DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pelaksanaan, Kelembagaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi informasi berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan sosial yang mempengaruhi Pembangunan Keluarga;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang- undangan yang mengatur tentang Pembangunan Keluarga, terdapat kebutuhan bagi Daerah untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang mengatur dan mendukung Pembangunan Keluarga secara efektif dan berkelanjutan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO DAN BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya. 3
7.Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak.
8.Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
9.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga;
b.pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga; dan
c.pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga. 4

Pasal 3

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk:

a.mewujudkan Kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin;
b.meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah; dan
c.meningkatkan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Pembangunan Keluarga meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.kelembagaan;
d.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
e.pendanaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana Pembangunan Keluarga sesuai kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang Pembangunan Keluarga, yang meliputi:
1. a.Rencana Jangka Panjang Pembangunan Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
2. b.Rencana Jangka Menengah Pembangunan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
(2)Rencana Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
1. a.nilai keagamaan dan kearifan lokal;
2. b.landasan legalitas, keutuhan Keluarga dan kemitraan gender;
3. c.ketahanan fisik Keluarga; 5
4. d.ketahanan ekonomi Keluarga;
5. e.ketahanan sosial psikologi Keluarga; dan
6. f.ketahanan sosial budaya dan agama.
(3)Rencana jangka panjang Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diintegrasikan ke dalam RPJPD.
(4)Rencana jangka menengah Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a.melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan Pembangunan Keluarga;
b.melalui penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Pembangunan Keluarga;
c.melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
d.melalui pengendalian dampak terhadap Pembangunan Keluarga.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Pembangunan Keluarga berdasarkan rencana Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Rencana Tahunan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.strategi, tahapan dan indikator berdasarkan aspek Pembangunan Keluarga;
2. b.program dan kegiatan Pembangunan Keluarga; dan
3. c.pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam Pembangunan Keluarga. 6
(3)Program dan kegiatan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.peran serta individu, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha; dan
2. b.advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta fasilitasi kepada kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia.

Pasal 8

Penyusunan rencana program jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah lain, unsur masyarakat, dan unsur dunia usaha.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

Pembangunan Keluarga dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.Keluarga;
c.masyarakat; dan
d.dunia usaha.

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. 7

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…