DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

regulasi_utama

Ringkasan

1. penetapan desa 2. penetapan kecamatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3

BAB II

PENETAPAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 3

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terletak dalam cakupan wilayah Kecamatan yang meliputi: NOMOR NAMA KECAMATAN NOMOR NAMA DESA 1 Weru 1 Grogol 2 Karangtengah 3 Karangwuni 4 Krajan 5 Jatingarang 6 Karanganyar 7 Alasombo 8 Karangmojo 9 Weru 10 Karakan 11 Tegalsari 12 Tawang 13 Ngreco 2 Bulu 1 Sanggang 2 Kamal 3 Gentan 4 Kedungsono 5 Tiyaran 6 Karangasem 7 Bulu 8 Kunden 9 Puron 10 Malangan 11 Lengking 12 Ngasinan 3 Tawangsari 1 Pundungrejo 2 Watubonang 3 Kedungjambal 4 Grajegan 5 Lorog 6 Kateguhan 7 Dalangan 8 Pojok 9 Tangkisan 10 Ponowaren 11 Majasto 12 Tambakboyo 4 4 Nguter 1 Tanjungrejo 2 Jangglengan 3 Serut 4 Juron 5 Celep 6 Pengkol 7 Gupit 8 Plesan 9 Kedungwinong 10 Nguter 11 Baran 12 Daleman 13 Lawu 14 Tanjung 15 Pondok 16 Kepuh 5 Bendosari 1 Toriyo 2 Mulur 3 Jagan 4 Manisharjo 5 Cabeyan 6 Puhgogor 7 Paluhombo 8 Bendosari 9 Mojorejo 10 Mertan 11 Sugihan 12 Sidorejo 13 Gentan 6 Polokarto 1 Pranan 2 Karangwuni 3 Bugel 4 Ngombakan 5 Bakalan 6 Godog 7 Kemasan 8 Kenokorejo 9 Tepisari 10 Bulu 11 Rejosari 12 Polokarto 13 Mranggen 14 Wonorejo 15 Jatisobo 16 Kayuapak 17 Genengsari 5 7 Mojolaban 1 Laban 2 Tegalmade 3 Wirun 4 Bekonang 5 Cangkol 6 Klumprit 7 Kragilan 8 Sapen 9 Joho 10 Demakan 11 Dukuh 12 Plumbon 13 Gadingan 14 Palur 15 Triyagan 8 Grogol 1 Pandeyan 2 Telukan 3 Parangjoro 4 Pondok 5 Langenharjo 6 Gedangan 7 Madegondo 8 Grogol 9 Kadokan 10 Kwarasan 11 Sanggrahan 12 Manang 13 Banaran 14 Cemani 9 Baki 1 Ngrombo 2 Mancasan 3 Gedongan 4 Jetis 5 Bentakan 6 Kudu 7 Kadilangu 8 Bakipandeyan 9 Menuran 10 Duwet 11 Siwal 12 Waru 13 Gentan 14 Purbayan 6

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 2 Juni 2016 BUPATI SUKOHARJO, WARDOYO WIJAYA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (6/2016) 10 Gatak 1 Sanggung 2 Kagokan 3 Blimbing 4 Krajan 5 Geneng 6 Jati 7 Trosemi 8 Luwang 9 Klaseman 10 Tempel 11 Sraten 12 Wironanggan 13 Trangsan 14 Mayang 11 Kartasura 1 Pucangan 2 Ngemplak 3 Gumpang 4 Makamhaji 5 Pabelan 6 Gonilan 7 Singopuran 8 Ngabeyan 9 Wirogunan 10 Kertonatan Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 2 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, AGUS SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016 NOMOR 6 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA I. UMUM Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah menetapkan kabupaten-kabupaten sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo secara administratif terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 17 (tujuh belas) kelurahan dan 150 (seratus lima puluh) desa yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa- desa yang saat ini sudah ada di Kabupaten Sukoharjo tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 231

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3

BAB II

PENETAPAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 231