DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan dan Pelindungan MHA bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat; b. memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya; c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya; d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai Kearifan Lokal dan bagian dari Kebudayaan nasional;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih terdapat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sukabumi masih ada dan secara turun temurun memiliki kekhasan dan karakter tersendiri membutuhkan Pengakuan dan Pelindungan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-haknya;
c.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei Tahun 2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakter khas. Hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum, dan memanfaatkan satu wiayah tertentu secara turun temurun.
7.Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan identitas yang melekat padanya.
8.Pelindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
9.Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten selanjutnya disebut Panitia adalah tim teknis yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
10.Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat yang diwariskan secara turun menurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati, serta mempunyai sanksi.
11.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.

e.meningkatkan …
1. 12.Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan hukum adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Hukum Adat.
2. 13.Identifikasi adalah kegiatan untuk menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
3. 14.Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil Identifikasi.
4. 15.Validasi adalah kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil Verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.
5. 16.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. 17.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
7. 18.Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.
8. 19.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
9. 20.Masyarakat adalah Masyarakat Daerah Kabupaten Sukabumi.
10. 21.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengakuan dan Pelindungan MHA berasaskan:

a.rekognisi;
b.partisipasi;
c.keadilan;
d.kepastian hukum;
e.kesetaraan dan tanpa diskriminasi;
f.transparansi;
g.kemanusiaan;
h.kepentingan nasional;
i.keselarasan;
j.keberagaman;
k.Kearifan Lokal; dan
l.kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Pelindungan MHA bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat;
b.memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
c.memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
d.melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai Kearifan Lokal dan bagian dari Kebudayaan nasional;
e.meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
f.pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB II

PENGAKUAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah mengakui keberadaan MHA Adat di Daerah beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap MHA yang memenuhi persyaratan dan melalui tahapan Pengakuan.

Pasal 5

Tahapan Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(2)dilakukan dengan kegiatan:
1. a.Identifikasi;
2. b.Verifikasi;
3. c.Validasi; dan
4. d.penetapan.

Pasal 6

(1)Dalam melakukan Pengakuan MHA, Bupati membentuk Panitia.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap keberadaan MHA di daerah.
(3)Struktur organisasi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai ketua;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
3. c.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
4. d.Camat lokasi MHA sebagai anggota;
5. e.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kebudayaan sebagai anggota;
6. f.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sebagai anggota;
7. g.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai anggota;
8. h.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pendidikan sebagai anggota;
9. i.Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
10. j.akademisi yang memiliki keilmuan mengenai MHA sebagai anggota.
(4)Struktur organisasi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian…

Pasal 7

(1)Proses Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Bupati melalui Camat dengan melibatkan Kepala Desa lokasi MHA dan perwakilan MHA yang akan diidentifikasi.
(2)Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
1. a.sejarah MHA;
2. b.Wilayah Adat;
3. c.hukum Adat;
4. d.harta kekayaan dan/atau benda-benda Adat; dan
5. e.kelembagaan/sistem Pemerintahan Adat.
(3)Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data dan informasi secara kenyataan (de facto) MHA masih hidup yang meliputi unsur-unsur:
1. a.adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);
2. b.adanya pranata pemerintahan adat;
3. c.adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
4. d.adanya perangkat norma Hukum Adat; dan
5. e.adanya Wilayah Adat.
(4)Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada MHA setempat selama 30 (tiga puluh) Hari.
(5)Selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), MHA dapat memberikan masukan terhadap materi muatan hasil Identifikasi dengan melampirkan bukti, data dan/atau informasi pendukung.
(6)Setelah selesai masa pengumuman hasil Identifkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat menyampaikan hasil Identifikasi kepada Panitia untuk diverifikasi dan divalidasi.

Pasal 8

(1)Panitia melakukan Verifikasi terhadap hasil Identifikasi yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).
(2)Verifikasi termasuk kepada masukan yang disampaikan MHA selama masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
(3)Dalam melakukan Verifikasi, Panitia dapat:
1. a.meminta MHA untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan; dan
2. b.memeriksa masukan beserta bukti pendukung yang diajukan masyarakat dalam masa pengumuman.
(3)Panitia melakukan Verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) Hari sejak hasil Identifikasi diajukan oleh Camat.
(4)Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Verifikasi.
(2)Penyelesaian

Pasal 9

(1)Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak Verfikasi selesai dilakukan.
(2)Hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Validasi.
(3)Hasil Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil Verifikasi sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), diumumkan secara bersamaan kepada MHA setempat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 10

(1)Berdasarkan hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Panitia menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
(2)Bupati melakukan penetapan Pengakuan dan Pelindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…