DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan uraiannya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. – 3– (-) (-)
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Daerah Rp1.938.312.553.712,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.263.273.231.858,00 surplus/(defisit) (Rp324.960.678.146,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.penerimaan Rp 351.970.678.146,00
  2. 2.pembiayaan Rp 27.010.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp324.960.678.146,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.938.312.553.712,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan asli Daerah Rp 367.639.216.712,00
2. b.pendapatan transfer Rp1.567.663.337.000,00
3. c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 3.010.000.000,00 – 4–
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.639.216.712,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah Rp 189.300.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah Rp 20.977.820.000,00
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp 30.525.775.000,00
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah Rp 126.835.621.712,00
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.567.663.337.000,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.402.663.337.000,00
2. b.pendapatan transfer antar daerah Rp 165.000.000.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah Rp 3.010.000.000,00
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Rp. 0,00

Pasal 4

(1)Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.263.273.231.858,00 (dua triliun dua ratus enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja operasi Rp1.581.342.827.056,00
2. b.belanja modal Rp 343.399.419.676,00
3. c.belanja tidak terduga Rp 12.778.890.126,00 – 5–
4. d.belanja transfer Rp 325.752.095.000,00
(2)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.581.342.827.056,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai Rp 899.932.530.520,00
2. b.belanja barang dan jasa Rp 611.376.287.536,00
3. c.belanja bunga Rp 0,00
4. d.belanja subsidi Rp 1.478.511.000,00
5. e.belanja hibah Rp 65.418.568.400,00
6. f.belanja bantuan sosial Rp 3.136.929.600,00
(3)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.399.419.676,00 (tiga ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah Rp 750.000.000,00
2. b.belanja modal peralatan dan mesin Rp 62.244.672.535,00
3. c.belanja modal gedung dan bangunan Rp 176.015.713.741,00
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp 98.404.818.400,00
5. e.belanja modal aset tetap lainnya Rp 4.648.306.000,00
6. f.belanja modal aset lainnya Rp 1.335.909.000,00
(4)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.778.890.126,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah).
(5)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp325.752.095.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil Rp 20.632.482.000,00
2. b.belanja bantuan keuangan Rp 305.119.613.000,00 – 6–

Pasal 5

(1)Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp324.960.678.146,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah)
1. a.penerimaan pembiayaan Rp 351.970.678.146,00
2. b.pengeluaran pembiayaan Rp 27.010.000.000,00 Rp 324.960.678.146,00
(2)Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp351.970.678.146,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp 334.406.992.996,00
2. b.pencairan dana cadangan Rp 17.563.685.150,00
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 0,00
4. d.penerimaan pinjaman daerah Rp 0,00
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp 0.00
6. f.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp 0,00
(3)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.010.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pembentukan dana cadangan Rp 20.000.000.000,00
2. b.penyertaan modal Daerah Rp 7.010.000.000,00
3. c.pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 0,00 (-) – 7–
4. d.pemberian pinjaman daerah Rp 0,00
5. e.pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp 0,00

Pasal 6

(1)Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp324.960.678.146,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah).
(2)Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp324.960.678.146,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. – 8–
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.kebutuhan Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; – 9–
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk PemenuhanSPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan RancanganAPBD;
9.Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program PrioritasDaerah;
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati. – 10–

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 30 November 2022 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (12-290/2022) Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 30 November 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO ttd. WIDODO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO,SH,MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…