DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Perubahan bentuk Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan, Asas Maksud Fungsi dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Modal dan Saham, Anggaran Dasar, Organ BPR Bank Sukoharji (Perseroda), RUPS, Komite- Komite, Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern, Karyawan, Penugasan Pemerintah, Evaluasi, Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan, Pinjaman, Kepailitan, Kerjasama, Penilaian Tingkat Kesehatan, restrukturisasi dan Privatisasi, Penggunaan Laba, Pembinaan, Penggabungan Peleburan Pengambilalihan dan Perubahan Status Kelembagaan, Pembubaran dan Likuidasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
9.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
18.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
19.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
20.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
21.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 238); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUKOHARJO. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya.
6.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perbankan.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang selanjutnya disebut BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8.Kantor Cabang yaitu kantor BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
9.Direksi adalah Organ BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
10.Dewan Komisaris adalah organ BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
11.Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR. 5
12.Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
13.Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
14.Tata Kelola adalah tata kelola BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
15.Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
16.Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.
17.Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.
18.Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi.
19.Lembaga Sertifikasi Profesi yaitu lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau instansi lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

Bupati berwenang menyusun Peraturan Daerah dalam rangka menjalankan proses perubahan bentuk hukum perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini, PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo. 6
(2)Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, pegawai, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan semua pihak serta surat izin operasional PD BPR Bank Pasar dialihkan kepada BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
(3)Besarnya seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bernama BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Pasal 5

(1)BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Kabupaten.
(2)BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat mengembangkan usaha dan membuka kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas, Sistem Layanan (Payment Point) dalam wilayah provinsi Jawa Tengah.
(3)Pembukaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

ASAS, MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 6

BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dalam melakukan usahanya, berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

Maksud pendirian BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk meningkatkan peran dan fungsi serta daya saing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi regional, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 8

BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan menjalankan usaha sebagai bank perkreditan rakyat. 7

Pasal 9

Tujuan Pendirian BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa perbankan yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
d.menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 10

Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah:

a.penghimpunan dana dalam bentuk:
1. 1.simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
2. 2.pinjaman yang diterima.
b.penyaluran dana;
c.penempatan dana dalam bentuk:
1. 1.giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
2. 2.deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR lainnya dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
3. 3.Sertifikat Bank Indonesia.
d.kegiatan usaha penukaran valuta asing;
e.kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha dalam bentuk:
1. 1.kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai);
2. 2.penyediaan layanan Electronic Banking;
3. 3.layanan pembayaran gaji bagi nasabah;
4. 4.kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
5. 5.kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM;
6. 6.kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; 8
7. 7.kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik dan kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
8. 8.pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) di bank umum;
9. 9.kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan
10. 10.menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…