DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Arah dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab, Penyelenggaraan, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, Penghargaan, Kelembagaan dan Koordinasi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lanjut usia memiliki peran dalam pembangunan, sehingga perlu diberikan ruang untuk dapat meningkatkan harkat dan martabatnya agar mampu keluar dari ketergantungan pada lingkungan sosial, serta mampu berkembang secara mandiri;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, pemerintah daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Lembaran Negara Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah KabupatenSukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
6.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam) puluh tahun ke atas.
7.Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
8.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
9.Karang Wredha adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
10.Panti Wredha adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lanjut Usia yang terlantar.
11.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12.Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup lanjut usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lanjut usia.
13.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
15.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitas lanjut usia.
16.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17.Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
18.Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

ASAS, ARAH, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dilaksanakan berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan. pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia. dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 4

Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial serta memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga lanjut usia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat memperpanjang usia harapan hidup, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(2)Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
5. e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.perlindungan sosial; dan
8. h.bantuan sosial.

Pasal 6

(1)Lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk :
1. a.membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
2. b.mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
3. c.memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
(2)Keluarga bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang berada dalam lingkungan keluarga.
(3)Masyarakat bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam :
1. a.peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia; dan
2. b.pembudayaan sikap dan perilaku hormat terhadap lanjut usia.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka diselenggarakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang ditujukan bagi lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.
(2)Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan;
5. e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.bantuan sosial; dan
8. h.pemberdayaan sosial.
(3)Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
4. d.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
5. e.perlindungan sosial; dan
6. f.jaminan sosial.

Pasal 9

(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
1. a.bimbingan keagamaan dan kerohanian;
2. b.mendorong pembangunan sarana ibadah secara merata di daerah; dan
3. c.mendorong terdapatnya aksesibilitas bagi lanjut usia pada tempat-tempat peribadatan.
(3)Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 10

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat, pencegahan masalah kesehatan, pelayanan pengobatan, dan rehabilitasi kesehatan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya berfungsi secara wajar.
(2)Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia melalui media cetak, elektronik, audio visual, dan media informasi lain;
2. b.upaya penyembuhan (baik kuratif dan rehabilitatif) yang diperluas pada bidang pelayanan poli geriatrik ditingkat pusat kesehatan masyarakat sampai rumah sakit;
3. c.optimalisasi pelayanan lembaga perawatan bagi lanjut usia penderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, pelayanan medis maupun pelayanan jaminan kesehatan bagi lanjut usia;
4. d.pengembangan pos pelayanan terpadu lanjut usia dan pusat kesehatan masyarakat santun lanjut usia secara merata di daerah; dan
5. e.penyuluhan mengenai pola hidup bersih agar terwujud tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi lanjut usia.
(3)Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…