DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 170

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Bentuk dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Larangan, Modal dan Saham, Organ, Pegawai, Dana Pensiun, Perencanaan dan Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Penerapan Tata Kelola yang Baik, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pembubaran dan Likuidasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo sebagai lembaga jasa keuangan yang memberikan layanan ke pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta mempunyai posisi strategis sebagai penggerak ekonomi daerah dengan didukung tata kelola perusahaan yang baik agar beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
6.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
9.Tata Kelola yang Baik pada BPR adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan BPR untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha BPR yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada BPR secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
10.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
12.Komisaris adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
13.Direksi adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
14.Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda). 4
15.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
16.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham.
17.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
18.Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.
19.Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha
20.Anggaran Dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
21.Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.
22.Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.
23.Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi.

Pasal 2

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam melakukan kegiatan usahanya, berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud pendirian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi serta daya saing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi regional. 5

Pasal 4

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan menjalankan usaha sebagai bank perekonomian rakyat.

Pasal 5

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 6

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

NAMA, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan nama BUMD yaitu PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 8

Bentuk badan hukum PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) merupakan Perusahaan Perseroan Daerah.

Pasal 9

(1)PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 10

(1)Kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
3. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
4. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain;
5. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
7. g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
8. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
9. i.melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan OJK.
(2)Kegiatan usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMD, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat Daerah; dan/atau
4. d.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi. 7

Isi peraturan

Teks170PDFHirarki

Memuat teks peraturan…