DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Tata Cara Pennyertaan Modal; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pengembangan usaha dan perubahan Permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah Kabupaten Sukoharjo;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Sukoharjo, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
6.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
7.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum lainnya yang seluruh dan/atau sebagian besar modalnya berasal dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
9.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah.
10.PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan GROGOL yang selanjutnya disebut PT BPR BKK GROGOL (Perseroda) adalah PT BPR BKK (Perseroda) yang berkedudukan di Daerah. 4
11.Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK JATENG (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 27 (dua puluh tujuh) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
12.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
13.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
14.Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan yang selanjutnya disebut Perumda Percada adalah Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
15.Dividen adalah bagian dari laba bersih yang dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan atas kepemilikan saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
16.Pembagian laba adalah bagian dari laba yang dibayarkan kepada Pemilik Modal sebagai keuntungan atas kepemilikan modal Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomis, sosial atau manfaat lainnya bagi Daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan
b.tata cara penyertaan modal. 5

BAB II

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada:

a.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
b.PT BPR BKK GROGOL (Perseroda);
c.PT BPR BKK JATENG (Perseroda);
d.PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda);
e.Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
f.Perumda Percada.

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp149.213.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga belas juta rupiah).
(2)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. b.tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. c.tahun 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. d.tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
5. e.tahun 2026 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PT BPR BKK GROGOL (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp9.850.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah). 6
(2)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPR BKK GROGOL (Perseroda) sebesar Rp19.550.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun 2022 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
2. b.tahun 2023 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
3. c.tahun 2024 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah);
4. d.tahun 2025 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah); dan
5. e.tahun 2026 sebesar Rp3.910.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).
(2)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPR BKK JATENG (Perseroda) sebesar Rp.16.381.132.365,00 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a.tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
1. b.tahun 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
2. c.tahun 2024 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. d.tahun 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
4. e.tahun 2026 sebesar Rp4.381.132.365,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). 7
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp43.499.990.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembian puluh ribu rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebesar Rp31.500.010.000,00 (Tiga puluh satu miliar lima ratus juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
2. b.tahun 2023 sebesar Rp7.500.010.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta sepuluh ribu rupiah);
3. c.tahun 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
4. d.tahun 2025 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
5. e.tahun 2026 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Makmur sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp100.406.166.646,00 (seratus miliar empat ratus enam juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
(3)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Makmur sebesar Rp49.593.833.354,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.tahun 2022 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
2. b.tahun 2023 sebesar Rp9.593.833.354,00 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
3. c.tahun 2024 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
4. d.tahun 2025 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah); dan
5. e.tahun 2026 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). 8

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…