DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Riset Dan Inovasi Daerah, Ekosistem Riset Dan Inovasi Daerah, Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Daerah, Pelindungan Kekayaan Intelektual, Koordinasi Dan Sinkronisasi, Kemitraan, Sistem Informasi Riset Dan Inovasi Daerah, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan, Penghargaan Dan/Atau Insentif, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sasaran pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan peran serta Masyarakat, peningkatan daya saing daerah, kemandirian Daerah melalui pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi, serta untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan daerah.
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Riset adalah aktivitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
9.Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
10.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau peningkatan produk atau proses produksi.
11.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
12.Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. 4
13.Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
14.Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
15.Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
16.Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
17.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
18.Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
19.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
20.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
21.Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah. 5
22.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
23.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
24.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
25.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
27.Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
28.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
30.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.objektivitas;
b.reliabilitas;
c.kreativitas;
d.keberlanjutan;
e.peningkatan efisiensi;
f.perbaikan efektivitas;
g.perbaikan kualitas pelayanan;
h.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
i.berorientasi kepada kepentingan umum;
j.dilakukan secara terbuka;
k.memenuhi nilai kepatutan;
l.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
m.manfaat berkelanjutan; dan
n.kebenaran ilmiah. 6

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mendorong arah pembangunan Daerah sesuai kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan Penerapan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
b.menjamin kualitas Pelayanan Publik melalui peningkatan kreativitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan bentuk Riset dan Inovasi Daerah;
c.mengoptimalkan pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan program Daerah melalui proses Riset dan Inovasi Daerah, sehingga dapat diterima Masyarakat, tepat, dan berkelanjutan; dan
d.meningkatkan daya saing Daerah melalui penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
b.Ekosistem Riset dan Inovasi;
c.pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah;
d.pelindungan Kekayaan Intelektual;
e.koordinasi dan sinkronisasi;
f.kemitraan;
g.sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah;
h.pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
i.penghargaan dan/atau Insentif; dan
j.pendanaan. 7

BAB II

PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Riset dan Inovasi Daerah.
(2)Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Riset dan Inovasi Daerah dapat diselenggarakan oleh:
1. a.lembaga riset swasta;
2. b.badan usaha;
3. c.Perguruan Tinggi;
4. d.Masyarakat; dan/atau
5. e.lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan disinergikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
(4)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah.
(2)Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai peta jalan Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.Penelitian;
b.Pengembangan; 8
c.Pengkajian; dan
d.Penerapan.

Pasal 9

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditujukan untuk:

a.peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
c.pemberdayaan dan peran serta Masyarakat;
d.peningkatan daya saing Daerah; dan
e.peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 10

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memajukan peradaban.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…