DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Larangan Minuman Beralkohol Yang Meliputi Ketentuan Umum, Asas, Maksud Dan Tujuan, Larangan Minuman Beralkohol, Pengawasan, Penyitaan Dan Pemusnahan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
10.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/I/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH).
5.Larangan Minuman Beralkohol adalah larangan memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/menjual, menyimpan, menguasai, membagikan secara gratis dan meminum/mengkonsumsi Minuman Beralkohol.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Larangan minuman beralkohol berasaskan :

a.perlindungan;
b.kepastian hukum;
c.keberlanjutan; dan
d.keterpaduan.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pelarangan minuman beralkohol.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:

a.melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol;
b.menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman berakohol; dan
c.menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol.

BAB III

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/menjual, menyimpan, menguasai dan membagikan secara gratis minuman beralkohol.
(2)Setiap orang dilarang meminum/mengkonsumsi minuman beralkohol.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), adalah penggunaan untuk kepentingan pengobatan atas petunjuk medis dan/atau untuk keperluan lain yang dapat di pertanggungjawabkan.

Pasal 6

Setiap orang dilarang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan membentuk Tim Pengawas.
(2)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan: a.unsur Pemerintah Daerah; b.unsur kepolisian; c.unsur kejaksaan;dan d.unsur masyarakat.
(3)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati dalam pelaksanaan larangan minuman beralkohol.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Bupati.
(5)Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan minuman beralkohol.
(2)Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau instansi yang berwenang.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perseorangan dan/atau oleh kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 9

(1)Semua minuman beralkohol wajib disita dan /atau dimusnahkan
(2)Tata cara penyitaan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

(1)Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain oleh Penyidik Umum.
(2)Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikannya;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan;
11. k.melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…