Dalam peraturan ini diatur mengenai Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut :
Laporan operasional Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut : Kegiatan Operasional
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 9
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX dan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas ikhtisar dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Membuka PDF…