DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

1. tujuan 2. asas, prinsip dan ruang lingkup 3. hak dan kewajiban perusahaan 4. pelaksanaan TJSLP 5. program TJSLP 6. forum TJSLP 7. peran serta masyarakat 8. penghargaan 9. penyelesaian sengketa 10. pembinaan dan pengawasan 11. sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu adanya hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
c.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu disusun produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 3
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO Dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Sukoharjo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo. 4
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum milik Negara/Daerah atau milik swasta yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang menjalankan kegiatannya di Daerah.
1. 8.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
2. 9.Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
3. 10.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
4. 11.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. 12.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum TJSLP adalah suatu lembaga/wahana yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, perusahaan, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 5

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSLP;
b.memberi arah kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam memenuhi standar internasional;
c.mensinergikan pelaksanaan TJSLP dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat;
d.mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif terhadap keberadaan perusahaan; dan
e.terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif;
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian;
i.keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah dan Nasional;
j.kesetiakawanan; dan
k.kemanfaatan. 6

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan prinsip:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
5. e.kemandirian;
6. f.sensitivitas;
7. g.keberpihakan;
8. h.kemitraan;
9. i.inisiasi;
10. j.mutualistis dan non diskriminasi;
11. k.koordinatif; dan
12. l.pemenuhan hak dasar.
(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
3. c.transparan;
4. d.akuntabilitas;
5. e.kreatif dan inovatif;
6. f.terukur;
7. g.program perbaikan dan berkelanjutan; dan
8. h.kebijakan yang adil.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup TJSLP meliputi:
1. a.bantuan pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat;
2. b.bantuan pembiayaan pendidikan;
3. c.kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
4. d.percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah. 7
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari aktivitas usaha.

Pasal 6

(1)Bantuan pembiayaan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih atau anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan, serta anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3)Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan.

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan TJSLP:

a.peningkatan kesejahteraan masyarakat, sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih produktif dan berkelanjutan;
b.peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
c.peningkatan kualitas lingkungan hidup;
d.peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program- program Pemerintah Daerah;
e.peningkatan kualitas kesehatan masyarakat; dan
f.peningkatan daya saing perusahaan dalam menjalankan TJSLP.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan berhak:

a.menyusun rencana kerja TJSLP;
b.menentukan besaran TJSLP; 8
c.menentukan sasaran penerima manfaat program TJSLP; dan
d.mendapat penghargaan.

Pasal 9

(1)Perusahaan wajib melaksanakan TJSLP.
(2)Dalam melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib :
1. a.menganggarkan dana perusahaan untuk TJSLP di Daerah;
2. a.menyusun rancangan penyelenggaraan program TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
3. b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain;
4. c.menerima usulan masyarakat;
5. d.mengkoordinasi dan memberikan masukan program kepada forum TJSLP;
6. e.melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
7. f.menetapkan komitmen bahwa program TJSLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan; dan
8. g.memberikan laporan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN TJSLP

Pasal 10

(1)Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah sebagai pelaksana TJSLP.
(2)Jenis perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan tempat kedudukannya meliputi:
1. a.tingkat pusat;
2. b.tingkat cabang; atau
3. c.unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah. 9
(3)Status perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi badan hukum dan tidak berbadan hukum.
(4)Perusahaan sebagai pelaksana TJSLP sebagaimana dimaskud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…