DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 diubah, menambahkan angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18; 2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IA dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A; 3. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah; 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah; 5. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b diubah; 6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah; 7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (3) dihapus; 8. Ketentuan Pasal 26 diubah;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 diubah, menambahkan angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah tim yang melakukan penjaringan dan penyaringan pengangkatan calon perangkat desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12.Penjaringan adalah kegiatan pengumuman lowongan, penerimaan berkas pendaftaran dan seleksi administrasi sampai dengan ditetapkannya Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan mengikuti tahapan penyaringan.
13.Penyaringan adalah kegiatan seleksi tertulis sampai dengan penetapan calon perangkat desa.
14.Hari adalah hari kerja. 4
15.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sejak diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.
17.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan sejak berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan dicatat dalam register perkara di pengadilan.
18.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan surat putusan/keterangan dari Pengadilan.
2.Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IA dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IA PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 1A

(1)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(2)Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
1. a.mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
(3)Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan camat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

a.fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 5
b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
d.foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
h.Surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi pendaftar dari Pegawai Negeri Sipil;
i.Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pendaftar dari anggota TNI atau anggota Polri;
j.Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD apabila diangkat sebagai Perangkat Desa bagi pendaftar dari Anggota BPD;
k.Surat izin Kepala Desa bagi pendaftar dari Perangkat Desa; dan
l.Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari pejabat yang berwenang.
1. 4.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Tim Pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa pada waktu yang telah ditentukan.
(2)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau berhenti.

5.Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. 6
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; dan
3. c.diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(4)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(6)Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis oleh Camat.
(7)Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

6.Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
1. a.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
2. b.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
3. c.tertangkap tangan dan ditahan. 7
(3)Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Yang Menjalankan Tugas (YMT) dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diputus bebas atau dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Yang Menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3)Dihapus.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan Surat Keputusan pengangkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat kembali untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
(2)Pengangkatan kembali Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku surut bagi Perangkat Desa yang telah diberhentikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.
(3)Ketentuan pengangkatan kembali Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (8/2018) Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 10 September 2018 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 10 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018 NOMOR 8 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I. UMUM. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada saat ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan. Penyesuaian substansi/materi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mencakup beberapa pengaturan antara lain:
1. a.Ketentuan umum;
2. b.Cara pengisian kekosongan jabatan perangkat desa;
3. c.Kelengkapan persyaratan administrasi pengangkatan perangkat desa dan pemberhentian perangkat desa;
4. d.Pemberhentian sementara perangkat desa; dan
5. e.Pengangkatan kembali perangkat desa yang habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 268

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…