DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pembubaran, Panitia Pembubaran, Penyelesaian Kewajiban, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa PD BKD tidak dapat memenuhi kewajiban memasukkan hasil usaha ke Kas Daerah sesuai yang ditetapkan sehingga tidak memberikan kontribusi positif kepada pemerintah daerah dan membebani keuangan daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka keberadaan PD BKD sudah tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud sehingga perlu dibubarkan;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa, Pembubaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Badan Kredit Desa yang selanjutnya disingkat PD BKD adalah Badan Kredit Desa Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perusahaan daerah Badan Kredit.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PD BKD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa dinyatakan bubar.

Pasal 3

Pelaksanaan pembubaran PD BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kekayaan PD BKD yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah. 4

BAB III

PANITIA PEMBUBARAN

Pasal 5

(1)Untuk menindaklanjuti pembubaran PD BKD, maka dibentuk Panitia Pembubaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur Pemerintah Daerah dan PD BKD.

BAB IV

PENYELESAIAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)Kewajiban PD BKD yang harus diselesaikan meliputi :
1. a.Hak-hak Pengurus dan pegawai PD BKD; dan
2. b.Kewajiban kepada Pihak Ketiga.
(2)Penyelesaian masalah kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada kekayaan PD BKD.
(4)Apabila ada kekurangan dalam penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka menjadi beban Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mengakibatkan PD BKD kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya pembubaran yang dilakukan oleh panitia dan pertanggungjawabannya diterima oleh Bupati.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 167) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 5

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 20 Juli 2017 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (4/2017) Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 20 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BUDI SUSETYO, SH, MH Pembina NIP. 19730705 199203 1 004 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT DESA I. UMUM. Secara filosofis pembentukan Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (PD BKD) Kabupaten Sukoharjo dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, pembangunan Daerah dan Desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dan Desa. PD BKD memiliki peranan strategis sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas perekonomian bagi masyarakat. Para pelaku usaha mikro yang terkendala dengan permasalahan agunan maupun persyaratan administratif sebagaimana menjadi persyaratan formal di lembaga perbankan. Tata kelola PD BKD sebagai lembaga keuangan mikro tidak menggunakan aturan formal layaknya aktivitas perbankan. Nuansa budaya gotong royong dan kekeluargaan merupakan ciri khas dalam pelaksanaan organisasinya. Karakter yang paling menonjol dari PD BKD adalah rendahnya biaya operasional sebagai organisasi yang sederhana dan fleksibel. Keberadaan PD BKD yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat mengalami sejumlah persoalan sehingga tidak dapat lagi untuk menjalankan kegiatannya sebagai lembaga intermediasi mikro bagi masyarakat. Persoalan tersebut yang dapat diidentifikasi yaitu :

1.PD BKD dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan mikro tidak optimal dalam memenuhi maksud dan tujuan didirikannya PD BKD sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dan Desa.
2.Kewajiban PD BKD untuk pembagian laba perusahaan sebesar 55% dari laba yang harus dimasukkan ke Kas Daerah, tidak dapat ditunaikan sesuai yang ditetapkan sehingga tidak memberikan kontribusi positif kepada pemerintah daerah.
3.Adanya perubahan kebijakan dengan ditetapkannya Undang- undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Perubahan tersebut mewajibkan adanya perubahan bentuk badan usaha PD BKD sebagai perusahaan daerah menjadi berbentuk Perseoran Terbatas atau koperasi sebagai lembaga keuangan mikro. Sehingga untuk menjalankan kegiatan usaha, bentuk badan usaha PD BKD secara normatif sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7 Memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi PD BKD sehingga tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan usaha, maka pemerintah daerah mengambil keputusan untuk membubarkan Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa. II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2009