DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12A, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 45, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 54A, Pasal 59, PAsal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C, PAsal 61D, Pasal 61E, Pasal 63, PAsal 71, dan Pasal 82;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 233); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 233), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka, yakni angka 28, angka 29, angka 30 dan angka 31 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 4
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14.Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
16.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 5
18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22.Dihapus.
23.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25.Saksi adalah penduduk desa setempat yang diberikan kuasa oleh Calon kepala Desa untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
26.Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk untuk mengawasi jalannya proses pemilihan Kepala Desa yang berada di tingkat desa dan kecamatan.
27.Hari adalah hari kerja.
28.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
29.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sejak diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.
30.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan sejak berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan dicatat dalam register perkara di pengadilan. 6
31.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan surat putusan/keterangan dari Pengadilan.
2.Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Sebelum dapat dilakukan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(3)Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(4)Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten.
(2)Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa; 7
3. c.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
4. d.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara;
5. e.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
6. f.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
7. g.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e didelegasikan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan.
(4)Unsur Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(5)Keanggotaan Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

BPD tidak dapat membubarkan panitia pemilihan sampai dengan ditetapkannya calon kepala desa terpilih.

5.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas:

a.merencanakan,mengkoordinasikan,menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.melakukan seleksi tambahan terhadap bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang;
f.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
h.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 8
i.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
j.pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
k.menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
l.melaksanakan pemungutan suara;
m.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
n.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
o.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
1. 6.Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 15A, Pasal 15B dan Pasal 15C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15A

(1)Panitia Pemilihan tidak boleh mengundurkan diri tanpa alasan yang dibenarkan sebelum selesai melaksanakan tugasnya.
(2)Dalam hal Panitia Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digantikan oleh Panitia Pengganti dari unsur Panitia Pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(3)Dalam hal Panitia Pengganti dari unsur Panitia Pemilihan yang sama tidak ada, digantikan oleh unsur Panitia Pemilihan yang lain.
(4)Panitia Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(5)Dalam hal BPD tidak menerbitkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 15B

(1)Dalam hal seluruh Panitia Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan, maka BPD membentuk Panitia Pemilihan.
(2)Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 15C

(1)Dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kondisi tertentu, maka tugas Panitia Pemilihan dibantu dan/atau diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kabupaten. 9
(2)Panitia Pemilihan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dalam hal Panitia Pemilihan tidak dapat melaksanakan sebagian tugasnya.
(3)Panitia Pemilihan diambil alih oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dalam hal tidak dapat melaksanakan seluruh tugasnya dan BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15B.
(4)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.gangguan keamanan dan ketertiban dengan memperhatikan masukan kepolisian; dan
2. b.bencana sosial yang ditetapkan oleh Bupati.
(5)Dalam hal Panitia Pemilihan Kabupaten membantu dan/atau mengambil alih tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Pasal 29 huruf g dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g.dihapus
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 10
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat; dan
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
1. 8.Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
(2)Selain seleksi tambahan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi tambahan melalui test tertulis.
(3)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
(4)Tata cara seleksi tambahan terhadap bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

(1)Jumlah TPS ditentukan berdasarkan kewilayahan berbasis Rukun Warga atau dusun dengan jumlah lebih dari 1 (satu) dan ganjil.
(2)TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3)Jumlah, lokasi, tata letak TPS dan jumlah pemilih setiap TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

10.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…