DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017

Nomor: 19
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, PAsal 3A, Pasal 6, PAsal 14, PAsal 16, Pasal 16A, PAsal 16B, PAsal 16C, Pasal 16D, PAsal 17A, PAsal 17B, PAsal 19;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2 www.jdih.sukoharjokab.go.id
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 3 www.jdih.sukoharjokab.go.id
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240); 4 www.jdih.sukoharjokab.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 10 diubah, dan diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 9a, angka 9b, diantara angka 19 dan angka 20 disisipka 1 (satu) angka yakni angka 19a dan menambahkan angka 26 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan perlindungan perempuan, laki-laki dan anak korban kekerasan. 5 www.jdih.sukoharjokab.go.id
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 9a. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 9b. Pengurangan risiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, ekploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
10.Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
11.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
12.Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi. 6 www.jdih.sukoharjokab.go.id
13.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
14.Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
15.Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
16.Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
17.Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
18.Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
19.Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat. 119a. Anak pelaku kekerasan adalah anak yang melakukan tindakan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi amupun seksual. 7 www.jdih.sukoharjokab.go.id
20.Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
21.Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
22.Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
23.Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
24.Rumah Aman (shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
25.Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
26.Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya disebut KPK2BGA adalah Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Sukoharjo yang dibentuk oleh Bupati dan merupakan komisi non struktural.
2.Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN BENTUK 8 www.jdih.sukoharjokab.go.id

Pasal 3A

Bentuk-bentuk kekerasan, antara lain :

a.fisik;
b.psikis;
c.seksual;
d.penelantaran rumah tangga;
e.kekerasan ekonomi; dan/atau
f.kekerasan lainnya.
1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, bupati membentuk Pelayanan Terpadu dan KPK2BGA.
(2)Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.Pelayanan Terpadu Kabupaten;
2. b.Pelayanan Terpadu kecamatan; dan
3. c.Pelayanan Terpadu kelurahan atau Desa.
(3)Pembentukan Pelayanan Terpadu dan KPK2BGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 14 huruf i, huruf j, huruf k dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan melalui :

a.memberikan perlindungan bagi korban;
b.memberikan pertolongan darurat;
c.memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak;
d.membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
e.menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus kekerasan berbasis gender dan anak; 9 www.jdih.sukoharjokab.go.id
f.menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak;
g.menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender dan anak; dan
h.menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.
i.Dihapus.
j.Dihapus.
k.Dihapus.
1. 6.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Penyelenggaraan pelayanan terpadu pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

7.Diantara BAB V Bagian Kesembilan dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesembilan A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Pembentukan KPK2BGA sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 keanggotaannya terdiri dari unsur:

a.tokoh masyarakat;
b.tokoh agama;
c.aktivis lembaga swadaya masyarakat;
d.akademisi; dan
e.praktisi.

Pasal 16B

Tugas KPK2BGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A, antara lain :

a.melakukan mediasi perselisihan antar lembaga Palayanan terpadu kekerasan berbasis gender dan anak;
b.melakukan advokasi kebijakan dan program perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak; 10 www.jdih.sukoharjokab.go.id
c.melakukan pengawasan terhadap proses penanganan kasus yang sedang berjalan; dan
d.melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 16C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B, KPK2BGA mempunyai fungsi :

a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan program perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
b.pengkoordinasian perselisihan antar lembaga penyedia layanan terpadu terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak;
c.pengembangan sistem perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak;
d.pemantauan, pengawasan dan pelaporan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak; dan
e.fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan ditingkat lokal, regional dan nasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 16D

Penyelenggaraan KPK2BGA difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

8.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VIA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO KERENTANAN

Pasal 17A

Upaya Pencegahan tindak kekerasan berbasis gender dan anak meliputi:

a.merumuskan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; 11 www.jdih.sukoharjokab.go.id
b.menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan anak;
c.menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak;
d.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan isu kekerasan berbasis gender dan anak;
e.peningkatan kesadaran orang tua, suami, istri, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi mengenai bentuk- bentuk kekerasan berbasis gender dan anak;
f.peningkatan pemahaman hak asasi manusia berbasis gender dan anak di lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan;
g.peningkatan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan anak;
h.pengintegrasian program pencegahan kekerasan berbasis gender dan anak dalam program pemberdayaan keluarga;
i.penguatan pendidikan anti kekerasan sejak dini di tingkat keluarga;
j.membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
k.membangun jejaring dan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan /atau peduli tentang pengarustamaan gender;
l.mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan kekerasan; dan
m.menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…