DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Bab III Perencanaan Bab IV Pemanfaatan Bab V Pengendalian Bab VI Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Bab VII Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Bab VIII Pemeliharaan Bab IX Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun Bab X Sistem Informasi Bab XI Hak, Kewajiban dan Larangan Bab XII Partisipasi Masyarakat Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIV Penyelesaian Sengketa Lingkungan Bab XV Ketentuan Penyidikan Bab XVI Ketentuan Pidana Bab XVII Ketentuan Peralihan Bab XVIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Sukoharjo harus dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah, menghapus, dan/atau

Menetapkan

menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diganti;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757); SALINAN 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6.Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
8.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
9.Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
10.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
11.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
13.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 4
14.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
15.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16.Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
17.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
18.Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
19.Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
20.Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
21.Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
22.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
23.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
24.Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan. 5
25.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
27.Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
28.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
29.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu.
30.Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
31.Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
32.Dampak Penting adalah perubahan Iingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
33.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
34.Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
35.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
36.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.
37.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 6
38.Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
39.Ancaman Serius adalah ancaman yang berdarnpak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
40.Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
41.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang waiib dilengkapi dengan Amdal.
42.Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
43.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
44.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya.
45.Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
46.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
47.Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/perangkat Daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
48.Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. 7
49.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang terlibat dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.Ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif masyarakat;
l.Kearifan Lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik;
n.otonomi Daerah; dan
o.kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:

a.melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
b.menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem;
d.menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
e.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
f.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 8
g.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h.mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana;
i.mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan; dan
j.mengantisipasi isu lingkungan global, nasional, regional dan lokal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah meliputi:

a.tugas dan wewenang;
b.perencanaan;
c.pemanfaatan;
d.pengendalian;
e.pemeliharaan;
f.pengelolaan B3, Limbah B3, dan Limbah non B3;
g.sistem informasi;
h.hak, kewajiban, dan larangan;
i.partisipasi Masyarakat;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.penyelesaian sengketa lingkungan;
l.penyidikan dan pembuktian; dan
m.ketentuan pidana.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:

a.menetapkan kebijakan Daerah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b.menetapkan dan melaksanakan KLHS;
c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah mengenai RPPLH;
d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
e.menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca; 9
f.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g.mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
h.memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan di Daerah;
i.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j.melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang Lingkungan Hidup;
k.melaksanakan kebijakan Daerah mengenai tata cara pengakuan keberadaan komunitas Masyarakat peduli lingkungan;
l.mengelola informasi Lingkungan Hidup Daerah;
m.mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup;
n.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan bidang Lingkungan Hidup;
o.menerbitkan Persetujuan Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
p.menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah; dan
q.melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventarisasi Lingkungan Hidup;
2. b.penetapan wilayah Ekoregion; dan
3. c.penyusunan RPPLH.
(2)Inventarisasi Lingkungan Hidup dan penetapan wilayah Ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, merupakan RPPLH Daerah. 10
(2)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.RPPLH Provinsi Jawa Tengah; dan
2. b.Inventarisasi tingkat Ekoregion.

Pasal 8

(1)RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh Bupati.
(2)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi Sumber Daya Alam;
4. d.Kearifan Lokal;
5. e.aspirasi Masyarakat; dan
6. f.Perubahan Iklim.
(3)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
(4)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rencana tentang:
1. a.pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
2. b.pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
4. d.adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim.
(5)RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 9

(1)Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
(2)Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
1. a.keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
2. b.keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
3. c.keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan Masyarakat. 11
(3)Penetapan daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ekoregion di Daerah ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
(2)Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.penanggulangan; dan
3. c.pemulihan.
(3)Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…