DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur mengenai: Pemnyelenggaraan Industri yang diantaranya meliputi Perencanaan pembangunan industri, perizinan industri dan sistem informasi industri. Penetapan Peraturan Daerah ini merupakan langkah pengaturan, pembinaan, pengawasan dan perlindungan bagi usaha perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan iklim usaha yang kondusif diperlukan langkah pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi usaha perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perindustrian; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 3
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 263); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERINDUSTRIAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6.Penyelenggaraan perindustrian adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan industri.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018-2038 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
9.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
10.Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengan jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi
11.Perusahaan industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo. 5
12.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
14.Perluasan industri yang selanjutnya disebut dengan perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
15.Izin Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut izin perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan.
16.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perindustrian dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas, maksud dan tujuan;
b.kewenangan Pemerintah Daerah;
c.perencanaan;
d.pelaksanaan; dan
e.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Perindustrian di Daerah berdasarkan asas:

a.demokrasi ekonomi;
b.kepastian berusaha;
c.persaingan usaha yang sehat;
d.keterkaitan industri; 6
e.kelestarian fungsi lingkungan hidup;
f.keterpaduan/kesesuaian dengan tata ruang;
g.kemitraan; dan
h.keberlanjutan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan perindustrian dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, perusahaan industri dan masyarakat dalam penyelenggaraan perindustrian di daerah.

Pasal 5

Pengaturan penyelenggaraan perindustrian di daerah bertujuan:

a.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumberdaya alam, dan/atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
b.memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar dalam melakukan kegiatan ekonominya;
c.menciptakan kemandirian dan daya saing yang sehat bagi industri kecil, industri menengah dan industri besar.
d.menumbuhkan kemitraan yang melibatkan industri kecil, industri menengah dan industri besar dalam mewujudkan struktur industri di Daerah yang kokoh;
e.meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha daerah, dengan mengembangkan pusat-pusat industri;
f.menjaga kegiatan industri yang memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
g.meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan; dan
h.menjaga keseimbangan dan keserasian sumber daya alam serta pencegahan terhadap pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. 7

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:

a.penetapan RPIK;
b.penerbitan IUI kecil dan menengah;
c.penerbitan izin perluasan bagi industri kecil dan industri menengah; dan
d.penataan sistem informasi industri.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Bupati berwenang menyusun perencanaan perindustrian berupa RPIK.
(2)RPIK disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
(3)RPIK disusun dengan paling sedikit memperhatikan:
1. a.potensi sumber daya Industri daerah;
2. b.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
3. c.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
(4)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Bupati sesuai dengan kewenangan yang dimiliki melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Daerah. 8
(2)Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan IUI dan Izin Perluasan usaha industri sesuai klasifikasi industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
2. b.kemitraan;
3. c.sistem informasi industri; dan
4. d.peran serta masyarakat.

Pasal 9

Kegiatan usaha industri merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:

a.menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
b.menyediakan jasa industri.

Pasal 10

(1)Kegiatan usaha industri di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diklasifikasikan sebagai berikut :
1. a.industri kecil; dan
2. b.industri menengah.
(2)Kriteria klasifikasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…