DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, sasaran dan ruang lingkup, kebijakan dasar penanaman modal, kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, perencanaan penanaman modal, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah, pelayanan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, pemberdayaan usaha, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, insentif dan kemudahan penanaman modal, proses penanaman modal dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah merupakan penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo, dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8.Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia. 4
13.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
14.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
15.Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah adalah Sistem Informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.
16.Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
17.Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon penanam modal.
18.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
19.Kemitraan Usaha adalah kerjasama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
20.Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
22.Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal. 5
23.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan Fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya Perizinan dan/atau Perizinan Berusaha.
24.Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka Panjang.
25.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
26.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

(1)Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. e.kebersamaan;
6. f.efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan;
8. h.berwawasan lingkungan;
9. i.kemandirian; dan
10. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(2)Pengaturan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
(3)Pengaturan Penanaman Modal di Daerah bertujuan:
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
2. b.menciptakan lapangan kerja; 6
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
5. e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal; dan
8. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Sasaran Penanaman Modal di Daerah :

a.terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif;
b.tersedianya sarana prasarana pendukung penanaman modal;
c.meningkatknya kemampuan sumber daya manusia;
d.meningkatknya jumlah penanam modal;
e.terwujudnya realisasi penanaman modal; dan
f.meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kebijakan dasar penanaman modal;
b.kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah;
c.perencanaan penanaman modal;
d.pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di Daerah;
e.pelayanan penanaman modal;
f.data dan sistem informasi penanaman modal;
g.pemberdayaan usaha;
h.hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal;
i.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
j.insentif dan kemudahan penanaman modal; 7
k.promosi penanaman modal; dan
l.ketentuan sanksi.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal.
(2)Penetapan kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
2. b.mewujudkan keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah;
3. c.mempercepat peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal; dan
4. d.meningkatkan Penanaman Modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.
(3)Dalam menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(4)Kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM. 8

BAB IV

KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 6

(1)Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Daerah.
(2)Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), yang berkaitan dengan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan RUPM Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyusun RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah.
(3)RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 8

Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi:

a.identifikasi Potensi Penanaman Modal;
b.pemetaan Peluang Penanaman Modal; dan 9
c.pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pasal 9

Identifikasi potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan melalui:

a.pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal berupa profil daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan); dan
b.analisis hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal.

Pasal 10

Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan melalui:

a.verifikasi hasil analisis potensi Penanaman Modal;
b.analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
c.penyusunan peta peluang Penanaman Modal di Daerah.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011