DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum II. Asas III. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah IV. Pembentukan UPT V. Staf Ahli VI. Ketentuan Peralihan VII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemben`tukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT dan BUPATI SUMBA BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3.Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sumba Barat.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sumba Barat.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sumba Barat.
11.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat. 4
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1). Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah ini. 5
(2). Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah tipe A.
2. b.Sekretariat DPRD Tipe C.
3. c.Inspektorat Tipe A.
4. d.Dinas Daerah terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran;
  6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  8. 8.Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  9. 9.Dinas Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan; 6
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. 13.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  14. 14.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
  16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  18. 18.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip; 7
  20. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  21. 21.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan kebudayaan;
  22. 22.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  23. 23.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
  24. 24.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan tenaga kerja.
  25. 25.Dinas Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan.
5. e.Badan Daerah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  2. 2.Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, aset dan pendapatan;
  3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  4. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; 8

Pasal 4

(1). Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2). Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Tana Righu Tipe A;
2. b.Kecamatan Loli Tipe A;
3. c.Kecamatan Kota Waikabubak Tipe A;
4. d.Kecamatan Wanokaka Tipe A;
5. e.Kecamatan Lamboya Tipe A; dan
6. f.Kecamatan Laboya Barat Tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. 9

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. 10

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…