DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

1. pendirian 2. tujuan 3. permodalan 4. organ perusahaan 5. karyawan 6. sanksi 7. kerjasama 8. laba perusahaan 9. penugasan khusus pemerintah daerah 10. pinjaman 11. satuan pengawas internal 12. komite audit dan komite lainnya 13. tarif 14. restrukrisasi 15. pembubaran dan perubahan bentuk hukum 16. kepailitan 17. dana pensiun 18. asosiasi 19. pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah; (
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Air Minum Daerah perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 2
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58021);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kekaryawanan Perusahaan Daerah Air Minum;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum.
7.Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum.
8.Karyawan adalah karyawan Perumda Air Minum. 4
9.Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Karyawan karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada perusahaan sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiabn dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang- undangan.
10.Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi atau karyawan.
11.Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Direksi dan Karyawan selain gaji.
12.Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dari penyusutan, cadangan umum dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
13.Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
14.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang karyawan dalam rangkaian susunan ketenagakerjaan.
15.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
16.Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan setelah dikurangi pajak yang penggunaannya dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas. (Kamus BI dan mulok)

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Daerah mendirikan perusahaan umum daerah air minum dengan nama “Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur”.

Pasal 3

Perumda Air Minum berkedudukan di Daerah.

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
(2)Pembentukan anak perusahaan dan/atau pemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 5

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Pendirian Perumda Air Minum bertujuan untuk :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum, dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
(2)Sumber Modal Perumda Air Minum terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d adalah:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Pasal 7

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan Perumda dan penambahan modal Perumda Air Minum.
(3)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(4)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(5)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 6

BAB V

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Perumda Air Minum yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan karyawan.
(2)Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas: dan
3. c.Direksi.

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
(2)Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 10

(1)Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
1. a.menguasai manajemen Perumda Air Minum;
2. b.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
3. c.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 7

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…