DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.129.806.028.009,00, Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.212.806.028.009,00

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. – 3 – (-) (-)

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.129.806.028.009,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.212.806.028.009,00 surplus/(defisit) (Rp83.000.000.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.penerimaan Rp 100.000.000.000,00
  2. 2.pembiayaan Rp 17.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp83.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.129.806.028.009,00 (dua triliun seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam juta dua puluh delapan ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 562.314.237.237,00
2. b.Pendapatan Transfer Rp1.567.491.790.772,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 00,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp562.314.237.237,00 (lima ratus enam puluh dua miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah Rp 355.012.627.000,00
2. b.Retribusi Daerah Rp 113.938.009.694,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp 42.607.000.568,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah Rp 50.756.599.975,00 – 4 –
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.567.491.790.772,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.461.945.350.000,00
2. b.pendapatan transfer antar daerah Rp 105.546.440.772,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah Rp 00,00
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Rp 0,00

Pasal 4

(1)Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.212.806.028.009,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar delapan ratus enam juta dua puluh delapan ribu sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja operasi Rp1.714.144.721.791,00
2. b.belanja modal Rp 161.633.619.072,00
3. c.belanja tidak terduga Rp 6.971.212.146,00
4. d.belanja transfer Rp 330.056.475.000,00
(2)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.714.144.721.791,00 (satu triliun tujuh ratus empat belas miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai Rp 963.076.119.041,00
2. b.belanja barang dan jasa Rp 696.629.948.677,00
3. c.belanja bunga Rp 0,00
4. d.belanja subsidi Rp 756.864.073,00
5. e.belanja hibah Rp 46.336.790.000,00
6. f.belanja bantuan sosial Rp 7.345.000.000,00 – 5 – (-)
(3)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp161.633.619.072,00 (seratus enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin Rp 46.806.135.762,00
2. b.belanja modal gedung dan bangunan Rp 38.132.881.000,00
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp 73.299.080.500,00
4. d.belanja modal aset tetap lainnya Rp 3.340.521.810,00
5. e.belanja modal aset lainnya Rp. 55.000.000,00
(4)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.971.212.146,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
(5)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp330.056.475.000,00 (tiga ratus tiga puluh miliar lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil Rp 27.206.562.000,00
2. b.belanja bantuan keuangan Rp 302.849.913.000,00

Pasal 5

(1)Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah):
1. a.penerimaan pembiayaan Rp 100.000.000.000,00
2. b.pengeluaran pembiayaan Rp 17.000.000.000,00 Rp 83.000.000.000,00
(2)Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp 100.000.000.000,00 – 6 –
2. b.pencairan dana cadangan Rp 0,00
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 0,00
4. d.penerimaan pinjaman daerah Rp 0,00
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp 0.00
6. f.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp 0,00
(3)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pembentukan dana cadangan Rp 0,00
2. b.penyertaan modal Daerah Rp 17.000.000.000,00
3. c.pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 0,00
4. d.pemberian pinjaman daerah Rp 0,00
5. e.pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp 0,00

Pasal 6

(1)Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah).
(2)Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah). – 7 –

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.kebutuhan Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. – 8 –

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

a.Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi:
c.Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Sukoharjo;
e.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan APBD; – 9 –
h.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS Dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
i.Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
j.Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
k.Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah;
n.Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
o.Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
p.Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati. – 10 –

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 13 Desember 2024022 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 13 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. WIDODO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 11 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (11-358/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…