DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Bab III Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah Bab IV Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bab V Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bab VI Partisipasi Masyarakat Bab VII Pembinaan Bab VIII Pengawasan Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas;
c.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Daerah wajib menyusun Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 3
6.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
9.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
10.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelayanan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang di lakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 4
19.Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
20.Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang penanaman modal.
21.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Daerah.

Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

a.kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
b.keterbukaan akses informasi;
c.kepastian;
d.berkelanjutan;
e.transparansi;
f.partisipasi; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
c.manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
d.pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
e.partisipasi masyarakat;
f.pembinaan;
g.pengawasan; dan
h.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha. 5
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(3)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
2. b.penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
(4)Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(4)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(5)Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
1. a.perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perindustrian; 6
6. f.perdagangan;
7. g.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. h.transportasi;
9. i.kesehatan, obat dan makanan;
10. j.pariwisata; dan
11. k.ketenagakerjaan.
(6)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
(7)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 6

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi pengaturan:
1. a.kode kbli/kbli terkait, judul kbli, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
2. b.persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. c.pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. d.standar kegiatan usaha dan/atau standar produk
(2)Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 7
(4)Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada masing-masing kegiatan sektor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 7

(1)Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
1. a.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
2. b.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
3. c.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi
(2)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha.
(3)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil, berlaku juga sebagai:
1. a.Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
2. b.Pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Pasal 8

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf b meliputi: (kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah; dan
1. a.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi.

Pasal 9

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:
1. a.NIB; dan
2. b.Sertifikat Standar. 8
(2)Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
(3)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
(4)Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 10

(1)Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa:
1. a.NIB; dan
2. b.Sertifikat Standar.
(2)Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
(3)Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.
(4)NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…