DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Mengatur juga kewjiban dan larangan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3.Undang ... .a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang - Undang Nomor 99 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7036); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435); Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 114); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI dan BUPATI SUKABUMI, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum,;
b.adil dan sehat;
c.keamanan berusaha;
d.akuntabel dan transparan;
e.kemandirian;
f.kemitraan;
g.kemanfaatan;
h.kesederhanaan;
i.kebersamaan; dan
j.berwawasan lingkungan. BABII ...

(1)@)
(1)@)
(3)

BAB II

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 3

Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:

a.pertokoan,
b.mal; dan
c.plaza. Toko Swalayan dapat berbentuk:
a.minimarket;
b.supermarket;
c.department store;
d.hypermarket; dan
e.grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 4

Bentuk Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur berdasarkan batasan luas lantai penjualan, sistem penjualan dan jenis barang dagangannya. Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:

a.minimarket, sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter persegi);
b.supermarket, di atas 400 m? (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);
c.department store, paling sedikit 400 m2 (empat ratus meter persegi);
d.hypermarket, di atas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan
e.grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m? (seribu meter persegi). Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
a.minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
b.department store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
c.grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

(1)Pelaku ...

Pasal 5

(1)Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan grosir/perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
(2)Dalam hal Toko Swalayan di Daerah berbentuk department store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
1. a.penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
2. b.penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan:

a.menetapkan zonasi lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
b.mengatur kuota pendirian Pusat Perbelanjan dan Toko Swalayan;
c.menetapkan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat; dan
d.menetapkan jam operasional Toko Swalayan.

Pasal 7

(1)Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada RTRWK atau RDTR.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam RDTR dan Peraturan Zonasinya.
(3)Dalam hal RDTR dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan RTRWK.

Pasal 8

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:

a.kondisi sosial ekonomi Masyarakat serta keberadaan Pasar Rakyat, UMK-M, dan IKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
b.pemanfaatan ...
b.pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
c.jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
d.standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kondisi sosial ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
c.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
d.potensi Kemitraan dengan UMK-M dan IKM; potensi penyerapan tenaga kerja; ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M dan IKM; ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya. o0 EK

Pasal 10

Peruntukan izin baru pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu kepada ketentuan struktur ruang dan pola RTRWK.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah mengatur kuota pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam Kawasan PKW, Kawasan PKL dan Kawasan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
(2)Kuota pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui menyesuaikan dengan perkembangan Daerah sekurang- kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
(3)Pengaturan kuota pendirian dan pembaruan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)Peraturan Bupati yang mengatur kuota pendirian dan pembaruan Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mempertimbangkan:
1. a.rasio penduduk;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.jumlah produk UMK-M/IKM yang dihasilkan;
4. d.jumlah Pasar Rakyat; dan
5. e.jumlah Toko eceran tradisional. di masing-masing ... di masing-masing kecamatan di Kawasan PKW, Kawasan PKL, dan Kawasan PPK.
(1)@
(3)
(4)Pasar Rakyat

Pasal 12

Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dibagi dalam 3 (tiga) kluster, meliputi:

a.Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam Kawasan PKW, paling sedikit berjarak 150 m (seratus lima puluh meter), dan
b.Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam Kawasan PKL dan Kawasan PPK, paling sedikit berjarak 700 m (tujuh ratus meter),
c.Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam kawasan PPL paling sedikit berjarak 1.000 m (seribu meter). Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat diperbaharui menyesuaikan dengan perkembangan Daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali atau bersamaan dengan perubahan RDTR dan Peraturan Zonasinya. Ketentuan Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan yang sudah berdiri sebelum ditetapkanya Peraturan Daerah ini. Pembaruan jarak antara Pusat Perbelanjan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…