DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 6 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Tujuan dan Prinsip Bab III Ruang Lingkup Bab IV Penyelenggaraan PAUD Bab V Sarana dan Prasarana Bab VI Peserta Didik Bab VII Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bab VIII Penghargaan dan Kesejahteraan Guru Bab IX Kurikulum, Strategi, Metode dan Model Pembelajaran Bab X Ketentuan Persyaratan Pendirian PAUD Bab XI Persyaratan Penyelenggaraan Bab XII Penamaan dan Penomoran Bab XIII Perubahan Penyelenggaraan PAUD Bab XIV Peran Masyarakat Bab XV Pembinaan dan Pengawasan Bab XVI Pelaporan Bab XVII Sumber Pembiayaan Bab XVIII Ketentuan Peralihan Bab XIX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efesiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, maka diperlukan suatu pengaturannya dalam peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7.Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah Pengawas Taman Kanak-Kanak pada Perangkat Daerah.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, yayasan/Badan dan/atau perorangan.
10.Anak Usia Dini adalah anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12.Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal dan informal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun. 4
14.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
15.Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
16.Pendidik PAUD yang selanjutnya disebut Pendidik adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD.
17.Tenaga Kependidikan adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
18.Peserta Didik adalah anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
20.Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan PAUD.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan:

a.mempercepat tercapainya mutu PAUD di Daerah yang memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan dalam rangka mencerdaskan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat; 5
b.membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
c.mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan; dan
d.mempersiapkan Peserta Didik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang dibutuhkan untuk mengikuti jenjang pendidikan dasar.

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini mengacu pada prinsip:

a.pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
b.pelayanan yang berkesinambungan;
c.pelayanan yang non diskriminasi;
d.pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat; dan
e.berbasis budaya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan PAUD;
b.sarana dan prasarana;
c.Peserta Didik;
d.Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
e.penghargaan dan kesejahteraan guru;
f.kurikulum, strategi, metode, dan model pembelajaran;
g.ketentuan persyaratan Pendirian PAUD;
h.persyaratan penyelenggaraan;
i.penamaan dan penomoran;
j.perubahan penyelenggaraan PAUD;
k.peran masyarakat;
l.pembinaan dan pengawasan;
m.pelaporan; dan
n.sumber pembiayaan. 6

BAB IV

PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 6

(1)Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
(2)Pembelajaran dalam PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi perkembangan anak dengan tidak mengutamakan kemampuan baca, tulis, dan hitung.
(3)Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa Peserta Didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 7

(1)TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)TK Swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/organisasi kemasyarakatan Desa dan Badan selain organisasi sosial politik.
(3)KB dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan Badan selain organisasi politik.
(4)SPS diselenggarakan oleh tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.
(5)PAUD melalui jalur pendidikan informal dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan.

Pasal 8

Pengelola PAUD harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Waktu penyelenggaraan PAUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD dalam:
1. a.pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD;
2. b.pemberian bantuan penyelenggaraan kepada TK, KB, TPA, taman kanak berkebutuhan khusus dan SPS;
3. c.pemberian bantuan transportasi kepada pengawas/penilik terutama daerah pinggiran;
4. d.sosialisasi dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kurikulum;
5. e.penetapan standar PAUD tingkat Daerah;
6. f.penetapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil sesuai kebijakan;
7. g.pengawasan atas pemenuhan standar nasional PAUD;
8. h.pemberian bantuan pembiayaan yang bersumber dari pendapatan asli Daerah serta sumber dana lainnya;
9. i.peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan serta jaminan kesehatan bagi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
10. j.melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengembangan PAUD;
11. k.fasilitasi akreditasi lembaga PAUD dan sertifikasi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
12. l.peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(2)Dalam rangka penyelenggaraan PAUD, Penyelenggara bertanggung jawab:
1. a.membuat rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek (satu tahun pelajaran) dan program jangka panjang (empat tahun pelajaran);
2. b.menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar PAUD;
3. c.menyediakan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
4. d.membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
5. e.mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik. 8

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…