DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Hak, Tanggung Jawab Dan Peran Pemuda; Pembangunan Kepemudaan; Pengembangan Kepemudaan; Perencanaan, Sinergitas, Koordinasi, Kemitraan, Dan Kerja Sama Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan; Sarana Dan Prasarana Kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; Peran Serta Masyarakat, Organisasi Kepemudaan Dan Dunia Usaha; Penghargaan; Sistem Informasi Kepemudaan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan dan pengembangan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan terpadu;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam program pembangunan kepemudaan diperlukan pengaturan mengenai pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
7.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pembangunan dan pengembangan potensi Pemuda.
10.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
11.Pengembangan Kepemudaan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur yang berkaitan dengan Kepemudaan.
12.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
13.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
14.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
15.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
16.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
17.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
18.Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
19.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
20.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
21.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
22.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil. 4
23.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29.Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
30.Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di Daerah.
31.Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.

Pasal 2

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan; 5
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan bertujuan:

a.mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b.menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.hak, tanggung jawab dan peran Pemuda;
c.Pembangunan Kepemudaan;
d.Pengembangan Kepemudaan;
e.perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerja sama Kepemudaan;
f.sarana dan prasarana Kepemudaan;
g.Organisasi Kepemudaan;
h.peran serta Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha;
i.penghargaan;
j.sistem informasi Kepemudaan;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pendanaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah. 6
(3)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 6

(1)Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Bupati.
(2)Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
(3)Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dan rencana aksi pembangunan dan pengembangan Kepemudaan;
2. b.merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
3. c.melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha lingkup Daerah;
4. d.memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
5. e.menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
6. f.memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
7. g.mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
8. h.memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

BAB III

HAK, TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMUDA

Pasal 7

(1)Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
1. a.akses untuk pengembangan diri;
2. b.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan; 7
3. c.akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
4. d.akses membentuk jejaring kemitraan.
(2)Setiap Pemuda berhak mendapatkan perlindungan atas:
1. a.pengaruh destruktif; dan
2. b.Pemuda yang mengalami permasalahan hukum, sosial, ekonomi dan teknologi informasi.

Pasal 8

Dalam upaya memberikan hak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah secara berkesinambungan melaksanakan program Kepemudaan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau pemerintah.

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan nasional;
g.meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar Pemuda;
h.mengembangkan potensi diri dalam segala aspek kehidupan; dan
i.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 10

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral berdasarkan standar etik Masyarakat di Daerah;
2. b.kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan
3. c.agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
2. b.memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum; dan
4. d.meningkatkan kedisplinan dan nasionalisme. 8
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumber daya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap Masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…