DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengangkatan perangkat desa, masa tugas perangkat desa, kesejahteraan perangkat desa, larangan, pemberhentian perangkat desa, kekosongan jabatan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, pakaian dinas dan atribut perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, pengawasan, biaya pengangkatan, sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 3 dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah tim yang melakukan penjaringan dan penyaringan pengangkatan calon perangkat desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12.Penjaringan adalah kegiatan pengumumam lowongan dan penerimaan berkas pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
13.Penyaringan adalah kegiatan seleksi administrasi sampai dengan penetapan calon perangkat desa.
14.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan sebagai perangkat desa; 4
2. b.khusus untuk jabatan Pelaksana Kewilayahan harus mengenal wilayah dusunnya dan dikenal oleh masyarakat dusun setempat;
3. c.Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
4. d.anggota TNI atau anggota Polri yang mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang;
5. e.anggota BPD yang mendaftarkan diri menjadi calon Perangkat Desa, apabila diangkat sebagai Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD;
6. f.Perangkat Desa yang mencalonkan diri pada jabatan perangkat desa lainnya harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa; dan
7. g.Tim Pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat mencalonkan diri menjadi calon Perangkat Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas :

a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
d.foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
h.Surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi pendaftar dari Pegawai Negeri Sipil;
i.Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pendaftar dari 5 anggota TNI atau anggota Polri;
j.Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD apabila diangkat sebagai Perangkat Desa bagi pendaftar dari Anggota BPD;
k.Surat izin Kepala Desa bagi pendaftar dari Perangkat Desa; dan
l.Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari pejabat yang berwenang.

Pasal 4

(1)Kepala Desa dapat membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
(2)Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
(3)Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
(4)Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5)Susunan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(6)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c paling sedikit 1 (satu) orang atau lebih dengan jumlah ganjil.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur, tugas dan fungsi Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Tim Pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa pada waktu yang telah ditentukan.
(2)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. 6

Pasal 6

(1)Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa dan membuka pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
(2)Bakal Calon Perangkat Desa mendaftarkan diri dengan mengajukan permohonan lamaran Pencalonan Perangkat Desa diajukan dengan ditulis tangan sendiri bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(3)Pencalonan Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang pada setiap jabatan perangkat desa.

Pasal 7

(1)Penyaringan bakal calon Perangkat Desa menjadi calon Perangkat Desa ditentukan melalui seleksi kelengkapan administrasi dan seleksi tertulis.
(2)Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Wawasan Kebangsaan, Pemerintahan Desa, dan Pengetahuan Umum.
(3)Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
(4)Dalam menyusun materi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 8

(1)Hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dituangkan dalam Berita Acara selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa.
(2)Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon pada setiap jabatan perangkat desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Dalam hal konsultasi oleh Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(2)Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan. 7
(3)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(4)Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(5)Ketentuan mengenai rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
(2)Pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dilaksanakan di Balai Desa/Kantor Desa atau di tempat lain yang ditunjuk.
(3)Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan baik jujur dan adil, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelantikan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…