DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kepala Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan urusan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang terdepan akan langsung berhadapan dan berhubungan dengan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk memberikan pengaturan terkait Kepala Desa perlu membentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO Dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 4
15.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22.Daftar Pemilih Khusus yang selanjutnya disingkat DPK adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan untuk mewadahi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT.
23.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25.Saksi adalah penduduk desa setempat yang diberikan kuasa oleh Calon kepala Desa untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
26.Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk untuk mengawasi jalannya proses pemilihan Kepala Desa yang berada di tingkat desa dan kecamatan.
27.Hari adalah hari kerja.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 5
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. c.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. d.menetapkan Peraturan Desa;
5. e.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. f.membina kehidupan masyarakat Desa;
7. g.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. h.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. i.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. j.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. k.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. l.memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. m.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. n.mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. o.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa. 6
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan;
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. g.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. h.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. i.mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. j.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. k.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. l.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. m.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. n.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. o.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. p.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa wajib:

a.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan 7
d.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 4

(1)Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 5

Kepala Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g.menjadi pengurus partai politik;
h.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
k.melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l.meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

(1)Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 8
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

(1)Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali.
(2)Pemilihan Kepala Desa serentak satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 8

(1)Sebelum dapat dilakukan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 9

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten.
(2)Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa; 9
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara;
7. g.melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang;
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
9. i.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dapat didelegasikan kepada Panitia Pemilihan.
(4)Unsur Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Keanggotaan Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Bupati membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan.
(2)Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa.
(3)Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang meliputi :
1. a.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa;
2. b.melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
3. c.menghadiri pelaksanaan pemungutan suara;
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
5. e.menyelesaikan terhadap pelanggaran, keberatan dan aduan yang timbul setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang tidak bisa diselesaikan oleh Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa; dan 10
6. f.memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap keberatan dan aduan atas hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang tidak mampu diselesaikan.
(4)Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang meliputi :
1. a.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemilihan Kepala Desa;
2. b.melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
3. c.menghadiri pelaksanaan pemungutan suara;
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan pemilihan Kepala Desa kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan;
5. e.menyelesaikan terhadap pelanggaran, keberatan dan aduan yang timbul setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
6. f.memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Pemilihan dan BPD; dan
7. g.memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan terhadap pelanggaran, keberatan dan aduan proses pemilihan Kepala Desa yang tidak mampu diselesaikan.
(5)Unsur dan persyaratan menjadi Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014