DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 21 Tahun 2016

Nomor: 21
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

1. maksud dan tujuan 2. prostitusi dann perbuatan asusila 3. kewajiban pemerintah daerah 4. penanggulangan 5. peran serta keluarga dan masyarakat 6. larangan 7. sanksi adminitratif 8. penyidikan 9. ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlu upaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila;
c.bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Tuna Susila di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 2
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967):
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063):
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
5.Orang adalah orang perseorang maupun badan sebagai subjek hukum penganggungjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7.Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
8.Prostitusi adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.
9.Pelaku prostitusi adalah orang yang menjajakan diri sebagai penjaja seks komersial dan pemakai jasa penjaja seks komersial.
10.Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesopanan, norma-norma kesusilaan, dan norma-norma moral. 5
11.Perbuatan cabul adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan dan hukum yang berhubungan dengan nafsu seksual.
12.Penanggulangan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan mengatasi permasalahan melalui upaya pencegahan, pembinaan dan rehabilitasi, dan pemberantasan.
13.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai dasar hukum dalam upaya penanggulangan berbagai bentuk prostitusi dan perbuatan asusila yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :

a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan, kesopanan dan hukum;
b.menjaga harkat dan martabat manusia;
c.memberikan dasar serta pedoman dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila;
d.mencegah berkembanganya praktek prostitusi dan perbuatan asusila di masyarakat; dan
e.mencegah meningkatnya penyakit Infeksi Menular Seksual dan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS). 6

BAB III

PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

Pasal 4

(1)Pelaku prostitusi meliputi seseorang atau beberapa orang yang:
1. a.menjual diri sebagai penjual jasa seks; dan
2. b.pemakai jasa penjaja seks.
(2)Pelaku prostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik langsung maupun dan tidak langsung.

Pasal 5

Perbuatan asusila meliputi antara lain :

a.Setiap orang yang tidak dalam ikatan pernikahan hidup bersama layaknya sebagai suami istri;
b.Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan orang lain; dan
c.Setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap prostitusi dan perbuatan asusila;
2. b.melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku prostitusi dan perbuatan asusila;
3. c.melakukan penutupan lokalisasi dan/atau tempat yang dipergunakan untuk prostitusi;
4. d.melakukan pencabutan izin usaha yang digunakan untuk kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
5. e.melakukan kerja sama antar daerah, pihak swasta, perguruan tinggi, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
(3)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 7

BAB V

PENANGGULANGAN

Pasal 7

(1)Penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila dilaksanakan melalui:
1. a.pencegahan; dan
2. b.pemberantasan.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bimbingan dan penyuluhan;
2. b.sarasehan;
3. c.dakwah;
4. d.media massa/informasi; dan
5. e.media lainnya.
(3)Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.razia; dan (diberi penjelasan pasal)
2. b.rehabilitasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA KELUARGA DAN MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
(2)Bentuk peran serta keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada anggota keluarganya;
2. b.mewujudkan anak yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing serta mampu menentukan masa depan sendiri;
3. c.menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, kesejahteraan dan kehidupan sosial yang baik dan bermoral;
4. d.meningkatkan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi; 8
5. e.mencegah anggota keluarga dalam tindakan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
6. f.melindungi dan membantu rehabilitasi anggota keluarga yang terlibat prostitusi dan perbuatan asusila.

Pasal 9

(1)Masyarakat baik secara individu maupun kelompok dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.
(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
1. a.memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang terjadinya praktek prostitusi dan perbuatan asusila kepada Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melakukan penegakan Peraturan Daerah atau Kepolisian
2. b.turut serta dalam penanggulangan terjadinya prostitusi dan perbuatan asusila; dan
3. c.bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap pelaku prostitusi dan perbuatan asusila.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

a.menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung untuk melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;
b.berkeliaran di jalan, tempat usaha dan fasilitas umum serta tempat-tempat lainnya dengan tujuan melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;
c.memanggil atau memesan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dengan maksud untuk melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;
d.memberi kesempatan, bantuan, sarana dan prasarana serta memfasilitasi untuk terjadinya/melakukan prostitusi dan perbuatan asusila;
e.memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan prostitusi;
f.melakukan kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila; 9
g.menggunakan tempat tinggal, tempat usaha dan fasilitas umum serta tempat-tempat lainnya untuk kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila; dan
h.mendirikan usaha dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 19 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 19 Tahun 1995