Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penetapan; Bab 3. Kedudukan dan Susunan Organisasi; Bab 4. Kepegawaian; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Ketentuan Peralihan; Bab 7. Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II
(I} Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar.
BAB LLI
BAB IV
Pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB V
Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersumber dari:
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. h BAB VII ... Dipindai dengan Cam Scanner
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.k Ditetapkan di Tambolaka pada tanggal 29 Desember 2022 SUMBA BARAT DAYA, Diu langkan di Tambolaka pada tanggal 29 Des ber 2022 l sE LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR: NOREG 07 / 2022 PENJELASAN . . . ( Dipindai dengan Cam Scanner PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK I. UMUM Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan mernperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, daerah harus marnpu rnenciptakan sinergitas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenanganya atau tidak bertentangan dengan tatanan huku.m nasional dan kepentingan umum. Dalam konteks penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi perubahan sosial yakni globalisasi yang membawa pengaruh baik positif maupun negatif di berbagai bidang kehidupan yang bisa mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme yang berakibat pada perubahan pola pi.kir, pola hidup dan perilaku masyara.kat. Globalisasi dapat menjadikan suatu negara lebih kecil karena kemudahan komunikasi antar negara dalam berbagai bidang seperti pertukaran informasi dan perdagangan. Disamping itu, globalisasi menyebabkan a.kses masuk atau keluarnya budaya termasuk radikalisme dari negara lain. Adanya fenomena mulai lunturnya wawasan kebangsaan di masyarakat dengan banyaknya konllik SARA ataupun gerakan radikal, maka sangat penting ditekankan pendidikan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi seja.k dini. Untuk itu, melalui pelimpahan Urusan Pemerintahan kepada daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintah Daerah perlu membentuk Perangkat Daerah yang secara khusus berfungsi mengimplementasikan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan mengedepankan prinsip penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dan sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. � Dalam . . . Dipindai dengan CamScanner Dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…