DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

regulasi_utama

Ringkasan

1. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 3. Staf Ahli 4. kepegawaian

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
11.Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 4
14.Tipe A adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih besar 800 (delapan ratus), dan untuk Kecamatan dengan nilai variabel lebih besar dari 600 (enam ratus).
15.Tipe B adalah kriteria tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus), dan untuk Kecamatan dengan beban kerja kecil dan mempunyai nilai variabel kurang/sama dengan 600 (enam ratus).
16.Tipe C adalah kriterian tipelogi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang/sama dengan 600 (enam ratus).

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10. 10.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
11. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan darat;
13. 13.Dinas Komunikasi Dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
14. 14.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
15. 15.Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
16. 16.Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
17. 17.Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang perikanan; 6
18. 18.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan, dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
19. 19.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Weru dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Bulu dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Tawangsari dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Sukoharjo dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Nguter dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Bendosari dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Polokarto dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Mojolaban dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Grogol dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Baki dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Gatak dengan Tipe A; dan
12. l.Kecamatan Kartasura dengan Tipe A.
(3)Dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf l dibentuk Kelurahan sebagai bagian Perangkat Kecamatan. 7

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bupati harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan.
(2)Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit, tata kelola Pusat Kesehatan Masyarakat dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. 8

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Staf ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli oleh Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. 9

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…