DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Tim Pembina Ketahanan Keluarga, Kerja Sama, Sistem Informasi, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Penghargaan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus dibina dan dikembangkan untuk menjadi keluarga sejahtera dan berkualitas melalui penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah … Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang …
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara … Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Serie E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 54);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengasuhan Anak Dalam Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 69); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi ebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk melalui perkawinan yang sah antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung Kemampuan … kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagian batin.
8.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya Komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
9.Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitupangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
12.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspeknya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
13.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, denganmemperhitungkan sumber daya yang ada.
14.Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan … Ketuhanan Yang Maha Esa.
15.Masyarakat adalah perorangan,lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi lembaga sosial dan/atau media.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan berdasarkan asas:

a.norma agama;
b.perikemanusiaan;
c.keadilan;
d.keseimbangan;
e.perlindungan;
f.sinergitas;
g.partisipatif;
h.keberlanjutan;
i.holistik integratif;
j.legalitas;
k.non diskriminatif.

Pasal 3

Penyelengaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

a.mewujudkan ketahanan fisik, ekonomi, sosial, psikologis dan ketahanan spiritual keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera dan Keluarga berkualitas;
b.terciptanya harmonisasi dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, DPRD, Masyarakat serta dunia usaha;
c.menjadikan …
c.menjadikan Keluarga sebagai basis kebijakan publik dan mencegah dampak negatif pembangunan terhadap ketahanan dan kualitas Keluarga;dan
d.meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ramah Keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
d.peningkatan peran serta masyarakatdan dunia usaha.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menetapkan rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun secara transparan, akuntabel, partisipatif dan akomodatif oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan Masyarakat maupun dunia usaha.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

a.pemerintah daerah;
b.DPRD;
c.keluarga;
d.masyarakat; dan
e.dunia usaha

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga, meliputi:
1. a.ketahanan fisik-ekonomi Keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar fisik meliputi pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
2. b.ketahanan sosial Keluarga, yang dilaksanakan untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan, dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, pembinaan hubungan sosial serta mekanisme penanggulangan masalah;
3. c.ketahanan psikologis, yang dilaksanakan melalui kemampuan menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri dan kepedulian sesama anggota Keluarga;dan
4. d.ketahanan spiritual dilaksanakan melalui penerapan dan peningkatan nilai-nilai agama melalui aktifitas Keluarga dan lingkungan.
(2)Fasilitasi …
(2)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu pada Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dilakukan dengan membentuk Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga yang bertugas mengidentifikasi kapasitas, kerentanan dan masalah keluarga, memberikan motivasi, mediasi, mendidik dan memberdayakan Keluarga.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembentukan Tenaga Lapangan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk di Kecamatan dan/atau Desa, dibawah koordinasi Tim Pembina Ketahanan Keluarga.

Pasal 9

(1)Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan kualitas balita dan anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta tumbuh kembang balita dan anak;
2. b.peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga;
3. c.peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap sehat produktif dan berguna bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga;
4. d.pemberdayaan Keluarga Rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri dan membangun Ketahanan Keluarganya;
5. e.peningkatan kualitas lingkungan Keluarga dan perlindungan Keluarga agar terbentuk keluarga yang dilandasi … dilandasi dengan rasa cinta serta dipenuhi kasih sayang demi tercapainya rumah tangga yang memberikan ketenangan dan ketentraman hidup;
6. f.peningkatan akses dan peluang terhadap pemenuhan informasi dan sumber daya ekonomi Keluarga;
7. g.pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi Keluarga Prasejahtera;dan
8. h.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga Prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat berupa:

a.bimbingan teknis;
b.pelatihan;
c.workshop;
d.diseminasi/sosialisasi;
e.advokasi;
f.magang;dan
g.kaji terap.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…