DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016- 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 3
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013– 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2016-2021.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pemerintah Indonesia telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden. Nawa Cita ke 2 Kami akan membuatPemerintah tidak absenDengan membangunTata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, Dimana target pertama yaitu Memulihkan kepercayaan Publik melalui reformasi Sistem kepartaian, Pemilu, dan Lembaga perwakilan dengan indikator keberhasilan yaitu 100% Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan Anggaran dan rencana pembangunan Daerah pada tahun 2016. Konsep pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah inilah yang perlu diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
7.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peninhkatan indeks pembangunan manusia.
8.Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 5

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Letak Geografis Secara geografis Kabupaten Sukoharjo terletak diantara Bagian ujung timur 110.570 LS, Bagian Ujung Sebelah Barat 110.420LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7.320BT,Bagian Ujung Sebelah Utara 7.49032.000BT. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi Sebelah utara KotaSurakarta dan Kabupaten Karanganyar, Sebelah SelatanKabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri, Sebelah Timur Kabupaten Karanganyar, dan Sebelah BaratKabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Pasal 2

(1)RPJMD sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
(2)Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari :
1. a.Visi, Misi dan Program Bupati terpilih tahun 2016; dan
2. b.Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
1. a.RPJMD Provinsi;
2. b.RTRW;
3. c.KLHS; dan
4. d.RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. 6

Pasal 6

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja. Analisis kinerja keuangan Tahun 2011-2016, dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis proyeksi keuangan ke depan. Analisis kinerja keuangan dilaksanakan terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah Kabupaten Sukoharjo. Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dikelola sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Selanjutnya Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber- sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah Daerah termasuk mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru dengan menganut prinsip (1) Potensial artinya lebih menitik beratkan pada potensinya dari pada jumlah atau jenis pungutan yang banyak. (2) Tidak memberatkan masyarakat, (3) Tidak merusak lingkungan (4) Mudah diterapkan/diaplikasikan, mudah dilaksanakan, (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarip dan materinya.

Pasal 7

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 8

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi pengendalian terhadap :

a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 7

Pasal 9

(1)Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3)Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
(4)Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
(5)Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 10

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…