DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 191

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama Dan Tempat Kedudukan; 3. Maksud Dan Tujuan; 4. Kegiatan Usaha; 5. Permodalan; 6. Organ Perusahaan; 7. Kepegawaian; 8. Satuan Pengawas Intern; 9. Perencanaan; 10. Operasional; 11. Pelaporan; 12. Penggunaan Laba; 13. Anak Perusahaan; 14. Penugasan Khusus Pemerintah Daerah; 15. Evaluasi; 16. Restrukturisasi; 17. Pembubaran; 18. Kepailitan; 19. Pembinaan Dan Pengawasan; 20. Dana Pensiun; 21. Tarif; 22. Asosiasi; 23. Ketentuan Lain-Lain; 24. Ketentuan Peralihan; 25. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6396);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58021);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 277); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Makmur.
8.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Makmur yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur. 5
10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Makmur yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Makmur serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Makmur baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut RKA Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Makmur.
13.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
15.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini perusahaan umum daerah air minum diberi nama “Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur”.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum Tirta Makmur berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda Air Minum Tirta Makmur dapat membuka kantor Cabang dan Sistem Layanan (Payment Point) dalam wilayah Daerah. 6
(3)Pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dengan pertimbangan wilayah dan cakupan layanan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum.

Pasal 5

Pendirian Perumda Air Minum Tirta Makmur bertujuan untuk :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan/atau jasa yang berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dan dunia usaha sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Tirta Makmur bergerak di bidang usaha penyediaan air minum dan bidang lain yang mendukung usaha berdasarkan prinsip ekonomi dan fungsi sosial.
(2)Bidang lain yang mendukung usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan usaha.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

(1)Perumda Air Minum Tirta Makmur merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham. 7
(2)Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Makmur terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(4)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri :
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 8

(1)Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Makmur ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
(2)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), modal disetor sebesar Rp 74.918.166.646,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
(3)Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menambah modal yang disetor secara bertahap yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. 8

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Makmur dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Isi peraturan

Teks191PDFHirarki

Memuat teks peraturan…