DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran yang meliputi: Sistem Manajemen Kebakaran; Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK; Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK; Objek dan Potensi Bahaya Kebakaran; Pencegahan Kebakaran; Penanganan Kebakaran; Organisasi Penanggulangan Kebakaran; Standar Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran; Wilayah Manajemen Kebakaran; Investigasi Kebakaran; Inspeksi Peralatan Pemadam Kebakaran;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kejadian kebakaran di daerah mengalami dinamika setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan kebakaran secara sistematis dengan melibatkan peran serta masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sub urusan kebakaran merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 2
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5309);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 199);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011- 2031(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka melakukan penanganan dan pencegahan terjadinya kebakaran serta tindakan setelah terjadi kebakaran.
5.Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
6.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
7.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
9.Pos Pemadam Kebakaran adalah unit kerja pemadam kebakaran yang berada di bawah Perangkat Daerah. 5
10.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11.Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
12.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
13.Penanggulangan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap berbagai bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka.
14.Pencegahan kebakaran adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
15.Penanganan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
16.Potensi bahaya kebakaran adalah tingkat ancaman bahaya kebakaran.
17.Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
18.Akses Pemadam Kebakaran adalah jalan masuk bagi petugas dan kendaraan/peralatan pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran.
19.Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
20.Hydrant Halaman adalah alat yang dilengkapi dengan slang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran dan diletakkan di halaman bangunan gedung. 6
21.Sistem Springkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis apabila temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
22.Lif kebakaran adalah suatu sarana transportasi dalam bangunan gedung yang mengangkut petugas kebakaran didalam kereta lif yang bergerak naik turun secara vertikal dan memenuhi persyaratan penyelematan yang berlaku.
23.Bencana Lain adalah bencana yang diperkirakan akan terjadi selain bencana kebakaran antara lain banjir, gedung runtuh, bahan beracun dan berbahaya, kecelakaan transportasi dan lain-lain.
24.Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
25.Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Penanggulangan kebakaran di Daerah berasaskan:
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
4. d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
5. e.ketertiban dan kepastian hukum;
6. f.kebersamaan;
7. g.kelestarian lingkungan hidup; dan
8. h.ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Prinsip penanggulangan kebakaran di Daerah antara lain:
1. a.cepat dan tepat;
2. b.prioritas;
3. c.koordinasi dan keterpaduan;
4. d.berdaya guna dan berhasil guna; 7
5. e.transparansi dan akuntabilitas;
6. f.kemitraan;
7. g.pemberdayaan;
8. h.nondiskriminatif; dan
9. i.nonproletisi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran di Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran di Daerah bertujuan untuk:

a.mewujudkan kesiapan, kesiagaan, bagi masyarakat dan Perangkat Daerah dalam menanggulangi kebakaran;
b.melindungi keselamatan jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran di Daerah;
c.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kebakaran;
d.menjamin terselenggaranya penanganan kebakaran secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; dan
f.mendorong semangat gotong royong, sosial, dan kemanusiaan.

BAB IV

SISTEM MANAJEMEN KEBAKARAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka upaya penanggulangan kebakaran secara terencana dan terpadu, Pemerintah Daerah menyusun sistem manajemen kebakaran.
(2)Sistem manajemen kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RISPK. 8

Pasal 6

/M/2008

(1)RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh Bupati atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah.
(2)RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
(3)RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah, serta rencana prasarana dan sarana Daerah.
(4)RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 (sepuluh) tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
(5)RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana Daerah, sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 7

RISPK meliputi ketentuan mengenai:

a.RSCK; dan
b.RSPK.

Pasal 8

//M/2008

(1)Penyusunan RISPK paling sedikit meliputi:
1. a.kriteria penyusunan RISPK;
2. b.penetapan sasaran;
3. c.identifikasi masalah;
4. d.kedudukan dokumen RISPK; dan
5. e.keluaran dokumen RISPK.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 9

Pasal 9

/208

(1)RSCK harus memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.
(2)Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.kriteria RSCK;
2. b.lingkup kegiatan RSCK;
3. c.identifikasi resiko kebakaran;
4. d.analisis permasalahan; dan
5. e.rekomendasi pencegahan kebakaran.

Pasal 10

(1)Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.penentuan dan pemenuhan persyaratan Sistem Proteksi Kebakaran; dan
2. b.manajemen penanganan kebakaran.
(2)Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari penyusunan program pencegahan bahaya kebakaran untuk kota, lingkungan bangunan dan bangunan gedung.
(3)Identifikasi resiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan.
(4)Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan Pencegahan Kebakaran yang saat ini sudah ada untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi kegiatan Pencegahan Kebakaran yang diperlukan.
(5)Rekomendasi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e memuat:
1. a.penyempurnaan kebijakan Pencegahan Kebakaran dan pelaksanaannya;
2. b.usulan kebutuhan Perangkat Daerah; 10
3. c.pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
4. d.sarana dan prasarana Pencegahan Kebakaran; dan
5. e.penyempurnaan standar operasional prosedur termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…