DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 . APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.008.465.970.793,00 (dua triliun delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
12.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.008.465.970.793,00 (dua triliun delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah; 4 (-) (-)
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(3)Rincian APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp1.881.587.562.793,00;
2. b.Belanja Daerah Rp2.008.465.970.793,00; defisit Rp126.878.408.000,00;
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.penerimaan Rp133.878.408.000,00;
  2. 2.Pembiayaan Rp7.000.000.000,00; Pembiayaan netto Rp126.878.408.000,00; sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a direncanakan sebesar Rp1.881.587.562.793,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan asli Daerah;
2. b.Pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp584.753.782.401,00 (lima ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp367.140.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.796.536.694,00 (seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). 5
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.581.050.000,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.236.195.707,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.296.833.780.392,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.191.287.339.620,00 (satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.546.440.772,00 (seratus lima miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 6

Anggaran lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.008.465.970.793,00 (dua triliun delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer. 6

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.588.775.936.121,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp977.510.074.743,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp562.108.635.305,00 (lima ratus enam puluh dua miliar seratus delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp756.864.073,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.778.062.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh dua ribu rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp7.622.300.000,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp126.557.391.980,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 7
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.852.579.027,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.031.321.500,00 (empat puluh lima miliar tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.040.241.000,00 (empat puluh lima miliar empat puluh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.633.250.453,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp6.421.895.692,00 (enam miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…