DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penganggaran Dan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum, Koordinasi , Kerja Sama, Larangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8.Pemohon bantuan Hukum adalah orang, kelompok, orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
9.Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sukabumi.
10.Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
16.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Nasional dalam :

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat;
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e.terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 5

Ruang lingkup Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin meliputi penyelenggaraan, penganggaran dan penyaluran anggaran, koordinasi, kerja sama, dan larangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(4)Penerima Bantuan Hukum yaitu masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi orang- perorangan atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(5)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi hak atas papan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 7

(1)Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 9

(1)Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi :
1. a.bantuan hukum secara litigasi; dan
2. b.bantuan hukum secara non litigasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk :
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana; atau
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan perkara perdata dan perkara tata usaha negara.
(3)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan Akreditasi.
(4)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan;dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

Pasal 10

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…