DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pembagian rincian dana desa, penetapan rincian dana desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Meneteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7.Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a.alokasi dasar setiap desa;
b.alokasi afirmasi setiap desa;
c.alokasi kinerja setiap desa; dan
d.alokasi formula setiap desa.

Pasal 3

(1)Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan kluster jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
2. b.Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
3. c.Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
4. d.Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
5. e.Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
(2)Besaran Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 4

(1)Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
(2)Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
(3)Daftar desa penerima Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

(1)Alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada desa-desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.
(2)Daftar desa penerima Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a.pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
b.pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
c.capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
d.capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

(1)Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
(2)Pengelolaan dana desa sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
(3)Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan Dana Desa dan persentase capaian keluaran Dana Desa.
(4)Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa Indeks Desa Membangun, status desa Indeks Desa Membangun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin Desa.

Pasal 8

Besaran Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung dengan bobot dan perhitungan sebagai berikut :

a.10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
b.40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
c.20% (dua puluh persen) utuk luas wilayah; dan
d.30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: AF Desa = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,20 x Z3) + (0,30 x Z4)} x AF Kab Keterangan: AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Sukoharjo Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Sukoharjo Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Sukoharjo Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Sukoharjo AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Sukoharjo

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 8 Januari 2021 BUPATI SUKOHARJO, ttd. WARDOYO WIJAYA Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 8 Januari 2021 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. BUDI SANTOSO BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…