DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN – 2 –
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia – 3 – Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); – 4 –
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memkasa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakanuntuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. – 5 –
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.247.461.474.000,00 (dua triliun, dua ratus empat puluh tujuh miliar, empat ratus enam puluh satu juta, empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp109.072.885.600,00 (seratus sembilan miliar, tujuh puluh dua juta, delapan ratus delapan puluh lima ribu, enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.356.534.359.600,00 ( dua triliun, tiga ratus lima puluh enam miliar, lima ratus tiga puluh empat juta, tiga ratus lima puluh sembilan ribu, enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Semula Rp.1.954.129.147.000,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 68.939.613.600,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.2.023.068.760.600,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp.2.247.461.474.000,00
b.Bertambah/(berkurang) Rp. 109.072.885.600,00 Jumlah belanja daerah setelah Perubahan Rp.2.356.534.359.600,00
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan Pembiayaan
1. 1.Semula Rp.318.320.327.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 40.133.272.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp.358.453.599.000,00 – 6 –
b.Pengeluaran pembiayaan
1. 1.Semula Rp. 24.988.000.000,00
2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00 Jumlah Pengeluran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 24.988.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 333.465.599.000,00 Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan Rp. 00,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah: 1) Semula Rp.343.113.739.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 77.514.359.600,00 Jumlah asli daerah setelah perubahan Rp.420.628.098.600,00
b.Pendapatan transfer: 1) Semula Rp.1.539.320.209.000,00 2) Bertambah/berkurang (Rp. 8.030.347.000,00) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.1.531.289.862.000,00
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah: 1) semula Rp. 71.695.199.000,00 2) bertambah/berkurang (Rp. 544.399.000,00) Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 71.150.800.000,00

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber:
1. a.Pajak daerah; 1) Semula Rp.165.755.493.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 28.394.507.000,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.194.150.000.000,00 – 7 –
2. b.Retribusi daerah: 1) semula Rp.19.732.780.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 953.953.600,00 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 20.686.733.600,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan: 1) Semula Rp.26.400.013.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 8.382.200.000,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.34.782.213.000,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah: 1) semula Rp.131.225.453.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 39.783.699.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.171.009.152.000,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula Rp.1.375.762.271.000,00 2) Bertambah/berkurang (Rp. 25.968.764.000,00) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp.1.349.793.507.000,00
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp.163.557.938.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 17.938.417.000,00 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp.181.496.355.000,00
(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah 1) Semula Rp.3.000.000.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp.3.000.000.000,00
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00 – 8 –
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp.68.695.199.000,00 2) Bertambah/berkurang (Rp. 544.399.000,00) Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp.68.150.800.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja operasi 1) Semula Rp.1.495.770.203.224,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 102.119.420.967,00 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.1.597.889.624.191,00
b.Belanja modal 1) Semula Rp.410.126.534.480,00 2) Bertambah/berkurang (Rp. 1.710.346.975,00) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.408.416.187.505,00
c.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp.39.033.115.296,00 2) Bertambah/berkurang (Rp. 22.985.368.992,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.16.047.746.304,00
d.Belanja transfer 1) Semula Rp.302.531.621.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 31.649.180.600,00) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.334.180.801.600,00

Pasal 6

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp.900.347.880.400,00 2) Bertambah/berkurang (Rp.34.083.313.777,00) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.866.264.566.623,00 – 9 –
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp.531.531.231.260,00 2) Bertambah/berkurang Rp.125.990.818.644,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.657.522.049.904,00
3. c.Belanja bunga 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00
4. d.Belanja subsidi 1) Semula Rp.6.420.312.864,00 2) Bertambah/berkurang (Rp.4.941.802.000,00) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.1.478.510.864,00
5. e.Belanja hibah 1) Semula Rp.48.335.122.700,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 4.827.978.300,00 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.53.163.101.000,00
6. f.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 9.135.656.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp.10.325.739.800,00 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp.19.461.395.800,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruh b, terdiri:
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula Rp.100.000.000.000,00 2) Bertambah/berkurang (Rp. 30.024.000.000,00) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp.69.976.000.000,00
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp.40.143.227.300,00 2) Bertambah/berkurang Rp.42.877.997.062,00 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp.83.021.224.362,00 – 10 –
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung 1) Semula Rp.134.528.077.080,00 2) Bertambah/berkurang (Rp. 10.839.390.290,00) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung Rp.123.688.686.790,00
4. d.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 1) Semula Rp.131.306.330.300,00 2) Bertambah/berkurang (Rp. 3.293.216.900,00) Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah perubahan Rp.128.013.113.400,00
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp.3.953.899.800,00 2) Bertambah/berkurang (Rp. 252.736.847,00) Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp.3.701.162.953,00
6. f.Belanja modal aset lainnya 1) Semula Rp.195.000.000,00 2) Bertambah/berkurang (Rp.179.000.000,00) Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp.16.000.000,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp.39.033.115.296,00
2. b.Bertambah/berkurang (Rp. 22.985.368.992,00) Jumlah belanja tidak teduga setelah perubahan Rp.16.047.746.304,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari:
1. a.Belanja bagi hasil
2. a.semula Rp.27.298.997.000,00.
3. b.bertambah/berkurang (Rp. 5.723.910.0000,00) Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.21.298.997.000,00 – 11 –
4. b.Belanja bantuan keuangan.
5. a.Semula Rp.275.232.624.000,00
6. b.Bertambah/berkurang Rp. 20.037.140.600,00 Jumlah belanja keuangan setelah perubahan Rp.295.269.764.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp.318.320.327.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 40.133.272.000,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp.358.453.599.000,00
b.Pengeluaran pembiyaan 1) Semula Rp.24.988.000.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.24.988.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula Rp.318.320.327.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 40.133.272.000,00 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.358.453.599.000,00
2. b.Pencairan dana cadangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00 – 12 –
4. d.Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
6. f.Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp. 0,00
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.Pembentukan dana cadangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
2. b.Penyertaan modal daerah 1) Semula Rp.24.988.000.000,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp.24.988.000.000,00
3. c.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00 – 13 –
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00 Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00
5. e.Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
6. f.Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Rp 0,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; – 14 –
3. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

(1). Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

1.Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiyaan;
2.Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi:
3.Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; – 15 –
7.Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah ;
10.Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12.Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13.Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset lainnya:
14.Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
15.Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16.lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

(2)Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…