DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ruang lingkup identitas daerah meliputi: a. Nama Daerah; b. Lambang Daerah; dan c. Semboyan Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan globalisasi telah merambah pada berbagai sendi kehidupan masyarakat Sukoharjo yang berdampak pada semakin melemahnya penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan identitas daerah, sebagai simbol dan ciri khas daerah, maka diperlukan pengaturan penguatan identitas daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Identitas Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah SALINAN 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
9.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1968 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Sukoharjo;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO dan BUPATI SUKOHARJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN IDENTITAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5.Identitas adalah ciri, tanda, atau jatidiri yang melekat pada Daerah sehingga membedakan dengan daerah lain.
6.Masyarakat adalah setiap orang baik pendatang maupun bukan pendatang yang tinggal di Kabupaten Sukoharjo.
7.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9.Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
10.Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
11.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk 4 mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
12.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penguatan identitas daerah dimaksudkan untuk:

a.melindungi, mengamankan dan melestarikan identitas Daerah;
b.memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan identitas Daerah yang merupakan jatidiri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat;
c.meningkatkan perhatian, pemahaman, kesadaran, kepedulian masyarakat dan pelaku usaha terhadap identitas Daerah; dan
d.membangkitkan motivasi, inspirasi, inovasi dan memperluas wawasan masyarakat dan pelaku usaha dalam berkarya di Daerah.

Pasal 3

Penguatan identitas daerah bertujuan untuk:

a.pedoman bagi setiap warga masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan pembangunan di daerah;
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup identitas daerah meliputi:
1. a.Nama Daerah;
2. b.Lambang Daerah; dan
3. c.Semboyan Daerah.
(2)Nama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah “Sukoharjo”.
(3)Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah lambang daerah Kabupaten Sukoharjo. 5
(4)Semboyan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah “Sukoharjo Makmur”.
(5)“Lambang Daerah” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGGUNAAN IDENTITAS DAERAH

Pasal 5

(1)Nama Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a digunakan untuk:
1. a.penulisan pada papan nama kantor di lingkungan pemerintah Daerah; dan
2. b.pencantuman/pemuatan/penempatan pada bangunan gedung, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas kegiatan usaha.
(2)Penggunaan nama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan aspek estetika dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk pencantuman/pemuatan/penempatan pada bangunan gedung, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas kegiatan usaha.
(2)Penggunaan lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan aspek estetika dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Semboyan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan untuk pencantuman/pemuatan/penempatan pada bangunan gedung, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas kegiatan usaha. 6
(2)Penggunaan semboyan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan aspek estetika dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Setiap bangunan gedung, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas kegiatan usaha wajib mencantumkan/memuat/menempatkan nama daerah, lambang daerah dan/atau semboyan daerah pada bagian depan.
(2)Dikecualikan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bangunan gedung yang berfungsi untuk hunian atau tempat tinggal.
(3)Setiap produk asli daerah dalam kemasan wajib mencantumkan/memuat/menempatkan nama daerah, lambang daerah dan/atau semboyan daerah.
(4)Ketentuan penggunaan nama daerah, lambang daerah dan/atau semboyan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha bertanggung jawab terhadap penguatan identitas Daerah.
(2)Tanggung jawab penguatan identitas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, pemeliharaan dan pengembangan identitas daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penguatan identitas Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
(3)Ketentuan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…