DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur beberapa perubahan ketentuan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sukabumi telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
c.bahwa untuk memaksimalkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan harmonisasi terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pendidikan, serta membentuk generasi penerus yang unggul dan bersaing pada taraf nasional dan internasional berbasis karakter dan kearifan lokal, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4868) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Nomor 194 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 pengendalian… Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pwgawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan.
7.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8.Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif pengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mekanisme… pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah atau masyarakat.
11.Masyarakat adalah kelompok masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.
12.Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.
13.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
15.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
17.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui porosen pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19.Pendidik adalah tenaga Profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
20.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
21.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
22.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
23.Penyelenggaraan Pendidikan adalah upaya dan proses fasilitasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat guna memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan.
24.Fasilitasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, tertentu… mekanisme, prasarana, sarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan dan penelitian.
25.Penyelenggara pendidikan yaitu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan.
26.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
27.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28.Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
29.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan uang berbentuk sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lainnya yang sederajat.
30.Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar yang berbentuk sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menegah kejuruan dan madrasah Aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
31.Jaminan pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah bagi peserta didik dari keluarga miskin dan peserta didik berprestasi istimewa berupa Beasiswa Reguler, Registrasi dan Beasiswa Berprestasi Istimewa.
32.Beasiswa Reguler adalah bantuan biaya bulanan untuk peserta didik yang berada pada pendidikan Menengah.
33.Beasiswa Registrasi adalah bantuan biaya pendaftaran peserta didik pada pendidikan menengah.
34.Beasiswa Berprestasi istimewa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik tertentu secara terus menerus mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
35.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
36.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
37.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat sesuai… tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
38.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sama yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
39.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar.
40.Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah kebijakan subsidi biaya pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat, sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap peserta didik pada satuan pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya penyelenggaraan pendidikan.
2.Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi :

a.prinsip penyelenggaraan pendidikan;
b.hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah;
c.penyelenggaraan pendidikan formal;
d.penyelenggaraan pendidikan non formal;
e.pendidikan kedinasan;
f.pendidikan anak usia dini;
g.Pendidikan berbasis keunggulan lokal;
h.pelaksanaan program wajib belajar;
i.peserta didik;
j.tenaga pendidik dan kependidikan;
k.evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l.peran serta masyarakat;
m.pendanaan dan jaminan pendidikan;
n.Pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan; dan
o.sanksi administrasi.
1. 3.BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan daerah… sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Dalam pengelolaan Pendidikan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
(3)Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga negara
(4)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal, pada jenjang pendidikan usia dini, dan pendidikan dasar.
(5)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada sekolah luar biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(6)Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
(7)Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
(8)Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan Standar Pelayanan minimal Pendidikan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

5.BAB V disisipkan 2 (dua) bagian yakni bagian Ketiga Kewajiban Penyelenggara Satuan Pendidikan dan Bagian Keempat Kewajiban Penyelenggaraan Baca Tulis Kitab Suci, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8A

Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menjamin pelaksanaan standar nasional pendidikan pada Satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8B

(1)Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembelajaran Baca Tulis Kitab Suci.
(2)Setiap peserta didik dilingkungan satuan pendidikan wajib mengikuti pembelajaran Baca Tulis Kitab Suci.
(3)Tata Cara Penyelenggaran Pembelajaran Baca Tulis Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah pendidikan… Daerah.
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kurikulum muatan lokal, buku pelajaran, media pendidikan, tanah, bangunan, sarana prasarana penunjang lainnya dan pemeliharaannya.

7.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan Standar Internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2)Pengembangan Kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan Formal disesuaikan dengan peserta didik dan potensi yang dimiliki daerah sesuai kewenangan.
(3)Satuan pendidikan dasar dan pendidikan usia dini dapat menyusun Kurikulum Muatan Lokal
(4)Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
(5)Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya dan/atau Pendidikan jasmani, olahraga dan Kesehatan.
(6)Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan sumber daya Pendidikan yang tersedia
(7)Tenaga pendidik bertanggunggung jawab untuk melaksanakan kurikulum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
(2)Bahasa daerah menjadi bahasa pengantar resmi kedua di samping bahasa Indonesia.
(3)Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan bahasa asing peserta didik.

9.Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB XIA PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 35A

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Fasilitasi dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilakukan terhadap satuan
1. o.operator… pendidikan dan diutamakan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan.
(3)Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang jasa, perdagangan, industri kreatif, keolahragaan, dan/atau potensi daerah lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengembangan program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud ayat
(1)pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 35B

Program atau satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan berbasis keunggulan.

10.BAB XII disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keenam BOSDA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 9

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 35A

Pasal 35B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 9

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 35A

Pasal 35B

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009