DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tempat Kedudukan, Jenis Usaha, Permodalan, Organ Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata, Dana Pensiun, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Kegiatan Usaha, Penetapan Penggunaan Laba Bersih, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Pembinaan Dan Pengawasan, Kerjasama Perusahaan, Pembubaran Dan LIkuidasi, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan umum daerah pesona pariwisata agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat perlu dikelola dan dilakukan pengawasan secara optimal;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten perlu dilakukan penyesuaian;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi; Mengingat : : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PESONA PARIWISATA KABUPATEN SUKABUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukabumi. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5.Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata yang selanjutnya disebut Perumda Pesona Pariwisata adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pariwisata.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi.
7.Direksi adalah Direksi Perumda Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi.
8.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

a.mengembangkan potensi kepariwisataan di Daerah;
b.mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja; dan
c.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Perumda Pesona Pariwisata berkedudukan di wilayah Daerah.
(2)Perumda Pesona Pariwisata dapat membuka unit usaha, kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 5

(1)Jenis usaha Perumda Pesona Pariwisata meliputi:
1. a.perhotelan;
2. b.restoran;
3. c.taman rekreasi; 4
4. d.perjalanan wisata;
5. e.hiburan umum; dan
6. f.usaha lain yang berkaitan dengan pengembangan potensi kepariwisataan.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan sendiri, pola kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga sesuai bidang usaha dan keperluannya.
(3)Pelaksanaan jenis usaha yang berbentuk pola kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 6

(1)Modal dasar Perumda Pesona Pariwisata berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan modal Perumda Pesona Pariwisata dapat berasal dari :
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi asset;dan
3. c.agio saham.
(4)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH PESONA PARIWISATA

Pasal 7

Organ Perumda Pesona Pariwisata terdiri dari:

a.Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal;
b.Direksi;dan
c.Dewan Pengawas. 5

Pasal 8

(1)Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang kepariwisataan;
4. d.dapat berasal dari dalam dan dari luar Perumda Pesona Pariwisata;
5. e.setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.berpendidikan paling rendah Sarjana strata 1;
8. h.berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
9. i.tidak memiliki jabatan rangkap pada instansi pemerintah, pemerintah daerah atau swasta;dan
10. j.lulus uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Independen;dan
11. k.melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
(2)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.unsur pemerintah daerah;
2. b.unsur akademisi;dan
3. c.unsur praktisi kepariwisataan.
(3)Hasil uji kepatutan dan kelayakan Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
(4)Ketentuan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim indepnden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Direksi Perumda Pesona Pariwisata berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
(2)Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas memperhatikan kemampuan Perumda Pesona Pariwisata.
(3)Dalam hal Direksi berjumlah 3 orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j, yang lainnya sebagai Direktur.
(4)Masa jabatan Direksi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5)Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(6)Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 6
(7)Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Direksi mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Pesona Pariwisata;
2. b.membina pegawai;
3. c.mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Pesona Pariwisata;
4. d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
5. e.menyusun master plan/coorporate plan, Rencana Bisnis, Rencana Investasi, RKAP;
6. f.menyampaikan Rencana Bisnis dan RKAP kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;dan
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Pesona Pariwisata kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(2)Direksi mempunyai wewenang:
1. a.mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas persetujuan dan pertimbangan Dewan Pengawas;
2. b.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;
3. c.mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
4. d.menandatangani laporan kegiatan Perumda Pesona Pariwisata;
5. e.menunjuk kuasa hukum untuk mewakili perusahaan;
6. f.menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Pesona Pariwisata berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
7. g.melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018