggal20 MX 2095 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, SURYAMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025 NOMOR $ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT ¢ /131/ 2025
Membuka PDF…