DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Besaran dan Rincian Dana Cadangan Bab III Sumber Dana Cadangan Bab IV Penggunaan Dana Cadangan Bab V Penempatan Bab VI Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bab VII Ketentuan Lain-Lain Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pendanaan yang tidak dapat dibebankan hanya dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga perlu penyediaan Dana Cadangan;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 3
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
2. b.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(3)Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka kekurangan pembiayaan didanai dari tahun anggaran berkenaan. 4

BAB III

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari:
1. a.dana alokasi khusus;
2. b.pinjaman Daerah; dan
3. c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyisihan atas penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

(1)Dana Cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan di luar kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
(3)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(4)Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sejumlah saldo yang ditetapkan dalam Dana Cadangan.
(5)Penggunaan Dana Cadangan yang dicairkan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB V

PENEMPATAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
(2)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
(3)Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank pemerintah atas nama Pemerintah Daerah.
(4)Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sehingga tidak memerlukan penggunaan Dana Cadangan, maka Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah. 6

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 17 November 2021 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 17 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. WIDODO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (5-280/2021) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2024 I. UMUM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 merupakan perwujudan nyata demokrasi Pancasila sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil untuk mendapatkan Pimpinan Daerah. Bahwa dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepenuhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Guna membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 yang dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk dana cadangan. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…