DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, kewenangan daerah dalam pengaturan jasa konstruksi, pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi daerah, usaha jasa konstruksi, layanan perizinan, pelaksanaan perizinan berusaha, pelaporan dan registrasi pengalaman usaha, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam sub urusan jasa konstruksi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Nomor 6396);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk memberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
5.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 4
6.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
7.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi.
9.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
10.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
11.Sub penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
12.Usaha Orang Perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.
13.Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha Jasa Konstruksi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Swasta yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, perseorangan warga negara Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.
14.Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
15.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK badan usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
16.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
17.Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.
18.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya 5 disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
19.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
20.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
21.Hari adalah hari kerja.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas : a. kejujuran dan keadilan;

b.manfaat;
c.keserasian;
d.kemandirian;
e.keterbukaan;
f.kemitraan;
g.keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

a.Pemerintah Daerah dalam mengatur jasa konstruksi untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi; dan
b.masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. 6

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat; dan
c.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III

KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan jasa konstruksi di Daerah meliputi:

a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
b.penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
c.penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

BAB IV

PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 6

(1)Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kerja.
(3)Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7
(4)Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(5)Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah diregistrasi oleh Menteri.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga kerja konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI DAERAH

Pasal 7

(1)Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk sistem informasi yang terintegrasi.
(2)Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
1. a.tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi yang dilakukan Pemerintah Daerah; dan
3. c.tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.
(3)Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang terintegrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

USAHA JASA KONSTRUKSI 8

Pasal 8

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a.jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
b.bentuk dan kualifikasi usaha.

Pasal 9

Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:

a.usaha jasa konsultasi konstruksi;
b.usaha pekerjaan konstruksi; dan
c.usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Pasal 10

(1)Sifat usaha jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.
(2)Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a antara lain:
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa;
3. c.rekayasa terpadu; dan
4. d.arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
(3)Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis sebagimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b antara lain:
1. a.konsultasi ilmiah dan teknis; dan
2. b.pengujian dan analisis teknis.
(4)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi: a. pengkajian; 9
1. b.perencanaan;
2. c.perancangan;
3. d.pengawasan; dan/atau
4. e.manajemen penyelenggaraan konstruksi.
(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.survei;
2. b.pengujian teknis; dan/atau
3. c.analisis.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…