DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

regulasi_utama

Ringkasan

Di dalam Peratran Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. – 3– (-) (-)
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas Pendapatan Daerah, belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Daerah Rp2.032.607.162.850,00
2. b.Belanja Daerah Rp2.323.328.967.700,00 surplus/(defisit) (Rp290.721.804.850,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.penerimaan Rp 306.721.804.850,00
  2. 2.pembiayaan Rp 16.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp290.721.804.850,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.032.607.162.850,00 (dua triliun, tiga puluh dua miliar, enam ratus tujuh juta, seratus enam puluh dua ribu, delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 388.781.583.850,00
2. b.Pendapatan Transfer Rp1.640.825.579.000,00
3. c.lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 3.000.000.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp388.781.583.850,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar, tujuh ratus delapan puluh satu juta, lima ratus delapan puluh tiga ribu, delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah Rp 198.600.000.000,00 – 4–
2. b.Retribusi Daerah Rp 22.801.112.000,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Rp 32.047.442.000,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah Rp 135.333.029.850,00
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.640.825.579.000,00 (satu triliun, enam ratus empat puluh miliar, delapan ratus dua puluh lima juta, lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat Rp1.455.825.579.000,00
2. b.pendapatan transfer antar daerah Rp 185.000.000.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah Rp 3.000.000.000,00
2. b.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Rp 0,00

Pasal 4

(1)Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.323.328.967.700,00 (dua triliun, tiga ratus dua puluh tiga miliar, tiga ratus dua puluh delapan juta, sembilan ratus enam puluh tujuh ribu, tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja operasi Rp1.728.170.294.666,00
2. b.belanja modal Rp 234.102.657.505,00
3. c.belanja tidak terduga Rp 10.209.720.529,00
4. d.belanja transfer Rp 350.846.295.000,00
(2)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.728.170.294.666,00 (satu triliun, tujuh ratus dua puluh delapan miliar, seratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu, enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas: – 5–
1. a.belanja pegawai Rp 971.383.724.748,00
2. b.belanja barang dan jasa Rp 657.175.464.545,00
3. c.belanja bunga Rp 0,00
4. d.belanja subsidi Rp 756.864.073,00
5. e.belanja hibah Rp 94.227.241.300,00
6. f.belanja bantuan sosial Rp 4.627.000.000,00
(3)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.102.657.505,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar, seratus dua juta, enam ratus lima puluh tujuh ribu, lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah Rp 0,00
2. b.belanja modal peralatan dan mesin Rp 42.457.490.884,00
3. c.belanja modal gedung dan bangunan Rp 75.948.615.500,00
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp 111.398.590.400,00
5. e.belanja modal aset tetap lainnya Rp 4.297.960.721,00
(4)Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.209.720.529,00 (sepuluh miliar, dua ratus sembilan juta, tujuh ratus dua puluh ribu, lima ratus dua puluh sembilan rupiah).
(5)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.846.295.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar, delapan ratus empat puluh enam juta, dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil Rp 22.118.248.000,00
2. b.belanja bantuan keuangan Rp 328.728.047.000,00

Pasal 5

(1)Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp290.721.804.850,00 (dua ratus sembilan puluh miliar, tujuh ratus dua puluh satu juta, delapan ratus empat ribu, delapan ratus lima puluh rupiah):
1. a.penerimaan pembiayaan Rp 306.721.804.850,00
2. b.pengeluaran pembiayaan Rp 16.000.000.000,00 Rp 290.721.804.850,00 (-) – 6–
(2)Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp306.721.804.850,00 (tiga ratus enam miliar, tujuh ratus dua puluh satu juta, delapan ratus empat ribu, delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya Rp 250.000.000.000,00
2. b.pencairan dana cadangan Rp 56.721.804.850,00
3. c.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 0,00
4. d.penerimaan pinjaman daerah Rp 0,00
5. e.penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Rp 0.00
6. f.penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp 0,00
(3)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pembentukan dana cadangan Rp 0,00
2. b.penyertaan modal Daerah Rp 16.000.000.000,00
3. c.pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp 0,00
4. d.pemberian pinjaman daerah Rp 0,00
5. e.pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rp 0,00 – 7–

Pasal 6

(1)Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp290.721.804.850,00 (dua ratus sembilan puluh miliar, tujuh ratus dua puluh satu juta, delapan ratus empat ribu, delapan ratus lima puluh rupiah).
(2)Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp290.721.804.850,00 (dua ratus sembilan puluh miliar, tujuh ratus dua puluh satu juta, delapan ratus empat ribu, delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.kebutuhan Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; – 8–
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD; – 9–
8.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9.Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11.Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
12.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah;
13.Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
14.Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati. – 10–

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 13 Desember 2023 30 November 2023 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO, SH, MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH : (10-336/2023) Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 13 Desember 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO ttd. WIDODO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 9

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…